20 April 2026
Beranda blog Halaman 42362

PAN Pertanyakan Landasan Hukum Program Kartu Sakti

Jakarta, Aktual.co — Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan landasan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan KKS (kartu keluarga sejahtera).
“Sejauh ini, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla belum memberikan penjelasan tentang landasan hukum yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pembagian KIS, KIP, dan KKS,” kata Saleh, Sabtu (8/11).
Saleh mengatakan wajar banyak kalangan yang mempertanyakan landasan hukum program tersebut karena menelan biaya yang besar. Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK hanya mewarisi APBN yang lalu sehingga program-program tersebut belum dicantumkan secara eksplisit di dalam APBN.
“Pertanyaannya, dari mana sumber anggaran untuk membiayai program-program itu,” ujarnya.
Dia menjelaskan sejauh ini pemerintah mengatakan sumber pembiayaan untuk KIS diambil dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sementara itu menurut dia, KIP diambil dari alokasi dana yang ada di kementerian pendidikan, lalu ada juga anggaran yang diambil dari “Corporate Social Responsibility (CSR) BUMN.
“Apakah kementerian pendidikan memiliki program itu ketika mereka menyusun APBN? Kalau tidak, lalu bagaimana cara pemerintah mengalokasikan anggaran untuk program tersebut?,” katanya.
Menurut dia, BPJS dan BUMN tidak semestinya mengeluarkan anggaran tanpa perencanaan yang baik. Saleh mengatakan para direksi dan komisioner yang ada bertanggung jawab untuk mengelola aset yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain itu dia mengatakan, boleh saja pemerintah disebut melakukan realokasi anggaran untuk membiayai ketiga program tersebut. Namun menurut dia, realokasi anggaran yang dilakukan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR sebelum program tersebut dilaksanakan.
“Kapan pemerintah mendiskusikan masalah ini dengan DPR? Sepanjang pengetahuan saya, belum ada pembicaraan tentang masalah ini di DPR,” tegasnya.
Saleh meminta pemerintah mentaati Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang secara eksplisit ditegaskan tentang larangan mengeluarkan anggaran yang tidak sesuai peruntukan.
Dia mengatakan untuk menghindari pelanggaran terhadap Undang-undang tersebut, pemerintah diminta untuk segera membicarakan hal ini dengan DPR.
“Bagaimana pun baiknya program yang dikerjakan, tetap harus tunduk pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika program itu betul-betul bisa mensejahterakan rakyat, DPR pasti akan menyetujuinya,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Lelang Jabatan Tetap Perlu Rekomendasi Baperjakat

Jakarta, Aktual.co —Plt Gubernur DKI Jakarta mengatakan bahwa hasil tes lelang jabatan tetap akan direkomendasikan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
“Tentu Baperjakat dong. Kan hasil tes udah tau kompetensinya apa. Tinggal hak prerogratifnya di Kepala Daerah. PNS kan punya hak naik golongan, kalau penempatan jabatan kan kita,” ujar Ahok di Balai Kota, Sabtu (8/11).
Penyataan Ahok dibenarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga. Ia mengatakan, Baperjakat masih memberikan rekomendasi atas peserta lelang jabatan yang lulus serangkaian tes yang diadakan oleh Pemprov DKI.
“Itu sudah ada prosedunya, mereka merekomendasi nanti hak prerogratifnya di Gubernur. Sudah kebijakannya seperti itu. Nanti Sekda sebagai Ketua Baperjakat akan memberikan nominasi tiga peserta yang lulus tes kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, nanti mereka yang memutuskan,” katanya. 
Sebagai informasi, lelang jabatan adalah semua pihak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sesuai syarat yang dibutuhkan, diberi kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Proses lelang jabatan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah. Dalam surat edaran tersebut disebutkan bahwa hasil penilaian jabatan struktural eselon II, III, IV dan V, dipilih oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) sebanyak 3 calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
Dengan lelang jabatan, pemilihan serta pengangkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilihat berdasarkan visi misi, rekam jejak serta kompetensinya sehingga seluruh pegawai bisa bekerja maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Jokowi Hadiri KTT APEC, Tantowi Yahya: Ada Kekhawatiran Dengan China Conection

Jakarta, Aktual.co —Anggota Komisi I DPR RI, Tantowi Yahya mengatakan perlu adanya kekhawatiran yang nantinya akan dilakukan Presiden Jokowi di sela-sela KTT APEC di Ibu Kota China, Beijing. APEC, dengan jejaring China Conection.
Terlebih, jika pertemuan yang berujung kerjasama dengan China International Fund (CIF) mengganggu kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara.
“Kekhawatiran itu perlu, apabila investasi atau sumbangan itu berimplikasi terhadap kedualatan, berimpilkasi terhadap keutuhan kita sebagai bangsa merdeka, artinya tidak ada dikte mendikte,” ucap Tantowi, di Jakarta, Sabtu(8/11).
Pun demikian, sambung dia, sebagai presiden sejumlah pertemuan yang melibatkan banyak negara, memang sudah menjadi agenda kepala negara.
“Jadi kehadiran pak Jokowi disana untuk menghadiri itu. Nah bahwa itu dilaksakan di Tiongkok maka dengan sendirinya beliau akan diagendakan dengan berbgai stacholder yang ada.
“Jadi kita jangan suudzon dulu, kita liat apakah benar presiden kita akan menerima audiensi dari  China International Fund (CIF),” tandas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Andy Abdul Hamid

Antisipasi PSK Dolly, Satpol PP Surabaya Razia Tempat Hiburan

Surabaya, Aktual.co —Sebagai bentuk antisipasi pelarian para PSK eks lokalisasi Dolly sekaligus mempersempit ruang gerak PSK, Satpol PP Kota Surabaya melakukan razia di tempat-tempat club malam di Surabaya.  Hasilnya, aparat Gabungan Satpol PP, Garnisun dan Polrestabes Surabaya membawa  40 perempuan dari pub  360 Club, Royal Plasa dan Olympic Karaoke serta  Hotel Keputran.
Razia ini pun dilakukan dalam kondisi mendadak agar tidak bocor. Tak ayal, petugas menyisir room demi room 360 Club di lantai R1 Royal Plasa, seluruh LC (ladies club) yang ada nampak kelabakan dan terlihat menghindar. Namun, kendati tempat hiburan ini terkenal high (mahal), tindakan tegas tanpa kompromi dilakukan petugas. Mereka pun menggelandang 18 LC kedalam armada razia.
“Semuanya tadi sudah kita data. Dan saat itu juga kita cocokkan dengan database PSK Dolly dan Jarak. Namun setelah kita cocokan, tak ada satupun temuan PSK yang sesuai dengan data diri para LC yang kita amankan tadi,” ujar Kabid Pengendalian dan  Operasional Satpol PP Kota Surabaya Joko Wiyono usai melakukan pendataan para LC di kantornya, sabtu (8/11).
Dikatakan Joko pihaknya juga menyisir Olympic Karaoke dan Hotel. Dalam razia tersebut sempat mendapatkan perlawanan mulut dari sejumlah LC yang kedapatan sedang menemani ‘tamu’ di setiap room. Hasilnya,  sebanyak 22 LC pun tak berdaya. Dengan pakaian seksinya, semua wanita yang  disebut purel ini pun naik satu persatu kedalam armada truk pengangkut meskipun sebelumnya  mereka sempat menolak.
Mereka yang dibawa,  didata satu persatu dengan cara di foto. Hasil foto mereka akan dicocokan dengan data awal para PSK Dolly dan Jarak saat deklarasi penutupan.
Namun, informasi yang sebelumnya diterima petugas bahwa dikedua tempat tersebut disinyalir menjadi tempat pelarian para PSK Dolly dan Jarak nampaknya tak terbukti.
“Untuk itulah, sementara semua LC akan kita data. Dan akan kita kembalikan ketempat kerjanya masing masing,” ungkapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

