11 April 2026
Beranda blog Halaman 598

Tanah Jusuf Kalla Disengketa, Said Didu Beberkan Oknum-oknum di Belakangnya

Jakarta, aktual.com – Muhammad Said Didu menyoroti sengketa tanah antara Jusuf Kalla dan PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) sebagai bukti nyata permainan mafia tanah yang terstruktur. Ia menyebut eksekusi di lokasi tersebut sebagai “eksekusi abal-abal” yang diduga melibatkan sejumlah perwira tinggi dari TNI dan Polri.

Dalam cuitannya di X (Twitter), Said Didu menulis bahwa para pelindung mafia tanah itu berasal dari Mabes AD, Korps Marinir, dan Mabes Polri. Ia menilai hal itu menunjukkan bahwa oligarki telah mengendalikan aparat untuk merampas tanah rakyat.

Said Didu juga menyebut para pelaku eksekusi adalah sesama alumni Lemhannas yang berasal dari unsur swasta, TNI, dan Polri. Menurutnya, hal itu mencerminkan ironi besar dalam pendidikan kebangsaan. “Lemhannas diharap melahirkan nasionalisme, hasilnya justru mafia tanah,” tulisnya, Selasa (11/11).

Ia menegaskan bahwa kasus perampasan tanah Jusuf Kalla merupakan “proklamasi oligarki” bahwa mereka bisa merampok tanah siapa saja. Said Didu menuding praktik serupa juga terjadi pada tanah negara, hutan, tambang, dan perkebunan. “Rakyat tidak punya pilihan selain bersatu melawan oligarki,” tegasnya.

Dalam unggahannya, Said Didu turut membeberkan modus perampokan tanah yang dilakukan oleh oligarki dan mafia tanah. Ia menyebut praktik itu dimulai dari pembuatan surat kepemilikan palsu hingga rekayasa proses pengadilan yang melibatkan aparat dan notaris. Semua proses itu, katanya, dijalankan untuk melegitimasi perampasan tanah.

Ia menambahkan, hasil dari skema tersebut menunjukkan tiga hal utama: keterlibatan aparat dari bawah hingga atas, seluruh proses direkayasa, dan hukum telah dibeli. “Ini bukti kebiadaban oligarki yang kini dilakukan secara terang-terangan,” ujarnya.

Said Didu menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengusut tuntas praktik mafia tanah. “Bapak Presiden @prabowo seharusnya turun tangan berantas mafia tanah,” tulisnya. Ia memperingatkan, jika ketidakadilan ini dibiarkan, rakyat kecil akan menjadi korban berikutnya.

(Midan)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wakil Wali Kota Bekasi Buka Pameran dan Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan Daerah

Bekasi, aktual.com – Pemerintah Kota Bekasi terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan daya saing produk lokal. Salah satu langkah nyatanya adalah penyelenggaraan kegiatan promosi dan misi dagang produk ekspor unggulan kabupaten/kota tahun anggaran 2025 yang digelar di Aula Nonon Sonthonie.

Acara tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Wali Kota Bekasi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pendukung untuk memperluas pasar produk unggulan Bekasi ke kancah nasional dan internasional.

“Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada pelaku usaha agar mampu menembus pasar ekspor. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk mencapai hal tersebut,” ujar Wakil Wali Kota.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Akademi Pimpinan Perusahaan Kementerian Perindustrian, Abdul Rahman Arie Wicaksana. Ia menekankan bahwa pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku industri menjadi faktor penting dalam memperkuat kualitas produk ekspor daerah.

“Produk unggulan daerah harus memiliki standar kualitas dan daya saing global. Pemerintah pusat dan daerah harus saling mendukung agar potensi ini bisa terus berkembang,” ungkapnya.

Selain itu, hadir pula Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai, Bapak Undani, yang menyoroti pentingnya pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi ekspor. Ia menjelaskan bahwa fasilitasi dan edukasi dari pihak Bea Cukai diharapkan dapat mempermudah proses ekspor produk lokal.

Acara ini juga diikuti oleh Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bekasi beserta seluruh jajaran, para pejabat struktural dan fungsional, serta pelaku usaha dari berbagai sektor.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para pelaku usaha dapat memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta memanfaatkan peluang ekspor yang semakin terbuka. Pemerintah Kota Bekasi berupaya menjadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat posisi daerah sebagai pusat produk unggulan yang berdaya saing di pasar global. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menag Tegaskan Perkuat Kohesi Sosial dan Perdalam Nilai Spiritualitas

Menteri Agama Nasaruddin Umar. ANTARA/HO-Kemenag
Menteri Agama Nasaruddin Umar. ANTARA/HO-Kemenag

Jakarta, aktual.com – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya memperkuat kohesi sosial dan memperdalam nilai spiritualitas dalam kehidupan berbangsa agar Indonesia dapat menjadi model pluralisme yang produktif bagi dunia.

