Jakarta, Aktual.co —Munculnya nama Sudirman Said sebagai calon nominator kuat calon Menteri ESDM dan Rini Soemarno di Menteri BUMN semakin memperjelas sindikasi-skema Mafia Baru menguasai sektor energi dan menunjukan betapa kuatnya hegemoni keluarga Soemarno di Kabinet Jokowi.

Pasalnya, dengan masuknya Rini Soemarno dan Sudirman Said ke dalam Kabinet Jokowi maka semakin memperjelas skema untuk menempatkan Ari Soemarno sebagai Komisaris Pertamina guna menguasai sektor energi Migas di Tanah Air.

“Ya, skema seperti itu mungkin sekali terjadi. Tapi tidak akan mudah karena jika itu terjadi maka publik akan kembali bereaksi dan memudarkan kepercayaan kepada Presiden Jokowi,” kata Pengamat Ekonomi Politik sekaligus Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti saat ditemui di Dapur Selera, Tebet, Jakarta, Minggu (26/10).

Menurutnya, semenjak nama Rini Soemarno mencuat masuk dalam kabinet saja publik sudah menunjukan kekesalan dan ketidaksetujuannya. Jika plot posisi untuk Rini terus berlanjut, lalu benar Ari Soemarno yang merupakan kakak dari Rini juga diplot sebagai Komisaris Utama Pertamina, jelas publik akan bereaksi lebih dari ini.

“Nama Rini Soemarno saja sudah cukup membebani Jokowi. Apa Jokowi akan menambah bebannya dengan nama Ari Soemarno? Saya rasa seharusnya tidak,” jelas Ray.

Berdasarkan analisa informasi yang dihimpun Aktual.co melalui berbagai narasumber, nama Sudirman Said muncul di politik publik awal 2003, ketika “menjual” nama Cak Nurcholis Madjid untuk maju Capres waktu itu dengan PMKI-nya. Sudirman di kalangan bisnis migas dikenal sebagai “Mafia Minyak” dengan strateginya seolah memotong impor minyak, tapi malah menerapkan skema pola Integrated Suply Chain (ISC), seolah importir langsung tetapi menjadi broker minyak sewaktu Sudirman menjabat Corporate Secretary Pertamina di era Ari Soemarno.

Sudirman Said, juga dikenal dekat dengan Eri Riyana Hardja Pamekas. Said juga dikenal dekat dengan jaringan Washington.

Berdasarkan analisa informasi yang dihimpun Aktual.co melalui berbagai narasumber, nama Sudirman Said muncul di politik publik awal 2003, ketika “menjual” nama Cak Nurcholis Madjid untuk maju Capres waktu itu dengan PMKI-nya. Sudirman di kalangan bisnis migas dikenal sebagai “Mafia Minyak” dengan strateginya seolah memotong impor minyak, tapi malah menerapkan skema Pola Integrated Suply Chain (ISC), seolah importir langsung tetapi menjadi broker minyak sewaktu Sudirman menjabat Corporate Secretary Pertamina di era Ari Soemarno.

Sudirman Said, dikenal dekat dengan jaringan sosdem seperti Eri Riyana Hardja Pamekas, saat ini Said Menjabat Dirut PINDAD. Said juga dikenal dekat dengan jaringan Washington.

“Sudirman Said di-endorse dan direkomendasikan oleh Ari Soemarno, saudara kandung Rini Soemarno, disini terlihat kuatnya intervensi keluarga Soemarno, bahkan Ibu Megawati pun suaranya kalah. Sudah pas, Rini Soemarno Menteri BUMN di hilir migas, Ari Soemarno Kandidat Kuat Komisaris Utama Pertamina dan penjaga kebijakan di pegang Sudirman Said kaki tangan Ari Soemarno memegang Hulu Migas di ESDM, lengkap sudah nNetwork Soemarno menguasai Jokowi, mengambil alih dari Megawati, Selamat Datang Mafia Migas Baru, era Kabinet Trisakti,” kata salah seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Perlu diketahui, Sudirman Said dicopot jabatannya sebagai Deputi Direktur Integrated Supply Chain (ISC) karena kelangkaan BBM pada 2009. Di mana ISC kemudian dirombak total oleh Pansus Angket BBM karena dianggap memperpanjang mata rantai impor minyak dan menciptakan kelangkaan BBM.

Artikel ini ditulis oleh:

Jakarta, Aktual.co — Tidak lama lagi Presiden Joko Widodo akan mengumumkan susunan kabinetnya.

Namun pengumuman nama-nama calon pembantunya hingga saat ini masih tarik ulur sehingga membuat publik bertanya-tanya. Belum lagi, pengumuman kabinet tertunda. Dinamika penyusunan kabinet semakin panas setelah KPK menyerahkan daftar nama-nama yang berstatus “lampu kuning dan merah”.

Implikasi status lampu kuning dan merah terkait nama-nama calon menteri óleh KPK membuat Jokowi harus mengocok ulang kabinet.

Direktur Global Future Institute Hendrajit menyebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu jangan sampai terjebak oleh orang-orang yang disebut bersih untuk membantu di kabinetnya nanti.

“Kalau memang konteks ini betul-betul untuk memilih calon menterinya diharapakan nama-nama yang dikasih KPK itu untuk mengimbangi, namun cara-cara itu kedepan tipologi-tipologi kabinet tak cukup orang bersih, karena nantinya kedepan akan terjebak,” kata Hendrajit di Jakarta, Minggu (26/10).

Dia mencontohkan, seperti halnya bekas Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi Rudi Rubiandini dan bekas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik dalam memegang amanahnya sebagai pejabat tinggi, namun di dalam perjalannnya ruang lingkupnya terkecoh.

“Kalau tidak bisa menguasi ruang lingkupnya, akan menjadi tumbal oleh mafia-mafia. Ini patronnya bukan menterinya, tapi kita lihat luarnya. Orang-orang bersih ini tidak akan kuat,” kata dia.

Belum lagi, kata Hendrajit, dalam seleksi menteri yang dilakukan Jokowi, terlihat bahwa mantan Wali Kota Solo itu tak banyak berperan. Selain Jokowi, Jusuf Kalla juga memberikan masukan, jika tak tegas maka program kerja yang menggunakan visi-misi tak terealisasi.

“Belum lagi, ada tiga faksi yang ikut berperan. Dikawatirkan hal-hal tersebut dapat mengkawatirkan pemerintahan yang akan berjalan ini.”

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu

Jakarta, Aktual.co – Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan pimpinan DPR di Istana Merdeka, siang jelang sore (27/10).

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengatakan, pihaknya sangat menghargai niat presiden berkonsultasi.‎

‎”Kami menghargai. Padahal, dalam UU, penyusunan dan penggabungan kementerian negara merupakan hak prerogatif,” kata Setnov di Istana Negara.‎

‎Setnov yang datang bersama pimpinan DPR lainnya, minus Fahri Hamzah melanjutkan, sebagai pimpinan DPR, ia sangat menghargai niat presiden meningkatkan hubungan sinergi antara DPR dan pemerintah. 

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan ada tujuh hal yang harus dijawab Presiden Joko Widodo terkait dengan pembentukan kabinet dan nomenklatur kementerian yang disusun presiden.

“Kami sangat paham dan menghargai hak prerogatif presiden untuk menyusun kabinet. Akan tetapi, muncul keresahan serta pertanyaan masyarakat yang juga perlu jawaban dan klarifikasi dari Pak Jokowi,” kata Ibas dalam keterangan tertulisnya, Minggu (26/10).

Menurut Ibas yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, pertanyaan dari masyarakat itu banyak dimunculkan di media cetak maupun sosial media beberapa hari terakhir ini.

Pertama menurut dia, siapa saja yang mengambil keputusan dan menetapkan menteri untuk duduk dalam kabinet Jokowi karena mengapa beberapa hari ini kegiatan terpusat di rumah pribadi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

Ibas mengatakan, kalau yang menentukan anggota kabinet adalah Megawati, hal itu nyata-nyata bertentangan dengan konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

“Presiden Jokowi bisa dinyatakan sebagai melanggar konstitusi atau tindakannya bersifat inkonstitusional. Presiden Jokowi harus berterus terang dan jangan membohongi rakyat,” tegasnya.

Pertanyaan kedua, merestrukturisasi secara mendasar terhadap susunan kabinet saat ini, berlaku sejak kabinet diumumkan oleh presiden, tanpa persiapan transisi, termasuk pemisahan dan penggabungan kementerian, apakah sudah dipikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kementerian yang digabung dan dipisahkan tersebut.

Ibas mempertanyakan bagaimana kalau sepanjang tahun semua waktu, energi, dan pembiayaan terkuras untuk melakukan penyesuaian atau “adjustment” dengan struktur yang baru tersebut.

Ketiga, ujar Ibas, restrukturisasi secara mendasar kabinet Jokowi memiliki implikasi yang besar terhadap APBN Perubahan 2014 dan APBN 2015.

“Sudahkah diketahui bahwa perubahan APBNP 2014 dan APBN 2015 perlu dibahas dan mendapatkan persetujuan DPR RI? Perencanaan dan penggunaan dana APBN yang ceroboh bisa melahirkan berbagai penyimpangan dan tindak pidana korupsi,” ujarnya.

Dia menjelaskan pertanyaan keempat, yakni dengan dibaginya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi dua kementerian dan digabungkannya Kementerian Ristek ke Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek, bagaimana pengaturan anggaran pendidikan yang harus mematuhi ketentuan dalam UUD 1945.

Menurut dia, bagaimana pula sinkronisasi dengan anggaran pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama, dapatkah direalisasi dalam APBNP 2014 dan APBN 2015.

Kelima, Ibas mempertanyakan penggabungan Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup karena secara internasional tantangan perubahan iklim menjadi prioritas dan agenda global untuk mengatasinya mengapa justru di Indonesia seakan peran dan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup ini dikecilkan.

“Apa visi presiden Jokowi menyangkut lingkungan hidup, serta upaya mengatasi pemanasan global dan perubahan iklim,” ujarnya.

Keenam, Ibas mengatakan menurut informasi, Kementerian ESDM dan Kementerian Perhubungan akan diletakkan di wilayah koordinasi Menko Bidang Maritim. Ibas mempertanyakan logikanya apabila keputusan itu benar dan Presiden Jokowi harus bisa menjelaskannya.

Selain itu, pertanyaan ketujuh, ujar Ibas, menurut informasi di Lembaga Kepresidenan akan ada tiga pejabat utama, yaitu Kepala Staf Presiden, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekreatris Kabinet.

Dia mempertanyakan bagaimana pembagian tugasnya karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik dan tumpang-tindih fungsi dan tugas pokok.

“Apa yang ada di benak Presiden Jokowi? Benarkah struktur ini hanya untuk menempatkan seseorang yang tidak punya tempat? Apakah struktur kabinet harus menyesuaikan dengan orang? Atau, orang harus menyesuaikan organisasi,” katanya.

Ibas menegaskan ketujuh pertanyaan publik itu yang sebaiknya bisa dijawab oleh Presiden Jokowi.

Menurut dia publik memahami hak konstitusional Presiden. Namun, publik perlu juga meyakini bahwa sistem kepresidenan bisa dijalankan dengan manajemen perubahan yang tepat sasaran, efektif, dan bisa terkontrol dengan baik.

Sebelum terlambat, kata Ibas, sebaiknya Presiden Jokowi bisa tampil di hadapan publik untuk menjelaskan berbagai pertanyaan publik tersebut.

Artikel ini ditulis oleh: