10 April 2026
Beranda blog Halaman 43333

Mantan Ketua Tim Pemenangan Anas, Ahmad Mubarok diperiksa KPK

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyapa wartawan saat tiba memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Kamis (12/12/2013). Ahmad Mubarok akan diperiksa penyidik sebagai saksi dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang. Aktual/Tino Oktaviano

Powerless



Jakarta, Aktual.co —Memasuki hari kedua gelaran “Pekan Politik Kebangsaan” yang diselenggarakan oleh International Conference Islamic Scholarship (ICIS) menghadirkan politisi wanita yang mulai dikenal publik lewat pidato fenomenalnya di Sidang Umum MPR tahun 1998.
Dalam materi diskusinya, khofifah Indar Parawansa mengkritisi sikap diamnya para akademisi, organisasi atau perhimpunan dan masyarakat kelas menengah terhadap ketidak adilan yang terjadi di Indonesia. Mantan menteri pemberdayaan perempuan itu dengan tegas mempertanyakan peran mereka terhadap berbagai penyimpangan di Indonesia. 
Dimana IDI saat obat yang mengandung minyak babi beredar di Indonesia, dimana HKTI saat Paket Bali disetujui dalam forum WTO sebuah kebijakan liberalisasi produk pertanian. Dimana para akademisi di saat kecurangan Pemilu terjadi dihadapan mereka. Dimana masyarakat kelas menengah yang katanya kritis melihat ketidak adilan terjadi terhadap saudara kita di Timika dan Sumbawa Barat.
Khofifah juga tidak setuju dengan sikap beberapa kelompok yang menginginkan revolusi untuk mensudahi rezim yang dzalim ini. Politisi PKB itu lebih menyarankan restorasi, menurutnya restorasi merupakan revolusi yang paling revolusioner. Sebuah perubahan harus lewat konstitusi yang benar.   

Front Nasional Tolak Pelaksanaan Badan Pengelolaan Jaminan Sosial

Ratusan buruh yang tergabung dalam Front Nasional (FN), melakukan aksi menolak penerapan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2014, yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Jaminan Sosial (BPJS) di Jakarta, Rabu (11/12/2013). Mereka meminta semua masyarakat, mendapatkan pelayanan kesehatan bukan dengan membayar iuran sesuai amandemen UUD 1945. Dalam pengelolaan BPJS jaminan sosial, dan kesehatan menjadi asuransi sosial, seharusnya hal ini merupakan hak konstitusi UUD 1945, yang menjadi kewajiban negara untuk rakyatnya. Aktual/Tino Oktaviano

KPK Lelang 78 Barang gratifikasi di Pekan Anti Korupsi Senayan

Petugas menjelaskan barang-barang gratifikasi hasil penyitaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari penyelenggara dan pejabat negara yang dilelang di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (11/12/2013). Lelang yang digelar oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan ini terdiri atas 78 barang yang di antaranya kain batik, voucher belanja, ponsel, emas, dan jam tangan dengan harga ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Aktual/Tino Oktaviano

Karena Langgar Izin Tinggal, 21 WNA diciduk Petugas

Petugas Imigrasi Jakarta Selatan menjaring puluhan warga negara asing (WNA) saat menggelar razia di indekos di kawasan Genteng Ijo, Karet Pedurenan, Jakarta, Rabu (11/12/2013). Sebanyak 21 WNA dari Sierra Lione, Maroko, dan lain lain dijaring karena menyalahi izin tinggal (over stay). Aktual/Tino Oktaviano

Mengenakan Topi Pet, TB Silalahi datangi KPK

Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi, saat memenuhi panggilan KPK di Jakarta, Rabu (11/12/2013). Politikus Partai Demokrat ini diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Aktual/Tino Oktaviano

Berita Lain