“Memang konsen kita itu untuk menciptakan kohesi sosial yang lebih solid, lebih konstruktif, lebih produktif. Inilah harapan kita semuanya. Diskusi-diskusi yang seperti ini sangat penting untuk Indonesia, karena ke depan Indonesia itu diharapkan menjadi model,” ujar Menag di Jakarta, Rabu (12/11).

Pernyataan Menag tersebut disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam diskusi Education and Social Trust in Multifaith and Multicultural Societies yang diinisiasi Institut Leimena dan Kemendikdasmen.

Menurut Menag, Indonesia memiliki keunikan sebagai negara dengan tingkat pluralitas tertinggi di dunia. Maka dari itu, perbedaan suku, agama, dan budaya justru harus dilihat sebagai anugerah, bukan ancaman.

“Kita ini negara yang paling plural di kolong langit ini, tetapi kita bisa menjadi contoh bahwa pluralitas tidak mesti menjadi ancaman bagi hegemoni sosial yang produktif. Justru dari keberagaman itu kita menciptakan lukisan Tuhan yang indah, Bhinneka Tunggal Ika yang sejati,” kata dia.

Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut menjelaskan Kementerian Agama saat ini juga tengah mengembangkan kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi moral dan spiritual generasi muda.

“Kami menancapkan kurikulum cinta dan ekoteologi agar lebih fundamental dalam mempersiapkan Indonesia yang lebih kompetitif di masa depan,” katanya.

Menag juga menyinggung pandangan positif dunia internasional terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang disebut membawa gagasan konstruktif bagi perkembangan global.

Ia menekankan seluruh pencapaian pembangunan nasional tidak akan bermakna tanpa adanya kerukunan.

“Kita tidak bisa menikmati pembangunan dalam bentuk apapun tanpa kerukunan. Di bangsa yang plural seperti Indonesia, kerukunan adalah faktor yang amat sangat penting,” kata Nasaruddin.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institut Leimena Mathius Ho mendukung penuh inisiatif Kurikulum Cinta yang digagas Kementerian Agama.

“Kami melihat bahwa hal itu (kurikulum cinta) sangat sejalan dengan literasi keagamaan lintas budaya (LKLB),” kata Mathius Ho.

Mathius menuturkan kerja sama antara Institut Leimena dan Kementerian Agama telah terjalin sejak lama. Sejak tahun 2021, pihaknya telah mengembangkan program LKLB yang hingga kini telah melatih lebih dari 10.000 guru di seluruh Indonesia.

Menurut Mathius, konsep Kurikulum Cinta yang diprioritaskan Kemenag memiliki keselarasan dengan semangat LKLB, yaitu menumbuhkan empati dan penghormatan antarsesama tanpa memandang perbedaan agama, etnis, maupun budaya.

“Tujuan LKLB adalah melatih cara memperlakukan satu sama lain sebagai sesama manusia. Dan itu juga yang menjadi inti dari Kurikulum Cinta, bagaimana kita mengasihi satu sama lain tanpa memandang perbedaan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wawali Harris Bobihoe : Operasi Pasar Murah Tekan Inflasi Ringankan Beban Rakyat

Kota Bekasi, aktual.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggelar program pasar murah sebagai langkah nyata menekan laju inflasi dan membantu meringankan beban masyarakat.

Adapun komoditas yang dijual di pasar murah meliputi bahan pokok seperti beras, tepung, minyak goreng, gula,daging ayam, daging sapi, serta kebutuhan pendukung lainnya.

“Tujuan utama diadakannya pasar murah ini sebagai salah satu program untuk menjaga daya beli masyarakat. Tentunya dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari Bulog, retail modern serta penyedia minyak goreng rakyat. Harganya jelas lebih murah dari pasar umum,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe saat meninjau Operasi Pasar Murah di Halaman Kantor Kecamatan Bekasi Barat.

Dalam pelaksanaan pasar murah kali ini, Disperindag Kota Bekasi bekerja sama dengan Bulog, serta retail modern untuk menyediakan bahan-bahan pokok yang dijual.

“Kami pastikan ketersediaan bahan pokok terus terjaga. Inflasi di Kota Bekasi sejauh ini masih relatif terkendali berkat upaya bersama. Harapan kami, masyarakat terbantu dan daya beli tetap terjaga. Jadi ini memang program rutin yang sering kami laksanakan,” jelas Wawali Abdul Harris Bobihoe. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Komisi Reformasi Polri Dinilai Belum Teruji, Ferdian Andi: Perbaikan Bisa Dimulai dari Revisi UU

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (tengah) bersama para anggota komisi; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kiri); Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan (kedua kiri); Kapolri periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz (kedua kanan); dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 Mahfud MD (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
etua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie (tengah) bersama para anggota komisi; Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan Reformasi Kepolisian Ahmad Dofiri (kiri); Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan (kedua kiri); Kapolri periode 2019–2021 Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz (kedua kanan); dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan periode 2019–2024 sekaligus Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008–2013 Mahfud MD (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Senin (10/11/2025). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

Jakarta, aktual.com – Peneliti Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) sekaligus pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, Ferdian Andi, menilai pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri masih perlu waktu untuk dinilai efektivitasnya. Ia menyebut, saat ini terlalu dini untuk menilai apakah komisi tersebut hanya sebatas simbol politik atau benar-benar menjadi langkah nyata dalam memperbaiki institusi kepolisian.

Menurut Ferdian, penilaian yang objektif baru dapat diberikan setelah melihat hasil kerja dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi tersebut, serta sejauh mana rekomendasi itu direalisasikan oleh pihak terkait. “Dari situ kita dapat memberikan penilaian mengenai output dari Komisi ini. Jadi, terlalu pagi kalau saat ini memberi penilaian terhadap kerja Komisi Percepatan Reformasi Polri,” ujarnya.

Ia menambahkan, secara kewenangan komisi ini memiliki ruang gerak yang jelas. Hasil kerja komisi nantinya berupa rekomendasi kepada Presiden terkait arah dan strategi reformasi Polri.

Menurutnya, target dan kewenangan yang dimiliki sudah cukup untuk mendorong perubahan asalkan diikuti dengan komitmen politik dan implementasi nyata. Terlebih, pengguna akhir dari hasil kerja Komisi ini adalah Presiden berupa rekomendasi mengenai reformasi Polri.

“Jadi, dari sisi kewenangan dan target komisi ini jelas. Dengan kewenangan yang dimiliki Komisi ini kita harapkan terdapat hasil berupa peta jalan reformasi Polri yang dihasilkan oleh Komisi ini,” kata Ferdian.

Ia menilai banyak kajian akademik yang dapat menjadi rujukan untuk menyusun peta jalan reformasi tersebut, mulai dari aspek kelembagaan, budaya organisasi, hingga pembenahan sumber daya manusia. Namun, menurut Ferdian, reformasi Polri seharusnya dimulai dari pembenahan pada sistem hukumnya terlebih dahulu.

“Harus dimulai dari perbaikan sistem hukum Polri yang berupa substansi atau norma hukum yang mengatur tentang Polri. Revisi UU Polri menjadi langkah utama untuk menjadi landasan reformasi Polri,” jelasnya.

Ferdian juga menyoroti bahwa revisi Undang-Undang Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025. Hal ini, katanya, menjadi momentum penting untuk memperkuat dasar hukum reformasi di tubuh kepolisian.

Di samping itu, mekanisme rekrutmen anggota Polri juga perlu menjadi perhatian serius. “Perbaikan mekanisme rekrutmen Polri dapat menjadi hulu perbaikan SDM Polri. Pelbagai pandangan dari publik dalam perbaikan rekrutmen menjadi masukan penting dalam mereformasi Polri,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hari Kesehatan Nasional RSUD Bantargebang Gelar Operasi Katarak

Kota Bekasi, aktual.com – Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe didampingi Kepala Dinas Kesehatan meninjau pelaksanaan operasi katarak dalam rangka Hari Kesehatan Nasional. Kegiatan berlangsung di RSUD Bantargebang.

Kunjungan tersebut dilaksanakan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan operasi katarak yang bertujuan membantu masyarakat, terutama lansia, yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak.

Wawali Abdul Harris Bobihoe menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, terutama Dinas Kesehatan dalam hal ini RSUD Bantargebang, yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan operasi katarak tersebut dapat berlangsung dengan lancar.

Menurutnya, kolaborasi serta sinergi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat yang dilakukan pemangku kepentingan merupakan hal yang harus terus ditingkatkan.

Ia juga mengatakan, pemerintah daerah terus meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dalam hal kesehatan dan ekonomi, agar dapat diberikan bantuan dan diberdayakan secara optimal.

Saat mengunjugi para penerima manfaat, Wawali Harris Bobihoe juga berpesan kepada untuk terus menjaga kesehatan dan mengikuti arahan tenaga medis, terutama saat proses penyembuhan, sehingga dapat kembali sehat dan melaksanakan aktivitas seperti biasa.

Dalam kesempatan tersebut, Wawali Harris Bobihoe juga memberikan cindera mata kepada para penerima manfaat. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain