8 April 2026
Beranda blog Halaman 43014

Putin Nilai Obama Kobarkan Sikap Bermusuhan Terhadap Rusia

Jakarta, Aktual.co — Presiden Vladimir Putin menuding Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah menunjukkan sikap bermusuhan terhadap Rusia dan memperingatkan upaya-upaya untuk memeras Moskow.
Menjelang kunjungannya ke calon anggota Uni Eropa, Serbia pada Kamis dan pertemuan dengan pemimpin UE pada Jumat, Putin tanpa basa-basi meminta Washington untuk mempertimbangkan kepentingan Moskow.
Orang kuat Rusia itu menyinggung pidato Obama di Majelis Umum PBB bulan lalu, yang memasukkan “agresi Rusia” di timur Ukraina dalam daftar ancaman global, bersama dengan kelompok Negara Islam dan wabah Ebola di Afrika barat.
“Bersama dengan segala pembatasan terhadap seluruh sektor perekonomian kami, sulit untuk tidak mengatakan pendekatan tersebut sebagai sikap permusuhan,” kata Putin kepada harian Serbia, Politika.
“Kami berharap partner kami akan memahami kecerobohan upaya memeras Rusia, (dan) ingat apa akibat perselisihan diantara negara nuklir besar terhadap stabilitas strategis,” kata Putin dalam komentarnya yang dirilis oleh Kremlinpada Rabu malam.
Putin juga menuduh Washington mencampuri urusan dalam negeri negaranya, mendakwa AS telah memprovokasi krisis di Ukraina dan kemudin balik menuduh Rusia.
“Apa yang terjadi sejak awal tahun ini bahkan lebih melemahkan semangat,” kata Putin.
“Washington secara aktif mendukung protes Maidan dan mulai menyalahkan Rusia sebagai provokator krisis saat anak didiknya di Kiev dengan nasionalisme fanatik mengubah sebagian Ukraina menentangnya dan menjerumuskan negara tersebut menuju perang sipil.” Putin menekankan bahwa Moskow siap memperbaiki hubungan namun hanya jika kepentingannya benar-benar diperhatikan.
“Kami siap membangun dialog konstruktif berdasar prinsip-prinsip kesetaraan dan benar-benar mempertimbangkan kepentingan masing-masing.” Rusia berselisih dengan Barat setelah pencaplokan semenanjung Krimea dari Ukraina pada Maret dan dukungannya terhadap kelompok separatis di negara bekas Uni Soviet itu.
Kiev dan Barat menuduh Kremlin mengirimkan pasukan ke Ukraina untuk mendukung perjuangan kelompok separatis melawan otoritas Kiev. Moskow membantah klaim itu.
Pendahulu Putin di Kremlin, Dmitry Medvedev mempelopori perbaikan hubungan dengan Washington namun hubungan itu dengan cepat kembali memburuk setelah Putin berkuasa kembali untuk ketiga kalinya pada 2012.

Sidang Lanjutan Riefan Afrian terkait Kasus Videotron

Terdakwa Direktur Utama PT Rifuel, Riefan Afrian saat hendak menjalani sidang lanjutan kasus videotron di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Kamis (16/10/2014). Dalam sidang tersebut, Riefan Afrian yang didakwa terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan videotron di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) itu dijadwalkan mendengarkan tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas nota keberatan (eksepsi) yang diajukan oleh kuasa hukumnya. AKTUAL/TINO OKTAVIANO

Pauan Harap Pemilihan Pimpinan Komisi Melalui Musyawarah

Jakarta, Aktual.co — Ketua Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani berharap proses pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan bisa disepakati melalui musyawarah mufakat.
“Kami berharap agenda Paripurna hari ini semua yang ada di DPR bersepakat dan berkeinginan untuk dilakukan musyawarah mufakat,” kata Puan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/10).
Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum memikirkan soal pembagian jatah kursi pimpinan komisi. Pihaknya masih fokus agar proses pemilihan tidak dilakukan dengan mekanisme voting.
“Kami belum bicara mengenai jatah pimpinan,” kata dia. (Baca: Hindari Pemilihan Pimpinan Komisi Melalui Voting, KIH Lobi KMP)
Sebelumnya, Koalisi Indonesia Hebat (KIH) akan menghindari voting dan hanya ingin di musyawarah mufakat dalam paripurna penetapan mekanisme pemilihan pimpinan komisi DPR.
Hal itu diyakini KIH lantaran Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan terlalu ngotot dalam mekanisme pemilihan pimpinan komisi.
“Gontok-gontokan kan sudah lewat, dan jangan terjadi lagi lah. Kalau pimpinan AKD tidak perlu lah pakai voting, apa sih yang dicari?” kata Saleh Ketua DPP Hanura Saleh Husin, di gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10).

Artikel ini ditulis oleh:

Lapak PKL IRTI Diratakan, Ahok:Siapa Suruh Bandel

Jakarta, Aktual.co —Sejumlah 339 lapak pedagang kaki lima yang menempati lahan IRTI di Monas tadi pagi diratakan dengan tanah pagi oleh 1.500 anggota Satpol PP.
Keluhan mencuat dari para pedagang yang merasa nasibnya tidak jelas karena baru diperbolehkan berdagang kembali kalau di bekas lahan lapakan mereka sudah berdiri  ‘Lenggang Jakarta’.
Namun Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengindahkan keluhan pedagang IRTI. 
Kata dia, sebelum dilakukan penggusuran pun Pemerintah Provinsi DKI sudah memberi tahu kepada para pedagang akan rencana tersebut.
Menurutnya lapak PKL di IRTI memang harus ditertibkan karena dianggapnya sebagai ‘biang’ dari para PKL yang sering keliaran di Monas.
“Siapa suruh bandel, orang lokasi itu harusnya steril. Pemprov kan sudah sering kasih tau. Babat ajalah semua kita tuntaskan hari ini. Biangnya di IRTI kan semuanya masuk situ. Harus selesai hari ini, enggak ada ampun lagi karena kita juga udah capek ngasih tahunya, bandel semua,” ujar Ahok di Balaikota DKI, Kamis (16/10).
Diakuinya, selama ini dia kerap mendapat laporan dari pengelola Monas yang mengeluhkan ulah para PKL liar di Monas yang semakin menjamur. 
Selain meratakan lahan IRTI yang dianggap jadi ‘sarang’ PKL liar, untuk memangkas PKL di Monas Ahok sebelumnya juga sudah menutup pintu lapangan parkir IRTI.
“Itu masuknya (PKL) karena masih ada celah dari Gambir sama dari IRTI. Makanya Gambir ditutup dan IRTI mau kita tutup supaya bisa tetap berpatroli. Kita akan bersihin semua, enggak ada PKL lagi sama sekali, kan dia ngumpannya dari IRTI semua, gudangnya dari IRTI.” 
Dia juga memerintahkan agar operasional Monas dibatasi, tidak lagi 24 jam. Sehingga tidak ada lagi pengemis tidur di Monas. 

Artikel ini ditulis oleh:

SMI dan KMS Calon Menteri, Relawan: Ini Bentuk Kegagalan Jokowi-JK

Jakarta, Aktual.co — Munculnya wacana kabinet pemerintahan Jokowi-JK untuk merekrut sosok bekas menteri keuangan Sri Mulyani Indrati (SMI) dan Kuntoro Mangkusubroto (KMS) terus menuai pro dan kontra.
Ketua Solidaritas Merah Putih Ferdinan Hutahea mengatakan, jika itu benar dilakukan maka bentuk kegagalan presiden dan wakil presiden pilihan rakyat dalam mewujudkan komitmen membangun kabinet Trisakti.
“Menurut pendapat saya, apabila informasi tentang nama SMI dan KMS benar akan menjadi Menko Perekonomian, ini adalah bentuk kegagalan Jokowi untuk mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno dan merupakan bentuk kekalahan rakyat menghadapi kekuatan mafia dan kapitalis,” kata Ferdinan, di Jakarta, Kamis (16/10).
Menurut Direktur Eksekutif Energy Wacth itu, sosok SMI tidak bisa dilepaskan dari kasus century yang merupakan bentuk kejahatan terstruktur. Selain itu, SMI adalah produk dan sekaligus agen neoliberal yang selalu mengutamakan kepentingan pasar dan pengusaha diatas kepentingan dan kebutuhan rakyat.
“Artinya bahwa rakyat harus siap-siap menjadi objek penderita dalam sistem perekonomian bangsa yang mana dapat dipastikan bahwa kebijakan yang akan diambil oleh SMI akan lebih menguntungkan kapitalis ketimbang pro rakyat,” kata dia.
“Salah satu contohnya rencana pencabutan subsidi bbm akan semakin kuat karena itu kepentingan kapitalis,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Capim, Johan: Sebaliknya Dipilih Yang Kenal KPK

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap dua nama calon pimpinan yang kini telah berada di tangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, merupakan pilihan terbaik
“Kami berharap DPR memilih yang terbaik dari usulan yang disampaikan oleh Presiden,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi, di Kantornya, Jakarta, Kamis (16/10).
Meski demikian, Johan berpendapat yang memimpin KPK lebih baik adalah orang yang mengenal KPK dengan baik.
“Dalam situasi saat ini tentu lebih baik jika Pimpinan yang dipilih adalah kandidat yang sudah mengenal baik KPK,” kata Johan.
“Saat ini, seperti yang disampaikan Ketua KPK, soliditas Pimpinan sangat bagus,” lanjutnya.
Dua nama yang akan diserahkan Presiden SBY ke DPR yakni, Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Busyro sendiri merupakan calon incumben, sementara Robby adalah Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretariat Kabinet.
Kedua nama ini, menyingkirkan empat orang lain dalam tes wawancara capim KPK yaitu mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah I Wayan Sudirta,  jurnalis dan advokat Ahmad Taufik, dosen hukum Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting dan spesialis perencanaan dan anggaran Biro Rencana Keuangan KPK Subagio.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Berita Lain