8 April 2026
Beranda blog Halaman 55

Jeritan Hind Rajab dalam Laporan Avaaz: Dugaan Serangan Ganda Penjajah Israel di Gaza

Ilustrasi anak-anak Gaza antri makanan. /ANTARA/Anadolu/py

Di medan yang seharusnya masih menyisakan ruang kemanusiaan, bahkan ambulans tak lagi aman. Di Gaza, upaya menyelamatkan nyawa justru berubah menjadi titik paling rentan, menjadi tempat di mana peluru dan keputusan militer bertemu tanpa jeda.

Sebuah laporan terbaru mengungkap dugaan praktik serangan “double tap” yang dilakukan oleh pasukan zionis. Dalam konteks ini, serangan ganda merupakan serangan berlapis yang tidak hanya menyasar korban pertama, tetapi juga mereka yang datang untuk menolong.

Analisis kelompok kampanye global Avaaz menyebut serangan tersebut berpotensi melanggar hukum perang internasional, termasuk Konvensi Jenewa dan Statuta Roma. Dalam laporan yang dibagikan secara eksklusif, mereka menyusun ulang kronologi kejadian yang berujung pada kematian warga sipil dan petugas medis.

“Dengan merekonstruksi koordinasi dan pengaturan waktu seputar misi ambulans yang disetujui, hal ini menunjukkan bahwa ada bukti substansial tentang taktik ‘serangan ganda’ yang disengaja – serangan militer awal diikuti dengan serangan kedua yang diatur waktunya secara sengaja yang menargetkan petugas tanggap darurat dan personel medis yang tiba untuk membantu,” kata Avaaz dalam laporannya, dikutip Aljazzera.com, Selasa (24/3/2026).

Laporan tersebut tidak hanya berbicara soal satu insiden, tetapi pola yang lebih luas. Dalam temuan yang dihimpun, lebih dari 40 dugaan pelanggaran hak asasi manusia tercatat, membentuk satu kesimpulan yang mengkhawatirkan.

“Dokumen ini mencatat lebih dari 40 pelanggaran hak asasi manusia dan menghubungkan bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan bukti serangan ganda terhadap para pekerja rumah sakit. Setiap pelanggaran mengarah pada kemungkinan yang mengkhawatirkan: Israel tidak hanya membunuh warga Palestina – tetapi juga secara sistematis membunuh mereka yang mencoba menyelamatkan mereka. Pesannya jelas: Jika komunitas medis mencoba membantu, mereka akan dimusnahkan.”

Dalam konteks perang yang masih berlangsung, angka korban tenaga medis menjadi indikator yang tak bisa diabaikan. Lebih dari 1.500 petugas kesehatan dilaporkan tewas sejak agresi dimulai di Gaza, termasuk korban yang jatuh bahkan setelah deklarasi “gencatan senjata”.

Avaaz, yang merujuk pada investigasi sebelumnya, mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk membawa pihak-pihak yang bertanggung jawab ke pengadilan. Hingga laporan ini dipublikasikan, militer penjajah belum memberikan tanggapan resmi.

Di sisi lain, investigasi independen mengungkap adanya kontradiksi antara klaim resmi dan fakta di lapangan. Pihak penjajah sempat menyatakan tidak ada pasukan di lokasi kejadian, sebelum kemudian mengklaim bahwa ratusan lubang peluru di kendaraan sipil merupakan hasil baku tembak.

Namun analisis citra satelit dan rekaman audio oleh tim Forensic Architecture justru menunjukkan keberadaan tank Merkava di sekitar lokasi, tanpa bukti adanya baku tembak seperti yang diklaim.

Laporan Avaaz juga menyoroti bahwa ambulans yang menjadi target telah memperoleh izin resmi dari otoritas militer penjajah. Artinya, pergerakan tim medis diketahui secara rinci, mulai dari waktu hingga rute yang ditempuh.

Sekitar tiga jam setelah serangan awal terhadap kendaraan sipil, ambulans tersebut dihantam tembakan. Rentang waktu itu, menurut laporan, cukup untuk menunjukkan adanya kesadaran penuh dalam pengambilan keputusan di lapangan.

Serangan itu dinilai bukan tembakan peringatan, melainkan tindakan yang menunjukkan penargetan langsung.

“Saya telah mempelajari investigasi yang dilakukan oleh sejumlah lembaga jurnalistik independen. Saya benar-benar terkejut dengan bukti-bukti di akhir insiden mengerikan ini,” kata Sarah Andrew, direktur hukum Avaaz.

“Secara khusus, jenis senjata yang digunakan pada ambulans, waktu kejadian, dan fakta bahwa tidak ada peringatan yang diberikan – hal itu langsung memicu pertanyaan di benak saya, dan saya benar-benar yakin bahwa ini adalah kasus penembakan ganda.”

Ia menambahkan bahwa kasus ini harus dibawa ke hadapan pengadilan internasional.

“Kami belum mendapat kabar dari orang-orang yang bertanggung jawab. Saya ingin mereka hadir di hadapan ICC dan mendengar apa yang sebenarnya ada di pikiran mereka ketika mereka memerintahkan penembakan peluru tank 120mm ke sebuah ambulans,” katanya.

“Ini adalah sesuatu yang belum mendapat perhatian, dan kami ingin membahasnya dengan mitra [hukum independen] di hadapan ICC.”

Sementara itu, ahli hukum dari Universitas Lancaster, Profesor James Sweeney, menilai serangan terhadap ambulans tetap merupakan pelanggaran serius, terlepas dari perdebatan teknis mengenai definisi “double tap”.

“Ringkasan [Avaaz] menyatakan bahwa serangan terhadap ambulans harus dianggap sebagai serangan ganda, tetapi biasanya serangan kedua akan terjadi dalam waktu lima hingga 20 menit dan akan dianggap sebagai tipuan,” katanya.

“Tampaknya [dalam kasus ini] selang waktunya lebih lama, tetapi itu tidak mengurangi fakta bahwa serangan terhadap ambulans itu sangat melanggar hukum. Anda bisa melihatnya sebagai bentuk serangan ganda, tetapi itu bukan pemahaman saya yang biasa. Namun bagaimanapun, itu tidak mengurangi fakta bahwa ini adalah kejahatan perang.”

Yayasan Hind Rajab pun menyatakan akan terus mendorong proses hukum terhadap pihak yang terlibat.

“Kami memiliki 24 nama pelaku yang bertanggung jawab. Kami terbuka untuk bekerja sama dengan Avaaz dalam pengajuan tuntutan khusus terkait serangan terhadap ambulans.”

Tragedi Hind Rajab: Suara yang Terhenti di Dalam Mobil

Pada jam-jam terakhir hidupnya, 29 Januari 2024, suara seorang anak perempuan berusia lima tahun terdengar lemah di ujung telepon. Hind Rajab memohon bantuan kepada ibunya dan petugas darurat, terjebak di dalam mobil yang dikelilingi jenazah enam anggota keluarganya.

Setelah izin akhirnya diberikan oleh militer penjajah, ambulans Bulan Sabit Merah melaju untuk menyelamatkannya. Sirene meraung, harapan masih tersisa.

Namun harapan itu dihentikan oleh tembakan tank. Dua paramedis tewas di tempat.

Dua belas hari kemudian, jenazah Hind ditemukan bersama delapan korban lainnya.

Kisah itu menjadi salah satu simbol paling menyayat dari perang yang tak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga memutus suara-suara kecil yang tak sempat diselamatkan.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Korlantas Siap Perpanjang One Way Arus Balik, Lalu Lintas Arteri Masih Terkendali

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. (ANTARA/HO-Polri)

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri membuka peluang memperpanjang rekayasa lalu lintas satu arah (one way) nasional pada arus balik Lebaran 2026 jika volume kendaraan masih tinggi.

Dikutip dari Antara, Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengatakan keputusan perpanjangan akan ditentukan berdasarkan hasil pemantauan kondisi lalu lintas, terutama dari arah Trans Jawa menuju Jakarta.

“Bisa juga besok pagi apabila traffic counting atau bangkitan arus yang dari arah Trans Jawa, baik itu dari Semarang menuju ke Jakarta itu masih tinggi, kemungkinan untuk one way akan kami perpanjang,” kata Agus di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (24/3/2026)

Menurut Agus, Korlantas akan memanfaatkan teknologi digital berbasis pemantauan udara untuk menganalisis volume kendaraan sebelum mengambil keputusan lanjutan terkait kebijakan tersebut.

Pada Selasa ini, Korlantas resmi memberlakukan one way nasional dari KM 414 Gerbang Tol Kalikangkung Semarang hingga KM 70 Gerbang Tol Cikampek Utama. Kebijakan itu dilepas langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah menteri, di antaranya Menko PMK Pratikno, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Sebelum penerapan skema nasional, rekayasa lalu lintas telah dilakukan secara bertahap. Pada Senin (23/3), Ditlantas Polda Jawa Tengah menerapkan one way lokal dari Salatiga menuju Kalikangkung. Selain itu, diterapkan pula one way sepenggal Presisi tahap pertama dari KM 263 hingga KM 70 Tol Trans Jawa.

Korlantas juga melakukan penyesuaian berdasarkan evaluasi lapangan dengan menambah jalur one way dari KM 459 hingga KM 414 Kalikangkung.

Di sisi lain, Agus mengimbau masyarakat untuk mengatur waktu perjalanan arus balik dengan memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) pada 26 hingga 28 Maret guna mengurangi kepadatan.

“Tanggal 26, 27, 28 Maret itu adalah work from anywhere. Kami menyarankan agar bisa mengatur keberangkatannya,” ujarnya.

Sementara itu, kondisi lalu lintas di jalur arteri dilaporkan masih dalam keadaan terkendali. Agus menyebut pengelolaan arus kendaraan baik di jalan tol maupun non-tol berjalan sesuai rencana.

“Semuanya masih terkendali, baik yang berada di tol, termasuk yang berada di arteri sudah dikelola dengan baik,” katanya.

Meski demikian, kepolisian tetap mengantisipasi potensi kepadatan di wilayah aglomerasi, terutama akibat pergerakan pemudik lokal dan tingginya aktivitas masyarakat di destinasi wisata.

“Aglomerasi juga masih cukup padat, tempat-tempat wisata juga masih menjadi tujuan wisata bagi saudara-saudara kita yang masih lebaran di kampung halamannya,” ucap Agus.

Ia menegaskan bahwa Operasi Ketupat 2026 merupakan operasi kemanusiaan yang berfokus pada keselamatan pemudik, baik saat berangkat maupun kembali ke daerah asal.

Untuk mendukung pengamanan arus lalu lintas, kepolisian telah menyiagakan sejumlah pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu di berbagai wilayah, termasuk Solo Raya, Semarang Raya, Malang Raya, Jabodetabek, hingga Bali.

“Kami mengharapkan seluruh petugas tetap stand by untuk memantau perjalanan daripada, baik itu mudik lokal, termasuk juga mudik yang dari Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur, pada saat di sana bersilaturahmi,” kata Agus.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Wacana Pembelajaran Daring Dikritik, Diminta Tak Diterapkan Secara Nasional

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring.

Meski demikian, Lalu Hadrian menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik.

Lebih lanjut, ia menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

“Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah,” ujar Lalu Hadrian dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Selasa (24/3/2026).

Ia juga menekankan pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal.

Selain itu, Lalu Hadrian mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

“Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia,” ucap Politisi Fraksi PKB itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan, metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

Lestari Moerdijat: Opsi Pembelajaran Daring Harus Dipersiapkan secara Matang

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Opsi pembelajaran daring sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) harus dipersiapkan secara matang, agar hasil proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan.

“Sejumlah langkah teknis yang komprehensif, menyinkronkan kebijakan antarkementerian dan pemerintah daerah harus dilakukan, untuk memastikan tidak ada satu anak pun yang kehilangan hak belajarnya dalam penerapan kebijakan pembelajaran secara daring itu,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/3).

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, pekan lalu, menyatakan bahwa strategi penghematan BBM akan dilakukan antara lain melalui efisiensi operasional gedung perkantoran dan sekolah.

Khusus untuk efisiensi di sekolah atau sektor pendidikan, pemerintah berencana menerapkan kembali metode pembelajaran secara daring yang pernah diterapkan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut Lestari, rencana penghematan BBM dengan mengubah metode belajar tersebut harus benar-benar dipahami oleh para pelaksananya di lapangan.

Pengalaman penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi pelajaran.

Ketika itu, tambah Rerie, sejumlah kendala mengemuka antara lain guru tidak siap menjalankan PJJ, orang tua terbebani dengan metode daring dan akhirnya kualitas belajar murid menurun.

“Jangan sampai kesalahan yang sama berulang. Sehingga penting untuk dipersiapkan secara matang,” ujar Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu.

Selain kesiapan SDM, jelas Rerie, kesiapan sarana dan prasarana pendukung terkait infrastruktur digital juga harus dipastikan.

Pada 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan papan interaktif digital (PID), laptop, dan hard disk eksternal kepada 288.865 satuan pendidikan.

Penyaluran perangkat tersebut dilengkapi dengan penyediaan akses internet bagi 8.152 satuan pendidikan, serta layanan listrik untuk 2.389 satuan pendidikan.

Rerie berpendapat bahwa para tenaga pengajar harus dipastikan memiliki keterampilan dalam mengoperasikan dan mengelola sejumlah peralatan tersebut.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap, pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat dapat membangun kolaborasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan PJJ dapat berjalan dengan baik.

Karena, tegas Rerie, keberlanjutan proses belajar mengajar yang berkualitas bagi setiap anak bangsa sangat penting untuk mewujudkan generasi penerus yang berdaya saing di masa depan.

Dunia Memberi ‘Izin’ Penjajah Israel Menyiksa Warga Palestina

Ribuan anak-anak berebut makan di Gaza, kondisi yang sudah mereka alami sejak berbulan-bulan lalu - foto X

Di balik dinding penjara, di lorong-lorong sempit yang tak tersentuh kamera, kekerasan itu berlangsung tanpa jeda. Tubuh yang dipukul, martabat yang direndahkan, dan ketakutan yang dipelihara menjadi bagian dari keseharian warga Palestina. Apa yang terjadi bukan lagi sekadar insiden, melainkan pola yang berulang, sebuah siklus penderitaan yang terus diproduksi.

Dalam situasi seperti itu, seorang pakar Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut kondisi yang terjadi telah melampaui batas konflik biasa. Ia melihatnya sebagai rangkaian penderitaan fisik dan mental yang berlangsung terus-menerus.

Francesca Albanese, pelapor (rapporteur) khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, pada Senin menyampaikan penilaian yang tajam. Ia menyebut dunia telah memberi ruang bagi praktik kekerasan tersebut.

“Israel pada dasarnya telah diberi izin untuk menyiksa warga Palestina, karena sebagian besar pemerintah Anda, para menteri Anda, telah mengizinkannya,” katanya saat mempresentasikan laporan di Dewan HAM PBB, dilansir dari aljazzera.com, Selasa (24/3/2026).

Penilaian itu ia kaitkan dengan perubahan pola yang menurutnya semakin terbuka. Praktik yang sebelumnya berlangsung di balik tembok penahanan, kini dinilai telah menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas.

“Apa yang dulunya beroperasi di balik bayang-bayang kini dipraktikkan secara terbuka. Sebuah rezim penghinaan, penderitaan, dan perendahan martabat yang terorganisir, yang disetujui di tingkat politik tertinggi,” ujar Albanese.

Ia bahkan menegaskan, penyiksaan tidak lagi terbatas pada ruang interogasi atau sel tahanan. Bentuknya meluas, meresap ke dalam kehidupan sehari-hari warga di wilayah pendudukan.

“Penyiksaan tidak terbatas pada sel dan ruang interogasi,” demikian diuraikan dalam laporannya.

Dalam laporan berjudul “Penyiksaan dan Genosida”, Albanese menggambarkan dampak yang lebih luas dari kekerasan tersebut. Ia menilai kombinasi pengungsian massal, pengepungan, pembatasan bantuan, hingga kekerasan militer dan pemukim telah menciptakan tekanan berlapis.

“Melalui dampak kumulatif dari pengungsian massal, pengepungan, penolakan bantuan dan makanan, kekerasan militer dan pemukim yang tak terkendali, serta pengawasan dan teror yang meluas, wilayah Palestina yang diduduki telah menjadi ruang hukuman kolektif, di mana penghancuran kondisi kehidupan mengubah kekerasan genosida menjadi alat penyiksaan kolektif dengan konsekuensi mental dan fisik jangka panjang bagi penduduk yang diduduki,” tambahnya.

Data yang menyertai laporan tersebut menunjukkan skala dampak yang besar. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat, sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 72.263 orang tewas dan 171.944 lainnya terluka akibat serangan penjajah. Di Tepi Barat, lebih dari 18.500 warga Palestina ditangkap, termasuk setidaknya 1.500 anak-anak hingga Februari.

Namun laporan itu tidak berdiri tanpa bantahan. Perwakilan misi penjajah Israel di PBB menolak temuan tersebut dan menilai Albanese tidak bersikap netral.

“Albanese menyalahgunakan platform PBB-nya untuk terlibat dalam antisemitisme yang ganas, termasuk menyebarkan narasi yang merupakan distorsi dan trivialisasi Holocaust. Dia secara rutin membuat pernyataan yang mendukung organisasi teroris dan menganjurkan narasi ekstremis berbahaya untuk merusak keberadaan Negara Israel,” demikian pernyataan misi tersebut.

Di tengah perdebatan itu, Albanese justru mengarahkan kritiknya kepada komunitas internasional. Ia menilai pembiaran menjadi faktor yang membuat situasi terus berulang dan semakin dalam.

“Meningkatnya penggunaan senjata itu sebagai bagian dari genosida Israel terhadap rakyat Palestina membuat pelanggaran ini semakin serius dan tidak dapat dibenarkan,” katanya.

“Jika komunitas internasional terus mentolerir tindakan-tindakan seperti itu ketika dilakukan terhadap warga Palestina, maka hukum itu sendiri akan kehilangan maknanya.”

Di Tepi Barat, tekanan itu hadir dalam bentuk yang lebih senyap, namun tak kalah mencekik. Penggerebekan berlangsung hampir setiap malam, rumah-rumah dimasuki tanpa peringatan, dan penangkapan dilakukan bahkan terhadap anak-anak.

Pos-pos pemeriksaan berdiri di banyak titik, membatasi ruang gerak warga dan memecah akses antarwilayah. Para pemukim kerap melakukan kekerasan yang berulang, sementara aparat bersenjata hadir sebagai bayang-bayang yang tak pernah benar-benar pergi.

Lahan-lahan perlahan diambil, rumah diratakan, dan kehidupan sipil dipersempit hingga sekadar bertahan hari demi hari. Dalam situasi seperti itu, rasa aman menjadi barang langka, sementara ketidakpastian menjadi rutinitas yang harus dijalani tanpa pilihan.

Satu Keluarga Ditembaki di Dalam Ambulans

Kekerasan itu tidak hanya hadir dalam laporan atau statistik. Ia juga menyusup ke ruang yang seharusnya paling aman, ambulans. Pada Maret 2026, sebuah keluarga Palestina dilaporkan menjadi korban penembakan pasukan penjajah saat berada di dalam kendaraan medis di wilayah Tepi Barat yang diduduki, di sekitar Jenin, area yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi pusat operasi militer intensif.

Menurut laporan media internasional, ambulans tersebut tengah membawa anggota keluarga yang terluka untuk mendapatkan perawatan. Di dalamnya terdapat beberapa orang dari satu keluarga, termasuk perempuan dan anak-anak. Namun perjalanan itu terhenti ketika kendaraan tersebut berada di tengah operasi militer.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Arus Balik, One Way Nasional Dimulai Siang Ini dari Kalikangkung ke Cikampek

Pelabuhan Penajam
Kendaraan pemudik saat keluar dari kapal di Pelabuhan Penajam. DOK/NET

Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mulai mengatur strategi menghadapi lonjakan arus balik Lebaran. Skema satu arah atau one way nasional menuju Jakarta dipastikan berlaku mulai Selasa, 24 Maret 2026, pukul 14.00 WIB.

Kebijakan ini tidak sekadar rekayasa teknis, melainkan langkah antisipatif menghadapi potensi kepadatan besar yang diperkirakan terjadi pada puncak arus balik. Kakorlantas Polri Irjen Agus menyebut, penerapan one way akan dilepas langsung oleh Kapolri bersama sejumlah menteri.

“Prioritas untuk traffic yang cukup tinggi adalah one way nasional arus balik yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 besok pada pukul 14.00 yang flag off-nya langsung dipimpin Bapak Kapolri dan beberapa Menteri yang hadir,” kata Irjen Agus kepada wartawan, Senin (23/3/2026).

Skema ini akan diberlakukan dari Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 70 Tol Cikampek Utama—jalur utama yang selama ini menjadi titik krusial pergerakan kendaraan dari arah timur menuju Jakarta.

Sehari jelang penerapan, Korlantas mulai menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan agar pengendara memahami pola lalu lintas yang akan berubah drastis selama rekayasa berlangsung.

Prediksi kepadatan bukan tanpa dasar. Pada puncak arus mudik sebelumnya, jumlah kendaraan yang keluar dari Jakarta mencapai 270 ribu unit dalam satu hari. Angka itu menjadi cermin potensi lonjakan saat arus balik.

“Satu hari arus puncaknya adalah 270 ribu kendaraan tentunya arus balik cukup tinggi. Sampai saat ini sudah 43% yang baru kembali ke Jakarta maka dari itu akan kami kelola dengan baik dengan mekanisme rekayasa lalu lintas,” jelas Irjen Agus.

Korlantas pun menyiapkan sejumlah skenario untuk mengurai kepadatan. Namun di saat yang sama, masyarakat diminta tidak memusatkan perjalanan pulang hanya pada satu hari.

Imbauan ini disampaikan untuk mencegah penumpukan kendaraan di titik-titik krusial, terutama di sekitar Km 70 arah Jakarta yang kerap menjadi simpul kemacetan saat volume kendaraan membludak.

“Ketika flow-nya lalinnya sudah rendah itu bisa kita kelola kemungkinan akan kita cabut. Oleh sebab itu (pemudik) jangan fokus (pulang) di tanggal 24, nanti akan terjadi penumpukan di Km 70 sampai arah Jakarta. Ini yang harus kita antisipasi sehingga bisa terurai,” ujar Agus.

Kebijakan one way sendiri tidak bersifat kaku. Jika volume kendaraan masih tinggi, skema ini berpotensi diperpanjang hingga 25 bahkan 26 Maret.

“Jadi one way nasional arus balik bukan hanya di tanggal 24, tanggal 25 pun kita perpanjang ketika bangkitan arus tinggi,” tambahnya.

Dengan skenario tersebut, Korlantas berharap arus balik tidak menumpuk dalam satu waktu, melainkan terdistribusi lebih merata—menghindari kemacetan panjang yang kerap menjadi cerita berulang setiap musim Lebaran.

Kepadatan Mulai Terasa di Tol Cipularang

Sinyal kepadatan arus balik sebenarnya mulai terlihat lebih awal. Pada H+2 Lebaran, Senin (23/3), arus kendaraan menuju Jakarta di Tol Cipularang terpantau mulai melambat.

Pantauan di lapangan sekitar pukul 19.28 WIB menunjukkan antrean kendaraan mulai terasa sejak Km 78. Laju kendaraan tersendat, dengan kecepatan rata-rata hanya berkisar 20 hingga 30 km per jam. Sementara itu, arus sebaliknya menuju Bandung relatif lancar.

Kepadatan tersebut berangsur terurai di sekitar Km 75, tepat saat kendaraan memasuki percabangan menuju jalur tol fungsional yang mengarah ke Jakarta-Cikampek. Setelah melewati titik itu, pengendara kembali bisa memacu kendaraan dengan kecepatan rata-rata 60 hingga 80 km per jam.

Pengoperasian jalur fungsional tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam mengurai beban lalu lintas. Berdasarkan informasi Jasa Marga melalui akun X, atas diskresi kepolisian, jalur fungsional Tol Jakarta-Cikampek II Selatan telah dibuka sejak pukul 09.25 WIB, dari Km 77 Sadang Tol Cipularang hingga Gerbang Tol Bojongmangu.

Di tingkat kebijakan, pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memaksakan perjalanan di puncak arus balik. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyebut, lonjakan tertinggi diprediksi terjadi pada 24, 28, dan 29 Maret 2026.

“Berdasarkan data perhitungan yang kami dapatkan di JMTC, puncak arus balik diprediksi akan jatuh pada hari Selasa, 24 Maret 2026, dengan perkiraan volume lebih dari 285 ribu kendaraan. Jumlah ini lebih besar dari puncak arus mudik pada 18 Maret 2026 sebesar 270.315 kendaraan,” ujar Dudy.

Ia menekankan, penyebaran waktu perjalanan menjadi kunci untuk menghindari kepadatan ekstrem. Dengan distribusi arus yang lebih merata, risiko kemacetan panjang bisa ditekan.

“Untuk itu, kami imbau masyarakat dapat kembali ke Jabotabek pada 23 Maret 2026 dengan memanfaatkan cuti bersama, atau pada periode 25-27 Maret 2025 dengan memanfaatkan masa Work From Anywhere (WFA) yang diimbau Pemerintah,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Berita Lain