NKB Terkait Kawasan Hutan Juga Titik Cerah Untuk BPN

Jakarta, Aktual.co —Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah ditingkatkan menjadi kementerian agraria dan tataruang. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Tanah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gede Ariyuda, pada pertemuan yang membahas soal lintas tanah di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (7/11).
Menurut Gede, pembahasan tindak lanjut Nokta Kesepakatan Bersama (NKB) tentang lintas hutan itu merupakan titik cerah juga untuk BPN yang saat ini ditingkatkan menjadi kementerian agraria dan tataruang. Serta sangat bermanfaat untuk masyarakat, dan memberikan jalur pada proses kedepannya untuk menyelesaikan kondisi yang ada di masyarakat itu.
“Dalam penentuan hak-hak masyarakat yang mendiami suatu wilayah tidak ada lagi keragu-raguan apakah ini masuk kawasan atau tidak. Kalau masuk kawasan tentunya NKB ini memberikan jalur bagaimana proses ke depan untuk menyelesaikan kondisi yang ada di masyarakat tersebut,” jelas Gede di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/11).
Gede menilai, salah satu sumber masalah pertanahan yang terus berlanjut adalah kepastian hak dan pengakuan hak kepada masyarakat yang menempati suatu lokasi.
Ia juga berharap selama tiga tahun NKB dapat berlangsung dengan baik.
“Saya kira segala sesuatu yang terkait kondisi lapangan ada keragu-raguan apakah ini masuk kawasan atau tidak bisa terpecahkan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Hasil Tes Lelang Pejabat Akan Segera Dipublikasikan

Jakarta, Aktual.co —Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan bahwa hasil tes para pejabat yang mengikuti lelang jabatan tahun 2014 akan segera diumumkan melalui website resmi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
“Nanti hasil seleksinya tinggal kita umumkan saja di website. Tetapi tunggu semua proses seleksi selesai. Sekarang tinggal eselon II yang belum. Saya minta secepatnya dibuka ke publik. Nanti saja lihat di website,” kata Saefullah, di Jakarta, Sabtu (8/11).
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, hasil tes lelang pejabat akan rampung pada tanggal 8 November ini dan akan dipublikasikan. Kemudian akan dilakukan penilaian dari berbagai aspek untuk mencapai passing grade yang telah ditentukan.
“Tanggal 8 November rampung tes, tapi penilaiannya belum. Nanti skor-skor semua akan digabung dari hasil tes berapa persen, rekam jejaknya berapa persen untuk mencapai passing gradenya. Nanti untuk penempatannya sesuai dengan kompetensinya dia sama sesuai rumpunnya dia. Contohnya, rumpun ekonomi, teknik, pemerintahan sama sosial. Misalkan dia lolos tes dan rumpunnya dari teknik, bisa saja ditempatkan di Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan, Dinas Pekerjaan Umum juga,” ujar Made kepada aktual.co, Sabtu (8/11).
Untuk peserta yang tidak lolos seleksi, nilai mereka akan disimpan untuk diakumulasikan dengan rekam jejak masing-masing peserta yang nantinya digunakan untuk naik tingkat golongan.
“Mereka yang ikut seleksi ini memiliki nilai lebih. Karena mereka setidaknya sudah mengikuti berbagai tahapan dan diketahui kemampuannya. Untuk yang tidak lulus, nilai mereka akan disimpan dan diakumulasikan dengan rekam jejak masing-masing peserta. Bisa saja nanti nilai tersebut digunakan untuk naik tingkat golongan. Untuk lurah dan camat definitif yang tidak terpilih kembali, akan ditempatkan ke posisi yang sesuai yang saat ini kosong. Nantinya akan dilihat dari hasil tes yang diikuti,” ujarnya.
Sebagai informasi, lelang jabatan adalah semua pihak di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang sesuai syarat yang dibutuhkan, diberi kesempatan untuk melamar pekerjaan sebagai pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Lelang jabatan bertujuan agar pemilihan serta pengangkatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan dilihat berdasarkan visi misi, rekam jejak serta kompetensinya sehingga seluruh pegawai bisa bekerja maksimal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
Proses lelang jabatan mengacu pada Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2012 yang mengatur tata cara pengisian jabatan struktural yang lowong secara terbuka di instansi pemerintah. Dalam surat edaran tersebut mewajibkan agar Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap seleksi secaraterbuka melalui papan pengumuman, dan/atau media cetak, media elektronik (termasuk media on-line/internet) sesuai dengan anggaran yang tersedia. 
Kemudian Panitia seleksi mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi dan menyusun peringkat nilai dan kemudian  dipilih oleh Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan sebanyak 3 (tiga) calon sesuai urutan nilai tertinggi untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.

Artikel ini ditulis oleh:

Andy Abdul Hamid

Berita Lain