Jakarta, Aktual.co — Pelaksanaan OpenAccess atau skema akses terbuka pada jaringan distribusi gas bumi dibutuhkankematangan infrastruktur.
Pemerintah diharapkan dapat mengatur tata kerja Open Access.Kalau kebijakan open access ini dibuka apakah akan menguntungkan PT PGN atautidak.
Demikian pendapat anggota Komisi VII DPR RI, Bobby Rizaldimenyatakan dalam diskusi Open Access yang diadakan hari ini di KementerianPerindustrian.
Jaringan pipa distribusi PT PGN sampai saat ini belummenerapkan open access karenabeberapa masalah. Diantaranya adalah jaringan pipa distribusi milik PT PGNditetapkan sebagai jaringan pipa distribusi dedicatedhilir dimana BPH Migas tidak berwenang dalam penetapan tarif melakukan open access terhadap jaringan tersebut.
Menurut Qoyum Tjandranegara, anggota Komite BPH Migas masalahnyasebenarnya adalah pencarian sumber-sumber gas baru serta infrastruktur, jikaitu belum dapat dipenuhi maka open access ini tidak mungkin dapat berjalan.
Untuk itu, pemerintah secepatnya segera mengembangkaninfratsruktur dan pencarian sumber lahan baru untuk minyak dan gas agarpengangkutan gas bumi melalui pipa gas secara open access dapat diatur secara maksimal guna keberlangsunganindustri dalam negeri.
Jakarta, Aktual.co — DPW PKS DKI Jakarta menggelar acara Konsolidasi Strukturdan Kader seluruh Jakarta di Sport Center Mall, Jakarta Utara, Sabtu kemarin.Acara ini merupakan rangkaian konsolidasi struktur PKS di tingkat nasional.Sebelumnya konsolidasi serupa juga telah dilakukan di beberapa kota sepertiBandung, Jogjakarta, Semarang, Surabaya, Bali dan Makassar.
Anis Matta selaku Presiden PKS memberikan kata sambutandi depan ribuan simpatisan PKS, konsolidasi merupakan salah satu upaya PKSuntuk menyolidkan barisan struktur dan kader seluruh DKI Jakarta, yaitu JakartaPusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Jakarta Timur.
Dengan konsolidasi ini diharapkan struktur dan kader memilikipemahaman dan informasi yang sama seputar perkembangan PKS. Kegiatan ini biasa dilakukanmenjelang Pemilu, pemilihan kepala daerah atau kegiatan besar lainnya. Selainitu konsolidasi ini merupakan upaya untuk meningkatkan militansi dan memperkuatbarisan, sehingga stuktur dan kader siap mengemban amanah baru dan menjalankanagenda besar PKS yaitu menjadikan PKS Nomor 1 di DKI Jakarta dan Nomor 3ditingkat nasional.
Jakarta, Aktual.co — Denny Indrayana mantan aktifis, mantan akademisi yang berkarir cemerlang semenjak beliau menjadi Staff Khusus Presiden. Denny yang dulu teriak paling lantang untuk mengusut kasus korupsi di istana, tiba-tiba harus berkarier di lingkungan istana negara, mengabdi kepada Presiden yang dulunya selalu dikritisi setiap kebijakanya.
Karier Denny juga sangat pesat, beberapa tahun menjadi Staff Khusus Presiden, Denny dipercaya menjadi Satgas Mafia Hukum, lalu menjadi Wamen KEMENKUMHAM dan yang terbaru adalah Komisaris Utama JAMSOSTEK.
Kisah karier Denny Indrayana juga ada di Majalah AKTUAL Edisi Maret 2013 Untuk Pemesanan Hubungi 0812 3302 9000 PIN BB 21428BEE
Jakarta, Aktual.co — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menolak pengaduan atas dugaan pelanggaran kodeetik Pemilu yang dilakukan Bawaslu Jawa Timur.
Aduan tersebut terkait dengan pembentukan Timsel Panwaslu Kabupaten/Kotadi Jawa Timur tahun 2013 oleh BawasluJawa Timur.
Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Timur yakniSufyanto, M.Si, Sri Sugeng Pujiatmoko, S.H., dan Andreas Pardede diadukan oleh12 orang Pengadu karena dianggap melanggar kode etik pemilu dalam kasustersebut.
Dalam sidang hari Kamis 7 Maret 2013, DKPP membacakanPutusan Nomor 8/DKPP-PKE-II/2013. Jimly Ashiddiqie membacakan putusan tersebut.
Atas fakta dalam persidangan dan dengan memeriksaketerangan-keterangan tertulis serta bukti-bukti lainnya, DKPP menyimpulkanbahwa objek pengaduan para Pengadu terbukti tidak sah.
Maka berdasar pertimbangan tersebut, DKPP memutuskan menolakpengaduan para Pengadu untuk seluruhya dan merehabilitasi nama baik Teradu I,Teradu II dan Teradu III yaitu atas nama Sufyanto, M.Si, Sri Sugeng Pujiatmoko,S.H., dan Andreas Pardede.
Jakarta, Aktual.co — Kegaduhan soal siapa pengelola Blok Mahakampasca tahun 2017 merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia,perkembangan demokrasi yang pesat dan kebebasan untuk menyatakan pendapat sudahsedemikian terbuka sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mengontrol danmengkoreksi setiap kebijakan yang di lakukan pemerintah.
Isu yang berkembang di masyarakat soal Blok Mahakamadalah antara nasionalis atau asing yang akan mengelola Blok Mahakam, ini yangdisayangkan oleh Aussie Gautama Deputi Pengendaliandan Perencanaan SKK Migas, isu tersebut menyesatkan seolah-olah SKK Migas tidakbekerja untuk kepentingan nasional. Perpres no.9 tahun 2013 menyatakan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi miliknegara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuksebesar-besar kemakmuran rakyat. Jika disederhanakan berarti tolak ukur kerja SKK Migas berarti lifting.
Jika undang-undang mengamanahkan kepada SKKMigas adalah peningkatan lifting guna memberikan pemasukan maksimal untuknegara berarti secara otomatis KKKS yang mampu memenuhi target lifting berartiKKKS yang mempunyai kapital, teknologi dan menejemen resiko yang baik. BerartiKKKS multinasional adalah solusinya.
Untuk kasus blok mahakam SKK Migas tidaksepragmatis itu, Pertamina tetap dilibatkan akan tetapi presentasinya masihdihitung oleh SKK Migas dan KementrianESDM. Pertamina akan mendapat porsi dominan tetapi secara bertahap. Tambah sekretaris SKK Migas GdePradnyana.
Gde Pradnyana juga menambahkan “seluruh sisaaset di Mahakam, baik berupa cadangan maupun fasilitas produksinya adalah miliknegara. SKK Migas tidak bisa mendukung keinginan Pertamina agar pasca 2017 Blok Mahakam 100 persen ke Pertamina dulu, kemudian Pertamina menjualnya (sharedown) ke pihak lain. Dengan cara seperti itu maka dana penjualan Blok Mahakamakan ke Pertamina bukan langsung ke Pemerintah. Pertamina memang pada akhirnya akanmenyetorkan ke Pemerintah dalam bentuk deviden,tetapi setelah di rekonsiliasi dengan laba – ruginya perusahaan. Padahalpemerintah dapat memperoleh penerimaan secara langsung dengan perubahan splitbagi hasil pasca 2017 “.
Kasus-kasus penjualan share seperti ini seringdilakukan BUMD yang mendapatkan hak partisipasi di blok migas yang ada didaerahnya. Sesuai undang-undang pemerintah daerah, melalui BUMD, mendapat porsi10 persen dari hak pengelolaan wilayah kerja migas, tapi karena berbagai halporsi tersebut di jual ke pihak lain. Akibatnya pemda kehilangan kendali ataskepemilikan share 10 persen tersebut.
DR. Andang Bachtiar memaparkan lebih ekstrem, kenapa kita berebut ladangmigas bekas KKKS yang sudah dikelola hampir setengah abad ini, yang cadangannya diperkirakan tinggal 5TCF. Masih banyak potensi cadangan migas di Indonesia yang potensinya jauhlebih besar. Yang di perlukan sekarang ini harusnya ahli-ahli perhitungan dasars
Jakarta, Aktual.co — Taufan EN Rotorasiko merupakan sosok anak muda yang sudah mencapai kemandirian ekonomi di usia yang masih relatif muda, namun penampilanya tetap bersahaja dan jauh dari kesan glamour. Sebagai anak muda yang sudah sukses, Taufan tetap memperlihatkan kepedulianya yang besar terhadap sekelilingnya. Karang Taruna merupakan organisasi yang akan mewadahi niat Taufan untuk mendidik para pemuda untuk menjadi wirausahawan Indonesia.
Wawancara khusus dengan Taufan EN Rotorasiko juga ada di majalah AKTUAL edisi maret 2013 Untuk pemesanan hub. 0812 3302 9000 PIN BB. 21428BEE
