13 April 2026
Beranda blog Halaman 42977

Tak Hafal Calon Menteri, Jokowi: Tanya KPK dan PPATK

Jakarta, Aktual.co — Presiden terpilih Joko Widodo membenarkan telah menyerahkan 43 nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK).
Meski telah diserahkan, dirinya tetap tak mau bicara soal nama-nama calon pembantunya dalam menjalankan roda pemerintahan nanti. Dia pun menyarankan agar bertanya kepada KPK.
“Ya tanya saja ke sana (KPK dan PPATK). Kamu percaya saya enggak. Tadi sudah saya sampaikan ada 40-an lebih,” kata Jokowi, Jumat (17/10).
Jokowi mengaku tidak hafal nama siapa saja yang masuk dalam daftar calon menterinya. Saat ditanya apakah ada nama Sri Mulyani Indrawati dan Basuki Tjahaja Purnama dalam kabinetnya, Jokowi hanya tertawa.
“Nggak hafal, masa saya suruh ngafalin nama, sekian banyak,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Prabowo Wariskan Tradisi Politik yang Baik

Jakarta, Aktual.co — Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Pangi Sarwi Chaniago menilai, Prabowo Subianto mewariskan tradisi politik yang baik di Tanah Air usai pertemuannya dengan presiden terpilih Joko Widodo.
“Pertemuan kedua calon presiden yang bersaing pada pilpres lalu perlu diapresiasi, ini tradisi politik yang baik dan harus diwariskan,” kata dia, di Jakarta, Jumat (17/10).
Menurut dia, fenomena ini tidak terjadi pada Pemilu Presiden 2009 antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Megawati Soekarnoputri.
Pertemuan kedua tokoh menyiratkan hubungannya telah cair pascapilpres, dalam hal ini juga ingin memberikan pesan Prabowo telah legowo dan menjadi pribadi yang negarawan, kata dia.
Dia mengatakan, walaupun pertemuan itu baru terjadi beberapa waktu menjelang pelantikan Joko Widodo sebagai Presiden RI 2014-2019, ini menunjukkan proses transisi kepemimpinan yang cukup baik.
Namun, yang perlu diperhatikan bukan berarti sikap politik Koalisi Merah Putih di parlemen akan otomatis berubah.
Dapat dipastikan Koalisi Merah Putih akan tetap solid dan kritis sebagai penyeimbang di parlemen karena mereka tidak mendapatkan apa-apa, kata dia.
Tetapi, gesekan antarpendukung kedua calon presiden itu dipastikan akan berkurang dan lebih mencair karena kedua tokoh puncak sudah bertemu dan mencairkan ketegangan yang terjadi selama ini, katanya.
Belajar dari tradisi politik di Amerika Serikat antara Barak Obama dengan Jhon Mc Cain usai Obama ditetapkan sebagai pemenang, Mc Cain langsung memberikan selamat dan mengajak semua pihak bersama-sama menggerakan roda pembangunan.

Artikel ini ditulis oleh:

Perawat AS Diminta Jauhi Tempat Umum

Jakarta, Aktual.co — Sebanyak 75 orang petugas dan perawat medis yang pernah mengobati pasien yang terinfeksi Ebola di Dallas sedang dipantau secara ketat diminta menjauhi tempat umum serta transportasi massal.
Rumah Sakit Texas Health Presbyterian menjalin perjanjian kerja sama secara sukarela dengan 75 pekerja medis setelah muncul kekhawatiran karena seorang perawat melakukan penerbangan pulang-pergi dari Texas ke Ohio sebelum dilakukan pemeriksaan Ebola.
“Kami tidak akan membiarkan orang-orang ini pergi ke Kroger (supermarket),” Hakim wilayah Dallas, Clay Jenkins, dilansir dari Reuters, Kamis (16/10).
Rumah Sakit Texas Health Presbyterian adalah tempat Thomas Eric Duncan, pasien pertama kali didiagnosis Ebola di Amerika Serikat dirawat. Sejak Duncan meninggal pekan lalu, dua perawat yang pernah melakukan kontak dan mengawasi pengobatan Duncan juga terdiagnosa dengan Ebola.
Jenkins percaya bahwa 75 orang pekerja tersebut akan menjaga jarak dengan tempat umum maupun kerumunan masyarakat.
Di sisi lain, pejabat dewan kota Dallas menolak mengumumkan status darurat kota dan mengatakan sudah puas dengan kerjasama antara pemerintah federal dan negara bagian Texas.
Masyarakat cemas akan penyebaran Ebola sejak pemerintah mengatakan bahwa Amber Vinson, salah seorang perawat yang sedang dirawat karena Ebola, telah melakukan penerbangan pulang-pergi ke Ohio sebelum ia terdiagnosa.
Jenkins menyebut Amber Vinson sebagai perawat yang endapatkan kritikan karena telah melakukan penerbangan untuk membantu mempersiapkan acara pernikahannya.
“Amber tidak melanggar peraturan,” kata Jenkins karena Amber sebelumnya sudah menelepon Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit untuk bertanya tentang keselamatan terbang.

