1 dari 4

Ribuan jemaah Majelis Rasulullah mengarak keranda Jenazah Almarhum Habib Munzir Al Musawa, di daerah Pancoran, Jakarta, Senin (16/9/2013). Pimpinan Majelis Rasulullah tersebut menghembuskan nafas terakhir pada hari Minggu (15/9) pukul 15.30 WIB di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Selain Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono beberapa tokoh seperti ketua DPR Marzuki Alie, Mendikbud M Nuh, dan Fadel Muhammad turut hadir di rumah duka pimpinan Majelis Rasulullah tersebut. Aktual/Oke Dwi Atmaja

1 dari 6

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Timur Pradopo, mendengarkan pertanyaan anggota DPR saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR, mengenai kinerja Polri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2013). Jenderal Timur Pradopo mengakui, kinerja polri bisa optimal jika adanya kerja sama dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Agama (Kemenag) dan Organisasi Masyarakat (Ormas). Agar program deradikalisasi bagi pelaku terorisme bisa berjalan optimal. Aktual/Tino Oktaviano

1 dari 6

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo (kiri), bersama Menteri Keuangan Chatib Basri (tengah) dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana (kanan), berbincang dengan Ketua Banggar saat mengikuti rapat kerja Banggar bersama pemerintah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/9/2013). Rapat membahas asumsi dasar ekonomi Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2014. Aktual/Tino Oktaviano

1 dari 3

Presiden SBY melayat pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al-Musawa di rumah duka di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (16/9) pagi. (foto: cahyo/presidenri.go.id)

1 dari 10

Puluhan ribu buruh yang tegabung dalam Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) melakukan aksi demontrasi di Kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2013). Aksi Buruh yang berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi ini merupakan kelanjutan dari aksi-aksi buruh sebelumnya. Mereka menuntut agar pemerintah segera merespons tuntutan buruh untuk segera memberlakukan upah layak secara nasional. Aktual/Tino Oktaviano