Jakarta, Aktual.co —  PT PerusahaanGas Negara (Persero) (PGN), Minggu 19 Mei 2013 telah melakukan penandatanganannota kesepahaman kerjasama pemanfaatan gas bumi dengan sejumlah lembagapemerintah dan swasta. Serta peluncuran 2 unit Mobile Refueling Unit (MRU) ataumobil pengisian bahan bakar gas secara mobile diluncurkan ditengah HUT PGN ke –48. Meski diluncurkan hari ini, operasional kendaraan itu baru dilakukantanggal 22 Juni 2013 bertepatan dengan HUT DKI Jakarta.

Penandatanganankerjasama dihadiri oleh Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso, Menteri ESDMJero Wacik, Sekretaris Jenderal Kementrian ESDM Waryono Karno dan Dirut PerumnasHimawan Arief Sugoto. Hendi Prio Santoso dalam sambutannya menjelaskan kerjasamaini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi diIndonesia. Kesepakatan ini merupakan komitmen PGN yang bersinergi denganberbagai pihak untuk perluasan pemanfaatan gas bumi dalam negeri sertamendukung Pemerintah dalam program konversi BBM ke BBG untuk transportasi.
Di sisi lain, tahun ini,wilayah Jabodetabek ditargetkan memiliki sekitar 20 SPBG guna meningkatkanprogram konversi BBM ke BBG. Saat ini, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG)yang sudah terbangun di Jakarta ada sembilan unit. Rencananya, Pertamina akanmembangun 2 SPBG tahun ini dengan dana sendiri, kemudian dengan APBN sekitar sembilanunit. Artinya, total SPBG yang akan dibangun tahun ini sekitar 11 unit.

Jakarta, Aktual.co — Bupati Bojonegoro, Drs. H. Suyoto, MSi menyatakan Regulasi Migas dirasa sudah cukup hanya perlu melaksanakan pengujian secara lokal dan nasioal. Regulasi perlu diukur efektifitasnya untuk menyelesaikan permasalahan sosial. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses industri Migas.

Blok Cepu adalah ujian pertama bagi Bojonegoro terutama setelah reformasi. Blok Cepu memerlukan minimal 600 hektar dan itu perlu “ruangan” di dalam rakyat Bojonegoro. Blok Cepu berada ditengah masyarakat dan mereka harus turut serta agar sinergi berjalan sebaik-baiknya.

Dalam mengupayakan sinergi atara masyarakat Bojonegoro dan Migas adalah dengan menciptakan pendekatan sosial antara Pemerintah, Migas dan Masyarakat Lokal bukan dengan cara kekerasan.

Harapan dari masyarakat dan Pemerintah terhadap Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas terasa masih kurang. Karena masih perlu jenis komunikasi model ketiga antara Swasta, Pemerintah dan Masyarakat agar dapat duduk bersama demi menciptakan kerjasama yang baik.

Sementara, regulasi Migas terasa sangat cukup hanya perlu cara mengeksekusi untuk bisa duduk bersama menyelesaikan segala permasalahan dan menjadi solusi terbaik untuk bersama.