Ketua MPR Sidarto Danusubroto (tengah), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Ketua Panitia 17 Jimly Asshiddiqie (kanan), anggota Panitia 17 Eddie Marzuki Nalapraya (kanan), Mooryati Soedibyo (kiri) dan A.M. Fatwa (kedua kiri) usai menggelar pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Panitia 17 mengusulkan pemberian nama jalan menggunakan nama Soekarno, Mohamad Hatta, Soeharto dan Ali Sadikin disematkan pada Jalan Medan Merdeka di sekeliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua MPR Sidarto Danusubroto (tengah), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Ketua Panitia 17 Jimly Asshiddiqie (kanan), anggota Panitia 17 Eddie Marzuki Nalapraya (kanan), Mooryati Soedibyo (kiri) dan A.M. Fatwa (kedua kiri) usai menggelar pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Panitia 17 mengusulkan pemberian nama jalan menggunakan nama Soekarno, Mohamad Hatta, Soeharto dan Ali Sadikin disematkan pada Jalan Medan Merdeka di sekeliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua MPR Sidarto Danusubroto (tengah), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Ketua Panitia 17 Jimly Asshiddiqie (kanan), anggota Panitia 17 Eddie Marzuki Nalapraya (kanan), Mooryati Soedibyo (kiri) dan A.M. Fatwa (kedua kiri) usai menggelar pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Panitia 17 mengusulkan pemberian nama jalan menggunakan nama Soekarno, Mohamad Hatta, Soeharto dan Ali Sadikin disematkan pada Jalan Medan Merdeka di sekeliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua MPR Sidarto Danusubroto (tengah), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Ketua Panitia 17 Jimly Asshiddiqie (kanan), anggota Panitia 17 Eddie Marzuki Nalapraya (kanan), Mooryati Soedibyo (kiri) dan A.M. Fatwa (kedua kiri) usai menggelar pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Panitia 17 mengusulkan pemberian nama jalan menggunakan nama Soekarno, Mohamad Hatta, Soeharto dan Ali Sadikin disematkan pada Jalan Medan Merdeka di sekeliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Aktual/Tino Oktaviano
Ketua MPR Sidarto Danusubroto (tengah), Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri) dan Ketua Panitia 17 Jimly Asshiddiqie (kanan), anggota Panitia 17 Eddie Marzuki Nalapraya (kanan), Mooryati Soedibyo (kiri) dan A.M. Fatwa (kedua kiri) usai menggelar pertemuan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/8). Panitia 17 mengusulkan pemberian nama jalan menggunakan nama Soekarno, Mohamad Hatta, Soeharto dan Ali Sadikin disematkan pada Jalan Medan Merdeka di sekeliling Monumen Nasional, Jakarta Pusat. Aktual/Tino Oktaviano
Istri Ahmad Fathanah Sefti Sanustika masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Jumat (30/8), saat akan menjenguk suaminya Ahmad Fathanah. Kali ini penyanyi dangdut itu tidak membawa ayam goreng kesukaan tersangka kasus suap impor daging sapi, tetapi cinta. Aktual/Tino Oktaviano
Istri Ahmad Fathanah Sefti Sanustika masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Jumat (30/8), saat akan menjenguk suaminya Ahmad Fathanah. Kali ini penyanyi dangdut itu tidak membawa ayam goreng kesukaan tersangka kasus suap impor daging sapi, tetapi cinta. Aktual/Tino Oktaviano
Istri Ahmad Fathanah Sefti Sanustika masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Jumat (30/8), saat akan menjenguk suaminya Ahmad Fathanah. Kali ini penyanyi dangdut itu tidak membawa ayam goreng kesukaan tersangka kasus suap impor daging sapi, tetapi cinta. Aktual/Tino Oktaviano
Istri Ahmad Fathanah Sefti Sanustika masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Jumat (30/8), saat akan menjenguk suaminya Ahmad Fathanah. Kali ini penyanyi dangdut itu tidak membawa ayam goreng kesukaan tersangka kasus suap impor daging sapi, tetapi cinta. Aktual/Tino Oktaviano
Istri Ahmad Fathanah Sefti Sanustika masuk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Jumat (30/8), saat akan menjenguk suaminya Ahmad Fathanah. Kali ini penyanyi dangdut itu tidak membawa ayam goreng kesukaan tersangka kasus suap impor daging sapi, tetapi cinta. Aktual/Tino Oktaviano
Seorang pengunjung melihat foto-foto yang yang dipamerkan hasil liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan anggota DPR baik di dalam maupun di luar gedung parlemen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (30/8). Dalam rangkaian kegiatan HUT DPR RI ke-68, pameran foto jurnalistik yang bertajuk, "Warna Warni Parlemen ke - 3 dipamerkan dari tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Seorang pengunjung melihat foto-foto yang yang dipamerkan hasil liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan anggota DPR baik di dalam maupun di luar gedung parlemen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (30/8). Dalam rangkaian kegiatan HUT DPR RI ke-68, pameran foto jurnalistik yang bertajuk, "Warna Warni Parlemen ke - 3 dipamerkan dari tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Seorang pengunjung melihat foto-foto yang yang dipamerkan hasil liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan anggota DPR baik di dalam maupun di luar gedung parlemen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (30/8). Dalam rangkaian kegiatan HUT DPR RI ke-68, pameran foto jurnalistik yang bertajuk, "Warna Warni Parlemen ke - 3 dipamerkan dari tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Seorang pengunjung melihat foto-foto yang yang dipamerkan hasil liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan anggota DPR baik di dalam maupun di luar gedung parlemen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (30/8). Dalam rangkaian kegiatan HUT DPR RI ke-68, pameran foto jurnalistik yang bertajuk, "Warna Warni Parlemen ke - 3 dipamerkan dari tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Seorang pengunjung melihat foto-foto yang yang dipamerkan hasil liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan anggota DPR baik di dalam maupun di luar gedung parlemen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (30/8). Dalam rangkaian kegiatan HUT DPR RI ke-68, pameran foto jurnalistik yang bertajuk, "Warna Warni Parlemen ke - 3 dipamerkan dari tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Seorang pengunjung melihat foto-foto yang yang dipamerkan hasil liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan anggota DPR baik di dalam maupun di luar gedung parlemen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (30/8). Dalam rangkaian kegiatan HUT DPR RI ke-68, pameran foto jurnalistik yang bertajuk, "Warna Warni Parlemen ke - 3 dipamerkan dari tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Seorang pengunjung melihat foto-foto yang yang dipamerkan hasil liputan dari berbagai kegiatan yang dilakukan anggota DPR baik di dalam maupun di luar gedung parlemen di gedung DPR, Senayan Jakarta, Jumat (30/8). Dalam rangkaian kegiatan HUT DPR RI ke-68, pameran foto jurnalistik yang bertajuk, “Warna Warni Parlemen ke – 3 dipamerkan dari tanggal 29 Agustus hingga 5 September 2013. Aktual/Tino Oktaviano
Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat keluar usai pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Kamis (29/8). Darmin di panggil KPK untuk dijadikan saksi Budi Mulya terkait kasus Korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat keluar usai pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Kamis (29/8). Darmin di panggil KPK untuk dijadikan saksi Budi Mulya terkait kasus Korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution saat keluar usai pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK), Jakarta, Kamis (29/8). Darmin di panggil KPK untuk dijadikan saksi Budi Mulya terkait kasus Korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo (kedua kiri) didampingi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana (kiri), Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian ESDM Thamrin Sihite (tengah), Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji, dan Dirjen Migas ESDM Edy Hermantoro (kanan), saat menggelar konferensi persMandatory Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) di kementrian ESDM, Jakarta Pusat, kamis (29/8). Pemerintah menurunkan besaran impor Bahan bakar Minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk dicampur dalam BBM sebagai biofuel, upaya ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi guna memperbaiki difisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo (kanan) didampingi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana (tengah), saat menggelar konferensi persMandatory Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) di kementrian ESDM, Jakarta Pusat, kamis (29/8). Pemerintah menurunkan besaran impor Bahan bakar Minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk dicampur dalam BBM sebagai biofuel, upaya ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi guna memperbaiki difisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo (kiri) didampingi Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian ESDM Thamrin Sihite (kanan), saat menggelar konferensi persMandatory Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) di kementrian ESDM, Jakarta Pusat, kamis (29/8). Pemerintah menurunkan besaran impor Bahan bakar Minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk dicampur dalam BBM sebagai biofuel, upaya ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi guna memperbaiki difisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aktual/Tino Oktaviano
Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji (kiri) dan Dirjen Migas ESDM Edy Hermantoro (kanan), saat menggelar konferensi persMandatory Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) di kementrian ESDM, Jakarta Pusat, kamis (29/8). Pemerintah menurunkan besaran impor Bahan bakar Minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk dicampur dalam BBM sebagai biofuel, upaya ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi guna memperbaiki difisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo (kedua kiri) didampingi Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana (kiri), Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementrian ESDM Thamrin Sihite (tengah), Dirut Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji, dan Dirjen Migas ESDM Edy Hermantoro (kanan), saat menggelar konferensi persMandatory Penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) di kementrian ESDM, Jakarta Pusat, kamis (29/8). Pemerintah menurunkan besaran impor Bahan bakar Minyak (BBM) dengan cara meningkatkan pemanfaatan bahan bakar nabati (BBN) untuk dicampur dalam BBM sebagai biofuel, upaya ini merupakan salah satu kebijakan ekonomi guna memperbaiki difisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Aktual/Tino Oktaviano
Jakarta, Aktual.co — Paket kebijakan ekonomi yang disampaikan pemerintah beberapa hari yang lalu ternyata disambut negatif oleh pasar. IHSG (indeks harga saham gabungan) terus merosot serta makin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar amerika mengindikasikan paket kebijakan tersebut kurang tepat, papar Kwiek Kian Gie maupun ekonom senior Sri Adiningsih dalam diskusi yang bertema Pelemahan Nilai Tukar Rupiah dan Kondisi Perekonomian Terkini.
Mantan menteri ekonomi di era Presiden Megawati itu juga mengkritisi Beberapa kebijakan yang dianggap kurang tepat, seperti penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM) untuk produk yang sudah tidak termasuk barang mewah, karena kebijakan tersebut bisa memacu meningkatkan impor yang tentunya akan menguras devisa Meningkatkan pajak barang mewah untuk mobil mewah yang dirakit diluar negeri (CBU) dari 75% menjadi 125% juga dianggap kurang tepat, karena banyak mobil mewah yang sudah dirakit di Indonesia. Tentang kebijakan pembatasan impor solar dan beralih ke bio diesel, serta mempermudah dan mempercepat proses perijinan investasi juga dianggap kebijakan yang asal-asalan, karena kebijakan tersebut mempunyai effek jangka panjang. “Sekarang yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga stabilitas harga bahan pokok, supaya masyarakat tetap tenang agar tidak terjadi rush atau penarikan uang secara besar-besaran”. “Demikian pandangan yang berkembang dalam diskusi yang diselenggarakan di Megawati Institute.