25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 42356

KPK Gelar Rapim Balas Revisi Nama Calon Menteri Jokowi

Jakarta, Aktual.co —  Sampai saat ini Presiden Joko Widodo belum juga mengumumkan nama-nama calon pembantunya untuk pemerintahan kedepan, meski sebelumnya akan mengumumkan nama calon menteri di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Dikabarkan juga oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa pihaknya tengah menunggu balasan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah direvisi soal nama-nama calon menteri di kabinet Jokowi.

“Aku belum cek. Soalnya pimpinan sedang rapim dari tadi,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP ketika dimintai tanggapan soal nama-nama calon menteri yang kembali disodorkan oleh Jokowi, Jumat (24/10).

Dalam pernyataan resminya, Jusuf Kalla mengaku masih menunggu surat balasan dari KPK soal nama-nama yang telah diberi tanda merah, kuning dan merah jambu. Merah, kuning yang dimaksud JK merupakan tanda yang telah diberi KPK terhadap sejumlah nama calon menteri yang telah disodorkan Jokowi pertama kali.

Berdasarkan catatan KPK tersebut, Jokowi-JK telah menyusun ulang nama calon menteri tersebut, mereka kemudian telah mengirimkan kembali nama-nama ke KPK untuk ditelusuri rekam jejak mereka.

JK pun memastikan, jika nama-nama yang telah disodorkan kembali itu tak ada masalah, maka pekan depan akan langsung mengumumkan kabinet yang telah dipilih itu. Namun, JK tak menyebutkan kapan tepatnya akan diumumkan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum juga membalas atau pun memberikan pernyataan resmi soal balasan surat yang ditunggu oleh Jokowi-JK terkait nama-nama menteri yang telah direvisi itu

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu
Nebby

Pemimpin UE Sepakati Perjanjian Iklim 2030

Jakarta, Aktual.co — Para pemimpin Uni Eropa menyepakati target perubahan iklim dunia untuk tahun 2030 dalam kesempatan pertemuan tingkat tinggi Uni Eopa di Brussels.
“Ke-28 pemimpin Uni Eropa mengatasi perpecahan dalam forum tersebut untuk mendapatkan kesepakatan mengenai komitmen utama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sedikitnya 40 persen pada 16 tahun dari sekarang,” kata Presiden Dewan Uni Eropa Herman Van Rompuy.
Para pemimpin tersebut juga menyepakati target pasokan energi dan efisiensi energi terbarukan sebesar 27 persen.
“Sepakat! Setidaknya akan menurunkan 40 persen emisi sebelum tahun 2030. Ini merupakan perjanjian dunia yang paling ambisius, hemat biaya, dan adil menyangkut kebijakan energi iklim Uni Eropa 2030 yang pernah disetujui,” ujar Van Rompuy pada akun Twitternya.
Uni Eropa juga ingin menyepakati target tersebut menjelang pertemuan puncak di Paris pada bulan November dan Desember 2015, diharapkan dunia akan setuju untuk fase baru dari kesepakatan iklim Kyoto yang masih berjalan hingga 2020.
Perjanjian tersebut menempatkan Uni Eropa sebagai “pemegang kendali” menjelang konferensi Paris, Ketua Komisi Eropa Jose Manuel Barroso.
Perpecahan di Uni Eropa Negosiasi tersebut kemudian memperlihatkan perpecahan antara negara-negara kaya dan yang lebih ramah lingkungan dengan negara miskin yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil atau gas dari Rusia.
Polandia yang sebelumnya telah mengancam untuk memveto kesepakatan tersebut, menyatakan kekhawatirannya atas ketergantungan negara tersebut akan batu bara sehingga tidak dapat memenuhi target Uni Eropa.
Menghadapi tanggapan tersebut Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande melakukan loby dengan Perdana Menteri Polandia Eva Kovacsz di sela-sela KTT.
Kesepakatan tersebut juga mempromosikan hubungan interkoneksi baru antara negara-negara anggota yang memungkinkan mereka untuk mengekspor hingga 15 persen dari energi mereka saat mengalami suplus dan impor hingga 15 persen ketika mereka mengalami defisit.
Van Rompuy mengatakan hubungan interkoneksi ini adalah bagian penting dari pengembangan pasar energi Uni Eropa dan akan memberikan jaminan terhadap gangguan pasokan.
Bagian utama dari kesepakatan iklim ini melibatkan kesepakatan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global hingga sebesar 40 persen dibandingkan dengan pada tahun 1990.
Perjanjian tersebut juga menentukan target sebesar 27 persen untuk energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, namun target 30 persen untuk peningkatan efisiensi energi yang ditetapkan pada bulan Juli oleh Komisi diturunkan menjadi 27 persen.
Perselisihan iklim tersebut terjadi di tengah kekhawatiran Uni Eropa atas ketergantungan pada pasokan gas alam dari Rusia, dengan krisis di Ukraina yang telah memperburuk hubungan dengan Moskow.
Van Rompuy juga menyatakan bahwa baik krisis Ukraina dan gejolak di Timur Tengah merupakan alasan yang baik bagi Uni Eropa untuk bertindak sekarang demi meningkatkan ketahanan energi.
Oxfam, sebuah kelompok kemanusiaan yang berbasis di Inggris mengatakan target Uni Eropa terlalu malu-malu dan mencerminkan pengaruh para pelobi energi yang mentargetkan 55 persen pengurangan emisi, 40 persen untuk penghematan energi dan 45 persen untuk energi terbarukan.
Kordinator Penanganan Ebola Sementara itu Uni Eropa menunjuk Christos Stylianides Siprus sebagai koordinator UE untuk melawan epidemi Ebola yang telah merenggut hampir 4.900 jiwa di Afrika Barat.
Stylianides adalah komisaris Uni Eropa masuk untuk bantuan kemanusiaan.
Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan bahwa negara-negara Uni Eropa lainnya “perlu melakukan lebih” daripada 600 juta euro ($ 750.000.000) yang mereka janjikan untuk melawan virus Ebola.
Para pemimpin juga menetapkan untuk membahas krisis Ukraina meskipun tidak terlihat kemajuan dari usaha Uni Eropa pada gencatan senjata antara Kiev dan pasukan pemberontak pro-Moskow yang belum selesai hingga Selasa depan.
Mereka juga akan mencari jalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di tengah kekhawatiran resesi triple-dip.

Artikel ini ditulis oleh:

Fadli Zon Benarkan Ada Pertemuan Prabowo dengan Luhut Pandjaitan

Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan adanya pertemuan antara penasehat Tim Transisi Luhut Pandjaitan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis (23/10) lalu.
Namun dirinya mengaku belum bertanya kepada Ketumnya soal isi pertemuan tersebut.
Wakil Ketua DPR RI itu menilai wajar pertemuan Prabowo dengan tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla itu. Sebab, kata Fadli, sejak dilantik sebagai presiden, Jokowi menjadi milik masyarakat.
“Pak Jokowi itu harusnya sudah bukan KMP atau KIH lagi, dia kan sudah menjadi Presiden RI jadi mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada lagi koalisi-koalisian kalau untuk Jokowi, tapi kalau di parlemen atau di partai boleh. Itu kan namanya untuk menghimpun suara dan lain-lain,” kata Fadli kepada wartawan di markas Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10).
Dia menduga, pertemuan ini membahas pembicaraan strategis antara kedua pihak seperti meminta pertimbangan dan masukan.
“Ya bisa saja, mungkin bisa minta pertimbangan, minta masukan semacam itu. Saya kira tidak jauh dari itu,” kata Fadli.

Artikel ini ditulis oleh:

Hasto: Perubahan Nomenklatur Menteri, Jimly dan Bu Mega Bicara Hukum Ketatanegaraan

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan yang dilakukan antara mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pertama Jimly Asshiddiqie dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, untuk dimintai pandangannya soal hukum ketatanegaraan.
Terlebih soal pemberian pertimbangan terkait adanya perubahan nomenklatur disejumlah pos kementerian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dan kita punya hubungan baik dengan para ahli ketatanegaraan, sehingga akan diperoleh suatu gambaran tentang sistem ketatanegaraan kita, sistem yang juga sesuai dengan tradisi demokrasi kita,” kata Hasto kepada wartawan, di Jakarta, Jumaat (24/10).
“Termasuk soal minta pertimbangan DPR. Kita perlu minta pendapat ahli tata negara,” tambah dia.
Menurut mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-JK ini, dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, dimana parlemen yang sudah berjalan semestinya, tentu perlu pemahaman dari aspek ketatanegaraan menjadi sangat penting.
“Bagaimanapun juga dengan situasi sekarang ketika pimpinan dewan dalam rangka membangun check and balances berasal dari partai lain, tentu saja aspek ketatanegaraan menjadi sangat penting,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Ditanya Dapat Jatah Menteri, Ical: Golkar Jadi Wakil Presiden

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, pertemuannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla tak membahas soal kabinet. Ical mengakui kalau pertemuannya tadi hanya makan-makan saja.
“Dikasih makan enak, terus ngobrol,” kata Ical yang didampingi JK, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/10).
Ketika ditanya apakah Partai Golkar ditawari untuk menempatkan kadernya di kabinet Jokowi-JK, Ical menjawab bahwa Golkar sudah punya kader yang kini menjabat Wakil Presiden.
“Ini ada Golkar jadi wakil presidennya (Jokowi),” kata Ical.

Artikel ini ditulis oleh:

Danjen Kopassus Baru Janji Meningkatkan Profesionalitas Prajurit

Jakarta, Aktual.co — Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Mayjen TNI Doni Monardo berjanji akan meningkatkan profesionalisme prajuritnya dan akan melanjutkan program yang sudah berjalan selama masa kepemimpinan Mayjen TNI Agus Sutomo.
“Pertama saya akan konsolidasi dulu dengan Pak Agus apa yang sudah dilakukan selama satu tahun terakhir ini,” kata Doni usai serah terima jabatan di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10).
Menurut dia, peningkatan profesionalisme prajurit sangat penting dalam menjalankan tugas, bahkan dirinya akan melipatgandakan profesionalisme prajurit baret merah Kopassus.
Mayjen TNI Agus Sutomo yang kini menjabat sebagai Pangdam Jaya mengatakan, ini bukan kali pertama Mayjen Doni Monardo menggantikan jabatan yang ditinggalkannya.
Pertama Doni Monardo menggantikan Agus Sutomo sebagai Wakil Asisten Operasi (Waasops) Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), kedua Komandan Grup A Paspampres, ketiga Komandan Komando Resor Militer (Danrem) Bogor, keempat Wakil Komandan (Wadan) Paspampres, kelima Komanan Paspampres dan keenam Danjen Kopassus.
Dirinya yakin, Doni sudah tahu betul apa yang dilakukan selama menjabat. “Berarti Pak Doni sudah hafal betul apa yang sudah saya lakukan, dan Pak Doni berjanji akan melanjutkan termasuk apa yang sudah dirintis sama pendahulu-pendahulu,” papar Agus.
Jenderal berbintang dua itu berharap dengan kemampuan yang dimiliki Doni, Kopassus bisa seperti yang diharapkan Kepala Sfat TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo dan rakyat Indonesia, karena Kopassus milik rakyat Indonesia dan sebagai aset bangsa.
“Kopassus adalah senjata pamungkas negara. Di bawah kepemimpinan Pak Doni saya yakin Kopassus akan lebih maju, lebih solid, semangat, dan lebih profesional, dan dicintai rakyat,” ujar Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain