Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty. Aktual/DOK DPR RI
Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana terkait persoalan tata ruang di sektor pariwisata Indonesia. Ia menyinggung sejumlah kasus, mulai dari tambang nikel di Raja Ampat hingga pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, yang kini dihentikan oleh Pemprov Bali.
Dalam Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (17/11/2025), Evita awalnya mengapresiasi promosi pariwisata yang dilakukan Menpar Widiyanti. Namun, ia menegaskan perlunya perhatian lebih serius dalam penataan ruang destinasi wisata.
“Kalau promosi Ibu sih sudah luar biasa… gastronomi, wellness… itu benar-benar pariwisata yang berkualitas… Tapi, ketika kita bicara pembangunan pariwisata ini tidak hanya jangka pendek saja, kita harus membangun pariwisata ini untuk jangka panjang,” kata Evita.
Ia menilai tata ruang pariwisata Indonesia sedang bermasalah. Banyak pembangunan destinasi, menurutnya, tidak sesuai dengan RTRW maupun RTDN.
“Yang pertama, Bu, tata ruang destinasi kita kacau… banyak bangunan… destinasi… tidak sesuai dengan RTRW RTDN, contohnya terjadinya tambang nikel di Raja Ampat… lift di Pantai Kelingking,” ujarnya.
Evita kemudian menyinggung hasil kunjungan Komisi VII ke Bali, di mana mantan Gubernur Wayan Koster disebut mengaitkan persoalan tersebut dengan sistem OSS yang dinilai perlu dibenahi.
“Ini ada masalah di sini nih… Pak Wayan Koster… mengatakan masalah itu adalah di sistem OSS… yang harus kita perbaiki… saya ingin Ibu Menteri di depan,” lanjutnya.
Ia menegaskan bahwa masalah tersebut bukan kesalahan Menpar Widiyanti secara langsung. Namun, ia berharap Menpar dapat mengambil peran memimpin upaya penyelesaian tata ruang pariwisata.
“Memang tidak tanggung jawabnya Bu Menteri… tapi karena ini berkaitan dengan pariwisata Ibu Menteri ini menjadi leadernya,” ujar Evita.
Terkait lift kaca di Pantai Kelingking, Evita juga mengungkap bahwa proyek tersebut berjalan tanpa koordinasi dengan pemerintah daerah.
“Pak Wayan Koster mengatakan OSS itu tidak dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah… Jadi pembangunan lift kaca yang di Pantai Kelingking itu… disetop sekarang sama Pak Gubernur, Bu,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa investor hanya berpegang pada perizinan OSS.
“Investornya ngomongnya gampang aja, ‘Saya sudah dapat izin, izinnya lewat OSS’… Berarti kan ada sistem yang harus kita perbaiki Bu,” tambahnya.
Evita juga menyoroti kondisi tata ruang di Kaltara, Labuan Bajo, dan Pulau Komodo. Ia mengingatkan bahwa jika penataan ruang tidak dibenahi, pembangunan pariwisata ke depan akan semakin kacau.
“Kalau kita nggak benahi sekarang… pembangunan pariwisata kita ke depan akan lebih amburadul lagi… Harus ada leadership dari pariwisata… untuk duduk dengan K/L terkait untuk sistem-sistem ini, Bu,” pungkasnya.
Jakarta, aktual.com – Komisi III DPR RI resmi menerima tujuh nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) yang diajukan Panitia Seleksi (Pansel) bentukan Presiden Prabowo Subianto. Penyerahan dilakukan dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senin (17/11/2025). Daftar tersebut merupakan hasil seleksi yang tertuang dalam surat Pansel nomor B-61/PANSEL-KY/10/2025 tertanggal 2 Oktober 2025.
Dalam rapat, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyoroti mekanisme verifikasi keaslian ijazah para calon yang diajukan. Ia mempertanyakan langkah Pansel dalam memastikan legalitas ijazah serta keberadaan institusi pendidikan para kandidat.
“Ini kan syarat sarjana minimal ya. Apakah ada mekanisme pengecekan ijazah calon-calon ini dalam konteks keaslian ijazahnya, termasuk kampusnya? Mungkin saja dokumennya benar ternyata kampusnya tidak ada. Ada mekanisme seperti itu nggak, Pak?” ujar politikus Gerindra tersebut.
Habiburokhman menjelaskan bahwa pertanyaan itu muncul akibat kasus dugaan ijazah palsu yang sempat menyeret hakim Mahkamah Konstitusi Arsul Sani. Pada saat itu, Komisi III sebagai pihak yang menguji Arsul ikut terdampak polemik tersebut.
“Karena kami baca dokumen-dokumen ini, memang kita tidak punya kemampuan forensik menilai asli atau tidak. Tapi kalau dokumennya ada, pasti dianggap asli,” katanya. Ia menambahkan bahwa latar belakang pendidikan para calon yang beragam dari S1 hingga S3 menuntut ketelitian dalam proses verifikasi.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pansel KY Dhahana Putra menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Ia menyebut bahwa seluruh calon menyerahkan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir terbaru sebagai dokumen resmi untuk digunakan dalam proses seleksi lanjutan.
“Sebagai syarat formil, masing-masing calon menyampaikan ijazah yang sudah dilegalisir terbaru. Itu menjadi dokumen yang kita gunakan untuk proses lebih lanjut,” jelas Dhahana.
Usai penyerahan, Komisi III dijadwalkan melakukan pengambilan nomor urut dan uji makalah terhadap para calon di hari yang sama. Rangkaian pengujian akan dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan sebelum Komisi III menentukan kandidat yang layak untuk disampaikan kepada Presiden.
Gedung PT Modernland Realty Tbk di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Serang, Banteng. Foto: Ist
Jakarta, Aktual.com – Terungkapnya kontaminasi radioaktif Cesium-137 atau Cs-137 di 24 pabrik di kawasan industri modern (KIM) Cikande, Serang, Banten menjadi bentuk kelalaian perusahaan dan pengembang. Pemerintah dan masyarakat bisa menggungatnya secara hukum ke ranah pidana.
Pengamat ketenagakerjaan Timboel Siregar menyebutkan, sesuai UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha industri wajib untuk menyediakan tempat kerja yang aman bagi para pekerjanya.
“Ya memang harus dipastikan pekerja itu bekerja di tempat yang aman. Kalau kawasan industri Cikande yang terpapar radioaktif Cs-137, menurut saya itu kelalaian perusahaan, dan kelalaian kawasan industri untuk memastikan tempat kerja itu aman,” katanya, pada Bloomberg Technoz, Kamis (13/11/2025).
Pemerintah dan masyarakat, kata Timboel, bisa mengunggat mereka ke hukum secara pidana karena mengancam nyawa para pekerja.
“Dan itu bisa menjadi sebuah kelalaian yang berdampak pada sanksi pidana yang berpotensi mengancam nyawa pekerja,” ucapnya.
Penggutan secara hukum, kata Timboel, merupakan keniscayaan karena selain amanat UU 1/70 juga supaya pekerja terlindungi di tempat kerjanya. “Dan tidak boleh dia terpapar karena akan mengancam nyawanya,” bebernya.
Ia juga menyoroti mengenai 11 pekerja pabrik di Cikande yang terpapar radioaktif, menurutnya, itu menjadi tanggung jawab pengusaha memastikan proses pengobatan pekerja. Selain pengobatan bagi 11 pekerja, perusahaan harus memastikan keluarga dan dampak ke depan dari paparan Cs-137 itu.
“Jadi 11 pekerja itu ketika lagi dirawat tetap dibayar upahnya tidak boleh di PHK. Kemudian juga bagaimana dengan keluarganya, harus bisa diantisipasi supaya jangan sampai terpapar menjadi sakit dan sebagainya,” ujarnya.
Gugat Pidana dan Perdata
Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menuntut PT Modern Land Cikande dan PT Peter Metal Technology (PMT) karena kasus pencemaran radiasi nuklir di KIM Cikande. Kedua perusahaan tersebut dinilai bertanggung jawab atas insiden yang membahayakan masyarakat dan lingkungan sekitar.
“Dua pihak yang akan dituntut oleh KLH yang pertama adalah PMT sebagai tergugat satu, tergugat kedua adalah pengelola kawasan PT Modern Land,” ujar Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq, Rabu (1/10).
KLH menegaskan, PT PMT dan PT Modern Land Cikande harus bertanggung jawab dalam penanganan dampak cemaran radioaktif yang ditemukan di kawasan industri tersebut. Selain gugatan perdata, KLH juga tengah menyusun langkah hukum pidana terhadap kedua perusahaan.
“Mulai dari pendekatan pidana ini terus kita lakukan karena melanggar Undang-Undang 32 tahun 2009 Pasal 98 ayat 1, yang atas kelalaiannya, jadi kita melihat atas kelalaiannya,” terangnya.
Selain itu, KLH menilai kelalaian dua perusahaan tersebut telah merugikan kesehatan masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan. Karena itu, gugatan perdata sedang dipersiapkan dengan detail melalui mekanisme Persengketaan Lingkungan Hidup (PSLH).
“Dari sisi pengelola kawasannya harus bertanggung jawab, jadi dua orang (perusahaan) ini akan dari pidana dan PSLH, PSLH itu persengketaan lingkungan hidup yang sedang kita susun perdata, perdata ini tim sedang menyusun dengan detil untuk diajukan ke pengadilan,” jelas Hanif.
Petugas dari Satuan Tugas Penanganan Radiasi Cesium 137 menyegel PT Peter Metal Technology (PTM) di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Serang, Banten. PT PTM menjadi sumber radiasi nuklir di kawasan pabrik tersebut. Foto: Ist
PT Modernland Realty Tbk
KIM Cikande merupakan kawasan industri di Serang, Banten, yang berdiri sejak tahun 1991. Berdasarkan informasi dari Wikipedia, meskipun namanya Cikande, lokasi persisnya berada di Desa Nambo Ilir, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang.
KIM Cikande memiliki total luas lahan 3.175 hektare, dengan area yang telah dikembangkan seluas 1.110 hektare. Pengelola kawasan ini adalah PT Modern Industrial Estate, anak perusahaan dari PT Modernland Realty Tbk.
Kawasan ini menaungi berbagai jenis industri, termasuk industri pengolahan logam dan pabrik yang memasok untuk perusahaan besar lainnya.
Kementerian Perindustrian telah merilis daftar 24 perusahaan yang terkontaminasi Cs-137. Perusahaan yang terkontaminasi Cs-137 tersebut berasal dari berbagai industri, meliputi peleburan logam, pengelola limbah B3, hingga industri makanan.
Sejumlah perusahaan yang terpapar radioaktif itu di antaranya yakni pabrik makanan olahan berbahan baku unggas, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) hingga PT Nikomas Gemilang, pabrik sepatu merek Nike, Adidas dan Puma.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pemetaan yang sudah dilakukan di Kawasan Industri Cikande, terdapat tiga industri makanan yang memiliki paparan radiasi Cs-137 dengan laju dosis sebesar 1,6 hingga 152 mikrosievert per jam.
Selain itu, terdapat tiga industri pengelolaan limbah B3 yang memiliki paparan radiasi Cs-137 dan non Cs-137 dengan laju dosis sebesar 0,24 hingga 0,4 mikrosievert per jam. Kemudian ada juga enam lokasi timbunan yang memiliki paparan radiasi Cesium-137 dengan laju dosis sebesar 11 sampai 10.000 mikrosievert per jam.
Paling banyak, ada 15 industri peleburan logam yang memiliki paparan radiasi Cs-137 dan non Cs-137 dengan laju dosis sebesar 0,18 hingga 700 mikrosievert per jam.
Berikut ke-24 pabrik yang terkontaminasi radiasi Cs-137:
Dua anak bermain di sekitar lokasi ditemukannya cemaran Cesium-137 (Cs-137) di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Rabu (08/10). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto
Jakarta, Aktual.com – Pencemaran radiasi nuklir di Kawasan Industri Modern (KIM) Cikande, Serang, Banten, mengulangi kejadian serupa di Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan, pada 2020 lalu.
Perbedaannya, kasus di Cikande berawal dari temuan Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika Serikat (FDA) terhadap produk udang beku.
Sementara, kasus di Serpong bermula dari Badan Pengawas Teknologi Nuklir (Bapeten) yang melakukan pengujian rutin fungsi alat pemantau radiokatif di sejumlah wilayah di Tangsel.
Sejumlah kalangan menyampaikan, kedua kasus kontaminasi radiasi itu sama-sama menunjukkan lemahnya pengawasan Pemerintah terhadap produk yang dihasilkan dari Nuklir. Kasus di Cikande ditemukan oleh negara lain, sedangkan kasus di Serpong diketahui usai limbah produk dibuang.
Poinnya, Pemerintah belum mampu mencegah bocornya produk nuklir di masyarakat karena lemahnya pengawasan. Kedua kasus itu seharusnya menjadi peringatan keras tentang lemahnya pengawasan bahan radioaktif yang beredar di Indonesia.
Lemahnya Pengawasan Penggunaan Zat Radioktif
Peneliti senior nuklir di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Djarot Sulistio Wisnubroto menyampaikan, Pemerintah sudah memiliki regulasi tentang sistem keselamatan dan keamanan zat radioaktif.
Aturan itu tertuang dalam UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Peraturan Pemerintah Nomor 45/2023 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Zat Radioaktif.
Namun, kata guru besar teknik nuklir ini mengungkapkan, persoalan utama lemahnya pengawasan dari produk nuklir adalah implementasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga.
Djarot mengakui situasi penanganan bocornya Cesium-137 (Cs-137) seperti ‘pemadam kebakaran’. Menurutnya, belum ada sistem pengawasan yang bisa mencegah bocornya produk nuklir di tengah masyarakat.
Mantan Kepala Bapeten ini menyampaikan, hampir di tiap kementerian/lembaga sudah punya aturan sendiri mengenai sistem keselamatan dan keamanan zat radioaktif. Misalnya, terkait udang beku ada BPOM, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia melanjutkan, penanganan paparan radiasi tanggung jawabnya ada di Bapeten dan BRIN. Terkait keluar masuk barang berada di bawah Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan.
“Kemudian masalah lingkungan, ada KLH, ada Pemda sendiri. Kemudian masalah hukum ada polisi, dan lain sebagainya. Nah, itu memang kita tidak bisa mengatakan mereka harus ada komandan di satu, tidak,” katanya.
Menurut Djarot, pencegahan radiasi Cs-137 di Indonesia bermasalah karena ‘penyakit’ Pemerintah adalah koordinasi.
Adapun Kandidat Doktor Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan IPB Randi Syafutra mengungkapkan, Indonesia tidak memproduksi Cs-137. Seluruh sumbernya merupajan impor dan berada di bawah pengawasan Bapeten.
“Artinya, rantai penyimpanan, distribusi, hingga pemusnahan seharusnya berada dalam kontrol yang ketat. Dua insiden besar di dalam negeri menunjukkan, sistem pengawasan bahan radioaktif masih memiliki lubang berbahaya,” ujar Dosen Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan dalam pendeteksian bahan radioaktif di Indonesia. Ia menilai, kasus di Cikande seharusnya dapat diketahui lebih awal oleh lembaga dalam negeri tanpa harus menunggu laporan dari pihak asing.
“Kalau nggak karena dideteksi sama Amerika, kita juga nggak tahu. Berarti kan pengawasan kita lemah. Harusnya sudah ada deteksi dini, jadi jelas ada sistem yang harus kita perbaiki dalam hal ini,” tegas Evita di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Anggota Komisi VII DPR RI Rico Sia juga menilai persoalan ini menunjukkan perlunya peningkatan sistem pengelolaan dan pengawasan limbah industri agar tidak menimbulkan risiko kontaminasi radioaktif di masa depan.
“Seperti yang disampaikan pimpinan, pengawasan kita memang kurang. Dulu di sektor pertambangan, kolam-kolam limbah itu terhubung langsung dengan LHK untuk memantau kadar beracun dan logam berbahaya. Saya pikir sistem seperti itu perlu diterapkan lagi, bahkan secara real-time, agar tidak ada lagi kontaminasi yang justru ditemukan oleh pihak luar negeri,” ujar Rico
Sekretaris Fraksi PKS DP RI Johan Rosihan menyampaikan Indonesia ternyata belum memiliki mekanisme deteksi rutin terhadap kontaminasi radioaktif di produk pangan laut. Badan Karantina, BPOM, maupun laboratorium mutu belum dilengkapi teknologi pendeteksi isotop berbahaya itu.
“Ini celah besar yang bisa meruntuhkan reputasi pangan laut kita. Dunia sedang mengawasi. Kalau pemerintah tidak transparan, kepercayaan pasar bisa lenyap dalam hitungan minggu,” kata Anggota Komisi IV DPR ini.
Karena itu, ucap Johan, menganggap kasus Cs-137 di Cikande sebagai insiden teknis semata adalah keliru. Menurutnya, pencemaran terhadap produk laut di Indonesia bukan cerita baru. Banyak wilayah pesisir berbatasan langsung dengan kawasan industri, pelabuhan, atau pertambangan. Sistem pengawasan kualitas air di daerah pesisir pun masih minim.
“Lemahnya sistem traceability atau ketertelusuran produk juga memperburuk keadaan. Asal-usul produk, metode budidaya, hingga jalur distribusi sering tidak tercatat dengan baik. Saat terjadi kasus kontaminasi, penelusuran pun jadi mustahil,” paparnya.
Anggota Tim Khusus Pelaksana mengukur tingkat paparan radiasi terhadap temuan yang tercemar Cesium-137 (Cs-137) saat dekontaminasi di Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang, Kamis (02/10). ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto
Gagapnya Penanganan Pencemaran Radiasi
Selain adanya kelemahan pengawasan produk nuklir, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Yuyun Harmono, menilai pemerintah gagap saat menangani adanya temuan radiasi. Misalnya dari kasus di Cikande.
Yuyun menyayangkan sikap Pemerintah yang baru bertindak setelah ada temuan dari negara lain, sementara langkah pencegahan tak pernah diketahui publik.
“Jadi, tidak kemudian seperti sekarang ini, yang terkesan, kemudian gagap. Kalau ini tidak dibuka oleh media massa internasional, mungkin juga kita tidak akan menganggap itu salah satu isu,” katanya.
FDA mulai menyelidiki kontaminasi Cs-137 pada udang beku yang berasal dari Indonesia sejak 19 Agustus. Penarikan udang beku asal Indonesia di pasaran AS secara menyeluruh dilakukan 25 September.
FDA juga menemukan kontaminasi Cs-137 pada sampel cengkeh yang dikirim dari Indonesia. Produk ini masuk dalam import alert untuk kontaminasi kimia, per 18 September 2025.
Sementara Pemerintah baru bertindak di akhir September 2025, dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Radiasi Cesium-137. Ada selang waktu lebih dari satu bulan dari awal temuan hingga akhirnya Pemerintah mau serius menangani.
Menurut Randi, baik dalam kasus di Serpong maupun Cikande, publik mengetahui kejadian melalui media, bukan dari mekanisme peringatan resmi. Pola ini mengindikasikan lemahnya manajemen komunikasi risiko.
“Ketika informasi terlambat atau setengah-setengah, masyarakat bereaksi dengan kepanikan dan spekulasi. Rumor menyebar lebih cepat daripada klarifikasi, dan kepercayaan publik menurun,” paparnya.
Randi menjelaskan, dalam pengelolaan bahan radioaktif, transparansi bukan sekadar pilihan, tetapi kewajiban moral. Informasi tentang tingkat paparan, lokasi terkontaminasi, dan tindakan perlindungan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan tepat waktu. Ketertutupan hanya akan memperbesar ketakutan dan merusak reputasi pemerintah.
Kasus Pencemaran Radiasi di Dunia
Randi menyampaikan, Indonesia harus belajar dari kasus-kasus kecelakaan radiasi terbesar di dunia yang justru terjadi di luar fasilitas nuklir. Insiden Goiânia di Brasil pada 1987, menjadi salah satu yang paling mematikan.
“Kapsul Cs-137 dari mesin terapi kanker yang ditinggalkan terbuka dan bubuknya yang berpendar dikira “bahan ajaib” oleh warga. Empat orang meninggal dan 249 orang terkontaminasi. Kontaminasi meluas hingga ke pertanian dan pasar lokal,” paparnya.
Contoh lain terjadi di Kramatorsk, Ukraina, ketika kapsul kecil Cs-137 tertanam dalam dinding apartemen tanpa disadari selama sembilan tahun. Empat orang meninggal dan belasan lainnya terkena paparan tinggi. Kasus ini menunjukkan betapa berbahayanya sumber radiasi yang hilang atau tidak terinventarisasi.
“Tragedi besar seperti Chernobyl dan Fukushima memperlihatkan skala risiko yang lebih besar. Meski melibatkan banyak isotop, Cs-137 menjadi salah satu kontaminan utama dengan dampak jangka panjang pada tanah, ekosistem, dan kesehatan manusia,” ungkapnya.
Jepang kemudian melakukan reformasi besar dalam transparansi risiko, membuka data radiasi secara real time, dan memperkuat lembaga pengawas yang independen.
“Pembelajaran itu menegaskan, tata kelola adalah benteng utama dalam mencegah kepanikan dan menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Reformasi Tata Kelola Pengawasan
Randi menyampaikan, tantangan terbesar pengawasan radiasi di Indonesia bukan keterbatasan teknologi, tetapi konsistensi tata kelola. Pemerintah perlu melakukan beberapa langkah strategis di antaranya. Pertama, integrasi data sumber radiasi secara nasional dengan pelacakan real time lintas lembaga.
Kedua, inspeksi ketat dan rutin untuk fasilitas pengguna radiasi, dengan sanksi tegas bagi penyimpangan. Ketiga, pusat krisis radiasi terpadu sebagai lembaga koordinatif dengan fasilitas dekontaminasi permanen.
“Keempat, komunikasi risiko publik yang transparan, berbasis data yang mudah dipahami masyarakat. Kelima, edukasi publik dan pelibatan akademisi, sehingga masyarakat memahami risiko tanpa panik,” paparnya.
Menurut Randi, pengelolaan bahan radioaktif tidak boleh bergantung pada respons darurat semata. Sistem pencegahan, katanya, harus dibangun sekuat mungkin agar insiden tidak terulang di masa depan.
“Insiden Cs-137 adalah peringatan bahwa teknologi berisiko tinggi membutuhkan integritas yang sama tingginya. Reputasi Indonesia sebagai negara ekspor dan industri akan terus diuji apabila pengawasan bahan radioaktif tidak diperkuat,” ujarnya.
Sedangkan Djarot menyampaikan, ada tiga langkah untuk mencegah terjadi terjadinya kebocoran radiasi zat radioaktif di kemudian hari.
Pertama, pemasangan alat pemantau radiasi di berbagai pintu masuk dan keluar barang dari dalam dan luar negeri. Misalnya, pelabuhan dan bandara.
Menurut Djarot, keberadaan radiasi bukan hanya berasal dari barang luar negeri, tapi juga kemungkinan kebocoran pada alat yang mengandung zat radioaktif di dalam negeri.
“Itu mencegah di domestik juga. Saya tidak sepenuhnya menyatakan bahwa itu [benda sumber radiasi] asli dari luar negeri, seolah-olah yang salah itu luar negeri. Kemungkinan berasal dari dalam negeri kan juga bisa, besi bekas dan lain sebagainya,” katanya.
Kedua, membuat sistem pendataan yang tertelusur dan rinci terkait penggunaan sumber radioaktif di Indonesia.
Tanggung jawab ini, menurut Djarot, harus diemban Bapeten yang punya peran memberi izin dan pengawasan penggunaan perangkat industri yang menggunakan zat radioaktif. Misalnya pabrik kertas, logam, rokok hingga industri medis.
Djarot menyampaikan, Bapeten harus memastikan peralatan itu berizin dan tidak ada kasus hilang. Zat radioaktif yang ada di dalam peralatan tersebut sudah dibungkus secara aman. Jika bungkusnya rusak, hilang atau dilebur, maka kebocoran akan terjadi, kata Djarot.
“Kalau hilang itu jadi semacam sumber radioaktif yang tidak ada yang bertanggung jawab. Kemungkinan diambil orang yang tidak tahu bahwa itu ternyata sumber radioaktif, masuk ke tempat peleburan jadilah besi yang bisa dipakai, padahal itu mengandung sumber radioaktif,” ucapnya.
Djarot juga mendorong Bapeten untuk mengawal kontrak jual-beli peralatan yang mengandung zat radioaktif. Saat peralatan tersebut sudah rusak, maka harus dikembalikan ke negara asal. “Supaya tidak membebani menjadi limbah di Indonesia,” kata Djarot.
Ketiga, menurut Djarot, seluruh kementerian dan lembaga terkait harus menganggap serius persoalan kontaminasi sumber radioaktif. Menurutnya, tidak semua lembaga terkait punya ahli di bidang nuklir.
“Misalnya, perdebatan pengadaan alat pemantau radiasi yang harganya miliaran rupiah. Mungkin ada orang mengatakan mahal, tapi ketika kejadian, akan jauh lebih mahal,” pungkasnya.
Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), foto bersama peserta saat menghadiri Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta. Aktual/DOK MPR RI
Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), menghadiri Grand Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam statement acara, Ketua Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa generasi muda hari ini menghadapi era serba cepat, serba digital, dan penuh tantangan baru. Ia menekankan pentingnya menumbuhkan kesadaran berkonstitusi, menjaga keadaban, serta menjunjung tinggi keberagaman sebagai fondasi yang memperkuat persatuan bangsa. Bagi Edhie Baskoro, kompetisi ini bukan semata ajang adu pengetahuan, tetapi ruang pembentukan watak dan kepemimpinan generasi penerus Indonesia.
Dalam pernyataannya, anggota Dewan Penasihat KADIN tersebut menyampaikan pesan kuat dan inspiratif kepada para peserta. “Mereka adalah generasi yang lahir di era serba cepat, serba digital, dan penuh tantangan baru. Namun satu hal yang tidak berubah: cinta pada tanah air dan kesadaran berkonstitusi harus tetap menjadi pijakan,” ujarnya. “Melalui lomba ini, kami ingin menunjukkan bahwa memahami konstitusi bukan hanya soal hafalan, tapi soal karakter—tentang bagaimana kita menjaga keadaban, menghormati keberagaman, dan melanjutkan estafet persatuan bangsa,” tambah Edhie Baskoro.
Lulusan Doktor S3 IPB University ini juga mengapresiasi kecerdasan dan semangat tinggi para peserta dari berbagai daerah. “Saya bangga melihat energi, kecerdasan, dan semangat kalian. Dari Sabang sampai Merauke, adik-adik hari ini berdiri bersama, menunjukkan bahwa masa depan Indonesia berada di tangan generasi yang optimis, kreatif, dan siap memimpin Indonesia menuju Indonesia Maju dan Indonesia Emas 2045.”
Sebagai penutup, anggota daerah pemilihan Jawa Timur VII tersebut kembali menegaskan pentingnya konsistensi belajar, berkarakter, dan memberikan dampak positif. “Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa—pemimpin yang tidak hanya berprestasi, tetapi juga berkarakter, memahami konstitusi, serta mampu menjaga api persatuan,” sebutnya dengan penuh semangat. “Teruslah belajar, teruslah bermimpi, dan jadilah inspirasi bagi teman-teman di daerah kalian masing-masing,” tutup Ibas.
Acara ini menjadi puncak dari rangkaian kompetisi tingkat provinsi yang sebelumnya diselenggarakan di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Selatan, Lampung, dan daerah lainnya. Para finalis terbaik dari seluruh Indonesia berkumpul untuk menunjukkan pengetahuan, karakter, dan semangat kebangsaan dalam memahami Empat Pilar MPR RI.
Acara grand final ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme. Sejumlah pimpinan dan anggota MPR RI turut hadir memberikan dukungan, antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Sekjen MPR RI Siti Fauziah, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai Golkar Kahar Muzakir, Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat, Ketua Bansos MPR RI Abraham Liyanto, Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Sekretaris FPKS MPR Johan Rosihan, Sekretaris Fraksi Golkar Ferdiansyah, Wakil Ketua Bansos MPR Abidin Fikri, dan Wakil Sekretaris Fraksi PKS Ismail Bachtiar. Kehadiran para tokoh ini menegaskan komitmen MPR RI dalam memperkuat karakter kebangsaan generasi muda melalui kegiatan edukatif yang inspiratif dan relevan dengan perkembangan zaman.
