1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 42373

Matahari Muntahkan Radiasi Paling Besar Dalam 10 Tahun Terakhir

Jakarta, Aktual.co — Ilmuwan dari University of Graz di Austria pekan ini mencatat satu letusan paling kuat radiasi Matahari, yang terjadi selama 10 tahun belakangan sehingga mengakibatkan gangguan radio.
Letusan tersebut dicatat oleh Kanzelhoehe Observatory di Universitas itu. Para ilmuwan mengatakan letusan energi dari Matahari dapat mengakibatkan gangguan pada medan magnet Bumi, sehingga mempengaruhi sistem teknik di Bumi dan antariksa.
Letusan Matahari, seperti penyemburan massa korona, menarik energinya dari medan kuat magnet pada bintik Matahari, demikian laporan Xinhua, Jumat (24/10).
Kepala Observatorium tersebut Astrid Veronig mengatakan kelompok bintik Matahari saat ini yang menghadap ke Bumi dan berada dbagian selatan Matahari memiliki diameter 125.000 kilometer. Bintik itu sangat besar sehingga dapat dilihat tanpa orang menggunakan teleskop.
Namun, itu tetap saja cuma separuh dari ukuran total bintik Matahari yang tercatat pada Oktober 2013, masa yang ditandai oleh kemunculan ekstrem pijar Matahari yang muncul pada aurora yang dilihat dari Austria sekalipun.
Para ilmuwan tersebut mengatakan gangguan lain pada medan magnet Bumi melalui gejolak cuaca antariksa mungkin masih terjadi lagi dalam beberapa pekan ke depan.

Pertama dalam Sejarah, Menlu AS Datangi Presiden Indonesia Saat Pelantikan

Jakarta, Aktual.co — Sekalipun  kabinet pemerintahan Jokowi belum pasti diumumkan ke publik, dapat dipastikan mereka-mereka yang sudah dipanggil ke Istana bakal menduduki pos kementerian. 
Sedangkan untuk pos kementerian ekonomi, Jokowi tak mampu melawan intervensi asing dengan memasukan orang-orang yang selama ini menjadi agen kepentingan asing. Salah satu yang santer disebut adalah Kementrian ESDM yang dikabarkan akan ditempati  Kuntoro Mangunsubroto.
“Saya mendapatkan informasi, masuknya kembali nama Kuntoro untuk menduduki Kementerian ESDM atas tekanan Amerika, termasuk CIA (Central Intelligence Agency) agar Jokowi menempatkan Kuntoro untuk mengamankan investasi Amerika di Indonesia. Kalau benar nantinya nama Kuntoro menjadi Menteri ESDM, maka kiamatlah Republik ini,” ujar pengamat politik Rusmin Effendy kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/10).
Menurut Rusmin, kuatnya tarik menarik penyusunan kabinet yang dilakukan Jokowi, tak lepas dari intervensi parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH) maupun kepentingan pihak asing yang selama ini ikut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Buktinya, belum pernah ada dalam sejarah pelantikan presiden, pemerintah Amerika sampai mengutus Menteri Luar Negeri John Kerry untuk menghadiri pelantikan Jokowi.
“Kehadiran John Kerry tentunya bukan sekedar menghadiri pelantikan yang bersifat serimonial, tapi punya agenda tersembunyi saat melakukan pertemuan dengan Jokowi di Istana. Inilah yang seharusnya diwaspadai rakyat maupun relawan Jokowi, bukan cuma sibuk berpestapora menyambut presiden. Sejak awal saya pesimistis, Jokowi yang selalu dipuja-puja mampu melakukan perubahan,” kata dia.
Dia menjelaskan, publik seharusnya sadar Kuntoro Mangkusubroto ibarat benalu yang selalu hidup dalam setiap zamannya dan memulai karir sebagai Dirut PT Bukit Asam dan Timah, Dirjen Pertambangan Umum, kemudian diangkat menjadi Menteri Pertambangan hingga di era BJ Habibie. Di era Gus Dur menjabat sebagai Dirut PLN, dan di era SBY menjabat Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) dan saat ini sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).
Saat menjabat sebagai Menteri ESDM, Kuntoro menginisiasi RUU Migas yang sangat liberal dan pro asing, sehingga akhirnya di judicial review di MK. “Untuk menginisiasi UU Migas, Kuntoro mendapatkan imbalan dari Amerika sebesar US$20 juta. Belum lagi kasus pemecatan sebagai Dirut di PLN pada 2000 karena tak mampu melakukan negosiasi harga listrik swasta dengan pihak asing. Bahkan terlibat dalam perampokan APBN untuk Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh dan Kepulauan Nias sebesar Rp 2,21 triliun.
“Saya heran, kok orang seperti ini mau di angkat lagi menjadi menteri ESDM, memangnya tidak ada orang lain apa. Orang seperti inilah yang perlu diusut KPK kalau memang berkomitmen memberantas korupsi. Sudah terang benderang korupsi yang dilakukan Kuntoro, kok KPK tidak punya nyali. Apa memang KPK sudah masuk angin sehingga tak berdaya menghadapi tekanan para mafia migas,” tegas dia.
Selain nama Kuntoro, beberapa nama yang dipastikan menduduki pos kementerian bidang ekonomi sebagian besar adalah agen asing dan aseng, termasuk para ekonom yang beraliran neoliberalisme.  
“Semua orang tahu, siapa yang selama ini menajdi jongos asing yang menjual bangsanya sendiri bahkan terlibat pelbagai skandal korupsi yang sampai saat ini tak pernah diusut KPK,” ujarnya.

JK: BBM Belum Naik Dalam Waktu Dekat

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla belum bisa memastikan kapan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan dilakukan sekalipun rencana tersebut sudah berapa kali diwacanakan.

“Saya kira belum dilakukan waktu dekat, kita lihat nanti saja,” kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Jumat (24/10).

Dikatakan, soal rencana kenaikan harga BBM sudah lama sekali diwacanakan dan dibahas baik dalam beberapa kali pertemuan tingkat menteri dan seminar.
“Nah soal kapan, tanggalnya belum bisa ditentukan,” katanya.

JK mengatakan, sebenarnya yang dilakukan bukan soal kenaikan harga BBM tapi akan memindahkan subsidi konsumtif ke subsidi produktif sehingga bisa tepat sasaran.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri memperkirakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada November 2014, bisa menghemat anggaran belanja subsidi energi dalam APBN-Perubahan hingga Rp21 triiliun.

Kalau kenaikan Rp3.000 (per liter) pada November, maka menghemat Rp21 triliun, ini besar karena sekitar 0,2 persen dari PDB.

Kenaikan harga BBM tersebut dapat mengurangi beban belanja subsidi energi, meskipun berlaku efektif hanya dua bulan, terutama untuk belanja subsidi BBM, yang pada APBN-Perubahan 2014 ditetapkan sebesar Rp246,5 triliun.

Hingga 29 Agustus 2014, realisasi belanja subsidi BBM telah mencapai Rp162,4 triliun atau 65,9 persen dari pagu Rp246,5 triliun, dan kemungkinan akan melebihi pagu apabila hingga akhir tahun tidak ada upaya penghematan BBM bersubsidi.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka

Sutiyoso Ketemu Mega Bahas Kabinet? Ini Komentar Hasto

Jakarta, Aktual.co — Pertemuan yang dilakukan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutiyoso karena ada hubungan batin antar keduanya. Pasalnya, Sutiyoso merupakan teman lama dari presiden RI kelima tersebut.
Demikian dikatakan Wasekjen PDIP, Hasto Kristiyanto kepada wartawan di depan kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Jumat (24/10).
“Sahabat ibu sejak lama, menjadi gubernur. Tidak ada yang ngundang-mengundang. Ini hubungan batin,” ucap Hasto.
Lebih lanjut, ketika ditanya apakah pertemuan membahas soal kursi menteri kabinet Jokowi yang masih tarik ulur? Hasto berkilah.
“Bukan, yang namanya ketum partai memang rajin secara priodik berkomunikasi dengan Ibu Mega, bagaimanapun juga Ibu Megawati diseniorkan,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Menko Ekonomi Jokowi Harus Orang Yang Mengerti Benar Makro

Ilmu makro ekonomi lahir pada saat dunia sedang dilanda depresi besar pada dekade ketiga abad 20. Ekonomi dunia pada saat itu menjadi gonjang-ganjing karena paham ekonomi neoklasik (kini dikenal sebagai neoliberal) yang terlalu fokus pada mikro ekonomi menjadi tidak terkendali. 
Sebagai antitesa darinya lahir kemudian paham ekonomi Keynesian (diambil dari nama ekonom besar pada masa paska depresi besar John Maynard Keynes), dunia pun mengalami bulan madu dengan ekonomi yang baik selama berpuluh tahun.
Kini, 80 tahunan setelah itu, dunia kembali mengalami sebuah krisis ekonomi yang dinamakan resesi besar. Krisis ini merupakan perulangan dari kebangkitan neoklasik pada 1970an yang sampai menjelang 2008 menjadi tidak terkendali pula. 
Pada situasi begini, agar selamat dari dampak resesi besar, negara-negara dunia memerlukan seorang ekonom yang mengerti makro ekonomi dengan mumpuni. Tidak terkecuali Indonesia.
Jika Jokowi mengikuti warisan para pendahulunya (SBY, Suharto, Megawati), yang mengangkat ekonom beraliran neoklasik (neoliberal) sebagai nahkoda perekonomian negara-konteksnya tidak tepat. 
Situasi pendahulunya berdiri pada masa sebelum resesi besar (hanya SBY mengalami dalam separuh pemerintahannya 2008-2014), sedangkan kini Jokowi harus menghadapi sisanya. 
Tidak ada seorang ekonom pun di dunia yang sanggup meramal kapan resesi ini berakhir.  Karenanya, akan terlalu beresiko bila Jokowi mengangkat ekonom yang kurang paham makroekonomi, bisa-bisa Indonesia akan ikut dalam badai resesi besar.
Oleh sebab itu Jokowi perlu seorang menteri perekonomian yang memahami makro ekonomi, yang namanya sudah diakui dunia. Ada seorang ekonom, di kalangan aktivis dan mahasiswa ia dikenal sebagai ekonom Trisakti yang anti neoliberal, namun di PBB ia diakui sebagai ahli ekonomi yang setara dengan para peraih Nobel Ekonomi. 
Untuk mencari orang ini Jokowi bisa mengandalkan KPK, BIN, pembisik, hingga Google. Saya beri petunjuk sedikit saja: ekonom ini mampu menangani krisis di pasar keuangan dengan cerdik, tidak melulu harus melalui bail out/talangan (ingat kasus rush BII tahun 2000).
Namun, apa daya, Jokowi lah yang memiliki hak menentukan sepenuhnya. Jangan sampai para pembisik membisikkan nama “very right person” terus nama orang-orang “very right” ini yang dimasukkan jadi menteri. Karena “right” ini bukan berarti benar, tetapi orang-orang beraliran kanan. 
Yang dalam politik dunia merupakan orang-orang yang beraliran ekonomi neoklasik, konservatif, atau neoliberal. Dalam pengejewantahan di Indonesia, ekonom-politisi ini adalah para Mafia Berkeley (Boediono, Sri Mulyani, Chatib Basri, Darmin Nasution, Sri Adiningsih, Kuntoro Mangkusubroto) dan lainnya.
Dalam kategori “very right” lainnya ini termasuk Sofyan Djalil, yang kabarnya sedang berusaha digadang JK menjadi menko perekonomian juga ke Jokowi. Memang tokoh Aceh ini memiliki track record baik sebagai diplomat (terbukti saat perundingan Helsinki), namun sayang aliran ekonominya adalah juga “very right” plus ia tidak mengerti makroekonomi.
Sebagai orang pasar modal, dan trackrecordnya sebagai mantan menteri BUMN di era SBY-JK 2007-2009, Sofyan Djalil mungkin masih layak didudukkan kembali menjadi menteri BUMN. 
Namun pasti PDI Perjuangan akan mempertahankan pos tersebut dengan (kemungkinan) menempatkan Rini Sumarno- karena pos ini sangat strategis terutama untuk konsesi politik (berupa jabatan komisaris BUMN) bagi aktivis-aktivis pendukung Jokowi. Namun, ya kita lihat saja nanti. Que sera sera.
Oleh: Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra

Ical Tak Akui Luhut Sebagai Wakil Golkar di Kabinet Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie mempersilakan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla menempatkan salah satu sesepuh partainya, Luhut Binsar Panjaitan di dalam kabinet.
“Biasa saja. Bagus dong kalau ada yang diminta berbakti kepada negara,” kata Ical kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (24/10). 
Dia menegaskan bahwa Golkar tidak pernah menawarkan kadernya menduduki kursi kabinet Jokowi-JK.
Namun, kata dia, bila ada kader Golkar yang diminta Jokowi-JK masuk kabinet maka Golkar tidak akan menghalangi. Hal itu sudah dijelaskannya kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan beberapa waktu lalu. 
“Kalau dia Golkar berdarma bakti kan bagus.”
Mengenai pencalonan Luhut yang menguat, Ical memastikan itu bukan atas nama Golkar. Seperti diketahui, Luhut mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar jelang Pilpres 2014 lalu karena berbeda sikap politik partainya yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. 
“Pak Luhut tentu tidak atas nama partai. Dia profesional,” kata dia.
Sejauh ini nama Luhut Panjaitan selalu beredar di tiap polling dan prediksi komposisi kabinet Jokowi-JK. 
Ada yang memprediksi mantan petinggi Kopassus TNI AD itu bakal menduduki jabatan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Tetapi dalam “bocoran” yang diterima redaksi, Luhut diplot memegang jabatan Kepala Staf Kabinet.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain