Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, berbincang dengan Ketua Fraksi Demokrat di MPR Jafar Hafsah, sebelum mengikuti Seminar Empat Pilar, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013). Seminar ini membahas pentingnya nilai-nilai Empat Pilar sebagai Perekat Bangsa mengingat kondisi bangsa Indonesia dalam keterpurukan, hal ini diwarnai dengan berbagai gejolak di sejumlah daerah seperti konflik Pilkada, bentrok antar penganut kepercayaan tertentu dan sebagainya.Aktual/Tino Oktaviano
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, berbincang dengan Ketua Fraksi Demokrat di MPR Jafar Hafsah, sebelum mengikuti Seminar Empat Pilar, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013). Seminar ini membahas pentingnya nilai-nilai Empat Pilar sebagai Perekat Bangsa mengingat kondisi bangsa Indonesia dalam keterpurukan, hal ini diwarnai dengan berbagai gejolak di sejumlah daerah seperti konflik Pilkada, bentrok antar penganut kepercayaan tertentu dan sebagainya.Aktual/Tino Oktaviano
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, berbincang dengan Ketua Fraksi Demokrat di MPR Jafar Hafsah, sebelum mengikuti Seminar Empat Pilar, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013). Seminar ini membahas pentingnya nilai-nilai Empat Pilar sebagai Perekat Bangsa mengingat kondisi bangsa Indonesia dalam keterpurukan, hal ini diwarnai dengan berbagai gejolak di sejumlah daerah seperti konflik Pilkada, bentrok antar penganut kepercayaan tertentu dan sebagainya.Aktual/Tino Oktaviano
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, berbincang dengan Ketua Fraksi Demokrat di MPR Jafar Hafsah, sebelum mengikuti Seminar Empat Pilar, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013). Seminar ini membahas pentingnya nilai-nilai Empat Pilar sebagai Perekat Bangsa mengingat kondisi bangsa Indonesia dalam keterpurukan, hal ini diwarnai dengan berbagai gejolak di sejumlah daerah seperti konflik Pilkada, bentrok antar penganut kepercayaan tertentu dan sebagainya.Aktual/Tino Oktaviano
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Pramono Edhie Wibowo, berbincang dengan Ketua Fraksi Demokrat di MPR Jafar Hafsah, sebelum mengikuti Seminar Empat Pilar, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2013). Seminar ini membahas pentingnya nilai-nilai Empat Pilar sebagai Perekat Bangsa mengingat kondisi bangsa Indonesia dalam keterpurukan, hal ini diwarnai dengan berbagai gejolak di sejumlah daerah seperti konflik Pilkada, bentrok antar penganut kepercayaan tertentu dan sebagainya.Aktual/Tino Oktaviano
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK di Jakarta, Selasa (1/10/2013). Darmin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya terkait dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK di Jakarta, Selasa (1/10/2013). Darmin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya terkait dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) Darmin Nasution usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK di Jakarta, Selasa (1/10/2013). Darmin diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Budi Mulya terkait dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Aktual/Oke Dwi Atmaja
Jakarta, Aktual.co —Setiap tanggal 1 Oktober selalu diperingati sebagai hari Kesaktian Pancasila, para pejabat negara mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan gagah. Badan tegap dan dada sedikit membusung bak dada garuda sambil mengingat beberapa kejadian di masa lampau, tentang gagalnya rencana penggantian Pancasila dengan ideologi lain.
Tanyalah kepada para pejabat, tanyalah kepada mereka yang tersejahterakan oleh uang negara ?. Apakah mereka hafal 5 sila dan 45 butir dari Pancasila ?. Apakah mereka sudah mengamalkan makna dari Pancasila ?. Apakah mereka sudah mengajarkan Pancasila kepada rakyat Indonesia ?.
Ideologi Pancasila yang sudah diakui dunia karena mengandung nilai – nilai luhur, justru terdegradasi di negerinya sendiri. Diawali oleh tingkah laku para pejabat yang mengaku pancasilais, tetapi kenyatanya, keserakahan, intoleransi, ketidak adilan dan semena-mena di pertontonkan ke rakyat Indonesia.
Pancasila belum mampu melindungi setiap warganya untuk beribadah sesuai kepercayaanya yang dianggap menyimpang dari kelompok mayoritas, Pancasila belum punya rasa kemanusiaan kepada rakyat miskin tapi Pancasila sangat memanusiakan para koruptor, Pancasila belum bisa mempersatukan rakyat Indonesia, justru Timnas sepakbola yang mampu mempersatukan para suporter seluruh Indonesia. Pancasila belum mampu mendidik anggota dewan yang terhormat tata cara bermusyawarah mufakat. Pancasila juga belum adil terhadap petani yang tanahnya di serobot oleh para kapitalis.
Korban pelanggaran HAM 1965/1966 menghadiri jumpa pers di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Mereka mendesak pemerintah untuk menghapus sejumlah peraturan diskriminatif terhadap korban peristiwa tahun 1965/1966 yang masih berlaku hingga saat ini. Aktual/Tino Oktaviano
Korban pelanggaran HAM 1965/1966 menghadiri jumpa pers di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Mereka mendesak pemerintah untuk menghapus sejumlah peraturan diskriminatif terhadap korban peristiwa tahun 1965/1966 yang masih berlaku hingga saat ini. Aktual/Tino Oktaviano
Korban pelanggaran HAM 1965/1966 menghadiri jumpa pers di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Mereka mendesak pemerintah untuk menghapus sejumlah peraturan diskriminatif terhadap korban peristiwa tahun 1965/1966 yang masih berlaku hingga saat ini. Aktual/Tino Oktaviano
Korban pelanggaran HAM 1965/1966 menghadiri jumpa pers di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Mereka mendesak pemerintah untuk menghapus sejumlah peraturan diskriminatif terhadap korban peristiwa tahun 1965/1966 yang masih berlaku hingga saat ini. Aktual/Tino Oktaviano
Korban pelanggaran HAM 1965/1966 menghadiri jumpa pers di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Mereka mendesak pemerintah untuk menghapus sejumlah peraturan diskriminatif terhadap korban peristiwa tahun 1965/1966 yang masih berlaku hingga saat ini. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPD Laode Ida (kiri), Pengamat Politik Yudi Latief (tengah), dan Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 9 Tahun DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Diskusi membahas penguatan DPD sebagai simpul pembangunan nasional. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPD Laode Ida (kiri), Pengamat Politik Yudi Latief (tengah), dan Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 9 Tahun DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Diskusi membahas penguatan DPD sebagai simpul pembangunan nasional. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPD Laode Ida (kiri), Pengamat Politik Yudi Latief (tengah), dan Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 9 Tahun DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Diskusi membahas penguatan DPD sebagai simpul pembangunan nasional. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPD Laode Ida (kiri), Pengamat Politik Yudi Latief (tengah), dan Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 9 Tahun DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Diskusi membahas penguatan DPD sebagai simpul pembangunan nasional. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPD Laode Ida (kiri), Pengamat Politik Yudi Latief (tengah), dan Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 9 Tahun DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Diskusi membahas penguatan DPD sebagai simpul pembangunan nasional. Aktual/Tino Oktaviano
Pengamat Politik Yudi Latief saat menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 9 Tahun DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Diskusi membahas penguatan DPD sebagai simpul pembangunan nasional. Aktual/Tino Oktaviano
Wakil Ketua DPD Laode Ida (kiri), Pengamat Politik Yudi Latief (tengah), dan Anggota DPR Fraksi PPP Ahmad Yani (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Refleksi 9 Tahun DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Diskusi membahas penguatan DPD sebagai simpul pembangunan nasional. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota DPR dari Fraksi PKB Bachrudin Nasori memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Ruang Pimipinan BK, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Bachrudin Nasori diperksa BK untuk mengklarifikasi terkait pertemuan dengan calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati di dalam toilet DPR. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota DPR dari Fraksi PKB Bachrudin Nasori memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Ruang Pimipinan BK, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Bachrudin Nasori diperksa BK untuk mengklarifikasi terkait pertemuan dengan calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati di dalam toilet DPR. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota DPR dari Fraksi PKB Bachrudin Nasori memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Ruang Pimipinan BK, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Bachrudin Nasori diperksa BK untuk mengklarifikasi terkait pertemuan dengan calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati di dalam toilet DPR. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota DPR dari Fraksi PKB Bachrudin Nasori memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Ruang Pimipinan BK, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Bachrudin Nasori diperksa BK untuk mengklarifikasi terkait pertemuan dengan calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati di dalam toilet DPR. Aktual/Tino Oktaviano
Anggota DPR dari Fraksi PKB Bachrudin Nasori memenuhi panggilan Badan Kehormatan DPR di Ruang Pimipinan BK, Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9). Bachrudin Nasori diperksa BK untuk mengklarifikasi terkait pertemuan dengan calon Hakim Agung Sudrajad Dimyati di dalam toilet DPR. Aktual/Tino Oktaviano