Jakarta, Aktual.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak konsisten dalam mengangkat orang jadi menteri. Satu sisi dia jadikan rekomendasi KPK dalih dalam menyusun kabinet, tapi tidak semua rekomendasi itu dilaksanakan.

‎”Mestinya kalau mau melaksanakan ya laksanakan semuanya. Jangan ada kesan rekomendasi KPK hanya sekedar digunakan untuk “nabok nyilih tangan” atau menyingkirkan orang lain,” kata pengamat politik Ma’mun Murod Albarbasy kepada Aktual.co, Senin (27/10).

‎Kalau benar Jokowi konsisten, semestinya nama-nama yang beredar di media yang konon dapat raport merah seperti Rini Soemarno tidak masuk kabinet. Rini memang kerap bolak-balik KPK terkait kasus korupsi BLBI.

‎”Jokowi katanya concern dalam kemaritiman dann kelautan. Tapi, bagaimana kita bs percaya dengan komitmen Jokowi, kalau menteri kelautan dan kemaritimannya tidak paham, tidak punya visi kelautan dann kemaritiman. Apalagi pendidikannya hanya SMP, seperti yang ada dalam sosok Susi Pudjiastuti. I‎nikah yang disebut Jokowi profesional,” tegasnya. 

‎Soal menteri pendidikan, baik kebudayaan dan dikdasmen maupun dikti dan ristek Jokowi juga tidak menempatkan menteri secara proporsional. Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pendidikan di Indonesia pun tak dihargai. 

‎”Padahal banyak sekolah-sekolah unggulan dari SD sampai SMA Muhammadiyah. Tidak sedikit juga siswa siswi dari sekolah Muhammadiyah dikirim mengikuti olimpiade internasional. Jauh sbelum Jokowi “jualan” mobil SMK, SMK Muhammadiyah Magelang lebih dahulu membuat mobil,” sambung Ma’mun.

‎Bukan hanya itu, dari tiga perguruan tinggi swasta yang terakreditasi A, dua di antaranya berasal dari Muhammadiyah. Keduanya adalah UMM dan UMY, sementara satunya lagi UII Yogyakarta. Dan ini jadi bukti keseriusan Muhammadiyah mengelola lembaga pendidikan.

‎”Bukan hanya itu, Muhammadiyah juga punya ratusan rumah sakit dan klinik, tapi kadernya tidak dipertimbangkan mengisi pos Menkes. Masa Muhammadiyah kalah oleh Susi yang tidak punya kapabilitas apapun di bidang kelautan serta kemaritiman dan hanya lulusan SMP,” kata Ma’mun kecewa.

Jakarta, Aktual.co — Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinan Hutahaean pesimis jika komposisi kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang baru diumumkan kemarin, akan mampun membangun konsep Trisakti Bung Karno.
Sebab, kata dia, ada beberapa nama yang tidak layak duduk dan mengemban amanat Trisakti Bung Karno. Akan tetapi, justru ditempatkan pada posisi yang sangat penting dan vital bagi kelangsungan hidup berbangsa.
“Nama-nama seperti Rini Soemarno, Sudirman Said, Bambang Brojonegoro, Sofyan Djalil adalah bukti sah bahwa kabinet Trisakti telah gagal dibentuk,” kata dia.
Dia juga mengingatkan bahwa ada sekenario mengerikan ketika postur “kabinet kerja” Presiden Jokowi menempatkan Rini Soemarno sebagai menteri BUMN dan Sudirman Said yang ditempatkan sebagai orang nomor satu di ESDM.
“Sudirman Said yang juga adalah orangnya Arie Soemarno (kakak dari Rini Soemarno) menguasai ESDM dan sempurnalah nanti jika Ari Soemarno jadi komisaris utama Pertamina. Ini namanya bisnis negara dikuasai oleh 1 keluarga. Ini bahaya, Jokowi harus evaluasi (komposisi) ini,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi Wahyu Ario Pratomo menilai Pemerintahan Presiden Joko Widodo tampaknya harus lebih kerja keras karena ternyata susunan kabinetnya dinilai masyarakat meragukan.
“Dilihat sementara dan berdiskusi dengan para ekonom, para menteri yang diangkat tidak ada yang prestasinya membanggakan selama ini bahkan ada yang dinilai tidak tepat seperti untuk pejabat Bappenas yang diambil dari berlatar belakang pendidikan bukan ekonomi,” kata dia.
Padahal, merancang pembangunan dari dulu adalah para ekonom. Masyarakat semakin meragukan kinerja kabinet baru itu, setelah terdapat 15 orang partai yang diragukan akan lebih memikirkan kepentingan partainya.
Diakuinya, ada beberapa profesional perusahaan yang masuk dalam kabinet itu, tetapi belum bisa memberi jaminan kuat.
“Mengurus perusahaan dan kementerian berbeda. Menjadi menteri artinya mengurus permasalahan negara yang jauh lebih kompleks,” kata dia.
Kinerja kementerian itu semakin dikhawatirkan, kalau ke depan para menteri itu melakukan kesalahan penempatan para dirjennya.
“Kalau itu terjadi, maka Pemerintahan Jokowi akan semakin harus kerja ekstra untuk memenuhi keinginan besar masyarakat yang mempercayai Presiden Jokowi bisa lebih banyak membawa perubahan positif bagi Indonesia,” kata Wahyu.
Namun begitu, kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara itu, harus dilihat bagaimana respons pasar, seperti nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan dalam beberapa hari ke depan.
Kalau responsnya negatif, artinya kerja Pemerintahan Presiden Jokowi akan semakin berat. Apalagi, mengubah imagi seperti yang diharapkan pasar tidaklah mudah.

Artikel ini ditulis oleh: