APBN Tanggung Utang Whoosh, Menkeu Sebut Kebijakan Ada di Presiden
Jakarta, Aktual.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keberatannya menggunakan APBN untuk melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh). Namun, ia mengaku akan mematuhi instruksi Presiden Prabowo Subianto.
“Saya pribadi lebih memilih tidak membayar, tetapi keputusan akhir ada pada kebijakan pimpinan di atas,” katanya saat konferensi pers Lapor Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).
Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan untuk menanggung biaya infrastruktur utama, seperti rel dan jalur kereta, sesuai arahan Presiden Prabowo.
Sementara itu, komponen operasional seperti rolling stock akan menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Rolling stoknya bukan kita yang nanggung, tapi kita belum sampai kesimpulan detailnya seperti apa. Jangan sampai saya rugi-rugi amat tapi kita lihat yang terbaik buat keuangan negara,” ujar Purbaya.
Purbaya juga menyampaikan keinginannya untuk turut serta dalam diskusi dengan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak terkait. Tujuannya adalah memastikan proses yang transparan dan melindungi keuangan negara dari potensi kerugian.
“Makanya, saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut. Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat, tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menambahkan negosiasi untuk merestrukturisasi utang proyek Whoosh dengan pihak China masih dalam tahap pembahasan. “Jadi ini prosesnya masih berjalan,” tambah Purbaya.
Rp1,2 Triliun
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan, Indonesia sanggup membayar utang proyek Whoosh. Namun, Prabowo tidak menjelaskan lebih lanjut apakah APBN akan menanggung utang Whoosh.
“Enggak usah khawatir ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti whoosh semuanya,” tegas Prabowo.
Bahkan, menurut Prabowo, pemerintah akan membayar utang proyek Whoosh sebesar Rp1,2 triliun per tahun.
“Pokoknya enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp1,2 triliun per tahun,” ujarnya.
Presiden Prabowo juga menyebut, bakal menggunakan uang negara hasil pengembalian dari para koruptor untuk membayar utang Whoosh.
“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi (setelah diambil negara) saya hemat. Enggak saya kasih kesempatan. Jadi, saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” ujar Prabowo.
Dia lantas meminta tidak hanya melihat masalah Whoosh dari untung rugi tapi juga dari manfaatnya, seperti mengurangi kemacetan dan polusi.
“Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok. Jadi, sudahlah, saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, Kita mampu. Dan kita kuat,” tandas Prabowo.
Utang Whoosh
Sebagai informasi, KCJB menghadapi beban utang yang cukup berat. KAI bersama dengan tiga BUMN lainnya harus menanggung renteng kerugian dari Whoosh sesuai porsi sahamnya di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI).
Dalam laporan keuangan per 30 Juni 2025 (unaudited) yang dipublikasikan di situs resminya, entitas anak KAI, PT PSBI, tercatat merugi hingga Rp4,195 triliun sepanjang 2024.
Artinya, dalam sehari saja bila menghitung dalam setahun ada 365 hari, konsorsium BUMN Indonesia harus menanggung rugi dari beban KCIC sebesar Rp11,493 miliar per hari.
Kerugian itu masih berlanjut tahun ini. Hingga semester I-2025 atau periode Januari–Juli, PSBI sudah membukukan kerugian sebesar Rp1,625 triliun.
Sebagai pemimpin konsorsium, KAI memegang porsi saham terbesar di PSBI, yakni 58,53 persen, sesuai penugasan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Selain KAI, pemegang saham lain PSBI adalah Wika dengan kepemilikan 33,36 persen, Jasa Marga sebesar 7,08 persen, dan PTPN VIII sebesar 1,03 persen.
Laporan: Nur Aida Nasution
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
