Jakarta, Aktual.co —   Kepala Departemen Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia (UI) Fentiny Nugroho mengatakan bahwa diluncurkannya tiga kartu sakti oleh Presiden Joko Widodo jangan sampai dijadikan kompensasi kepada masyarakat atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi.

“Karena tanpa adanya kenaikan BBM pun, Pemerintah memang sudah seharusnya berpihak kepada rakyat. Jadi menurut saya program tersebut jangan dikaitkan dengan kenaikan harga BBM,” katanya dalam acara diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta (8/11).

Menurutnya, tanpa BBM naik pun Pemerintah harus konsen membuat program yang pro kepada kesejahteraan rakyat. “Program ini memang penting bagi rakyat. Tapi jangan dikaitkan dengan kenaikan BBM”.

Selain itu, Fentiny juga memaklumi jika dalam proses peluncuran kartu sakti Jokowi menuai kritik dari berbagai kalangan. Pasalnya, peluncuran kartu sakti masih baru dan masih butuh sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat.

“Kita maklumi jika dalam pelaksanaan akan ada masalah, masalah sosialisasi, masih banyak yang bingung. Kebingungan bukan hanya dari rakyat tetapi pelaksanaannya juga, karena ini masih baru. Maka sosialisasi harus dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.

Ditambahkannya, Jokowi juga harus memperhatikan mulai dari masalah sarana dan data penduduk demi lancarnya peluncuran kartu sakti tersebut.

“Kemudian sarananya seperti bank, kantor pos, itu semua harus disiapkan juga. Lalu pengunaan datanya, harus bekerja sama dengan pemerintahan daerah ya. Misalnya dengan Jakarta ya, jangan sampai ada tumpang tindih,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Yudha menilai program kartu sakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan suatu yang baru melainkan program modifikasi yang pernah dicanangkan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Maka dari itu, ia menyarankan agar Jokowi tidak sungkan mengakuinya dan berhenti menyebut bahwa program tiga kartu kesejahteraan itu merupakan program baru yang belum pernah dijalankan oleh pemerintah sebelumnya.

“Kenapa Jokowi tidak mengakui kalau program itu merupakan modifikasi dari program SBY. Karena memang program yang baik harus kita akui baik, yang tidak baik yah harus kita sempurnakan. Jadi, kita juga melihat bahwa ini bukan pengingkaran politik atau mempolitisasi program-program kesejahteraan rakyat yang sebetulnya sama-sama kita perjuangkan,” kata Satya saat ditemui di Jakarta, Sabtu (08/11).

Menurutnya, hal itu juga merupakan sumber kontroversi yang saat ini tengah berlangsung terjadi terkait ketiga kartu tersebut. Pasalnya, jika program kartu sakti tersebut diklaim sebagai program yang baru, maka otomatis program tersebut dapat dibilang ilegal karena telah keluar dari jalur APBN.

“Kenapa tidak akui kalau dia menginduk pada program lama? Dengan perbaikan-perbaikan dari program sebelumnya yang sudah dianggarkan oleh pemerintahan yang lama. Tentu kita akan mendukung jika begitu. Sehingga program tersebut tidak disebut ilegal karena anggarannya menggunakan alokasi dana yang sudah tertuang dalam APBN 2014,” ujarnya.

Lebih lanjut ia meminta agar program-program bagus yang sebelumnya bisa dilanjutkan. Bahkan dimodifikasi sedemikian rupa sehingga lebih menguntungkan rakyat. Ia juga meminta kepada pemerintah agar segera mengajukan APBN-P 2015 agar janji-janji kampanye dari presiden terpilih bisa direalisasikan dalam bentuk mata anggaran.

“Apabila sekarang ingin direalisasikan lebih awal dari APBN-P 2015 tentunya itu tidak bisa karena tidak terlindungi secara hukum. Yang bisa hanyalah melanjutkan program-program yang lama, dia memodifikasi sedikit. Jangkauannya mungkin tidak bisa ke seluruh rakyat indonesia karena terbatasnya anggaran. Nantinya, dilanjutkan dengan proposal anggaran baru APBN-P 2015,” tukasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co — Program pemerintah Joko Widodo (Jokowi) yang meluncurkan tiga kartu yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menuai kontroversi terkait asal dana pembuatan semua kartu sakti tersebut.

Kontrovesi dipicu karena ketidakjelasan Pemerintah terkait anggaran program kartu sakti. Presiden menyebut bahwa program itu menggunakan anggaran APBN-P 2014, sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Praktikno menyatakan bahwa dana ketiga kartu tersebut berasal dari dana CSR (Corporate Social Responsibility) BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Melihat hal itu, Anggota DPR RI Satya Widya Yudha menilai bahwa perbedaan persepsi itu terjadi selain karena buruknya komunikasi politik di dalam tubuh kabinet Jokowi, juga disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai mekanisme anggaran.

“Bisa dibilang Kartu Sakti dari dana CSR BUMN itu salah karena dia tidak mengerti. Bukan hanya soal komunikasi menurut saya, tapi pemahamannya. Karena memasukan program-program pemerintah ke dalam CSR BUMN itu sudah salah, jadi menurut saya pemahaman yang masih kurang,” kata anggota DPR komisi VII itu saat ditemui di Jakarta, Sabtu (8/11).

Padahal, lanjut dia, pemahaman mengenai mekanisme anggaran dalam Pemerintahan itu sangat penting guna mendorong agar semua ide dan aspirasi Presiden bisa dijalankan dengan baik.

Ia menjelaskan, kekayaan BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan sehingga tidak bisa begitu saja masuk masuk menjadi program aktifitas daripada program yang ada dalam APBN.

“Jadi aktifitas program yang ada dalam APBN itu harus dibiayai oleh APBN itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu dilain kesempatan, Sekretaris Menteri Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menegaskan bahwa penggunaan dana CSR BUMN tersebut berasal dari biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing perusahaan negara. Artinya dalam penggunaannya turut menjadi kontrol serta kewenangan manajemen. Dia mencontohkan jika perusahaan ingin membeli bahan baku, jika terjadi kerugian maka tidak termasuk ke dalam kerugian negara.

“Jadi itu masuk biaya operasional,” kata Imam di Jakarta, Sabtu (8/11).

Imam mengatakan berbeda dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), dana PKBL berasal dari dana anggaran yang diambil dari laba tahun berjalan dan alokasi anggarannya masing-masing dua persen, yaitu untuk PK  dan BL dimana para direksi pun wajib terbuka kepada publik untuk mengumumkan anggarannya dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Sehingga setiap kinerja keuangan BUMN diaudit,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Jakarta, Aktual.co —  Wacana pemerintah Jokowi-JK untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mendapatkan dukungan dari PDI Perjuangan. Lalu, apakah dukungan itu tidak bertentangan dengan garis partai politik dengan tagline membela wong cilik yang selama ini diperjuangkan.

Politisi PDI Perjuangan, Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa kenaikan harga BBM mempunyai alasan tersendiri, dimana saat ini sempitnya kondisi fiskal APBN pemeritah, dan ingin memperbaiki skema subsidi.

“Ada alasan berbeda ya. Pada saat ini kita tahu bahwa ada defisit di anggaran sehingga kita membutuhkan dana tapi di saat yang sama saya ingin ingatkan bahwa pak Jokowi ingin perbaiki skema subsidi,” ucap dia, usai menjadi pembicara dalam acara diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).

“Dari orientasi produk menjadi orientasi targeted group,” tambahnya.

Sehingga, sambung dia, dalam skema yang akan datang, subsidi akan langsung dimanfaatkan dan diterima oleh grup yang memang ditujukan menjadi skema subsidi tersebut.

“Misalnya subsidi khusus petani, nelayan, janda-janda, orang miskin. Kalau subsidi seperti sekarang (terbuka) kan siapapun bisa ambil. Dan tidak menjamin efektifitas subdisi tersebut,” tandasnya

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka