Jakarta, Aktual.co — Alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat periode 2014-2019 dikuasai enam partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih.
Dari lima komisi yang ada di DPRD NTB, hampir seluruh pimpinan komisi dikuasai kubu partai pendukung koalisi merah putih. Tercatat, ada 13 orang anggota yang duduk sebagai pimpinan. Sedangkan, partai pendukung yang tergabung dalam koalisi Indonesia hebat (KIH) hanya dua orang.
“Meskipun ini Ini bukan kemenangan koalisi merah putih tetapi kemenangan untuk semua anggota yang duduk di DPRD NTB,” kata Ketua Komisi I DPRD NTB Ali Ahmad di Mataram, Kamis (23/10).
Ia mengakui, selama proses pemilihan alat kelengkapan DPRD NTB terlebih lagi di Komisi I DPRD NTB, kata politisi kawakan ini, menunjukkan suasana yang menjunjung tinggi demokrasi dan betul-betul hidup tanpa ada ketegangan antar masing-masing anggota dewan.
“Jadi semua proses tidak ada masalah semua dipilih secara demokratis,” tegas politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya berharap sesuai dengan tugas dan fungsi pokok komisi I DPRD NTB, akan berusaha bekerja secara maksimal sesuai dengan yang selama ini diharapkan masyarakat.
Terlebih lagi, sesuai dengan tugas dan fungsi pokok komisi I tidak terlepas dari kemitraan dengan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah provinsi, termasuk lembaga vertikal lainnya.
Hal senada juga di katakan politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga sekaligus terpilih sebagai Ketua Komisi III DPRD NTB Johan Rosihan. Dikatakannya, bahwa apa yang terjadi di DPRD NTB merupakan sebuah dinamika dalam dunia politik.
Meski dalam alat kelengkapan DPRD NTB seluruhnya di kuasai dari partai politik pendukung koalisi merah putih. Namun, dalam penentuan kebijakan tidak otomatis pada partai di mitra koalisi, tetapi paling utama bagaimana kesejahteraan masyarakat bisa menjadi lebih terjamin.
“Intinya, meski ada memang bagi-bagi jatah di dalam penentuan alat kelengkapan dewan, tetapi semua partai yang ada di DPRD NTB terakomodir dengan baik,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Gubernur Maluku, Said Assegaff menjamin pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru tidak vakum seiring masa tugas setahun Penjabat Bupati setempat, Gotlief Gainau berakhir pada 30 Oktober 2014.
“Pemerintahan tidak mungkin vakum karena ada mekanismenya sehingga jangan dikembangkan pernyataan yang bisa memicu keresahan masyarakat di Kepulauan Aru,” katanya, di Ambon, Jumat (24/10).
Apalagi, telah disampaikan pertimbangan kepada Mendagri, Gamawan Fauzi sejak 14 Oktober 2014. Namun, karena Mendagri saat ini berada di luar negeri dan bertepatan dengan pergantian Kepala Negara sehingga SK belum diterbitkan.
Namun, lanjut Gubernur, tidak masalah dengan Penjabat Bupati Kepulauan Aru karena telah disiapkan formula khusus untuk mengatasi belum diterbitkannya SK tersebut.
“Saya telah siapkan pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Aru sekiranya hingga 30 Oktober belum ada keputusan Penjabatnya. Bahkan, kondisi mendesak bisa mengkoordinasikan Sekjen Kemendagri,” ujarnya.
Karena itu, berbagai komponen bangsa di Maluku, terutama Kepulauan Aru agar tidak mempolitisasi jabatan Penjabat Bupati Kepulauan Aru karena itu dijamin mekanisme pemerintahan.
“Jangan memprovokasi masyarakat bahwa terjadi kevakuman pemerintahan karena kenyataan masa jabatan Gotlief Gainau berakhir 30 Oktober dan saya jamin pasti ada yang mengemban tugas tersebut,” tegas Gubernur Said.
Gotlief Gainau dilantik sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Aru oleh Penjabat Gubernur Maluku, Saut Situmorang, di Ambon pada 30 Oktober 2013.
Gotlief ditunjuk Mendagri Gamawan Fauzi menjadi Penjabat Bupati Kepulauan Aru berdasarkan SK No.131.81-4545 tertanggal 19 September 2013.
Penunjukan Mendagri ini menindaklanjuti usul yang disampaikan Gubernur Maluku pada 10 September 2013.
Gotlief yang adalah Sekda Kepulauan Aru dipercayakan mengisi kekosongan pimpinan pemerintahan sehubungan Bupati Teddy Tengko maupun Wakil Bupati Umar Djabumona terjerat masalah hukum.
Karena itu, Mendagri memberhentikan Teddy dengan SK No.131.81 – 4543 tertanggal 10 Juni 2013, sedangkan Umar diberhentikan sementara melalui Sk No.132.81-4842 tertanggal 2 Agustus 2013.

Artikel ini ditulis oleh: