Jakarta, Aktual.co —Money politic bukan sesuatu yang baru di alam demokrasi Indonesia, para calon legeslatif dan partai politik juga sudah berhitung dan menyiapkan anggaran guna mengambil simpati para calon pemilihnya. Faktor terjadinya praktek money politic di karenakan partai politik atau calon legeslatif tidak mampu mendekatkan diri kepada para calon pemilih sehingga menyebabkan politik transaksional.   
Dengan berlatar belakang, seberapa besar politik uang mempengaruhi politik elektoral Indonesia. Indikator Politik Indonesia mengadakan survey nasional di 39 Dapil, tiap Dapil diambil 400 sampel. Responden terpilih, diwawancarai dengan tatap muka. Responden merupakan WNI yang mempunyai hak pilih, berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat dilakukan wawancara pada bulan September – Oktober 2013. 
Hasil survey menunjukan 41,5% responden menganggap politik uang merupakan hal yang wajar, fenomena tersebut merupakan bukti gagalnya pendidikan politik di Indonesia. 55,7% responden akan menerima pemberian, tapi memilih calon sesuai dengan hati nuraninya. “Ibarat penipu kecil yang ingin menipu perampok besar”. Jelas Burhanudin selaku direktur Indikator Politik Indonesia.
Indikator Politik Indonesia menyimpulkan hasil surveynya, semakin rendah pendidikan dan penghasilanya semakin tinggi toleransinya terhadap politik uang. Semakin kecil jumlah konstituennya maka semakin besar potensi politik uang. Bisa disimpulkan Pilkades berpotensi besar politik uang dari pada Pilpres, Pemilihan DPRD lebih berpotensi politik uang dibanding pemilihan DPR-RI.

Jakarta, Aktual.co —Di tengah kebanggaan sebagai salah satu bangsa demokratis terbesar di dunia, justru 3 dari 4 pilar kebangsaan nya membusuk. Eksekutif, legeslatif dan yudikatif selalu seia sekata dalam bermufakat jahat. Hampir setiap hari oknum-oknum dari 3 institusi tersebut berdatangan ke KPK untuk menyampaikan keteranganya ke para penyidik. 
Dari 3 pilar kebangsaan yang busuk itu, legeslatif menempati posisi terbusuk. Politisi dan Korupsi bagaikan obyek dan bayanganya, selalu berjalan berdampingan. Legeslatif yang mengemban amanat rakyat untuk mengawasi anggaran yang dijalankan eksekutif, justru mendesain anggaran untuk dilaksanakan oleh eksekutif. Padahal APBN dan APBD sudah mengalokasikan dana sebesar  Rp. 1,4 Triliun ke partai politik untuk masa 5 tahun.
Sesuai PP. Nomor 83 tahun 2012, Bantuan Keuangan kepada Partai Politik digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat paling sedikit 60 %. Tapi kenyataanya sebagian besar dana bantuan dari pemerintah itu digunakan untuk operasional Partai, bukan untuk pendidikan politik ke masyarakat. Ada sebagian pengurus Partai yang menyandarkan hidupnya pada Partai, Jelas Ucok ditengah diskusi politik kebangsaan yang diselenggarakan oleh International Conference Islamic Scholarship (ICIS)(11/12).