12 April 2026
Beranda blog Halaman 437

Menteri Amran Ancam Pengusaha yang Mainkan Harga Pangan Jelang Nataru: Langsung Disikat

Jakarta, Aktual.com — Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah tidak akan mentoleransi praktik permainan harga pangan menjelang momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Ia menegaskan, pelanggaran terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan pelanggaran hukum.

“Saya sampaikan kepada semua, jangan melanggar HET. Ini bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Melanggar HET, kita tindak. Satgas Pangan langsung turun,” tegas Amran usai Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru 2025/2026 di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Menurut Amran, stok pangan nasional saat ini berada dalam kondisi sangat aman. Stok beras nasional tercatat sekitar 3,7 juta ton dan diperkirakan meningkat menjadi 6 hingga 7 juta ton pada April 2026 seiring dengan penyerapan gabah petani.

“Penyerapan dilakukan sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP), agar petani tetap mendapatkan harga yang layak,” ujarnya.

Ia menegaskan, kenaikan harga di tengah stok melimpah merupakan bentuk penipuan terhadap masyarakat. Negara, kata Amran, wajib hadir melindungi rakyat dari praktik curang tersebut.

“Itu penipuan. Yang sengaja menaikkan harga dan merugikan rakyat, saya pastikan akan kami tindak tegas,” katanya.

Amran mengungkapkan, hingga kini puluhan pelaku usaha pangan telah ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus kecurangan distribusi. Selain itu, ribuan izin usaha telah dicabut sebagai bagian dari penegakan hukum di sektor pangan.

Kebijakan HET, lanjut Amran, bukan bertujuan menekan pedagang, melainkan menjaga keseimbangan antara kepentingan petani, pelaku usaha, dan konsumen. Dengan tata niaga yang tertib, margin usaha tetap terjaga tanpa membebani masyarakat.

Menjelang Nataru, pemerintah juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan lonjakan permintaan untuk meraup keuntungan berlebihan. Fluktuasi harga pangan, menurut Amran, kerap menjadi tekanan tersendiri bagi pemerintah.

“Harga naik dimarahi konsumen, harga turun dimarahi petani. Bahkan saat harga stabil pun asosiasi usaha masih bersuara. Ini yang sering bikin stres,” ujarnya.

Pemerintah berharap, dengan penegakan HET dan pengawasan ketat Satgas Pangan, masyarakat dapat merayakan Natal dan Tahun Baru dengan pasokan pangan yang aman dan harga yang stabil.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ungguli Hybrid dan EV, Mitsubishi Destinator Sabet Best of the Best FORWOT 2025

Jakarta, Aktual.com – Mitsubishi Destinator kembali menegaskan dominasinya di pasar SUV Tanah Air. Premium SUV tujuh penumpang ini meraih dua penghargaan bergengsi dari FORWOT Car of the Year 2025, sekaligus mengungguli model elektrifikasi yang tengah naik daun.

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengumumkan pencapaian penting Mitsubishi Destinator yang berhasil meraih dua penghargaan prestisius pada ajang FORWOT Car of the Year 2025, yakni “Best of the Best” dan “The Best Internal Combustion Engine (ICE)”.

Penghargaan ini melengkapi raihan “Car of the Year” GridOto Awards 2025, sekaligus menambah daftar panjang apresiasi yang telah diterima Destinator hingga total 18 penghargaan, baik nasional maupun internasional.

Menariknya, gelar Best of the Best menempatkan Mitsubishi Destinator sebagai pemenang utama lintas kategori, mengungguli model Mild Hybrid, Hybrid, EV, hingga PHEV. Hal ini menegaskan bahwa mesin pembakaran internal yang dikembangkan secara matang masih relevan dan kompetitif di pasar Indonesia.

“Kami sungguh merasa terhormat menerima penghargaan bergengsi ini. Terima kasih kepada rekan-rekan FORWOT dan seluruh konsumen Mitsubishi Motors atas kepercayaan dan apresiasi yang diberikan,” ujar Presiden Direktur PT MMKSI, Atsushi Kurita.

Ia menegaskan, penghargaan tersebut menjadi tanggung jawab bagi Mitsubishi untuk terus menjaga kualitas produk dan kepercayaan konsumen. “Destinator mencuri perhatian lewat desain gagah, kenyamanan berkelas, fitur keselamatan lengkap, serta semangat petualangan di setiap detailnya,” tambahnya.

Ketua Umum FORWOT, Arie Prasetya, menyebut keberhasilan Destinator mencerminkan strategi yang tepat di tengah tren elektrifikasi.

“Dua penghargaan ini membuktikan kualitas Destinator. Catatan menariknya adalah kemampuan mesin turbo ICE memberikan solusi efisiensi di tengah maraknya elektrifikasi, yang terbukti diterima pasar dengan sangat baik,” ujar Arie.

Dalam proses penjurian, 21 jurnalis otomotif FORWOT menilai 60 model dari 30 merek berdasarkan desain, performa, efisiensi energi, kenyamanan, fitur, hingga harga.

Sejak diluncurkan, Mitsubishi Destinator mencatat lebih dari 13.000 surat pemesanan hingga November 2025, melampaui target awal MMKSI dan memperkuat posisinya sebagai salah satu SUV medium paling diperhitungkan di Indonesia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Pramono Sampaikan Komitmen Bantu Penyelesaian Rehabilitasi Gedung YLBHI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur FOTO: Dok YLBHI

Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan komitmen dan dukungannya untuk menyelesaikan rehabilitasi gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia- (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pascakebakaran di lantai 2 pada 7 April 2024 lalu.

Pramono menyatakan hal ini di sela ‘Serah Terima Aset dan Peninjauan Gedung YLBHI’, di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

“Gedung YLBHI-LBH Jakarta ini punya sejarah yang sangat kuat sebagai lokomotif demokrasi di Indonesia dan merupakan garda depan dan tempat perlindungan bagi para aktivis sejak zaman orde baru,” papar politisi PDIP ini.

Pramono menceritakan, secara pribadi ia punya ikatan personal yang kuat, mengingat dirinya sering berkunjung dan bercengkerama saat menjadi aktivis sebagai Ketua Dewan Mahasiswa ITB. Ia pun mengakui mengenal secara erat para aktivis yang tinggal dan bekerja di YLBHI-LBH Jakarta.

“Terkait pasca kebakaran dan proses renovasi, Pemprov DKI berkomitmen dan akan mengupayakan mencari jalan dan membantu agar renovasi berhasil,” ucap Pramono yang sempat meninjau dampak serius dan sisa kebakaran di lantai 2.

Pramono juga menyatakan dorongan dan harapannya agar YLBHI-LBH Jakarta selalu konsisten dalam berjuang untuk demokrasi, negara hukum dan hak sasasi manusia. Di sela kunjungannya itu, Pramono pun nampak dengan antusias dan ramah menerima pengaduan perwakilan masyarakat yang menyampaikan desakan dan harapan.

Bagi YLBHI, dukungan dari Gubernur DKI telah berlangsung lama. Sejak awal pendiriannya,YLBHI-LBH Jakarta didukung penuh Gubernur Ali Sadikin, dan berlanjut hingga para gubernur berikutnya.

“Kami mengucapkan selamat datang kembali kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, serta menyampaikan apresiasi atas keputusan dan komitmen dukungannya kepada YLBHI dengan melakukan serah terima gedung setelah tertunda 18 tahun,” ujar Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur.

Gedung YLBHI-LBH Jakarta yang terletak di Jalan Diponegoro No.74, Jakarta pusat di bangun ulang pada 2007 dengan dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Walaupun belum selesai sepenuhnya, ada 2007 Gubernur Sutiyoso meresmikan bersama dengan Pembina YLBHI Adnan Buyung Nasution.

“Tetapi peresmian tersebut belum dilakukan secara legal formal, sehingga meninggalkan jejak di mana Aset Gedung tersebut masih tercatat sebagai aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga tahun 2025,” papar Isnur.

Setelah mengupayakan dan bersama mengupayakan penyelesaian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bersama seluruh Dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan Serah Terima secara Legal Formal gedung YLBHI.

Penyerahan dan berita acara dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DKI Jakarta bersama dengan Ketua Umum Pengurus YLBHI Muhamad Isnur.

“Gedung YLBHI adalah rumah rakyat, rumah para pencari keadilan, rumah di mana pikiran kritis dan suara rakyat terus diperjuangkan,” tegas Isnur.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Telkom Pisahkan Bisnis Fiber, Siapkan Mesin Baru Efisiensi Infrastruktur Digital

Jakarta, Aktual.com — PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menandatangani akta pengalihan sebagian aset jaringan fiber optik kepada anak usahanya, PT Telkom Infrastructure Indonesia (TIF). Aksi korporasi ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah perseroan untuk memperkuat struktur bisnis dan meningkatkan efisiensi pengelolaan infrastruktur digital.

Direktur Strategy, Business Development, and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan pemisahan aset fiber merupakan kelanjutan dari strategi transformasi yang telah dirancang sejak sekitar lima tahun lalu. Dalam skema tersebut, Telkom diposisikan sebagai strategic holding, sementara kegiatan operasional dijalankan oleh anak usaha.

“Penandatanganan hari ini merupakan milestone penting bagi Telkom Group dan menjadi kelanjutan dari proses yang telah berjalan sejak tahun lalu,” ujar Seno dalam konferensi pers di The Telkom Hub, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Ia menjelaskan, proses pengalihan aset telah dimulai sejak akhir 2023 dan menandai kesiapan TIF untuk beroperasi penuh mulai 1 Januari mendatang. Menurut Seno, Telkom Group kini membagi portofolio bisnis ke dalam empat pilar utama.

Pilar pertama adalah segmen business to consumer (B2C) yang dijalankan Telkomsel. Pilar kedua adalah B2B Infrastructure yang mencakup pengelolaan fiber optik, kelistrikan, pusat data, dan satelit. Pilar ketiga adalah B2B ICT Company yang ditargetkan mulai dibentuk pada tahun depan. Sementara pilar keempat difokuskan pada penguatan bisnis internasional.

Seno menambahkan, pemisahan aset fiber tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dengan tingkat persetujuan lebih dari 99 persen.

“Persetujuan ini mencerminkan kepercayaan pemegang saham terhadap arah transformasi Telkom Group serta prospek jangka panjang dari aksi korporasi ini,” katanya.

Sementara itu, Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari strategi transformasi jangka menengah perusahaan yang dikenal sebagai Telkom 3D (Digital, Data, dan 2030).

“Pengelolaan infrastruktur jaringan, khususnya fiber optik, membutuhkan fokus dan tata kelola yang lebih spesifik agar menghasilkan nilai maksimal,” ujar Dian.

Menurutnya, konsolidasi bisnis wholesale fiber connectivity ke TIF akan mendorong model bisnis yang lebih transparan dan efisien, sekaligus membuka peluang kemitraan strategis untuk mempercepat digitalisasi nasional. Dian menegaskan, seluruh transformasi tetap berorientasi pada peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan.

(Rachma Putri)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

OTT KPK Amankan 9 Orang di Banten dan Jakarta, Sita Uang Tunai Rp900 Juta

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo memberikan keterangan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (26/11/2025). ANTARA/Rio Feisal/pri.

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan kegiatan tangkap tangan pada Rabu lalu di wilayah Banten dan Jakarta. Dalam operasi tersebut, tim KPK mengamankan sembilan orang dari berbagai latar belakang, mulai dari aparat penegak hukum, penasihat hukum, hingga pihak swasta.

Proses penindakan dilakukan sejak sore hingga malam hari. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dari sembilan orang yang diamankan, satu di antaranya merupakan aparat penegak hukum, dua orang berprofesi sebagai penasihat hukum, dan enam lainnya berasal dari kalangan swasta.

“Sejak sore sampai dengan malam, tim mengamankan sejumlah sembilan orang,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Selain para pihak tersebut, KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai sekitar Rp900 juta. Uang tersebut saat ini telah diamankan sebagai bagian dari proses penyidikan awal.

“Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta,” kata Budi.

Saat ini, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan secara intensif di gedung KPK. Budi menegaskan bahwa KPK belum dapat menyampaikan detail mengenai kronologi, konstruksi perkara, maupun status hukum para pihak yang terlibat karena seluruhnya masih dalam tahap pendalaman.

“Masih dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ucapnya.

Budi juga menanggapi pertanyaan terkait kedatangan dua warga negara Korea Selatan ke KPK pada Kamis pagi. Menurutnya, keduanya merupakan kerabat dari salah satu pihak yang diamankan. Namun, KPK belum bisa memastikan keterkaitan lebih jauh, termasuk apakah kasus ini hanya melibatkan satu jaksa atau lebih dari satu aparat penegak hukum.

“Berkait dengan detail konstruksi perkara, kami belum bisa sampaikan saat ini,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkara tersebut masih akan diekspos dan dianalisis lebih lanjut oleh tim penyelidik. KPK juga akan menyampaikan secara terbuka status kewarganegaraan para pihak yang diamankan, apakah warga negara Indonesia atau warga negara asing, setelah proses pemeriksaan awal selesai.

“Nanti kami akan sampaikan secara lengkap,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Budi menegaskan komitmen KPK untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Ia menyebut KPK akan terus menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan Kepolisian dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Kami secara intens terus melakukan koordinasi dan sinergi,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

UMP 2026 Diprotes Buruh, Menaker Pastikan Tak Ada Upah Turun

Jakarta, Aktual.com — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi penolakan sejumlah serikat pekerja terhadap formula baru Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Ia menegaskan, kebijakan tersebut tidak akan merugikan buruh dan telah disusun melalui proses panjang dengan melibatkan berbagai pihak.

“Prosesnya sudah panjang, kajian sudah kami lakukan, dan Presiden Prabowo mendengar aspirasi dari buruh maupun pengusaha,” ujar Yassierli usai Konferensi Pers Launching Program Pelatihan Gig Economy dan AI Open Innovation Challenge di Jakarta Creative Hub, Jakarta, Kamis (18/12/2025).

Yassierli menjelaskan, kebijakan pengupahan terbaru dirancang untuk mengatasi disparitas upah antar daerah yang selama ini cukup lebar. Melalui penerapan rentang alfa 0,5–0,9, pemerintah memberi ruang bagi daerah dengan kemampuan ekonomi lebih rendah untuk menyesuaikan kenaikan upah tanpa membebani dunia usaha secara berlebihan.

Menurutnya, pemerintah tetap berpihak pada kesejahteraan buruh. Hal tersebut tercermin dari berbagai kebijakan yang telah dijalankan, seperti kenaikan upah sebesar 6,5 persen pada tahun sebelumnya serta program subsidi perumahan bagi pekerja.

“Ini adalah bukti bahwa negara hadir dan berpihak pada pekerja, bukan sebaliknya,” katanya.

Meski demikian, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai formula UMP 2026 belum mencerminkan kebutuhan hidup layak (KHL). Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan, buruh menolak aturan tersebut karena dinilai berpotensi mengembalikan rezim upah murah.

“Definisi KHL harus mengacu pada Permenaker Nomor 18 Tahun 2020, dengan komponen yang jelas seperti kebutuhan pangan, perumahan, transportasi, dan lainnya,” ujar Said Iqbal, Rabu (17/12).

Menanggapi hal itu, Yassierli menegaskan bahwa pemerintah menjamin tidak akan ada penurunan upah di daerah mana pun, termasuk wilayah dengan pertumbuhan ekonomi negatif.

“Tidak ada upah yang turun. Kenaikan tetap mengacu pada inflasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran Dewan Pengupahan Daerah dalam merumuskan besaran upah minimum yang adil bagi buruh, sekaligus berkelanjutan bagi industri dan pengusaha. Pemerintah optimistis kebijakan ini mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlangsungan usaha, dan kebutuhan publik secara luas.

(Nur Aida Nasution)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain