7 April 2026
Beranda blog Halaman 51

DPR Ingatkan Efisiensi BBM Kemhan Tak Boleh Ganggu Kesiapan Tempur TNI

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola logistik pertahanan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan, terutama di tengah situasi global terkait pasokan energi.

“Saya sebagai anggota Komisi I DPR RI melihat situasi ini dalam dua perspektif yaitu kesiapan operasional dan efektifitas efisiensi,” kata Amelia di Jakarta, Rabu (25/3).

Dia menjelaskan bahwa penggunaan BBM pada alat utama sistem pertahanan (alutsista) tidak semata-mata soal konsumsi energi, tetapi berkaitan langsung dengan tingkat kesiapan tempur, frekuensi latihan, serta mobilitas satuan di lapangan.

“Oleh karena itu, efisiensi tidak boleh diterjemahkan sebagai pengurangan yang berpotensi menurunkan kesiapan TNI,” kata dia.

Tentang penggunaan kendaraan dinas, dia menyarankan bahwa efisiensi dapat dilakukan melalui optimalisasi penggunaan, digitalisasi monitoring konsumsi BBM, serta penerapan standar operasional yang lebih disiplin.

Sementara untuk alutsista, menurut dia, pendekatan dalam upaya efisiensi harus lebih teknis, seperti peningkatan efisiensi mesin, modernisasi sistem, hingga pengaturan siklus operasional yang tetap menjaga kesiapsiagaan.

Kunci dari kebijakan itu, kata dia, terletak pada keseimbangan antara soal negara dapat menghemat tanpa mengorbankan kemampuan pertahanan.

“Efisiensi yang tepat justru bisa memperkuat postur TNI, bukan melemahkannya,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemhan) bersama Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyiapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas energi.

Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Sekretariat Jenderal (Setjen) Kemhan Brigadir Jenderal (Brigjen) TNI Rico Ricardo Sirait dalam siaran pers resminya yang diterima di Jakarta, Senin mengatakan, langkah antisipasi sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya langkah proaktif dan efisiensi nasional.

“Langkah-langkah yang disiapkan mencakup pengaturan penggunaan sumber daya secara lebih efektif dan berbasis prioritas, termasuk dalam operasional alutsista dan mobilitas dinas,” kata Rico dalam siaran pers tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Iran Serukan Aliansi Militer Berbasis Al-Qur’an Tanpa AS dan Israel di Timur Tengah

Istanbul, aktual.com – Iran menyerukan negara-negara tetangga di kawasan Timur Tengah untuk membangun sebuah “aliansi keamanan dan militer” tanpa keterlibatan Amerika Serikat dan Israel dengan “Al Quran sebagai dasar”.

“Waktunya telah tiba untuk mendirikan sebuah aliansi militer tanpa kehadiran Amerika Serikat dan Israel,” kata Ebrahim Zolfaghari, juru bicara Markas Besar Khatam Al Anbiya Angkatan Bersenjata Iran, dalam rekaman video yang ditujukan bagi dunia Arab dan Islam, Rabu (25/3).

Ia menyebut agresi AS dan Israel terhadap negaranya mencerminkan sebuah “fase baru”, dan Iran kini ada di garis depan membela negara-negara Islam.

Zolfaghari menekankan pentingnya tidak tergantung pada kekuatan asing dan untuk kembali ke ajaran Al Quran. Menurut dia, negara-negara di kawasan tidak seharusnya memerlukan negara nun jauh di seberang benua sebagai penjamin keamanan mereka.

“Kita harus bersatu untuk menjamin keamanan kita dan bergerak menuju suatu kesepakatan keamanan bersama yang menjadikan Islam dan Al Quran sebagai acuan, inti, dan landasan ajek,” kata dia.

Ketegangan di kawasan Teluk meningkat sejak Israel dan AS melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari.

Iran kemudian membalas agresi militer itu dengan meluncurkan serangan drone dan rudal yang menargetkan Israel serta negara-negara Teluk yang menjadi lokasi aset militer Amerika Serikat.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Inggris Siap Pimpin Operasi Koalisi Buka Selat Hormuz di Tengah Eskalasi Timur Tengah

Brussels, aktual.com – Angkatan Laut Kerajaan Inggris sedang bersiap untuk mengambil peran utama dalam potensi operasi koalisi untuk membuka kembali Selat Hormuz, menurut laporan The Times pada Selasa (24/3).

Laporan tersebut menyebutkan bahwa pejabat pertahanan Inggris sedang mempertimbangkan rencana untuk mengerahkan kapal Angkatan Laut atau kapal komersial sewaan untuk berfungsi sebagai “kapal induk” untuk sistem otonom tanpa awak yang dirancang untuk mendeteksi dan menetralisir ranjau laut di jalur perairan strategis tersebut.

Inisiatif itu akan menjadi bagian dari upaya multinasional yang lebih luas yang melibatkan sekutu, termasuk AS dan Prancis, untuk memastikan jalur aman bagi pelayaran komersial melalui selat tersebut, salah satu jalur transit terpenting di dunia.

Para pejabat yang dikutip oleh The Times mengatakan operasi tersebut dapat berlangsung dalam beberapa fase.

Tahap awal akan fokus pada perburuan ranjau menggunakan sistem otonom canggih yang diluncurkan dari kapal induk.

Fase kedua dapat melibatkan pengerahan kapal permukaan tanpa awak bersama dengan kapal perusak Tipe 45 Angkatan Laut, atau hanya kapal perusak, untuk melindungi kapal tanker yang melintasi area tersebut.

“Kami memiliki kemampuan terdepan di dunia dalam hal perburuan ranjau otonom, serta kemampuan kapal perusak yang fantastis dengan Tipe 45 kami, dan juga pengembangan konsep angkatan laut hibrida, yang memberi kami peluang untuk menghindari membahayakan orang demi mengamankan selat,” kata seorang pejabat.

Para pejabat pertahanan Inggris itu percaya bahwa ranjau laut telah ditanam di selat tersebut, meski masih ada “jalur yang jelas” karena kapal-kapal India, Pakistan, dan China terus melintasi jalur air tersebut.

Eskalasi regional di Timur Tengah terus berlanjut sejak AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari, yang sejauh ini menewaskan lebih dari 1.340 orang, termasuk pemimpin tertinggi Iran saat itu, Ali Khamenei.

Iran telah membalas dengan serangan drone dan rudal berulang kali yang menargetkan Israel dan negara-negara Teluk yang menampung aset militer AS.

Selat Hormuz juga telah secara efektif terhambat sejak awal Maret. Sekitar 20 juta barel minyak biasanya melewati selat tersebut setiap hari, dan gangguan itu telah meningkatkan biaya pengiriman dan mendorong harga minyak global lebih tinggi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jeritan Hind Rajab dalam Laporan Avaaz: Dugaan Serangan Ganda Penjajah Israel di Gaza

Ilustrasi anak-anak Gaza antri makanan. /ANTARA/Anadolu/py

Di medan yang seharusnya masih menyisakan ruang kemanusiaan, bahkan ambulans tak lagi aman. Di Gaza, upaya menyelamatkan nyawa justru berubah menjadi titik paling rentan, menjadi tempat di mana peluru dan keputusan militer bertemu tanpa jeda.

Sebuah laporan terbaru mengungkap dugaan praktik serangan “double tap” yang dilakukan oleh pasukan zionis. Dalam konteks ini, serangan ganda merupakan serangan berlapis yang tidak hanya menyasar korban pertama, tetapi juga mereka yang datang untuk menolong.

Analisis kelompok kampanye global Avaaz menyebut serangan tersebut berpotensi melanggar hukum perang internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Dalam laporan yang dibagikan secara eksklusif, mereka menyusun ulang kronologi kejadian yang berujung pada kematian warga sipil dan petugas medis.

“Dengan merekonstruksi koordinasi dan pengaturan waktu seputar misi ambulans yang disetujui, hal ini menunjukkan bahwa ada bukti substansial tentang taktik ‘serangan ganda’ yang disengaja – serangan militer awal diikuti dengan serangan kedua yang diatur waktunya secara sengaja yang menargetkan petugas tanggap darurat dan personel medis yang tiba untuk membantu,” kata Avaaz dalam laporannya, dikutip Aljazzera.com, Selasa (24/3/2026).

Laporan tersebut tidak hanya berbicara soal satu insiden, tetapi pola yang lebih luas. Dalam temuan yang dihimpun, lebih dari 40 dugaan pelanggaran hak asasi manusia tercatat, membentuk satu kesimpulan yang mengkhawatirkan.

“Dokumen ini mencatat lebih dari 40 pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti serangan ganda terhadap para pekerja rumah sakit. Setiap pelanggaran mengarah pada kemungkinan yang mengkhawatirkan: Israel tidak hanya membunuh warga Palestina – tetapi juga secara sistematis membunuh mereka yang mencoba menyelamatkan mereka. Pesannya jelas: Jika komunitas medis mencoba membantu, mereka akan dimusnahkan.”

Dalam konteks perang yang masih berlangsung, angka korban tenaga medis menjadi indikator yang tak bisa diabaikan. Lebih dari 1.500 petugas kesehatan dilaporkan tewas sejak agresi dimulai di Gaza, termasuk korban yang jatuh bahkan setelah deklarasi “gencatan senjata”.

Avaaz, yang merujuk pada investigasi sebelumnya, mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Hingga laporan ini dipublikasikan, militer penjajah belum memberikan tanggapan resmi.

Di sisi lain, investigasi independen mengungkap adanya kontradiksi antara klaim resmi dan fakta di lapangan. Pihak penjajah sempat menyatakan tidak ada pasukan di lokasi kejadian, sebelum kemudian mengklaim bahwa ratusan lubang peluru di kendaraan sipil merupakan hasil baku tembak.

Namun analisis citra satelit dan rekaman audio oleh tim Forensic Architecture justru menunjukkan keberadaan tank Merkava di sekitar lokasi, tanpa bukti adanya baku tembak seperti yang diklaim.

Laporan Avaaz juga menyoroti bahwa ambulans yang menjadi target telah memperoleh izin resmi dari otoritas militer penjajah. Artinya, pergerakan tim medis diketahui secara rinci, mulai dari waktu hingga rute yang ditempuh.

Sekitar tiga jam setelah serangan awal terhadap kendaraan sipil, ambulans tersebut dihantam tembakan. Rentang waktu itu, menurut laporan, cukup untuk menunjukkan adanya kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan di lapangan.

Serangan itu dinilai bukan tembakan peringatan, melainkan tindakan yang menunjukkan penargetan langsung.

“Saya telah mempelajari investigasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga jurnalistik independen. Saya benar-benar terkejut dengan bukti-bukti di akhir insiden mengerikan ini,” kata Sarah Andrew, direktur hukum Avaaz.

“Secara khusus, jenis senjata yang digunakan pada ambulans, waktu kejadian, dan fakta bahwa tidak ada peringatan yang diberikan – hal itu langsung memicu pertanyaan di benak saya, dan saya benar-benar yakin bahwa ini adalah kasus penembakan ganda.”

Ia menambahkan bahwa kasus ini harus dibawa ke hadapan pengadilan internasional.

“Kami belum mendapat kabar dari orang-orang yang bertanggung jawab. Saya ingin mereka hadir di hadapan ICC dan mendengar apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka ketika mereka memerintahkan penembakan peluru tank 120mm ke sebuah ambulans,” katanya.

“Ini adalah sesuatu yang belum mendapat perhatian, dan kami ingin membahasnya dengan mitra [hukum independen] di hadapan ICC.”

Sementara itu, ahli hukum dari Universitas Lancaster, Profesor James Sweeney, menilai serangan terhadap ambulans tetap merupakan pelanggaran serius, terlepas dari perdebatan teknis mengenai definisi “double tap”.

“Ringkasan [Avaaz] menyatakan bahwa serangan terhadap ambulans harus dianggap sebagai serangan ganda, tetapi biasanya serangan kedua akan terjadi dalam waktu lima hingga 20 menit dan akan dianggap sebagai tipuan,” katanya.

“Tampaknya [dalam kasus ini] selang waktunya lebih lama, tetapi itu tidak mengurangi fakta bahwa serangan terhadap ambulans itu sangat melanggar hukum. Anda bisa melihatnya sebagai bentuk serangan ganda, tetapi itu bukan pemahaman saya yang biasa. Namun bagaimanapun, itu tidak mengurangi fakta bahwa ini adalah kejahatan perang.”

Yayasan Hind Rajab pun menyatakan akan terus mendorong proses hukum terhadap pihak yang terlibat.

“Kami memiliki 24 nama pelaku yang bertanggung jawab. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan Avaaz dalam pengajuan tuntutan khusus terkait serangan terhadap ambulans.”

Tragedi Hind Rajab: Suara yang Terhenti di Dalam Mobil

Pada jam-jam terakhir hidupnya, 29 Januari 2024, suara seorang anak perempuan berusia lima tahun terdengar lemah di ujung telepon. Hind Rajab memohon bantuan kepada ibunya dan petugas darurat, terjebak di dalam mobil yang dikelilingi jenazah enam anggota keluarganya.

Setelah izin akhirnya diberikan oleh militer penjajah, ambulans Bulan Sabit Merah melaju untuk menyelamatkannya. Sirene meraung, harapan masih tersisa.

Namun harapan itu dihentikan oleh tembakan tank. Dua paramedis tewas di tempat.

Dua belas hari kemudian, jenazah Hind ditemukan bersama delapan korban lainnya.

Kisah itu menjadi salah satu simbol paling menyayat dari perang yang tak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memutus suara-suara kecil yang tak sempat diselamatkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Korlantas Siap Perpanjang One Way Arus Balik, Lalu Lintas Arteri Masih Terkendali

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (ANTARA/HO-Polri)

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membuka peluang memperpanjang rekayasa lalu lintas satu arah (one way) nasional pada arus balik Lebaran 2026 jika volume kendaraan masih tinggi.

Dikutip dari Antara, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan keputusan perpanjangan akan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi lalu lintas, terutama dari arah Trans Jawa menuju Jakarta.

“Bisa juga besok pagi apabila traffic counting atau bangkitan arus yang dari arah Trans Jawa, baik itu dari Semarang menuju ke Jakarta itu masih tinggi, kemungkinan untuk one way akan kami perpanjang,” kata Agus di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026)

Menurut Agus, Korlantas akan memanfaatkan teknologi digital berbasis pemantauan udara untuk menganalisis volume kendaraan sebelum mengambil keputusan lanjutan terkait kebijakan tersebut.

Pada Selasa ini, Korlantas resmi memberlakukan one way nasional dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Semarang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Kebijakan itu dilepas langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah menteri, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Sebelum penerapan skema nasional, rekayasa lalu lintas telah dilakukan secara bertahap. Pada Senin (23/3), Ditlantas Polda Jawa Tengah menerapkan one way lokal dari Salatiga menuju Kalikangkung. Selain itu, diterapkan pula one way sepenggal Presisi tahap pertama dari KM 263 hingga KM 70 Tol Trans Jawa.

Korlantas juga melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi lapangan dengan menambah jalur one way dari KM 459 hingga KM 414 Kalikangkung.

Di sisi lain, Agus mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan arus balik dengan memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 26 hingga 28 Maret guna mengurangi kepadatan.

“Tanggal 26, 27, 28 Maret itu adalah work from anywhere. Kami menyarankan agar bisa mengatur keberangkatannya,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi lalu lintas di jalur arteri dilaporkan masih dalam keadaan terkendali. Agus menyebut pengelolaan arus kendaraan baik di jalan tol maupun non-tol berjalan sesuai rencana.

“Semuanya masih terkendali, baik yang berada di tol, termasuk yang berada di arteri sudah dikelola dengan baik,” katanya.

Meski demikian, kepolisian tetap mengantisipasi potensi kepadatan di wilayah aglomerasi, terutama akibat pergerakan pemudik lokal dan tingginya aktivitas masyarakat di destinasi wisata.

“Aglomerasi juga masih cukup padat, tempat-tempat wisata juga masih menjadi tujuan wisata bagi saudara-saudara kita yang masih lebaran di kampung halamannya,” ucap Agus.

Ia menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi kemanusiaan yang berfokus pada keselamatan pemudik, baik saat berangkat maupun kembali ke daerah asal.

Untuk mendukung pengamanan arus lalu lintas, kepolisian telah menyiagakan sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai wilayah, termasuk Solo Raya, Semarang Raya, Malang Raya, Jabodetabek, hingga Bali.

“Kami mengharapkan seluruh petugas tetap stand by untuk memantau perjalanan daripada, baik itu mudik lokal, termasuk juga mudik yang dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur, pada saat di sana bersilaturahmi,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Wacana Pembelajaran Daring Dikritik, Diminta Tak Diterapkan Secara Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Meski demikian, Lalu Hadrian menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ucap Politisi Fraksi PKB itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Berita Lain