Jakarta, Aktual.co — Kepala Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, perusahaan perkebunan yang melakukan pembakaran hutan tidak cukup dipenjarakan, tetapi diikuti sanksi penyitaan aset perusahaan tersebut.
“Aset-aset perusahaan perkebunan yang melanggar perundang-undangan tersebut disita, sehingga menimbulkan efek jera dan mengurangi kerugian negara dan masyarakat,” katanya usai peluncuran Buku Paduan Praktis Pengenalan Sektor Kehutanan Bagi Kalangan Perbankan di Jakarta, Rabu (29/10).
Ia menjelaskan, selama ini, perusahaan-perusahaan yang melakukan perluasan perkebunan dengan membakar lahan dan hutan telah menimbulkan malapetaka kabut asap, kekeringan dan lainnya bagi masyarakat.
“Aset-aset perusahaan perkebunan yang dijaminkan kepada perbankan dapat rampas untuk negara, perusahaan tersebut harus membayar kompensasi kerusakan hutan akibat aktivitas perusahaan tersebut,” ujarnya.
Menurut dia, selama ini, sanksi yang diberikan kepada perusahaan perkebunan ini hanya berupa penjara satu hingga dua tahun, sehingga hukuman tersebut belum sebanding dengan kerusakan dan dampak sosial, lingkungan yang ditimbulkan.
“Kami menilai sanksi yang diberikan kepada perusahaan yang membakar hutan ini masih kurang dan harus diberikan sanksi yang berat untuk menjaga sumber daya alam bangsa ini,” ujarnya.
Ia mengatakan, selama ini, perbankan dalam memainkan perannya sebagai pendukung dana dan menjadi tempat yang mudah untuk bertransaksi dibandingkan lembaga keuangan lainnya.
“Bank sering tak sadar telah ikut memperlancar operasi-operasi penebangan dan pembukaan kawasan hutan oleh debiturnya yang beberapa di antaranya dilakukan secara illegal,” ujarnya.
PPATK, kata dia, sudah beberapa kali mengkonfirmasi bahwa transaksi keuangan tak lazim yang ditemuinya diantaranya terkait langsung dengan usaha kehutanan.
“Korupsi dan pencucian uang di sektor kehutanan telah terbukti terjadi seiring terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan seperti illegal logging, pencurian dan perdagangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dan penguasaan kawasan hutan secara illegal yang telah merugikan negara ratusan triliun rupiah,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Fraksi partai politik yang masuk dalam barisan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti PDI P, PKB, Hanura, NasDem, dan PPP berencana untuk menggelar pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) versinya sendiri.
Menurut politikus PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno, pemilihan tersebut sebagai tandingan dari pemilihan AKD yang saat ini sedang dilangsungkan fraksi partai Koalisi Merah Putih (KMP).
“Kita lihat, sangat mungkin (digelar pemilihan AKD tandingan), politik itu kan sangat dinamis. Kita cari solusi yang cerdas dan solutif,” kata dia, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (29/10).
Saat ditanya mengenai payung hukum yang mendasari penyelenggaraan pemilihan AKD versi KIH itu, Hendrawan belum bisa menjawabnya. Dia mengaku kalau saat ini pihaknya masih terus melakukan kajian-kajian.
“Sedang koordinasi. Nanti pada saatnya, akan disampaikan kepada pers,” kata dia.
Menurut Hendrawan, pemilihan AKD yang saat ini dilakukan KMP tidak sah karena hanya diikuti oleh 5 fraksi, yakni Golkar, Gerindra, PAN, PKS dan Demokrat. Jumlah itu hanya setengah dari jumlah fraksi di DPR.
Dia pun juga membahas jika ikut sertanya PPP dalam pemilihan tidak sah karena nama anggota yang diserahkan adalah versi Suryadharma Ali. Padahal, PPP kubu Romahurmuziy telah mendapat surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang