Jakarta, Aktual.co —
Mendekatnya Pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI mengadakan seminar optimalisasi pemantauan pemilu 2014, Seminar ini diharapkan dari berbagai kalangan ikut berkontribusi dalam menguatkan pemilu 2014.

Pada Peraturan Komisi pemilihan umum Nomor 10 tahun 2012, Bab 2 pasal 2 butir 1 tentang persyaratan menjadi pemantau pemilu, pemantau pemilu meliputi LSM dalam negeri, berbadan hukum dalam negeri, Lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan luar negeri, dan perwakilan dari luar negeri.

KPU mengharapkan partisipasi masyarakat untuk terlibat menjadi pemantau,
karena pentingnya peran pemantau KPU Mengundang LSM, Media, BEM dan Organisasi Masyarakat, dengan tujuan Meningkatkan Pemahaman Tata Cara Pemantauan Pemilu 2014.

Fungsi Pemantau sangat diharapkan, karena bisa saja para pemantau menemukan keganjilan saat pemilu Berlangsung Hingga Hari Pemilihan Presiden Periode 2014.

Pasalnya, partisipasi publik untuk mengawali jalan pemilu agar berjalan dgn baik sangat minim, karena publik hanya mengetahui bahwa pemilu berlangsung hanya pada 9 April 2014,  Padahal Pemilu 2014  telah berlangsung sejak 9 agustus 2012.

KPU mempersilahkan masyarakat independen mendaftarkan diri ke KPU sebagai pemantau, agar menuju pemilu berkualitas yang independensi dan profesional.

Jakarta, Aktual.co —

Pagi ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU mendatangi markas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, KPU melakukan verifikasi faktual terhadap PDIP yang bermarkas di Lenteng Agung Jakarta Selatan.

Verifikasi faktual ini mulai dilangsungkan saat ketua umum PDIP Megawati hadir di markas PDIP, Komisioner KPU Ida Budhiati sempat menanyakan sosok Puan Maharani yang tak tampak saat moment penting bagi PDIP untuk lolos menjadi peserta pemilu 2014, namun Puan akhirnya datang terlambat, ia hadir pas saat nama puan Maharani diabsen oleh KPU.

Pada tahap verifikasi faktual, KPU memeriksa tiga poin penting, yaitu terkait kebenaran dan keabsahan pengurus pusat, keterwakilan kepengurusan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen, domisili kantor DPP parpol, dan  keberadaan keanggotaan.

Jakarta, Aktual.co —
Senin pagi 5 ovember 2012 Badan Kehormatan DPR – RI menerima kehadiran Menteri BUMN Dahlan Iskan,
Atas pengakuan Dahlan Iskan terhadap anggota DPR-RI yang sering melakukan pemerasan kepada beberapa perusahaan BUMN yang dipimpinnya,
Usai memberikan keterangan kepada Badan Kehormatan DPR RI Senayan Jakarta, Dahlan Iskan menjelaskan kepada media  bahwa sesungguhnya Perusahaan BUMN sudah menolak memberikan uang itu, tapi diminta terus, sudah ditolak diminta lagi, sampai ditagih ke luar negeri bagaimana tidak menganggu.

Jakarta, Aktual.co —
Jumat Sore , 2 November 2012 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP mengadakan Pers Conference mengenai perkara sidang yang telah ditangani DKPP.
Sebanyak 13 perkara sudah selesai hingga putusan dikeluarkan oleh DKPP , putusan DKPP pun tak tanggung-tanggung, DKPP sudah memberikan putusan pemberhentian tetap kepada anggota dan Ketua KPUD di 5 daerah , yakni : Ketua KPU Depok , Ketua KIP Aceh Tenggara , Ketua Sulawesi Utara , Ketua dan Anggota KPU Tulang Bawang plus Sekretaris KPU setempat , dan ketua Panwaslu.

Jakarta, Aktual.co —
Lagi-lagi ruang sidang utama di lantai dua dipenuhi 18 partai politik yang tidak lolos verifikasi administrasi. Untuk kedua kalinya 18 partai yang gagal ini menyerbu kantor KPU Pusat di Jakarta, Kamis (1/11).
Mereka tidak terima dengan keputusan KPU. Delapan belas parpol tersebut menilai KPU telah melakukan berbagai kebohongan publik dan belum juga memberikan berita acara. Partai yang tak lolos ini mendesak KPU untuk memberikan berita acara yang dijanjikan sejak tanggal 28 Oktober lalu. Mereka juga mengancam akan menyegel KPU.
Usaha partai yang kedua kalinya menyerbu KPU. Dengan harapan bertemu dengan komisioner KPU belum juga terpenuhi. Namun mereka tetap meminta komisioner KPU agar mereka dapat diikutsertakan verifikasi faktual.

Jakarta, Aktual.co —
Rabu 31 oktober kemarin, BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaan investigatif tahap I atas Pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan sekolah Olahraga Nasional atau (P3SON) Hambalang kepada DPR RI Jakarta, laporan BPK ini diterima oleh wakil ketua DPR RI Prio Budi Santoso.
Hasil audit investigasi tahap I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan indikasi kerugian negara dalam proyek  Hambalang Bogor Jawa Barat mencapai Rp 243,66 miliar Rupiah.
Audit ini berdasarkan hasil pemeriksaan hingga 30 Oktober 2012 Lalu, Ketua BPK mengakui hasil pemeriksaan yang ada di laporan audit  tidak mengurangi dan menambahkan hasil pemeriksaan.