Soal PT Arun, Pusat Dinilai Khianati Aceh

Banda Aceh, Aktual.co — Pemerintah Aceh menilai pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) dinilai mengkhianati Aceh terkait aset sisa PT Arun NGL, Lhokseumawe. 
Pasalnya, dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait terminasi pengoperasian kilang LNG Arun di Jakarta, 7 Oktober 2014 lalu, tidak melibatkan Pemerintah Aceh. Padahal, Pemerintah Aceh wajib dilibatkan dalam pembahasan lanjutan nasib perusahaan pengolah gas itu.
Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin, dalam siaran pers yang diterima Aktual.co, Jumat (17/10) menyebutkan Pemerintah Aceh lebih setengah tahun terakhir telah melakukan komunikasi, baik lewat surat maupun berjumpa langsung dengan pihak DJKN guna membicarakan pengelolaan seluruh aset PT. Arun pasca berakhirnya operasi kilang LNG Arun, 15 Oktober 2014. Bahkan, Pemerintah Aceh menawarkan konsep konsep kawasan industri terpadu.
Namun, katanya, pada Senin 7 Oktober 2014 lalu, DJKN melakukan FGD dengan para pihak terkait, seperti Pertamina, PT. Arun, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) sehubungan dengan terminasi operasi kilang LNG Arun, tanpa melibatkan Pemerintah Aceh selaku tuan rumah.
“Tentu sikap itu membuat kita sangat kecewa,” ujar Murthala. Selain itu, sambung Murthala, Pemerintah Aceh telah membicarakan persoalan itu dengan Menko Perekonomian, Chairul Tanjung pada 14 September 2014 lalu, dalam kunjungannya ke Lhokseumawe.
“Kepada Menko Perekonomian telah dijelaskan, supaya aset super raksasa yang dioperasikan oleh PT Arun itu tidak mubazir. Pemerintah Aceh rencananya akan mengubah daerah itu menjadi suatu kawasan indutri terpadu yang disebut Kawasan Industri Terpadu Arun (KITA) mencakup industri berat, menengah, dan kecil,” katanya.
Tujuannya, agar aset PT Arun tidak mubazir seperti aset milik Pertamina di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara yang menjadi besi tua. “Menko Perekonomian, Chairul Tanjung dalam kesempatan itu memahami konsep yang diajukan Pemerintah Aceh, dan mengarahkan agar Pemerintah Aceh duduk untuk membahas tindak lanjutnya dengan Pertamina,” ujarnya.
Namun dengan manuver DJKN seperti itu, katanya, Pemerintah Aceh perlu menentukan sikap bahwa tidak ada kelanjutan pengelolaan asset eks kilang LNG Arun tanpa mengikut sertakan daerah tempatan. “Aceh jangan jadi penonton lagi,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Siarkan Pernikahan Raffi-Nagita, KPI Tegur Trans TV

Jakarta, Aktual.co — Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Trans TV karena menyiarkan Program Siaran Janji Suci Raffi dan Nagita pada 16 dan 17 Oktober 2014.
Ketua KPI DR Judhariksawan dalam surat tegurannya, Jumat (17/10), mengatakan program yang menayangkan seluruh prosesi pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selama dua hari berturut-turut telah dimanfaatkan bukan untuk kepentingan publik.
“Program tersebut disiarkan dalam durasi waktu siar yang tidak wajar serta tidak memberikan manfaat kepada publik sebagai pemilik utuh frekuensi,” kata Judhariksawan, dalam suratnya.
Menurut KPI, Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik.
KPI Pusat memutuskan bahwa tindakan penayangan acara tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1) serta Standar Program Siaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 ayat (1).
Berdasarkan pelanggaran di atas, KPI Pusat memutuskan menjatuhkan sanksi administrasi berupaTeguran Tertulis dan diminta Trans TV untuk tidak menayangkan kembali serta tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk program sejenis atau program sejenis lainnya.
“Perlu diingat bahwa frekuensi adalah milik publik yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat banyak,” pungkasnya. 

Artikel ini ditulis oleh:

Miris, Pemberian ASI Eksklusif di Tanah Air Masih 38 Persen

Jakarta, Aktual.co — Tingkat pemberian ASI (air susu ibu) eksklusif untuk bayi di Indonesia masih mencapai 38 persen, kata Kepala Sub Bidang Kemitraan Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Theresia Irawati di Jakarta, Jumat (17/10).
“Temuan itu sesuai data riset kesehatan dasar 2013, karena itu pemerintah telah menjamin perlindungan pemberian ASI ekslusif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012, sebab ASI eksklusif merupakan hak dari setiap bayi. Bayi adalah anak ibu, jadi berikan susu ibu, bukan susu sapi,” lanjutnya.
Di sela perayaan 30 tahun Philips AVENT, ia menjelaskan beberapa isi dari peraturan pemerintah tersebut, di antaranya setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.
Selain itu, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap ibu pada bayi yang baru dilahirkannya paling singkat selama satu jam.
Selanjutnya, tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan juga wajib menempatkan ibu dan bayi dalam satu ruangan atau rawat gabung kecuali ada indikasi medis yang ditetapkan dokter.
Berikutnya, pemberian susu formula untuk bayi pun dilarang kecuali dalam kondisi tertentu.
Lainnya, tempat kerja dan sarana umum pun harus mendukung pemberian ASI eksklusif dengan menyediakan fasilitas khusus memerah ASI eksklusif.

Artikel ini ditulis oleh:

Berita Lain