Oleh: Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, aktual.com – Solidaritas terhadap Palestina adalah sikap kemanusiaan yang tidak perlu diperdebatkan. Bangsa Indonesia sejak awal berdiri telah menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, dan karena itu wajar jika rakyat Indonesia memiliki empati terhadap bangsa yang masih mengalami penjajahan. Namun di tengah semangat membantu konflik di luar negeri, muncul pertanyaan yang lebih mendasar yaitu apakah kita sudah benar-benar merdeka di negeri sendiri?
Pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk menolak solidaritas internasional, tetapi untuk mengingatkan bahwa perhatian terhadap dunia luar tidak boleh membuat kita lupa pada kondisi bangsa sendiri. Tidak sedikit tanda yang menunjukkan bahwa rakyat Indonesia justru masih menghadapi bentuk tekanan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa kolonial. Penjajahan tidak lagi datang dalam bentuk tentara dan senjata, tetapi melalui sistem, regulasi, ekonomi, dan cara berpikir yang dibentuk dari luar.
Budayawan Emha Ainun Nadjib atau Cak Nun pernah mengingatkan dengan kalimat yang sangat keras:
“Jika kamu tidak paham Indonesia, maka kamu tidak paham dunia. Jika kamu tidak paham Indonesia, maka kamu tidak paham apa yang diperbuat dunia terhadap Indonesia. Kamu itu dibohongi. Kalau kamu tidak paham dibohongi, bagaimana mungkin kamu bisa membangun Indonesia. Dan saat ini kita mengalami penjajahan seratus kali lipat dibanding zaman penjajahan Belanda.”
Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan kritik terhadap cara kita memahami kemerdekaan. Banyak orang menganggap penjajahan telah selesai pada tahun 1945, padahal dalam perkembangan sejarah modern, penjajahan justru berubah bentuk menjadi lebih halus dan lebih sulit disadari.
Jika pada masa kolonial penjajahan dilakukan melalui kekuatan militer dan penguasaan wilayah, maka pada era modern penguasaan dapat terjadi melalui nilai, sistem ekonomi, dan regulasi yang membentuk arah kehidupan suatu bangsa tanpa harus mengirimkan tentara.
Dalam banyak analisis geopolitik, pola penjajahan modern sering digambarkan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah penjajahan militer dan teritorial. Tahap kedua adalah penjajahan nilai, budaya, dan ekonomi. Tahap ketiga adalah penjajahan regulasi, yaitu ketika suatu negara secara formal merdeka tetapi arah kebijakan, sistem hukum, dan struktur ekonominya sangat dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya.
Jika melihat kondisi Indonesia hari ini, tanda-tanda penjajahan gaya baru sering kali terasa lebih nyata dibandingkan penjajahan lama. Rakyat menghadapi tekanan ekonomi yang berat, biaya hidup semakin tinggi, akses terhadap sumber daya semakin terbatas, dan kebijakan negara sering kali terasa jauh dari kepentingan masyarakat luas.
Ironisnya, semua itu terjadi di negeri yang dikenal sebagai salah satu wilayah paling kaya di dunia. Tanah subur, laut luas, sumber daya alam melimpah, dan jumlah penduduk besar seharusnya menjadi modal untuk kesejahteraan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak otomatis menjadi kemakmuran rakyat.
Dalam situasi seperti ini, kritik terhadap sistem negara menjadi penting. Tujuan negara Republik Indonesia sebenarnya sudah dirumuskan dengan sangat jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Jika tujuan tersebut dijadikan sebagai input, maka sistem konstitusi dan tata negara seharusnya menjadi processor yang menghasilkan output berupa kesejahteraan, perlindungan, dan keadilan bagi rakyat.
Namun realitas yang dirasakan banyak orang justru berbeda. Ketimpangan ekonomi masih tinggi, konflik sosial sering terjadi, pendidikan belum merata, dan kebijakan negara sering dianggap lebih berpihak pada kepentingan elite penguasa daripada rakyat.
Jika input sudah benar tetapi output menyimpang, maka yang patut dipertanyakan adalah prosesnya. Desain sistem negara setelah perubahan konstitusi membawa banyak perubahan dalam cara kedaulatan rakyat dijalankan. Mekanisme politik semakin bergantung pada partai, biaya politik semakin tinggi, dan arah pembangunan sering berubah mengikuti kepentingan kekuasaan yang sedang berjalan.
Dalam kondisi seperti itu, rakyat sering kali harus bertahan sendiri. Cak Nun pernah menyampaikan bahwa rakyat Indonesia menjadi kuat karena terbiasa hidup tanpa perlindungan yang memadai dari negara. Pernyataan tersebut terasa pahit, tetapi banyak orang merasakannya dalam kehidupan sehari-hari. Negara seharusnya melindungi, tetapi sering kali rakyat justru harus melindungi dirinya sendiri dari tekanan ekonomi, birokrasi, dan kebijakan yang tidak berpihak.
Karena itu, sebelum terlalu jauh berbicara tentang membantu konflik di luar negeri, bangsa ini perlu berani melihat ke dalam. Solidaritas internasional tetap penting, tetapi kemerdekaan bangsa sendiri tidak boleh diabaikan. Tidak ada bangsa yang mampu membantu dunia jika rakyatnya sendiri masih merasakan ketidakadilan di negerinya.
Menghentikan sementara bantuan bukan berarti kehilangan kepedulian, tetapi bisa menjadi momentum untuk melakukan refleksi. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang terlebih dahulu mampu menata dirinya sendiri, memastikan rakyatnya terlindungi, sejahtera, dan memiliki kedaulatan yang nyata, bukan hanya tertulis di dalam konstitusi.
Jika benar seperti yang dikatakan Cak Nun bahwa penjajahan hari ini bisa terasa lebih berat daripada masa kolonial, maka tugas terbesar bangsa ini bukan hanya membela kemerdekaan bangsa lain, tetapi memastikan bahwa kemerdekaan Indonesia benar-benar dirasakan oleh rakyatnya sendiri.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
