Jakarta, Aktual.co — Denny Indrayana mantan aktifis, mantan akademisi yang berkarir cemerlang semenjak beliau menjadi Staff Khusus Presiden. Denny yang dulu teriak paling lantang untuk mengusut kasus korupsi di istana, tiba-tiba harus berkarier di lingkungan istana negara, mengabdi kepada Presiden yang dulunya selalu dikritisi setiap kebijakanya.

Karier Denny juga sangat pesat, beberapa tahun menjadi Staff Khusus Presiden, Denny dipercaya menjadi Satgas Mafia Hukum, lalu menjadi Wamen KEMENKUMHAM dan yang terbaru adalah Komisaris Utama JAMSOSTEK.

Kisah karier Denny Indrayana juga ada di Majalah AKTUAL  Edisi Maret 2013
Untuk Pemesanan Hubungi 0812 3302 9000 PIN BB 21428BEE

Jakarta, Aktual.co — Kegaduhan soal siapa pengelola Blok Mahakampasca tahun 2017 merupakan bagian dari dinamika demokrasi di Indonesia,perkembangan demokrasi yang pesat dan kebebasan untuk menyatakan pendapat sudahsedemikian terbuka sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mengontrol danmengkoreksi setiap kebijakan yang di lakukan pemerintah.

Isu yang berkembang di masyarakat soal Blok Mahakamadalah antara nasionalis atau asing yang akan mengelola Blok Mahakam, ini yangdisayangkan oleh Aussie Gautama Deputi Pengendaliandan Perencanaan SKK Migas, isu tersebut menyesatkan seolah-olah SKK Migas tidakbekerja untuk kepentingan nasional. Perpres no.9 tahun 2013 menyatakan supaya pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi miliknegara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuksebesar-besar kemakmuran rakyat.  Jika disederhanakan berarti tolak ukur kerja SKK Migas berarti lifting.

Jika undang-undang mengamanahkan kepada SKKMigas adalah peningkatan lifting guna memberikan pemasukan maksimal untuknegara berarti secara otomatis KKKS yang mampu memenuhi target lifting berartiKKKS yang mempunyai kapital, teknologi dan menejemen resiko yang baik. BerartiKKKS multinasional adalah solusinya.

Untuk kasus blok mahakam SKK Migas tidaksepragmatis itu, Pertamina tetap dilibatkan akan tetapi presentasinya masihdihitung oleh SKK Migas dan KementrianESDM. Pertamina akan mendapat porsi dominan tetapi secara bertahap. Tambah sekretaris SKK Migas GdePradnyana.

Gde Pradnyana juga menambahkan “seluruh sisaaset di Mahakam, baik berupa cadangan maupun fasilitas produksinya adalah miliknegara. SKK Migas tidak bisa mendukung keinginan Pertamina agar pasca 2017 Blok Mahakam 100 persen ke Pertamina dulu, kemudian Pertamina menjualnya (sharedown) ke pihak lain. Dengan cara seperti itu maka dana penjualan Blok Mahakamakan ke Pertamina bukan langsung ke Pemerintah. Pertamina memang pada akhirnya akanmenyetorkan ke Pemerintah dalam bentuk deviden,tetapi setelah di rekonsiliasi dengan laba – ruginya perusahaan. Padahalpemerintah dapat memperoleh penerimaan secara langsung dengan perubahan splitbagi hasil pasca 2017 “.

Kasus-kasus penjualan share seperti ini seringdilakukan BUMD yang mendapatkan hak partisipasi di blok migas yang ada didaerahnya. Sesuai undang-undang pemerintah daerah, melalui BUMD, mendapat porsi10 persen dari hak pengelolaan wilayah kerja migas, tapi karena berbagai halporsi tersebut di jual ke pihak lain. Akibatnya pemda kehilangan kendali ataskepemilikan share 10 persen tersebut.

DR. Andang Bachtiar memaparkan lebih ekstrem, kenapa kita berebut ladangmigas bekas KKKS yang sudah dikelola hampir setengah abad ini, yang cadangannya diperkirakan tinggal 5TCF. Masih banyak potensi cadangan migas di Indonesia yang potensinya jauhlebih besar. Yang di perlukan sekarang ini harusnya ahli-ahli perhitungan dasars

Jakarta, Aktual.co — Taufan EN Rotorasiko merupakan sosok anak muda yang sudah mencapai kemandirian ekonomi di usia yang masih relatif muda, namun penampilanya tetap bersahaja dan jauh dari kesan glamour. Sebagai anak muda yang sudah sukses, Taufan tetap memperlihatkan kepedulianya yang besar terhadap sekelilingnya. Karang Taruna merupakan organisasi yang akan mewadahi niat Taufan untuk mendidik para pemuda untuk menjadi wirausahawan Indonesia.

Wawancara khusus dengan Taufan EN Rotorasiko juga ada di majalah AKTUAL edisi maret 2013
Untuk pemesanan hub. 0812 3302 9000 PIN BB. 21428BEE

Jakarta, Aktual.co — Kompleks dan kusut sudah masalah yang dihadapi bangsa ini, berbagai pranata negara ini sudah tidak berjalan pada relnya dan telah mengkhianati amanah yang diberikan rakyat Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mendapatamanah dari undang-undang untuk penyelenggaranpemilu mulaidipertanyakan kredibilitasnya, banyakpihak yang menanyakan independensi KPU beserta jajarannya.

Begitu banyak kasus Pilkada di daerah yang yangberpangkal pada KPUD setempat.Faktor netralitasdan faktor DPT merupakan faktor klasik yang sampai saat ini belumterselesaikan. Rakyat juga tidak menutup mata pada kasus komisioner yang beralihprofesi menjadi politikus dan benar saja para politikus itu akhirnya jugatersandung masalah.

Tidakmenutup kemungkinan sang mantan komisioner itu juga ikut andil dalammemenangkan partai yang akhirnya dijadikan tambatan karir politiknya.

Jika lembaga yang melaksanakan kontes calonpemimpin saja bermasalah, maka pemimpin yang lahir dari kontes tersebut jugaakan bermasalah, ibarat bayi cacat dalam kandungan.

Makin tergopohsaja langkah pemerintahan SBY-Boediono untuk mencapai garis finish di 2014,berbagai masalah di kelembagaan dan kementrian yang dipimpinnya menjadi bukti ketidakmampuan SBY-Boediono memimpin negara sebesar Indonesia ini. Orang – orang disekitar SBY yang seharusnya menjadi motor kesuksesan SBY dalam memimpin bangsaini justru menjadi batu sandungan.

Kita lihat bersama, apakah SBY-Boediono mampu finish di2014 atau terjungkal di depan garis finish.

Jakarta, Aktual.co — MajelisKedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) melakukan aksi pemasangan spanduk sepanjang20 x 2,5 meter  di  Jl. Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.Pemasangan spanduk tersebut merupakan bentuk ultimatum MKRI terhadap pemerintahan SBY- Boediono untuk segera meletakkankekuasaan.

Ratna Sarumpaetselaku Ketua Presidium MKRI menyampaikanbahwa kepemimpinan SBY-Boediono dinilai gagal dalam mensejahterakan rakyat dangagal dalam memaknai kebudayaan sehingga memudarkan nilai-nilai moral dan hargadiri serta martabat berbangsa dan bernegara, selama kepemimpinannya rakyathampir  tidak menikmati hasil kekayaanalam bangsanya.

Selain masalahnegara, MKRI juga menyinggung soal pemberantasan kasus korupsi.  Kasus-kasus besar satu demi satu terkuak yangmelibatkan para elit, bahkan keluargaistana pun terduga terlibat dalam lingkaran mega korupsi.