26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 54

Anggaran JKN Naik Rp20 Triliun, Menkes: Prioritas Kita Kurangi Beban Biaya Masyarakat

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/11/2025). Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah mencatat capaian historis dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional. Untuk pertama kalinya, porsi belanja kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan pada 2024 melampaui pengeluaran langsung masyarakat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut capaian tersebut sebagai titik penting dalam penguatan Universal Health Coverage (UHC).

“Sekarang BPJS tahun 2024 untuk pertama kalinya belanja BPJS itu lebih besar dari belanja masyarakat sendiri,” ujar Budi saat memberikan keterangan di Jakarta, Jumat (12/11/2025). Ia menegaskan bahwa tren tersebut menunjukkan perlindungan kesehatan publik semakin kuat karena masyarakat tidak lagi menanggung biaya kesehatan secara mandiri dalam jumlah besar.

Wakil Menteri Kesehatan Ghufron Mukti turut mempertegas hal tersebut. Menurutnya, peningkatan porsi pembiayaan BPJS menandakan penurunan beban ekonomi kesehatan masyarakat. “Artinya BPJS sudah menanggung belanja kesehatan lebih besar daripada yang dikeluarkan masyarakat sendiri,” ujarnya.

Terkait tambahan anggaran Rp20 triliun, Budi menyampaikan bahwa dana itu penting untuk menjaga keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). “Sustainabilitas. Jadi kita jaga sedemikian rupa sehingga JKN itu terus bagus,” katanya. Dari total anggaran tersebut, Rp10 triliun sudah dialokasikan ke Kemenkes, sementara sisanya masih berada di Kementerian Keuangan.

Ghufron menambahkan bahwa pihaknya telah meminta percepatan pencairan anggaran. “Maunya lebih cepat-cepat, biar dari awal tenang,” ujarnya. Ia menilai percepatan itu krusial untuk menjaga stabilitas operasional BPJS sejak awal tahun.

Terkait integrasi aplikasi CKG dan SRK, Budi menyampaikan bahwa pembahasan teknis masih berjalan. “Di atas sudah setuju, di bawah biasanya selap-selip,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa skrining kesehatan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan penanganan dan tata laksana akan menjadi beban BPJS. Perluasan skrining dari 6 menjadi 14 jenis dinilai lebih efisien dalam menekan pembiayaan penyakit kronis.

Budi menutup dengan menyampaikan bahwa proses seleksi direksi BPJS Kesehatan telah memasuki tahap akhir. “Kalau tidak salah satu posisi, tiga namanya sudah diajukan ke Bapak Presiden,” ujarnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Kadin: Nilai Fokus Presiden Beri Arah Jelas bagi Transformasi Nasional

Nilai Fokus Presiden Beri Arah Jelas bagi Transformasi Nasional. Aktual.DOK KADIN

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Luar Negeri, James Riady, menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden yang menitikberatkan pada ketahanan pangan, hilirisasi industri, kesehatan, pertahanan, serta pembangunan seribu jembatan merupakan fondasi strategis yang memperkuat daya saing Indonesia di tengah dinamika global.

Menurut James, konsistensi pemerintah pada lima sektor kunci tersebut memberi kejelasan arah pembangunan nasional sekaligus mendorong dunia usaha untuk mengambil langkah antisipatif dan berani menghadapi tantangan ekonomi global.

“Fokus Presiden ini memberikan sinyal yang sangat jelas. Indonesia bukan hanya bertahan di tengah ketidakpastian dunia, tetapi juga menyiapkan landasan kuat untuk tumbuh lebih cepat,” ujar James dalam keterangannya di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi prioritas global, terlebih ketika rantai pasok dunia mengalami tekanan. Langkah Indonesia memperkuat produksi domestik dan efisiensi distribusi dinilai sebagai strategi tepat untuk menjaga stabilitas nasional.

Di sektor hilirisasi, James menyebut kebijakan ini tidak lagi sekadar pilihan, tetapi keharusan agar Indonesia mendapat nilai tambah lebih besar dari sumber daya alamnya. “Hilirisasi membuka peluang industri baru, lapangan kerja, dan investasi jangka panjang,” ujarnya.

Adapun di bidang kesehatan, pemerintah disebut tengah membangun sistem layanan yang lebih siap menghadapi krisis kesehatan global seperti pandemi. Sedangkan peningkatan pertahanan menjadi kebutuhan strategis mengingat geopolitik dunia yang semakin tidak menentu.

Sementara itu, program pembangunan seribu jembatan dinilai James sebagai langkah nyata memperkuat konektivitas nasional, membuka akses ekonomi, dan menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan daya saing.

“Di tengah dunia yang terfragmentasi, kebijakan pemerintah yang fokus dan konsisten seperti ini membuat Indonesia justru semakin menarik bagi investor,” kata James.

Ia menambahkan, Kadin Indonesia akan terus bersinergi dengan pemerintah dalam memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi perekonomian serta masyarakat.

“Dengan arah yang jelas dari Presiden, dunia usaha memiliki pijakan kuat untuk berinovasi dan mengambil peluang. Tahun-tahun ke depan adalah momentum bagi Indonesia untuk melompat lebih jauh,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Geely EX2–Starray EM-i Serbu Jogja, Geely Gaspol Perluas Diler EV

Yogyakarta, Aktual.com — Geely Auto Indonesia menggebrak pasar otomotif Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menghadirkan dua model elektrifikasi andalannya—Geely EX2 dan Starray EM-i—melalui pameran yang digelar di Mini Atrium Pakuwon Mall Jogja, 8–14 Desember 2025. Peluncuran ganda ini menjadi manuver agresif Geely untuk memperkuat dominasi kendaraan elektrifikasi di wilayah DIY.

Geely membuka periode pre-book EX2 dengan harga super kompetitif: tipe Max Rp279 juta dan tipe Pro Rp239 juta (OTR Yogyakarta). Sementara Starray EM-i, PHEV unggulan Geely, dibanderol Rp515 juta (OTR Yogyakarta). Agar ekosistem penjualan dan servis semakin solid, Geely kini mengoperasikan diler resmi di Jalan Magelang Km 9.5 Sleman melalui kerja sama dengan PT Dynamic Premium Automobil.

“Geely hadir dengan produk elektrifikasi yang lengkap dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat. Diler resmi di Yogyakarta memastikan akses dan perawatan kendaraan menjadi lebih mudah bagi konsumen,” ujar Constantinus Herlijoso, Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia.

EX2 sebelumnya mencetak lebih dari 800 pemesanan saat debut di GJAW 2025. Dibangun dengan platform GEA (Geely Electric Architecture), model ini menawarkan efisiensi ruang kabin 85 persen, rigiditas tinggi, serta paket keselamatan baterai Geely Battery Safety System.

EX2 mampu melaju hingga 395 kilometer, memakai motor penggerak roda belakang, suspensi multi-link, dan radius putar hanya 4,95 meter—membuatnya sangat lincah di pusat kota.

Interior EX2 mengusung Wraparound Comfort Cabin, lengkap dengan layar HD 14,6 inci, ambient lighting 256 warna, dan tuas transmisi kristal. Eksteriornya tampil agresif melalui Smiling Front Grille, Feather Flow LED Headlights, dan velg “four-leaf clover”.

Starray EM-i menjadi PHEV pertama Geely yang dikembangkan dari platform NEV. Perpaduan mesin 1.5L, motor listrik 160 kW, baterai 18,4 kWh, dan transmisi 1DHT Automatic menghasilkan efisiensi termal 46,5 persen.

Konsumsi bahan bakarnya tembus 83 km/liter, sementara mode EV mampu menempuh 105 kilometer. Model ini telah mencatatkan perjalanan ekstrem Jakarta–Yogyakarta PP (lebih dari 1.000 km) hanya dengan satu kali pengisian daya dan bahan bakar.

“Efisiensi Starray EM-i memang dirancang untuk mobilitas jarak jauh, rendah biaya operasional, dan performa tinggi,” kata Herlijoso.

Interior premium dilengkapi layar 15,4 inci, Flyme Auto, 16 speaker, dan ADAS Level 2 dengan 14 fitur aktif.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Dana Kelolaan BPKH 2025 Diproyeksi Tembus Rp179 Triliun, Nilai Manfaat Capai Rp12 Triliun

Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah di acara HUT ke-8 BPKH. Aktual/DOK BPKH

Jakarta, aktual.com – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memproyeksikan dana kelolaan pada 2025 mencapai hampir Rp179 triliun, atau meningkat lebih dari 60 persen dibandingkan awal pembentukannya. Nilai manfaat yang dihasilkan pun diperkirakan menembus Rp12 triliun.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah usai menghadiri perayaan HUT ke-8 BPKH di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (12/12/2025).

“Pengelolaan dana haji kami jalankan dengan transparan, akuntabel, penuh kehati-hatian, dan sepenuhnya mengikuti prinsip syariah. Kepercayaan jemaah adalah fondasi utama BPKH,” tegas Fadlul.

Ia menjelaskan, proyeksi positif tersebut sejalan dengan amanat UU Nomor 34 Tahun 2014 untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji, membuat BPIH lebih efisien, serta mengoptimalkan nilai manfaat dana haji bagi kemaslahatan umat.

Peringatan HUT ke-8 menjadi momentum refleksi dan penguatan komitmen kelembagaan BPKH dalam memastikan dana haji dikelola secara aman, likuid, dan memberikan nilai manfaat optimal.

Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Sekjen Kementerian Haji dan Umrah Teguh Dwi Nugroho, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, jajaran Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana BPKH, pimpinan BPS-BPIH, hingga para mitra investasi dan pemangku kepentingan perhajian.

Sejak berdiri, BPKH berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali berturut-turut. Selain itu, sejak 2018 hingga Oktober 2025, BPKH telah menyalurkan lebih dari Rp1,27 triliun untuk program kemaslahatan yang meliputi layanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, penguatan ekonomi umat, pembangunan sarana-prasarana ibadah, hingga bantuan bencana.

Anggota Dewan Pengawas BPKH Rojikin menegaskan bahwa pihaknya terus memastikan kebijakan pengelolaan dana haji dilakukan secara prudent dan berorientasi untuk meningkatkan kualitas layanan haji.

“Setiap kebijakan selalu diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi jemaah dan umat,” ujarnya.

Dalam pengelolaan portofolio, BPKH menjaga keseimbangan antara kebutuhan likuiditas dan optimalisasi nilai manfaat. Sekitar 26 persen dana ditempatkan pada instrumen perbankan syariah untuk mendukung operasional haji, sementara sisanya dialokasikan ke berbagai instrumen investasi syariah yang aman dan berkelanjutan.

BPKH juga memperluas kiprahnya di ekosistem perhajian global melalui BPKH Limited di Arab Saudi, yang bergerak di sektor perhotelan, akomodasi, katering, dan layanan pendukung haji maupun umrah. Langkah ini diharapkan menjadi sumber nilai manfaat jangka panjang bagi jemaah Indonesia.

Fadlul menegaskan bahwa delapan tahun pertama menjadi fondasi penting bagi BPKH untuk terus memperkuat tata kelola dan memastikan pembiayaan haji tetap berkelanjutan.

“Ke depan, kami berkomitmen menjaga pengelolaan keuangan haji agar tetap aman, efisien, dan berkelanjutan demi kemaslahatan jemaah dan umat,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Stabilitas Terjaga, Pemerintah Optimistis Pertumbuhan Ekonomi 2026 Tembus 5,4%

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjawab pertanyaan awak media saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2024 di Jakarta, Minggu (1/12/2024). ANTARA/Harianto

Jakarta, Aktual.com – Gejolak ekonomi global sepanjang 2025, termasuk dampak resiprokal tarif, memberikan tekanan besar bagi perekonomian nasional. Namun demikian, stabilitas ekonomi Indonesia tetap terjaga melalui kebijakan fiskal dan moneter yang responsif. Pemerintah memastikan aktivitas usaha, konsumsi rumah tangga, dan iklim investasi tetap solid sehingga tekanan global tidak mempersempit ruang pertumbuhan domestik.

Di tengah dinamika eksternal tersebut, indikator fundamental nasional menunjukkan tren positif. Keyakinan konsumen naik dari 121,4 pada Oktober menjadi 124 pada November. Indeks Penjualan Riil diperkirakan tumbuh 5,9% (yoy), sementara PMI manufaktur kembali mencatat ekspansi kuat di level 53,3—tertinggi sejak Februari. Inflasi juga tetap terkendali pada 2,72% (yoy), sedangkan penyaluran kredit tumbuh 7,36% (yoy).

“Nah, belanja masyarakat tadi sudah tinggi dan IHSG juga hijau. Perusahaan IPO kita tahun ini 24, dan dananya yang dikumpulkan Rp15,2 triliun. Per Desember ada 13 perusahaan siap di pipeline dan 7 di antaranya perusahaan besar,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat memberikan keynote speech pada HUT ke-37 Asosiasi Emiten Indonesia, Jumat (12/12).

Airlangga menambahkan, optimisme pasar akan berlanjut hingga awal 2026. “Harapannya kalau Januari positif, Januari effect akan membawa kita menuju ekonomi yang lebih baik di tahun 2026,” tuturnya.

Pemerintah memperkirakan upside risk akan lebih dominan pada 2026 sehingga target pertumbuhan 5,4% dinilai realistis. Sejumlah capaian strategis dalam agenda perdagangan internasional turut memperkuat prospek tersebut, mulai dari penyelesaian kerja sama dengan Amerika Serikat, finalisasi perundingan IEU–CEPA yang ditargetkan efektif pada 2027, hingga kemajuan signifikan proses aksesi OECD.

Untuk mendorong konsumsi akhir tahun, Pemerintah meluncurkan berbagai program seperti diskon transportasi 22 Desember 2025–10 Januari 2026, program belanja nasional EPIC Sale dengan target transaksi Rp56 triliun, Harbolnas Rp34 triliun, serta program BINA Rp30 triliun.

Di sisi lain, Pemerintah juga menyiapkan paket kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, termasuk restrukturisasi KUR dan bantuan bagi pekerja terdampak. Dari 996 ribu debitur KUR, sekitar 141 ribu debitur diproyeksikan terdampak dengan baki debet sekitar Rp7,79 triliun. Verifikasi menyeluruh masih berlangsung sebelum kebijakan diumumkan dalam beberapa hari ke depan.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Lestari Moerdijat Dorong Akses Kerja yang Lebih Mudah bagi Penyandang Disabilitas

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dorong peningkatan pemenuhan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas, dalam upaya merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 8 / 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

“Tantangan besar yang dihadapi penyandang disabilitas saat ini, selain sulitnya mengakses layanan dasar, juga sulit mengakses lapangan kerja,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/12).

Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 mencatat terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia dengan 17 juta berada pada usia produktif.

Dari penyandang disabilitas usia produktif itu hanya 45% yang bekerja dan mayoritas (83%) terserap di sektor non-formal.

Padahal, melalui Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 /2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU PD), pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diwajibkan mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 2% dari total pekerja.

Sedangkan, pada ayat (2) undang-undang yang sama mengatur kewajiban perusahaan swasta untuk menyerap minimal 1% tenaga kerja penyandang disabilitas.

Menurut Lestari, dengan beragam keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih sebagai warga negara, agar mampu menjalani keseharian sebagaimana anak bangsa lainnya.

Dengan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan lapangan kerja, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan dalam keseharian mereka.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berpendapat, stigma, penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat menyebabkan penyandang disabilitas akan terus hidup dalam kemiskinan.

Karena itu, Rerie mendorong, berbagai upaya untuk mempermudah akses layanan kesehatan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas harus segera direalisasikan.

Selain itu, tambah Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, data kependudukan terpilah yang lebih rinci harus segera diwujudkan, agar setiap kebijakan yang ditujukan bagi penyandang disabilitas bisa tepat sasaran.

Rerie sangat berharap, semua pihak terkait mampu membangun kolaborasi yang kuat dalam membangun akses layanan kesehatan dan lapangan kerja bagi setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas di tanah air.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain