Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
6 April 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 532

KSPI dan Partai Buruh Tunda Aksi Akbar Usai Pemerintah Undur Pengumuman Upah Minimum

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan setelah membubarkan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta, dan meminta peserta aksi agar kembali ke tempat kerja masing-masing, Kamis (28/8/2025). ANTARA/Mario Sofia Nasution.

Jakarta, aktual.com – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh memutuskan menunda rencana demonstrasi besar yang sedianya digelar di kawasan Istana Merdeka dan DPR. Penundaan dilakukan setelah pemerintah menangguhkan pengumuman kenaikan upah minimum provinsi yang sebelumnya dijadwalkan pada 21 November 2025.

“Rencana aksi puluhan ribu buruh pada tanggal 24 November 2025 dibatalkan atau ditunda, karena tujuan aksi 24 November adalah meminta pemerintah tidak mengumumkan dulu kenaikan upah minimum pada 21 November 2025 yang lalu. Dan akhirnya pemerintah menunda pengumuman tersebut, sehingga KSPI dan Partai Buruh pun membatalkan atau menunda aksi 24 November 2025,” kata Presiden KSPI dan Partai Buruh, Said Iqbal, Senin (24/11/2025).

Said menegaskan aksi buruh tetap akan dilaksanakan sehari sebelum dan sehari setelah pemerintah mengumumkan upah minimum 2026 jika hasilnya dianggap tidak sesuai harapan pekerja.

Selain itu, buruh juga tengah menyiapkan rencana mogok nasional yang akan melibatkan sekitar 5 juta pekerja menghentikan produksi di seluruh Indonesia apabila pemerintah tetap memaksakan formula kenaikan upah yang dinilai merugikan. Mereka mengajukan tiga opsi kenaikan upah minimum sebagai usulan resmi.

Opsi pertama ialah kenaikan 8,5%–10,5%, sebagaimana disampaikan Said pada Agustus 2025. Perhitungan ini didasarkan pada inflasi 3,26% dan pertumbuhan ekonomi 5,2% dengan indeks tertentu 1,0. Hasilnya ialah 3,26% + (1,0 x 5,2%) = 8,46% yang dibulatkan menjadi 8,5%. Kenaikan 10,5% digunakan bila indeks tertentu mencapai 1,4, misalnya pada daerah dengan pertumbuhan ekonomi jauh di atas nasional.

Opsi kedua mengusulkan kenaikan 7,77% berdasarkan data makro BPS, yaitu inflasi 2,65% dan pertumbuhan ekonomi 5,12% dalam periode Oktober 2024–September 2025. Formula yang digunakan adalah 2,65% + (1,0 x 5,12%) = 7,77%.

Opsi ketiga meminta kenaikan 6,5%, sama dengan angka kenaikan upah minimum 2025 yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto, mengingat kondisi makro ekonomi tahun sebelumnya dinilai hampir setara dengan tahun berjalan.

Said memperingatkan bahwa bila pemerintah memakai indeks tertentu di rentang 0,2–0,7 dalam menetapkan upah minimum 2026, buruh akan kembali turun ke jalan dan menyiapkan mogok nasional.

“Pertama, aksi akbar di seluruh Indonesia yang tanggalnya akan ditetapkan kemudian sebagai pengganti penundaan aksi akbar 24 November 2025. Dan yang kedua, mogok nasional yang waktunya diperkirakan di antara minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan Desember 2025, yang diikuti oleh 5 juta buruh lebih dari 5 ribu perusahaan stop produksi di lebih 300 kabupaten/kota,” kata Said Iqbal.

Aksi-aksi tersebut akan dikoordinasikan oleh aliansi serikat buruh seluruh Indonesia dengan pemberitahuan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, serta digelar secara tertib, damai, tanpa kekerasan maupun tindakan anarkis.

Sebelumnya, Said menyebut aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung serentak di berbagai daerah. Di Jakarta, massa akan berkumpul di depan Gedung DPR dan Istana Merdeka. Para buruh menolak kenaikan upah minimum versi pemerintah yang dinilai hanya menambah sekitar Rp 90 ribu per bulan.

“Rata-rata upah minimum per bulan di Indonesia (rata-rata 38 provinsi) adalah tidak lebih dari Rp 3 juta per bulan. Maka rata-rata kenaikan upah minimum adalah di kisaran 90 ribu per bulan,” ujar Said.

Said memperkirakan sekitar 15 ribu buruh akan hadir dalam aksi di Jakarta, sementara aksi lain juga digelar di Bandung, termasuk di Gedung Sate dan kantor Gubernur Banten.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Reuni Akbar 212 Akan Kembali Digelar di Monas

Jakarta, aktual.com – Reuni Akbar 212 akan kembali digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (2/12) dengan mengusung tema “Revolusi Akhlak untuk Selamatkan NKRI dari Penjahat dan Merdekakan Palestina dari Penjajah”.

Ketua Steering Committee (SC) Ahmad Shobri Lubis dalam keterangannya di Jakarta, Senin, mengatakan tujuan utama acara tersebut adalah menguatkan persatuan umat, yang menjadi dasar Aksi Bela Islam 212 pada 2016.

“Spirit 212 yang dibangun sejak sembilan tahun lalu adalah untuk menguatkan Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Wathaniyah, dan Ukhuwah Insaniyah. Spirit itu yang membangkitkan semangat kita dalam persatuan, maka tahun ini kita tetap mengadakan Reuni Akbar 212,” kata Shobri.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimulai dengan qiyamullail (shalat malam) hingga shalat subuh berjamaah, rangkaian kegiatan tahun ini akan diawali dengan shalat Magrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan dzikir, doa bersama, dan tausiyah para ulama.

Panitia turut mengundang secara terbuka Presiden Prabowo Subianto beserta sejumlah menteri dan pejabat terkait. Selain itu, Habib Rizieq Shihab juga dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.

“Kami sudah mengundang seluruh elemen masyarakat, ormas-ormas Islam, termasuk Presiden Prabowo Subianto beserta menteri dan pejabat publik terkait,” ujar Shobri.

Dia pun berharap momentum Reuni Akbar 212 dapat menjadi wadah kebersamaan antara pemerintah (ulil amri/umaro) dan umat dalam suasana religius dan kebangsaan.

“Insya Allah, kita akan sama-sama berkumpul antara umaro dan ulama serta umat Islam untuk meminta kepada Allah SWT hidayah, keamanan, dan keberkahan bagi Indonesia agar tercapai tujuan bernegara sebagaimana cita-cita para pendiri bangsa,” tutur Shobri.

Panitia menyerukan partisipasi umat Islam dari berbagai daerah untuk hadir. Peserta juga diimbau membawa sajadah, payung, atau jas hujan mengingat kegiatan itu digelar pada musim hujan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Ulama NU Akan Berkumpul di Lirboyo Bahas Polemik di PBNU

Jakarta, aktual.com – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf mengatakan para ulama dijadwalkan bertemu di Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, untuk membahas polemik yang sedang terjadi di dalam internal organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut.

“Insyaallah nanti akan digelar pertemuan yang lebih luas dengan menghadirkan para kiai sepuh (yang lebih senior) dan unsur-unsur kepemimpinan dalam lingkungan NU, di mana yang jadi tuan rumah adalah Pesantren Lirboyo di Kediri,” katanya di Kantor Pusat PBNU, Jakarta Pusat, Minggu (23/11) malam.

Namun, Yahya mengatakan PBNU belum menyepakati tanggal yang pasti untuk pertemuan tersebut.

“Tetapi kesepakatan di antara para kiai tadi sudah dicapai, segera akan diselenggarakan pertemuan itu. Mudah-mudahan bisa menjadi pembuka jalan keluar dari masalah yang ada sekarang,” ujar dia.

Yahya menegaskan, sebagai organisasi, NU telah memiliki sistem aturan atau konstitusi yang jelas.

“Jadi pernyataan-pernyataan atau artikulasi-artikulasi, baik lisan maupun tertulis dari siapapun, itu semuanya harus diukur dengan aturan-aturan dan regulasi yang ada dalam sistem konstitusi organisasi,” ujar dia.

Pada silaturahim yang dihadiri sekitar 50 orang kiai dari berbagai daerah dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Sumatra Utara tersebut, Yahya mengatakan para alim ulama menyesali apa yang terjadi di dalam rapat harian Syuriah beserta hasil risalahnya yang mendesak dirinya mundur dari jabatan Ketua Umum PBNU.

“Semuanya menghendaki agar segala sesuatu yang jadi masalah dalam organisasi dikembalikan kepada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dikembalikan kepada sistem aturan yang ada dan walaupun ada kekurangan-kekurangan, ganjalan-ganjalan harus diselesaikan bersama tanpa mengembangkan konflik di antara jajaran kepemimpinan yang ada,” katanya, menjelaskan.

Risalah rapat harian Syuriah PBNU ramai beredar dan menjadi perbincangan warganet di media sosial. Risalah tersebut berisi keputusan Rais Aam dan Wakil Rais Aam PBNU yang meminta Yahya Cholil Staquf mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU.

Rapat Harian Syuriah tersebut digelar di Jakarta, Kamis (20/11), yang diikuti 37 dari 53 orang pengurus harian syuriah PBNU. Risalah rapat itu ditandatangani oleh pimpinan rapat sekaligus Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Yahya mengklarifikasi bahwa hingga kini dirinya belum menerima surat resmi dalam bentuk apa pun terkait isu-isu internal yang beredar.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf juga menyerukan seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif menyikapi dinamika yang sedang terjadi di internal organisasi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Indonesia Butuh 2 Juta Mushaf Al-Qur’an Tiap Tahun

Jakarta, aktual.com — Masjid Istiqlal menjadi pusat perhatian nasional saat ribuan jamaah mengikuti gelaran Indonesia Quran Hour (IQH) 2025 pada Sabtu (22/11). Acara yang diinisiasi Quran Cordoba bersama Yayasan Nur Quran Indonesia sejak 2017 itu kembali menggaungkan gerakan membaca dan mengamalkan Al-Qur’an di seluruh Indonesia.

Mengusung tema “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya”, IQH 2025 menghadirkan ulama, qari, tokoh umat, pengusaha, serta komunitas Qur’ani untuk mendorong penguatan karakter bangsa berbasis nilai wahyu.

Menteri Agama RI sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, menyoroti kebutuhan mushaf nasional yang dinilai semakin mendesak.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan 2 juta mushaf Al-Qur’an setiap tahun, namun produksi nasional baru mencapai sekitar 400 ribu eksemplar.

“Masih ada kekurangan sekitar 600 ribu mushaf yang harus kita penuhi, belum termasuk kebutuhan ekspor,” ujar Nasaruddin di hadapan ribuan jamaah.

Ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam industri mushaf modern, termasuk mushaf berkualitas yang diterbitkan Quran Cordoba.

“Kertas mushaf itu hidup karena ayat-ayatnya. Al-Qur’an harus berada di atas segala-galanya,” katanya.

Menag menegaskan pentingnya gerakan membaca dan menghidupkan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“Siapa yang meninggikan kalimat Allah, memuliakan nama Allah dan kalam-Nya, maka Dia akan memberikan perlindungan-Nya.”

Sementara Founder Quantum Reading Qur’an, Ustaz Abu Rabbani, mengungkapkan fakta mencengangkan mengenai kemampuan baca masyarakat Muslim di Indonesia.

“Berdasarkan asesmen literasi Qur’an, diperkirakan 72,25 persen masyarakat Indonesia belum bisa membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. Ini tantangan besar yang harus kita jawab bersama,” ungkapnya.

Ia menegaskan, gerakan seperti IQH bukan hanya perayaan, tetapi momentum nasional untuk membangkitkan literasi baca Al-Qur’an.

Menguatkan Gerakan Literasi Qur’ani

Pada momentum itu, tokoh penggerak IQH, DR. Ir. Joni Rosadi, kembali mengajak masyarakat membangun kebiasaan harian bersama Al-Qur’an melalui tiga kewajiban utama: membaca, memahami, dan mengamalkan.

Ia juga menekankan empat nilai peradaban Qur’ani sebagai fondasi kehidupan umat:

1. Menolong agama Allah.

2. Mencintai Al-Qur’an dalam sikap dan tindakan.

3. Menjadikan Al-Qur’an sebagai sahabat dan pembela.

4. Membiasakan akhlak Qur’ani.

“Cukup satu jam bersama Al-Qur’an setiap hari, hidup kita akan berubah,” imbuhnya.

Sedangkan Ustaz Koh Dennis Lim turut menyampaikan kisah hijrahnya yang dipandu oleh nilai Al-Qur’an, yang disambut haru oleh ribuan jamaah.

Khatam Al-Qur’an Bersama

Rangkaian IQH 2025 ditutup dengan khatam Al-Qur’an bersama dan pembacaan Surah As-Saff oleh qari Masjid Istiqlal.

Panitia menyediakan 1.000 mushaf gratis untuk peserta, sekaligus memberikan hadiah umrah dari STIKES Dharma Husada kepada hafiz muda Ragheb Ghalsyam, lulusan Ponpes Rafah Bogor, yang diuji hafalannya langsung di panggung.

IQH 2025: Menyatukan Umat Lewat Cahaya Wahyu

Melalui partisipasi ulama, tokoh umat, komunitas dan publik figur, IQH 2025 kembali menunjukkan bahwa Al-Qur’an adalah kekuatan pemersatu bangsa.

Selain itu, perlunya langkah strategis untuk memperkuat industri mushaf nasional, mulai dari peningkatan kapasitas percetakan, pemerataan distribusi, standarisasi kualitas, hingga penyediaan mushaf dengan harga terjangkau.

Dengan kebutuhan mushaf yang terus meningkat setiap tahun, industri penerbitan Al-Qur’an dinilai memiliki prospek besar melalui kolaborasi pemerintah, penerbit, dan sektor swasta.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PBNU Copot Penasehat Khusus yang Diduga Terafiliasi Zionis

Ilustrasi Gedung PBNU
Ilustrasi Gedung PBNU

Jakarta, aktual.com – Rais Aam Syuriah PBNU KH Miftachul Akhyar resmi mencabut tanda tangan sekaligus memberhentikan Charles Holland Taylor dari posisi Penasehat Khusus Ketua Umum PBNU untuk urusan internasional.

Dalam surat resmi yang ditujukan kepada seluruh PWNU, PCNU, dan PCI di Indonesia maupun luar negeri, Kiai Miftachul Akhyar menegaskan: “Dengan ini kami selaku Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan mencabut tanda tangan dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Nomor 3137/PB.01/A.11.01.71/99/12/2024 tentang Penetapan Penasehat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional.”

Kiai Miftachul Akhyar menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU yang berlangsung pada 29 Jumadil Ula 1447 H atau 20 November 2025 M sebagaimana tertuang dalam Risalah Rapat. Ia juga menegaskan bahwa langkah tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Bab XVIII Pasal 57, 58, 61, 64, dan 67 Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama.

Nama Charles Holland Taylor sendiri selama ini memancing perhatian para kiai NU. Sosok asal Amerika Serikat itu dianggap memiliki keterkaitan dengan jaringan Zionis Yahudi. Ia pula yang disebut berperan dalam menghadirkan Peter Berkowitz, tokoh pro-Israel garis keras, sebagai pembicara dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional (AKN) Nahdlatul Ulama.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Jusuf Kalla Ajak Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan dan Kemakmuran Masyarakat

Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ditemui usai acara pemberian penghargaan satyalancana kebaktian sosial pada masyarakat yang telah mendonorkan darah 100 kali di Jakarta, Senin (5/8/2024).
Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla ditemui usai acara pemberian penghargaan satyalancana kebaktian sosial pada masyarakat yang telah mendonorkan darah 100 kali di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Jakarta, aktual.com – Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla mengatakan masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat pemberdayaan masyarakat sehingga masjid harus memakmurkan dan dimakmurkan masyarakat.

Jusuf Kalla saat melantik pengurus wilayah DMI Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan mengajak seluruh pengurus masjid untuk menjalankan dua fungsi utama, yakni memakmurkan masjid dan memakmurkan masyarakat.

“Masjid bisa saja besar, tapi kalau masyarakat sekitarnya tidak makmur, maka masjid itu belum sepenuhnya dimakmurkan,” kata dia di Jayapura, Minggu (23/11), sebagaimana keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Menurut dia, kemakmuran masjid tidak cukup hanya diukur dari bangunan fisik atau ramai tidaknya jamaah, tetapi juga dari kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

Mantan wakil presiden RI dua periode itu juga menekankan pentingnya masjid menjadi pusat pendidikan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Ia menuturkan, dua rukun Islam, zakat dan haji, hanya dapat dilakukan oleh mereka yang mampu secara ekonomi.

“Masjid harus mendorong masyarakatnya untuk mampu, baik secara ekonomi, pendidikan, maupun agama,” ucapnya.

Dia mencontohkan peran masjid sejak zaman Rasulullah SAW yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, hingga pengadilan.

Menurutnya, model itu dapat kembali diterapkan dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial, pendidikan anak, pelatihan ekonomi, hingga kerajinan masyarakat.

Di samping itu, Jusuf Kalla mengapresiasi toleransi beragama di Papua. Ia mencontohkan kawasan Sentani, masjid besar berdiri berseberangan dengan gereja besar sebagai simbol kerukunan yang perlu terus dijaga.

Bagi dia, semua rumah ibadah mempunyai tujuan yang sama, yaitu membimbing umat menuju kebaikan. Oleh karena itu, ia mengingatkan agar tidak ada tindakan kekerasan atas nama agama.

“Tidak ada agama yang membolehkan orang saling membunuh. Itu bukan jalan menuju surga,” ucapnya menegaskan.

Dalam kesempatan tersebut, Jusuf Kalla turut mengusulkan agar masjid dan gereja menjalin program sosial bersama, sepanjang tidak menyangkut akidah, dengan tujuan membangun masyarakat Papua secara lebih komprehensif.

“Akidah boleh berbeda, tetapi pengabdian kepada masyarakat bisa bersatu,” ujarnya.

Sementara itu, kepada pengurus DMI yang baru dilantik, ia berpesan agar mengabdikan diri untuk meningkatkan kualitas ibadah di masjid, mendorong pendidikan masyarakat, serta memperkuat ekonomi jamaah.

Ia juga mengingatkan pentingnya keharmonisan dalam aktivitas masjid, termasuk memperhatikan kenyamanan lingkungan sekitar agar kegiatan keagamaan tetap berjalan dengan syahdu dan tidak mengganggu.

Jusuf Kalla lebih lanjut menekankan bahwa ibadah harus berjalan seiring dengan kerja keras, ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengabdian kepada masyarakat.

“Negara tidak akan maju jika hanya memperbanyak rumah ibadah tanpa diiringi ilmu, pengabdian, dan kerja keras,” ucapnya menutup sambutan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...531532533...43,500Halaman 532 dari 43,500

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya