Jakarta, Aktual.co —  Terkait polemik asal anggaran penerapan tiga kartu sakti Jokowi, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan ketiga program tersebut telah sesuai aturan. Untuk KIS, anggarannya ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), program KIP anggarannya juga telah ada pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan program KKS dananya juga telah ada pada di Kementerian Sosial sebanyak Rp5 triliun.

“Semua anggarannya ada. Kalau anggaran sudah ada maka pasti payung hukumnya sudah ada. Sebab anggaran tersebut berbentuk APBN. Dan APBN tersebut berbentuk UU. Jadi nggak ada masalah,” ujar JK di Jakarta, (8/11).

Mengenai perlu atau tidaknya persetujuan DPR mengenai kartu sakti tersebut, JK mengatakan tidak perlu karena ketiga kartu tersebut merupakan kelanjutan dari program-program yang telah dijalankan pada masa pemerintahan presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengatakan bahwa program KIS meneruskan program BPJS, program KIP meneruskan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan program KKS yang merupakan perubahan nama dari Bantuan Langsung Tunai (BLT). Ia mengatakan hanya terjadi perubahan sistem menjadi sistem kartu.

“Kalau menggunakan kartu kan bisa lebih cepat,” ujarnya.

Sebagai informasi, mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Yusril Ihza Mahendra beberapa waktu lalu melontarkan kritikan bahwa tiga kartu sakti Jokowi tersebut payung hukumnya belum ada. Selain itu, ia juga mengkritik pernyataan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang mengatakan bahwa tiga kartu sakti Jokowi tersebut akan dibuatkan payung hukum berbentuk Kepres dan Inpres yang akan ditanda tangani oleh Presiden Jokowi. Menurut Yusril, seharusnya Puan paham bahwa Inpres dan Keppres bukan merupakan instrumen hukum dalam hirarki peraturan perundang-undangan RI saat ini. Selain itu, suatu kebijakan sebelum diterapkan harus ada landasan hukumnya terlebih dahulu, tidak bisa sebaliknya.

“Kalau mengelola rumah tangga atau warung, apa yang terlintas dalam pikiran bisa langsung diwujudkan dalam tindakan. Negara tidak begitu. Suatu kebijakan harus ada landasan hukumnya. Kalau belum ada, siapkan dulu landasan hukumnya, agar kebijakan itu dapat dipertanggung jawabkan,” ujar Yusril.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Selain lucu dan mahal harganya, kucing merupakan hewan yang paling banyak dipelihara orang di dalam rumah. Selalu menghibur sang pemilik dengan tingkah dan muka lucunya. Mungkin sebagian orang juga tidak begitu menyukai hewan lucu saat ini. Tapi tahukah Anda kucing mempunyai manfaat yang bisa Anda dapatkan dari memelihara kucing.

1. Cepat Dapat Jodoh
Mengapa bisa mendatangkan jodoh? Karena kucing merupakan hewan yang sangat disukai kaum wanita. Pria yang memelihara akan lebih mudah menarik hati wanita, hal ini dibuktikan dari survei yang dilakukan di Inggris yang menunjukkan bahwa 90 persen perempuan lebih tertarik pada pria yang memelihara kucing. Di mata wanita, pria yang memelihara kucing memiliki sifat yang lebih sensitif dan bijaksana.

2. Menumbuhkan Empati
Kucing secara tidak langsung akan memberikan efek sifat positif pada anak. Anak yang tumbuh dengan kucing di sekelilingnya akan lebih memiliki empati terhadap orang lain. Anak-anak ini juga terbukti lebih peka dan selalu mempertimbangkan apa yang dilakukannya.

3. Lebih Cerdas
Sebuah studi di Inggris mengatakan bahwa mereka yang memiliki kucing cenderung lebih cerdas daripada mereka yang memelihara anjing. Karena kucing tidak seperti anjing yang memerlukan pemeliharaan ekstra dan membutuhkan waktu yang lama untuk mengurusnya, berbeda dengan kucing yang santai dan tidak begitu menyita waktu Anda.

4. Salah satu latihan fisik
Kucing adalah hewan aktif dan energik, ia selalu mengajak majikannya untuk bermain. Entah itu bermain bola atau apapun yang barang yang dilihatnya bergerak. lemparkan bola bulu kepadanya dan bermain bersama, hal ini akan membuat fisik Anda ikut aktif bergerak.

5. menurunkan Stres
Kucing memang merupakan obat stres paling ampuh. Saat ia tidur di pangkuan Anda, maka ia secara tak langsung sedang mengalihkan fokus stres Anda dan memancing Anda untuk mengelusnya. Selain itu, kucing juga terbukti membuat Anda cepat move on dan melupakan masa lalu yang kelam.

Percaya tidak percaya Anda bisa membuktikannya.

Dikutip dari infospesial, Sabtu (8/11)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan payung hukum dalam penerbitan tiga ‘kartu sakti’, pemerintahan Jokowi-JK menggunakan Undang-Undang (UU) SJSN, BPJS dan Pepres No.12 yang kemudian diperbaiki No.111 Tahun 2013.

“Cantolan hukum melaksanakannya yaitu UU, termasuk perpres. Saya kira clear untuk cantolan hukum sudah dijelaskan bahwa UU SJSN, BPJS dan Pepres No.12 yang kemudian di perbaiki menjadi No.111/2013, itu urutan hukum untuk menaungi 3 kartu ini,” ucap Eva dalam acara diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sementara itu, sambung mantan Anggota DPR RI Komisi III DPR RI mengatakan jika Indonesia sebagai negara hukum, tidak ada yang mempunyai kekebalan hukum.

Sedangkan, terkait dengan peryataan Yusril soal sikap Presiden Jokowi yang dinilai mengeluarkan program tanda landasan hukum yang jelas, karena presiden tidak akan ditanggap, berbeda bila hal itu dilakukan oleh kepala daerah.

Menurut Eva, dalam peluncuran program tiga kartu ini tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Semua tidak kebal hukum, tapi asumsi kesalahanya dinilai tidak ada cantolan hukum, sehingga seolah-olah melanggar hukum. tetapi kan sudah di jelaskan bahwa cantolan hukumnya jelas, dan bahkan dikuatkan dengan APBN dipakai pun bukan dari sumber non APBN, jadi tidak ada pelanggaran serius dari pak Jokowi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka