Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengimbau pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla untuk tidak tergesa-gesa dalam menyusun kabinetnya meski pelantikan Presiden Joko Widodo sudah berlangsung sejak Senin (20/10).
“Saya kira tidak ada masalah. Saya kira perlu kehati-hatian. Lebih bagus biar lambat asal selamat,” kata Fadli usai menghadiri Sertijab Danjen Kopassus di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta Timur, Jumat (24/10).
Menurut dia, langkah Presiden Jokowi mempertimbangkan secara matang ke KPK dan PPATK adalah positif sebelum memilih menteri. Nantinya siapa saja yang dipilih sudah melewati beberapa tahapan dan langsung bisa bekerja.
“Masih ada waktu untuk bentuk kabinet. Kita beri waktu sesuai koridor yang ada. Saya kira rakyat ingin melihat keseriusan presiden,” kata Fadli, wakil ketum Gerindra.
Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut mengatakan Jokowi memang punya waktu 14 hari sejak dilantik sebagai presiden mengumumkan nama dan menteri dalam kabinetnya.
“Jangan lupa, chief eksekutif adalah presiden, bukan wakil presiden. Masih ada waktu untuk bentuk kabinet. Kita beri waktu sesuai koridor yang ada. Saya kira rakyat ingin melihat keseriusan presiden,” katanya.
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan ada kemungkinan pengumuman kabinet dilakukan Jumat malam asalkan tidak ada lagi rapor merah calon menteri dari KPK.
“Kita masih menunggu hasil rekomendasi KPK, kalau tidak ada rapor merah lagi bisa (malam ini),” kata Wapres Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat siang.
Dia menjelaskan, pada saat ini daftar calon menteri terbaru sudah diserahkan di KPK. “Kemungkinan besar sore ini hasilnya keluar,” katanya.
Jika tidak ada tanda merah dari KPK pada daftar calon menteri, kata dia, bisa langsung diumumkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Kuntoro Mangkusubroto. Pria kalem ini beberapa waktu belakangan cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, mantan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UPK4) tiba-tiba ‘digosipkan’ bakal kembali masuk kabinet. Kabar-kabur yang berseliweran menyebutkan, dia bakal didapuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Sayangnya, tidak ada sepotong pun sumber resmi yang bisa dikonfirmasi kesahihan gosip ini. Tidak Joko Widodo, apalagi Jusuf Kalla. Tidak juga orang-orang yang dianggap menjadi lingkaran satu dan lingkaran ‘setengah’ Jokowi-JK.
Siapakah Kuntoro sebenarnya? Mengapa dia demikian sakti, hingga Jokowi pun sepertinya tak bisa ‘menolak’ dia?
Lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 14 Maret 1947, karir birokrasinya terbilang panjang dan lengkap. Dia pernah menjadi Dirjen Pertambangan Umum (1993-1997), dua kali Menteri Pertambangan (Kabinet Pembangunan VII 1998 dan Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999), Direktur Utama PLN (2000), serta Kepala Badan Pelaksana  Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh-Nias (2005). Terakhir posisinya adalah Kepala UKP4 di era Presiden SBY.
Pejuang neolib
Sejauh itu kinerjanya biasa-biasa saja, jauh dari cemerlang. Bahkan selama di lingkaran kekuasaan, Kuntoro justru lebih banyak berperan sebagai kepanjangan tangan kepentingan kapitalis asing. Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy bahkan menyebut Kuntoro sebagai salah satu simpul utama kekuatan kaum neoliberalis di Indonesia. 
Masuknya Kuntoro di jajaran kabinet Jokowi-JK akan mengembalikan kekuatan neolib untuk menguasai Indonesia.
Noorsy benar. Rekam jejak Kuntoro sebagai antek kepentingan asing yang mengorbankan kepentingan rakyat Indonesia tergurat jelas ketika menjadi birokrat. Salah satu jasa penting Kuntoro adalah disahkannya UU No.22/2001 tentang Migas. 
Dia punya peran sangat vital dalam masuknya kepentingan asing sejak pembuatan draft RUU sampai disahkan menjadi UU. Asal tahu saja, lewat Kuntoro pula USAID masuk, bahkan mengucurkan dollar demi suksesnya pembahasan RUU yang draft-nya mereka buatkan.
Kisah pengkhianatan anak bangsa kepada bangsanya sendiri ini masih dapat ditemukan dalam arsip Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta. Pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID dalam apa yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi.
Lewat dokumen itu sangat jelas peran yang dimainkan Kuntoro pada awal 1999. Saat itu, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dia minta bantuan USAID me-review draft RUU Migas. 
USAID menyambut positif undangan itu dan selanjutnya bersama pemerintah Indonesia menandatangani Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun, sekaligus mengucurkan bantuan US$20 juta.
Renegosiasi listrik swasta
Sepak terjang Kuntoro yang getol mengabdi pada kepentingan majikan asingnya itu juga ditunjukkan ketika menjadi Dirut PLN. Saat itu Pemerintah bermaksud merenegosiasi tarif  27 proyek listrik swasta yang harga jual ke PLN-nya selangit. 
Maklum, ke-27 perusahaan listrik swasta yang didirikan negara-negara industri maju itu menggandeng keluarga dan kroni Soeharto  pada  periode 1990an. Mereka datang dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Jerman.
Ke-27 perusahaan listrik swasta tadi pada tahun 1996 meneken perjanjian jual beli listrik dari pembangkit swasta ke PLN yang tertuang dalam Power Purchase Agreement (PPA) atau Energy Sales Contract (ESC). Harga jual energi listrik yang dibebankan kepada PLN ternyata sangat gila-gilaan, berkisar antara US$7-9 sen per kWh. Padahal, penjualan listrik swasta di negara-negara Asia lainnya waktu itu cuma sekitar US$3,5 sen per kWh.
Jika berpegang pada konrak PPA itu, PLN mesti merogoh koceknya dalam-dalam. Pada saat yang sama, kemampuan keuangan PLN pasca krisis ekonomi justru sangat jeblok. Semester pertama 2000, PLN didera rugi Rp11,58 triliun. Tahun 2001, kerugiannya melambung jadi Rp24 triliun. 
Nah, apa peran Kuntoro selaku Dirut PLN waktu itu? Seharusnya, dialah orang pertama yang paling fight supaya tarif jual listrik swasta ke perusahaan setrum pelat merah itu diturunkan. Tapi faktanya tidak demikian. Jangankan menekan mitra asingnya, untuk sekadar melobi saja dia ogah-ogahan. 
Melihat sikap itu, tidak heran bila Rizal Ramli, Menko Perekonomian selaku komandan Tim Renegosiasi Listrik Swasta, akhirnya mendepak Kuntoro. Rizal lalu menunjuk Eddie Widiono sebagai pengganti. 
Syukurlah, sebagai Dirut PLN, Eddie bekerja dengan semestinya. Setelah menempuh perjuangan keras, renegosiasi pun akhirnya final. “Hasilnya, total kewajiban pemerintah dan PLN turun drastis, dari US$80 miliar menjadi US$35 miliar,” kata Rizal Ramli waktu dengan nada lega.
Gila jabatan
Kini mari kita telusuri lagi rangkaian jabatan yang pernah disandang Kuntoro. Sebelum menjabat Dirut PLN (2000), dia sudah dua kali menjadi Menteri ESDM (Kabinet Pembangunan VII, 1998 dan di Kabinet Reformasi Pembangunan 1998-1999), Sebelumnya, dia juga menjadi Dirjen Pertambangan Umum (1993-1997).
Siapa pun yang sekolahnya lulus SMP tentu  paham benar, bahwa jabatan menteri pasti lebih tinggi dan bergengsi ketimbang dirut BUMN. Bahkan dibandingkan Dirjen saja, posisi sebagai Dirut BUMN sama sekali bukanlah tandingannya.
Tapi pertanyaan yang menggelitik publik ketika itu adalah, kok ya Kuntoro mau menjadi Dirut PLN setelah sebelumnya menjadi dirjen dan menteri? ‘Ironisnya’ posisi dirjen dan menteri itu justru ‘majikan’ langsung posisi dirut yang kemudian dipangkunya.
Menyikapi fakta ini, tidak mengherankan bila orang langsung berpendapat Kuntoro adalah manusia yang ‘gila’ jabatan. Mending kalau ‘kegilaan’ itu didasari sikap pengabdian kepada negeri, tanpa peduli posisi. Artinya, di posisi apa pun, semangat merah putih tetap bergelora di dada. Tentu saja, hal itu harus dibuktikan dengan berbagai sepak terang dan kebijakan yang diterlurkannya, semuanya berpihak pada kepentingan bangsa.
Tapi, sekali lagi, rekam jejak orang ini justru sebaliknya. Pengabdiannya kepada majikan asingnya seperti tanpa syarat. Dia tidak peduli, walau hal itu harus dilakukan dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negaranya.
Nah, dengan rekam jejak seperti ini, akankah Jokowi tetap menariknya sebagai menteri? Mr Presiden, masih Anda mau memakai Kuntoro?
Oleh Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta masyarakat memahami, harga bahan bakar minyak akan dinaikkan oleh pemerintahan Jokowi-JK.
JK beralasan, subsidi bahan bakar minyak perlu dipangkas dengan menaikkan harga BBM. Hal itu dikarenakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) saat ini perlu diselamatkan.
“Kami harap masyarakat paham, bahwa penaikan BBM nanti juga bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Jadi bukan kita bicara penaikan, tapi akan memindahkan subsidi konsumtif ke subsidi produktif,” kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Jumat (24/10).
Namun Wapres JK tidak menyebut berapa besaran penaikan itu. Bahkan, soal waktu penaikannya, JK belum bisa memastikannya. Namun dia membantah, kalau itu akan diberlakukan per tanggal 1 November 2014.
“Ah tidak benar itu, saat ini kami masih sibuk menyusul kabinet mendatang. Jika ada yang bilang kalau BBM akan naik Rp2.000 atau Rp3.000 pada 1 November mendatang, tidak benar,” kata JK.
Dia pun menegaskan kembali alasannya menaikan harga BBM, lantaran untuk menolong kondisi keuangan negara, selain itu nantinya alokasi dana untuk subdisi BBM akan dialihkan untuk pembiayaan pendidikan, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteran rakyat melalui program yang jelas dan nyata.
“Kami harap masyarakat paham, bahwa kenaikan BBM nanti juga bertujuan demi kesejahteraan rakyat. Jadi bukan kita bicara kenaikan, tapi akan memindahkan subsidi konsumtif ke subsidi produktif,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh: