Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
25 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 54

Perkuat Penegakan Hukum Pemilu, Bawaslu Luncurkan Gakkumdu Award 2025

Jakarta, Aktual.com — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar Gakkumdu Award 2025: Sinergi Penegakan Hukum Pemilu yang Profesional, Transparan, dan Berintegritas sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di seluruh Indonesia. Acara digelar di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025) malam.

Anggota Bawaslu RI, Puadi, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan mandat undang-undang sekaligus pengakuan atas kerja keras Sentra Gakkumdu di provinsi hingga kabupaten/kota.

“Gakkumdu Award ini adalah apresiasi kepada Sentra Penegakan Hukum Terpadu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Puadi.

Ia menambahkan, penilaian Gakkumdu Award 2025 melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu dengan sejumlah kategori yang menggambarkan kualitas penanganan pelanggaran pidana pemilu.

“Hasil kinerja dalam konteks penegakan hukum, loyalitas, dan proporsionalitas dalam menangani pelanggaran pidana pemilu menjadi dasar penilaian. Ini amanat undang-undang,” tegasnya.

Puadi menjelaskan, kategori pertama adalah pembinaan, yang menilai sejauh mana Sentra Gakkumdu melakukan supervisi dan monitoring selama tahapan pemilu.

Kategori kedua adalah inovasi, yang mencakup kreativitas dan novelty dalam menangani perkara pidana pemilu.
“Ada tidak inovasi-inovasi dan kreativitas yang disampaikan Gakkumdu provinsi dan kabupaten/kota. Itu menjadi nilai penting,” ucapnya.

Kategori ketiga adalah soliditas, terutama terkait koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, dan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran.

Penilaian lainnya mencakup kategori fasilitas, yang menilai dukungan anggaran dan sarana untuk menangani laporan maupun temuan pelanggaran.

Kategori terakhir menilai kinerja Sentra Gakkumdu di daerah 3T (terluar, terdepan, tertinggal).“Ini menjadi penilaian kami, dan kami memberi apresiasi penuh kepada jajaran Kejaksaan, Kepolisian, dan Bawaslu, sebagai amanat undang-undang,” pungkas Puadi.

Melalui Gakkumdu Award 2025, Bawaslu menegaskan komitmennya memperkuat Sentra Gakkumdu sebagai pilar utama penegakan hukum pemilu yang berintegritas.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Ilham Akbar Mustafa & Advisory Center for Development Resmikan Migran Corner di UMBY: Gerakan Baru Perlindungan Migran

Yogyakarta, aktual.com — Staf Khusus Menteri bidang transformasi digital dan pengembangan pelayanan publik, Ilham Akbar Mustafa S.T., M.Si, bersama Advisory Center for Development (Adcent), meresmikan Migran Corner di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Peluncuran ini semakin kuat dengan kehadiran Dirjen Penempatan KP2MI Ahnas S.Ag, M.Si, Direktur Adcent, Fandi Ahmad serta Dekan FIKOM–Multimedia Dr. Didik Haryadi Santoso S.Kom.I., M.A.

Dalam pemaparannya, Ilham menegaskan bahwa Presiden Prabowo menjadikan perlindungan pekerja migran sebagai fokus besar pemerintah. Migran Corner, katanya, adalah wujud negara hadir sejak awal—memberi ruang aman, edukasi modern, dan perlindungan berbasis data bagi generasi muda yang ingin bekerja ke luar negeri.

Migran Corner dihadirkan sebagai pusat literasi migrasi aman, lengkap dengan peta jalur migrasi legal dan layanan konsultasi independen dari Adcent. Ruang ini dirancang untuk melawan informasi palsu, bujuk rayu calo, dan praktik migrasi tidak aman yang masih mengancam banyak calon pekerja migran.

Adcent mempertegas komitmennya pada pembangunan manusia sebagai pilar utama migrasi aman. Dengan pendekatan edukatif yang humanis dan inklusif, Migran Corner menjadi ruang hidup tempat mahasiswa belajar, berdiskusi, dan terlibat dalam isu pekerja migran secara kritis dan berpihak pada kemanusiaan.

Antusiasme mahasiswa dalam peluncuran menunjukkan bahwa Migran Corner bukan sekadar fasilitas kampus, melainkan platform gerakan sosial anak muda untuk memperjuangkan migrasi yang lebih beretika, aman, dan berpihak pada pekerja.

Direktur Adcent menutup acara dengan pernyataan tegas: “Ini baru awal. Dalam waktu dekat, kita akan launching Migran Corner di beberapa kampus lainnya.” Langkah ini menandai gerakan nasional baru—selaras dengan fokus Presiden Prabowo, diperkuat oleh Ilham Akbar Mustafa, dan digerakkan melalui kolaborasi strategis bersama Advisory Center for Development.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pemerintah Cetak Sawah Baru 11 Ribu Hektare Pascabencana Sumatera

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat merespons kerusakan parah sektor pangan akibat bencana Sumatera. Menteri Amran Sulaiman memastikan pemerintah akan mencetak sawah baru untuk menggantikan sedikitnya 11 ribu hektare lahan pertanian yang mengalami puso.

“Sawah yang rusak ada 11.000 hektare. Kami cetak ulang, dan yang mengerjakan adalah pemerintah. Kementerian Pertanian tanggung jawab,” tegas Menteri Amran dalam pelepasan bantuan bencana di Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Keputusan mencetak sawah baru ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk mempertahankan produktivitas pangan nasional setelah bencana Sumatera memusnahkan ribuan hektare lahan pertanian.

Amran menekankan bahwa pemulihan lahan—baik sawah baru maupun perbaikan pusat-pusat produksi pangan—akan diprioritaskan demi menjaga keberlangsungan hidup petani di wilayah terdampak.

“Kita pantau dan segera bantu. Insya Allah sektor pertanian akan kami selesaikan,” tuturnya.

Kementerian Pertanian menilai kerusakan lahan akibat bencana Sumatera bukan hanya masalah daerah, tetapi ancaman nasional jika tidak ditangani cepat. Karena itu, pencetakan sawah baru menjadi program pemulihan paling krusial.

Meski banyak sawah puso, Menteri Amran memastikan kondisi stok beras nasional tetap kuat.

“Stok kita hari ini berada di angka 3,7 juta ton. Ini yang tertinggi dalam sejarah, dan semuanya produksi dalam negeri,” ujar Amran.

Pernyataan ini memperkuat narasi bahwa langkah mitigasi pemerintah efektif menahan potensi guncangan pangan pascabencana Sumatera.

Selain mencetak sawah baru, Kementerian Pertanian juga menangani kerusakan sektor perkebunan. Salah satu yang menjadi prioritas adalah lahan kopi Aceh.

“Kopi di Aceh kami replanting. Kita ganti, jadi kita harus bantu,” tegasnya.

Dengan strategi pemulihan menyeluruh—dari cetak sawah baru, replanting perkebunan, hingga penguatan stok beras—pemerintah memastikan bencana Sumatera tidak mengganggu stabilitas pangan nasional, sekaligus memulihkan kehidupan petani secara bertahap.

(RACHMA PUTRI)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Mantan Karo Humas Kemenaker Sunardi Tersangka Baru Dugaan Kasus Pemerasan Noel

Mantan Kepala Biro Humas Kemnaker Sunardi Manampiar Sinaga. (ANTARA/HO-Kemnaker RI)

Jakarta, Aktual.com – KPK RI menetapkan tiga tersangka baru dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 di Kementerian Ketenagakerjaan dengan tersangka mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel.

Salah satu dari ketiga tersangka baru itu yakni mantan Kepala Biro Humas Kemenaker Sunardi Manampiar Sinaga (SMS).

“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan, KPK kembali menetapkan tiga orang tersangka baru yang kemudian juga telah dilakukan cegah ke luar negeri atau cekal, yaitu terhadap saudara CFH, HR, dan SMS,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Budi mengatakan penetapan tiga tersangka baru tersebut dilakukan setelah KPK melakukan serangkaian permintaan keterangan kepada para tersangka maupun saksi.

Selain itu, penetapan tersangka baru dilakukan setelah KPK menelusuri aliran uang terkait dugaan pemerasan tersebut.

“Penyidik menelusuri ke mana saja aliran dari dugaan tindak pemerasan dalam pengurusan sertifikasi K3 yang mengalir ke sejumlah oknum di Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk juga alur perintah terkait dengan dugaan tindak pemerasan tersebut itu dari pihak siapa saja. Karena itu, dalam pengembangan penyidikan ini, KPK kemudian menetapkan ketiga tersangka baru tersebut,” katanya.

Adapun berdasarkan informasi yang dihimpun, kedua tersangka baru lainnya adalah mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemenaker Chairul Fadhly Harahap (CFH), dan mantan Direktur Jenderal Binaswaker dan K3 Kemenaker Haiyani Rumondang (HR).

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2025, KPK menetapkan Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama sepuluh orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terkait dengan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kemenaker.

Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 tersangka lainnya pada waktu terjadinya perkara tersebut:

  1. Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personel K3 Kemenaker tahun 2022–2025 Irvian Bobby Mahendro (IBM)
  2. Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemenaker tahun 2022-sekarang Gerry Aditya Herwanto Putra (GAH)
  3. Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemenaker tahun 2020–2025 Subhan (SB)
  4. Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemenaker tahun 2020–2025 Anitasari Kusumawati (AK)
  5. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan (Binwasnaker) dan K3 Kemenaker pada Maret–Agustus 2025 Fahrurozi (FAH)
  6. Direktur Bina Kelembagaan Kemenaker tahun 2021-Februari 2025 Hery Sutanto (HS)
  7. Subkoordinator di Kemenaker Sekarsari Kartika Putri (SKP)
  8. Koordinator di Kemenaker Supriadi (SUP)
  9. Pihak PT KEM Indonesia Temurila (TEM)
  10. Pihak PT KEM Indonesia Miki Mahfud (MM)

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Kecewa! Mediasi OJK Tak Pertemukan Korban dengan Mirae

Jakarta, aktual.com – Sejumlah korban dugaan ilegal akses akun PT Mirae Asset Sekuritas datang ke kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak pagi untuk menghadiri mediasi. Namun suasana yang mereka harapkan sebagai ruang klarifikasi justru berubah menjadi kekecewaan.

Hal itu karena pertemuan dilakukan tanpa mempertemukan mereka langsung dengan pihak sekuritas. Kuasa hukum korban, Krisna Murti, menyebut pola mediasi seperti itu tidak memberi kejelasan bagi para kliennya yang mengalami kasus serupa.

Ia menilai mediasi gabungan diperlukan agar tiap pihak dapat mendengar langsung penjelasan tanpa ada bagian yang terlewat.

“Kenapa kita minta gabungan, supaya ada keterbukaan satu sama lain, agar kita tidak ada yang ditutupi, tidak ada dusta di antara kita,” kata dia, Kamis (11/12/2025).

Karena tak menemui hasil, korban bersepakat untuk menyurati Ketua Dewan Komisioner OJK dan meminta mediasi ulang. Mereka juga meminta auditor yang memeriksa keamanan sistem sekuritas dihadirkan dalam pertemuan berikutnya.

Krisna mempertanyakan hasil audit bila sistem dianggap aman namun kasus serupa terus muncul. Ia juga menolak anggapan bahwa korban lalai menjaga kerahasiaan data diri.

Menurutnya, klien sudah menjaga akses dengan benar tetapi tetap kehilangan dana. “Mirae bilang kita membagikan PIN kepada pihak lain, mana ada kunci brankas kita kasih ke orang lain untuk dibobol.” kata dia.

Di antara korban, Charli meminta pemerintah tidak membiarkan investor menghadapi kerugian sendirian. Ia berharap ada perlindungan nyata setelah dana investasi mereka raib.

“Tujuan kami berkumpul cuma satu minta dilindungi,” katanya.

Pihak Mirae Asset menegaskan investigasi bersama OJK, SRO, dan PPATK masih berlangsung. Perusahaan menyebut adanya indikasi kuat bahwa nasabah membagikan akses akun, namun temuan itu masih diperdalam.

Mirae menambahkan bahwa sistem mereka tetap aman dan berjalan normal, sambil mengingatkan nasabah agar tidak membagikan informasi akun kepada siapa pun. Kasus ini sebelumnya telah dilaporkan ke Bareskrim Polri dengan dugaan kerugian puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Kejar Skandal EDC BRI, Eks Pejabat Diperiksa, Kerugian Negara Dibongkar

Ilustrasi ECD BRI. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Gempuran penyidikan KPK terhadap skandal dugaan korupsi pengadaan mesin EDC BRI kian mengerucut. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa eks Kepala Bagian Group Distribution Channel Platform Development Kantor Pusat BRI, Fajar Ujian Sudrajat, pada Senin, 8 Desember 2025.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan Fajar merupakan bagian dari upaya mendalami penghitungan potensi kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Pemeriksaan BRI masih seputar kebutuhan untuk penghitungan kerugian negaranya oleh BPK,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu, 10 Desember 2025.

Langkah ini menambah babak baru penyidikan setelah sebelumnya KPK lebih dulu memeriksa mantan Direktur PT Pasifik Cipta Solusi (PCS), Elvizar, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Pemeriksaan terhadap Elvizar disebut untuk menelusuri keuntungan perusahaan serta aliran-aliran uang dari proyek pengadaan EDC kepada sejumlah pihak di lingkungan BRI.

“Saksi didalami terkait dugaan aliran-aliran uang kepada pihak-pihak di BRI,” kata Budi.

Kasus pengadaan mesin EDC BRI tahun 2020–2024 telah menyeret lima orang sebagai tersangka, diantaranya, Catur Budi Harto, mantan Wakil Direktur Utama BRI, Indra Utoyo, mantan Direktur Digital, TI, dan Operasi BRI, Elvizar, Direktur Utama PT Pasifik Cipta Solusi, Dedi Sunardi, SEVP Manager Aktiva dan Pengadaan BRI, Rudy Suprayudi Kartadidjaja, Direktur Utama PT Bringin Inti Teknologi

Kelima tersangka tersebut diduga memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, yakni Rp744.540.374.314 (Rp744,5 miliar), berdasarkan perhitungan metode real cost.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang menjerat tindak pidana korupsi dan perbuatan bersama.

Dengan pemeriksaan demi pemeriksaan yang makin mengerucut, KPK disebut tengah memetakan aliran dana lebih detail, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang turut menikmati proyek raksasa ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

1...535455...43,112Halaman 54 dari 43,112

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya