Jakarta, Aktual.co —  PDI Perjuangan menegaskan akan tetap menjadi partai penyokong pemerintahan Jokowi-JK, termasuk dukungan keputusan apapun mengenai wacana kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

“Dari hasil rapat DPP PDIP, ketua umum (Megawati Soekarnoputri) sudah tegaskan apapun kebijakan yang diambil pemerintah Jokowi-JK harus full support. Tidak boleh justru mempertanyakan apalagi kemudian melawan atau tidak setuju,” kata Politisi PDIP, Eva Kusuma Sundari di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (8/11).

Sementara itu, ketika ditanya apakah akan ada sanksi bagi kader partai berlambang banteng moncong putih itu, bila nantinya ada suara menolak kenaikan BBM oleh pemerintah Jokowi-JK? Ia menggatakan tentu akan ada mekanisme normal yang mengatur hal itu.

“Mungkin peringatan dan seterusnya. Saya enggak yakin ya kalau itu sudah jadi putusan DPP maka seluruh fraksi seluruh DPD dan DPC punya kewajiban untuk patuhi garis partai,” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co —  Politisi Partai Golkar, Satya W Yudha menilai jika menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK tidak dapat memahami mekanisme anggaran dalam program kerja pemerintahan.

Hal itu menyusul pernyataan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang mengatakan, pembiayaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan dana tanggung jawab sosial (CSR) BUMN bukan APBN, sehingga tidak perlu persetujuan DPR.

“Jadi menteri kabinet harus memahami mekanisme anggaran sehingga semua ide, semua aspirasi di saat pemilu, nawacita dan sebagainya itu bisa dijalankan,” ucap Satya, dalam acara diskusi, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).

Dikatakan Setya, memasukan program-program pemerintah di dalam dana CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan tindakan yang salah. Sebab, sambung dia, untuk mengimplementasikan program baru di pemerintahan harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan Belanaja Negara (APBN) Perubahan.

“Karena memasukan program-program pemerintah di dalam CSR BUMN sudah salah. Tapi untuk program yang sangat baru, pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengajuan APBNP di tahun 2015,” jelas dia.

Masih kata dia, APBN Perubahan pun hanya bisa dilakukan oleh pemerintah jika memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama, ucapnya, apabila asumsi makro ekonomi di Indonesia secara keseluruhan mengalami pertumbuhan dan apabila negara disinyalir mengalami defisit anggaran lebih dari 3 persen.

“Yang ketiga kalau ada realokasi daripada Kementerian dan unitnya. Misalnya yang tadinya duit dialokasikan oleh Kementerian Kelautan dan langsung dipindahkan ke tempat lain. Itu namanya realokasi anggaran. Itu tidak boleh. Dia (Pemerintah) harus ajukan APBNP,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co —  Kebijakaan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan tiga ‘Kartu Sakti’ yang diperuntukan bagi kalangan masyarakat tidak mampu dinilai tidak akan tercapai, bahkan hanya menghamburkan anggaran saja.

Apabila dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak membenahi infrastruktur dan melakukan klasifikasi masyarkat yang diaggap layak menerima bantuan lewat program KIS, KIP, dan KKS.

“Saya tidak yakin Presiden Jokowi berhasil apabila identifikasi ke masyarakat tidak dibenahi,” kata  Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, dalam acara diskusi ‘Menguji Kartu Sakti’, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).

Dikatakan dia, identifikasi terkait klasifikasi masyarakat kurang mampu atau dengan kategori miskin ini perlu dibenahi supaya penerima bantuan lewat kartu tepat sasaran.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan bercermin pada program yang hampir serupa yang diterapkan di era pemerintahan sebelumnya, yang kerap salah sasaran.

“BLT (Bantuan Langsung Tunai), BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tidak berhasil, karena tidak diidentifikasi dengan baik, kategori masyarakat juga harus diperhatikan,” seru dia.

Oleh karena itu, kata Satya, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dahulu bernama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), bisa dengan cermat mengklasifikasikan masyarakat yang dianggap layak menerima program kartu Presiden Jokowi itu.

“Di Kemenko Kesra ada klasifikasi rakyat miskin, sangat miskin, menuju miskin, (jadi) indetifikasi ini harus betul-betul,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka