Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
20 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 42360

Triwicaksana: Pengukuhan Struktur KMP DKI, Dianggap Tidak Solid

Jakarta, Aktual.co —Sehubungan dengan pengukuhan stuktur kepengurusan Koalisi Merah Putih (KMP) Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwicaksana mengatakan bahwasanya pengukuhan struktur berdasarkan arahan dari sejumlah pimpinan KMP pusat untuk menegaskan posisi partai yang lahir dari Koalisi yang sama sampai ketingkat daerah.
” Jadi itu arahan dari KMP pusat, minta ada pengukuhan. Untuk mengukuhkan KMP sampai ke daerah-daerah,” kata Triwicaksana,saat dihubungi aktual.co, sabtu (8/11)
Pria yang akrab disapa Bang Sani ini pun tidak membantah, bahwa latar belakang dikukuhkannya struktur kepengurusan KMP di DKI Jakarta lantaran dari KMP yang terlihat tidak solid di daerah khususnya di DPRD DKI Jakarta.
” Makanya KMP menegaskan kembali, partai partai yang di nasionalnya berkoalisi, maka di daerahnya harus sama, saya kira kalau dari sana sudah begitu, maka yang disini (DPRD) akan menerima” ungkapnya
Selain itu Triwicaksana juga seperti membenarkan ketika ditanya aktual.co apakah pengukuhan struktur ini berhubungan dengan pembentukan alat kelengkapan dewan DPRD DKI Jakarta agar semua pimpinan komisi dapat disapu bersih oleh Koalisi Merah Putih yang ada di parlemen Kebun Sirih.
” Mungkin itu juga bagian yang akan dibicarakan setelah pengukuhanlah, jadi ini hanya menegaskan kembali posisi partai-partai yang dari satu koalisi,” pungkasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Parkir Meter Sabang Akan Terapkan E-Ticketing

Jakarta, Aktual.co —Kepala Unit Pengelola Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga mengatakan pihaknya akan segera memulai uji coba penggunaan pembayaran parkir meter secara elektronik pada pekan depan di Jalan Sabang. Beberapa bank yang diikutsertakan dalam penerapan pembayaran parkir meter secara elektronik tersebut, diantaranya Bank DKI, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Central Asia (BCA) dan Bank Mandiri.
“Rencananya, uji coba e-money untuk pembayaran parkir meter itu akan mulai kita laksanakan pada minggu kedua bulan November. Para petugas IT akan menghubungkan jaringan bank dengan mesin parkir meter,” ujar Sunardi, Sabtu (8/11).
Ia mengatakan, pengubahan sistem pembayaran parkir meter dari receh ke kartu elektronik membutuhnya waktu yang cukup lama karena adanya pemasangan perangkat tambahan di dalam mesin parkir meter.
“Perangkat tambahan itulah nantinya yang akan terhubung dengan bank,” tambahnya.
Sebelumnya, pembayaran parkir meter yang berada di Jalan H. Agus Salim atau yang dikenal dengan Jalan Sabang menggunakan uang koin pecahan Rp 500. Penggunaan uang koin tersebut dirasa tidak efektif karena menimbulkan kesulitan bagi para pengguna kendaraan pribadi yang ingin memarkirkan kendaraannya. Banyak dari pengguna kendaraan yang tidak menyiapkan uang koin terpaksa harus menukar uang kertas dengan uang koin kepada petugas parkir. Tidak jarang ada yang kehabisan uang koin karena persediaan uang koin petugas parkir hanya sebanyak Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu per hari.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Masyarakat Baduy Minta Agamanya Dicantumkan Kolom KTP

Jakarta, Aktual.co —Masyarakat adat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinis Banten, mengharapkan agamanya yang dianut “Sunda Wiwitan” masuk pada kolom kartu tanda penduduk.

“Kami minta kepercayaan masyarakat Baduy yakni “Sunda Wiwitan” tercantum pada kartu tanda penduduk (KTP),” kata Wakil Ketua Wadah Musyawarah Masyarakat Baduy (Wammby) Medi Marsinun di Lebak, Sabtu (8/11).

Menurut dia, masyarakat Baduy bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun kepercayaan yang dianut rakyatnya tidak diakui dalam kolom KTP.

Semestinya, pemerintah mengakui secara resmi kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Baduy yang merupakan peninggalan nenek moyangnya itu.

Karena itu, pihaknya tidak setuju kebijakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang mengosongkan kolom agama pada KTP.

Pengosongan itu diperuntukan bagi warga negara yang menganut aliran kepercayaan.

Masyarakat Baduy berjumlah sekitar 11.200 jiwa dan sejak 1970-2010, kepercayaan mereka, yaitu Sunda Wiwitan, tertulis pada kolom KTP.

Namun, saat ini, kolom agama yang dicantumkan pada KTP, yakni Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu.

“Kami berharap Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla bisa mengeluarkan kebijakan melalui undang-undang yang memperbolehkan kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama warga Baduy masuk kolom KTP,” katanya menjelaskan.

Sementara itu, Kepala Adat Baduy yang Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar Dainah, mengatakan bahwa masyarakat Baduy berharap pemerintah mengakui kepercayaan Sunda Wiwitan sebagai agama Baduy.

Sebab kepercayaan Sunda Wiwitan itu merupakan hak masyarakat Baduy dan dimasukkan dalam kolom KTP.

Oleh sebab itu, masyarakat Baduy menuntut pemerintah supaya mengakui Sunda Wiwitan sebagai agama yang dicantumkan dalam kolom agama di KTP itu.

“Kami berharap kepercayaan itu diakui agama secara resmi oleh negara dengan dicantumkan kolom identitas kartu pengenal,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jokowi-JK Naikan Harga BBM, Sopir: Tarif Angkutan Harus Naik

Medan, Aktual.co —Pemerintahan Jokowi-JK yang rencananya akan menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada akhir November 2014 dihadapi secara ekstrem oleh sopir-sopir angkutan umum dengan terpaksa menaikkan tarif angkutan.
“Ya, kalau BBM naik, ongkos ya harus naik. Terpaksa lah, mau gak mau,” ujar supir angkutan di Tapanuli Tengah, Badi (49) kepada Aktual.co, Sabtu (8/11).
Menurutnya, kenaikan harga BBM yang disusul dengan naiknya ongkos angkutan umum selalu ditentang oleh para penumpang. Tak jarang, dari kebijakan harga yang ditetapkan Dinas Perhubungan, tak pernah sesuai dengan yang terjadi dilapangan.
“Seperti dua tahun lalu, ditetapkan oleh Dinas (Perhubungan) Rp4.500, dilapangan hanya Rp4.000. Kan gak mungkin kita bertengkar sama sewa gara-gara Rp500 perak. Berdebat saja udah setengah jam, udah lewat 5 mobil didepan kita, kapan lagi dapat sewa?,” ujarnya.
Badi juga menuturkan, setiap penetapan ongkos angkutan umum, sering kali supir secara langsung tidak dilibatkan. “Paling organda sama Dinas, supir yang tau dilapangan, gak pernah diajak rapat,” bebernya.
Badi berharap, pemerintah dapat lebih bijak soal harga BBM. Apalagi, pemerintahan yang baru pernah menjanjikan soal kesejahteraan rakyat.
“Janjinya kan sejahtera, hidup lebih mudah, kalau naik BBM, hidup malah makin susah kan?,” tandasnya.
Diketahui, pemerintah akan segera menaikkan harga BBM di penghujung bulan November 2014. Namun, belum diketahui berapa besaran kenaikannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Menguji Kartu Sakti Jokowi

Juru Bicara PDI Perjuangan, Eva Kumbama Sundari, Anggota DPR RI F Golkar, Satua W Yudha, Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial UI, Fentiny Nugroho, saat menjadi narasumber dalam acara diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (8/11/2014). diskusi tersebut membahas kartu sakti yang diluncurkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan tema : Menguji Kartu Sakti. AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB

Eva : Anggaran ‘Kartu Sakti’ Jokowi Gunakan APBN Buatan SBY

Jakarta, Aktual.co —Pemerintahan Jokowi-JK yang mengeluarkan tiga kartu ‘sakti’ dalam waktu yang singkat terus menuai kontroversi. Salah satunya soal anggaran yang digunakan presiden untuk mengelola program yang digadang sebagai realisasi janji pada Pilpres kemarin ini.
Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa anggaran yang digunakan untuk ketiga kartu “sakti” tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dibuat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) alias APBN 2014.
“APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY kemudian dimodifikasi,” kata Eva dalam acara diskusi bertajuk ‘Menguji Kartu Sakti’, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).
Menurut dia, penggunaan ini diambil dari sejumlah pos anggaran yang sudah ada dalam pos-pos di APBN, terkait perlindungan sosial. Seperti, BPJS maupun BSM.
“Sebagai pemerintahan yang baru dituntut apa yang harus dilakukan, tidak mungkin menunggu fiskal anggaran mendatang yang dibuat Jokowi,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

1...42,35942,36042,361...43,556Halaman 42,360 dari 43,556

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya