12 April 2026
Beranda blog Halaman 601

Bank ASA dan Bank AKS Perkuat Komitmen Sosial lewat Program #ASApeduli dan #AKSpeduli di Yogyakarta

Aksi kemanusiaan ini berlangsung di Panti Asuhan Sancta Maria dan Panti Asuhan Brayat Pinudji, Boro, Yogyakarta. Aktual/HO

Yogyakarta, aktual.com – Semangat kolaborasi dan kepedulian sosial kembali diwujudkan oleh Bank ASA (BPR Artha Sarana Abadi) dan Bank AKS (BPR Artha Karya Sejahtera) melalui kegiatan sosial bertajuk #ASApeduli dan #AKSpeduli. Aksi kemanusiaan ini berlangsung di Panti Asuhan Sancta Maria dan Panti Asuhan Brayat Pinudji, Boro, Yogyakarta, pada Minggu (9/11).

Kegiatan ini menjadi rangkaian penutup dari Rapat Kerja Tahunan Bank ASA dan Bank AKS yang digelar pada 7–8 November 2025. Dalam rapat tersebut, dua bank yang kini sedang menjalani proses merger itu membahas strategi penguatan bisnis, efisiensi operasional, dan kesiapan menghadapi tantangan ekonomi 2026—seraya menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi napas budaya perusahaan.

Bagi Bank ASA dan Bank AKS, keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari kinerja finansial, tetapi juga dari kontribusi nyata terhadap masyarakat. Melalui program #ASApeduli dan #AKSpeduli, keduanya ingin memastikan dampak positif dirasakan langsung oleh komunitas yang membutuhkan, khususnya anak-anak di panti asuhan.

“Berbagi bukan sekadar kegiatan sosial. Ini adalah refleksi dari nilai yang kami junjung—bahwa keberhasilan bisnis harus sejalan dengan tanggung jawab sosial,” ujar Sri Martini Dewi, salah satu pemilik Bank AKS.

Senada dengan itu, Farai Tody, pemilik Bank ASA sekaligus salah satu pemilik Bank AKS, menambahkan bahwa kepedulian sosial merupakan bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan. “Nilai kemanusiaan dan kolaborasi sosial adalah fondasi yang menguatkan perusahaan dalam jangka panjang. Kami ingin menebarkan semangat kasih, tidak hanya bagi anak-anak panti, tetapi juga bagi karyawan dan mitra kerja,” jelasnya.

Kegiatan sosial kali ini juga mendapat dukungan dari Garudafood, yang menjadi sponsor dan memberikan produk makanan serta minuman untuk disalurkan kepada kedua panti asuhan. Bantuan diserahkan langsung oleh Sri Martini Dewi dan Farai Tody, memperkuat kolaborasi sosial lintas sektor.

Sebagai informasi tambahan, Sri Martini Dewi merupakan generasi ketiga keluarga Garudafood dan saat ini juga menjadi salah satu pemegang saham di perusahaan tersebut—salah satu produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia.

Selain menyerahkan bantuan produk makanan, Bank ASA dan Bank AKS juga memberikan donasi uang tunai untuk mendukung operasional panti, mulai dari kebutuhan pendidikan hingga pengembangan karakter anak-anak.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kehangatan dan keceriaan. Para pegawai Bank ASA dan Bank AKS tidak hanya hadir untuk memberikan bantuan, tetapi juga ikut bermain, bernyanyi, dan berbagi cerita bersama anak-anak. Interaksi tersebut menciptakan kedekatan emosional yang menjadi esensi dari kegiatan sosial ini.

“Senyum dan semangat anak-anak adalah hadiah terbesar bagi kami,” ungkap salah satu pegawai Bank ASA.

Selain memberi dampak sosial, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mempererat hubungan antarkaryawan. Melalui aktivitas di luar rutinitas kantor, para pegawai dapat menumbuhkan empati dan solidaritas yang berdampak positif pada budaya kerja perusahaan.

Sebagai penutup kegiatan, Bank ASA dan Bank AKS menyerahkan piagam penghargaan dan kenang-kenangan kepada pengurus kedua panti asuhan sebagai wujud apresiasi atas dedikasi mereka dalam membimbing dan merawat anak-anak.

Perwakilan panti menyampaikan terima kasih atas dukungan kedua bank.
“Kehadiran Bank ASA dan Bank AKS membawa kebahagiaan dan semangat baru bagi anak-anak kami. Semoga kegiatan ini menginspirasi banyak pihak untuk ikut berbagi,” ujar pengurus panti.

Dengan suksesnya kegiatan #ASApeduli dan #AKSpeduli di Yogyakarta tahun ini, Bank ASA dan Bank AKS berharap aksi sosial serupa dapat terus diperluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Kolaborasi antara dunia usaha dan masyarakat diharapkan dapat menciptakan masa depan yang lebih inklusif, peduli, dan berkelanjutan.

Sukseskan GNIB, Satpol PP Jalin Kolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Komunitas

Jakarta, aktual.com — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan Gerakan Nasional Indonesia Bersih (GNIB). GNIB merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah yang bertujuan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertib dan indah melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. GNIB tidak hanya menekankan kebersihan dalam arti fisik tetapi juga menyangkut kebersihan lingkungan visual dan tata kota, termasuk penataan ruang publik dari keberadaan reklame, spanduk, banner, baliho dan alat peraga lainnya yang sering kali terpasang secara sembarangan.

Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat untuk menegakkan perda/perkada memegang peranan sentral dalam mendukung GNIB melalui dua jalur utama; yaitu penegakan Perda tentang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah, serta penertiban reklame, spanduk dan alat peraga lainnya yang tidak sesuai ketentuan. Peran Satpol PP ini menjadi semakin penting mengingat keberhasilan GNIB tidak dapat dilepaskan dari terwujudnya lingkungan yang bersih secara fisik dan visual. Sampah yang berserakan dan spanduk liar yang menumpuk sama-sama menjadi simbol lemahnya kesadaran hukum dan penataan kota.

Terkait hal tersebut, Kepala Bidang Penegakan Perda dan Perkada Satpol PP, Rahmat Efendi Lubis mengatakan, pihaknya berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menyukseskan GNIB karena Satpol PP tidak bisa bekerja sendiri untuk mewujudkan lingkungan yang bersih secara fisik dan visual.

“Kolaborasi kami lakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan berbagai instansi lainnya. Dengan Kementerian Lingkungan Hidup, kami juga berkolaborasi terkait dengan penanganan pencemaran lingkungan,” ujar Rahmat Efendi Lubis dalam Talkshow Penguatan Kapasitas Satpol PP di Daerah dalam Penegakan Hukum Perda Terkait Pelaksanaan GNIB dan Pengelolaan Sampah.

Sebagai contoh, ketika selesai pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara serentak pada 2024 lalu, Jakarta dibanjiri limbah Alat Peraga Kampanye (APK) yang sudah tidak terpakai.

“Setelah dilakukan penurunan oleh SatPol PP, jumlah alat peraga sangat banyak di seluruh wilayah Ibukota. Untuk mengatasinya, kami mencari komunitas yang dapat melaksanakan kegiatan pemanfaatan limbah alat peraga tersebut. Komunitas melakukan daur ulang untuk mengubah limbah APK menjadi bahan baku furnitur seperti meja dan kursi,” katanya.

Dalam talkshow tersebut, Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Madya Kementerian Lingkungan Hidup Herbita Simanjuntak, SSI.,MT mengungkapkan, GNIB lahir akibat permasalahan kebersihan yang memprihatinkan dan adanya kebutuhan untuk mengubah perilaku masyarakat. Faktanya, menurut Herbita, Indonesia memproduksi sampah sekitar 56 juta ton per tahun. Hampir 63 persen dari jumlah sampat tersebut dikelola secara open dumping di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Sementara, masih ada sekitar 22 juta ton yang berserakan di lingkungan seperti pembuangan limbah ilegal, pemukiman dan badan-badan air.

“Perlu kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Maka dicetuskanlah Gerakan Nasional Indonesia Bersih,” ujar Herbita.

Ia menambahkan, peran pemerintah daerah sangat penting dalam hal penanganan sampah, karena daerah yang akan mendampingi masyarakat secara langsung, misalnya melalui Satpol PP, untuk memberikan penyadaran bagaimana mengelola sampah dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah.

Terkait hal ini, menurut Rahmat Efendi Lubis, pihaknya sudah menjalankan beberapa program seperti Satpol PP Goes To School untuk memberikan sosialisasi kepada siswa setingkat SMA, mengenai peraturan daerah yang berkaitan dengan bagaimana menjaga ketertiban umum, kebersihan lingkungan dan estetika kota.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Warga Jatisampurna Merasa Terbantu Adanya Pelayanan Pemerintah NTPD 112

Kota Bekasi, aktual.com — Pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) kembali melaksanakan kegiatan sosialisasi Layanan Kegawatdaruratan Call Center Patriot Siaga 112, kali ini menyasar masyarakat di Kecamatan Jatisampurna, Selasa (11/11/2025).

Kegiatan tersebut diikuti oleh unsur aparatur kecamatan, kelurahan, serta perwakilan masyarakat setempat. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai fungsi layanan 112 sebagai sarana cepat tanggap dalam menghadapi berbagai situasi darurat, seperti kebakaran, kecelakaan, tindak kriminal, bencana alam, hingga kondisi medis mendesak.

Layanan 112 dapat diakses gratis selama 24 jam tanpa pulsa melalui jaringan telepon seluler maupun telepon rumah.

Kepala Diskominfostandi Kota Bekasi yang diwakili oleh Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Fitrianti, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Kegawatdaruratan. Aturan tersebut menjadi dasar penguatan sistem respon cepat di seluruh wilayah Kota Bekasi.

“Melalui layanan 112, kami ingin memastikan masyarakat mendapatkan penanganan cepat dan terkoordinasi ketika menghadapi keadaan darurat. Karena itu, edukasi seperti ini penting agar warga memahami cara menggunakan layanan 112 dengan tepat,” ujar Fitrianti.

Sementara itu, Camat Jatisampurna, Nata Wirya, menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi ini. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pelayanan publik, khususnya dalam situasi darurat.

“Pemerintah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan, terutama layanan kegawatdaruratan. Kami ingin memastikan setiap warga Jatisampurna dapat merasakan kehadiran pemerintah ketika membutuhkan pertolongan cepat,” ungkap Nata Wirya.

Sosialisasi berlangsung interaktif melalui pemaparan narasumber informatif, sesi tanya jawab, dan pembagian materi edukatif kepada peserta. Antusiasme warga terlihat tinggi, terutama ketika dijelaskan mekanisme pelaporan kejadian darurat serta koordinasi lintas instansi melalui pusat layanan 112.

Kegiatan ditutup dengan ajakan kepada masyarakat untuk selalu siaga, tanggap, dan peduli terhadap keselamatan di lingkungan masing-masing. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menkeu Serahkan Penerapan Redenominasi Rupiah ke BI, Pelaksanaan Masih Menunggu Waktu Tepat

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (tengah) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kanan) dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (kiri) bersiap mengikuti rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/9/2025). Aktual/Antara

Surabaya, aktual.com — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa proses penerapan redenominasi rupiah akan sepenuhnya menjadi kewenangan Bank Indonesia (BI). Pemerintah, kata dia, menyerahkan waktu dan mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan bank sentral.

“Itu kebijakan bank sentral,” ujar Purbaya di Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Purbaya menegaskan, hingga kini pemerintah belum dapat memastikan kapan redenominasi akan dijalankan.

“Dia akan menerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya, tetapi enggak sekarang. Enggak tahun depan, saya enggak tahu,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah (RUU Redenominasi) memasukkan kebijakan tersebut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029.

Menanggapi hal itu, Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa BI akan sangat berhati-hati dalam menentukan waktu pelaksanaan redenominasi.

“Implementasi redenominasi tetap mempertimbangkan waktu yang tepat, serta memperhatikan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan kesiapan teknis, termasuk aspek hukum, logistik, dan teknologi informasi,” jelas Denny dalam keterangannya, Senin (10/11/2025).

Menurutnya, redenominasi rupiah merupakan penyederhanaan jumlah digit pada pecahan rupiah tanpa mengubah daya beli masyarakat maupun nilai tukar terhadap barang dan jasa. Langkah ini disebut strategis untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan mendukung modernisasi sistem pembayaran nasional.

“Proses redenominasi direncanakan secara matang dan melibatkan koordinasi erat antarseluruh pemangku kepentingan,” tambahnya.

Saat ini, RUU Redenominasi telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025–2029 sebagai usulan inisiatif pemerintah berdasarkan rekomendasi BI. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama pemerintah, BI, dan DPR.

Sehari di Sydney, Prabowo Bahas Penguatan Hubungan RI–Australia

Presiden Prabowo Subianto didampingi Menlu Sugiono dan Seskab Teddy Indra Wijaya bertolak ke Sidney, Australia melalui Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025). Aktual/Biro Pers Sekretariat Presiden

Jakarta, aktual.com — Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Sydney, Australia, pada Selasa (11/11/2025), untuk melakukan kunjungan kenegaraan selama satu hari. Sebelum keberangkatan, Presiden terlebih dahulu memimpin rapat terbatas di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dari Pangkalan Halim, Prabowo bersama rombongan resmi lepas landas menuju Bandara Sydney Kingsford Smith sekitar pukul 11.55 WIB.

Menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, kunjungan singkat ini memiliki agenda padat dan strategis. “Kunjungan kenegaraan selama satu hari tersebut akan diisi dengan sejumlah agenda penting. Kunjungan ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan strategis dengan Australia,” ujar Teddy dalam keterangan tertulisnya.

Selama di Sydney, Presiden Prabowo dijadwalkan menggelar pertemuan tête-à-tête dengan Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese serta menghadiri upacara kenegaraan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal Australia Sam Mostyn.

Selain itu, Prabowo juga akan menghadiri sejumlah pertemuan kerja sama bilateral yang mencakup bidang perdagangan, investasi, pendidikan, dan kemitraan industri.

Seskab Teddy menjelaskan, kunjungan ini juga menjadi balasan atas lawatan PM Albanese ke Jakarta pada Mei lalu, sehari setelah ia terpilih kembali sebagai Perdana Menteri Australia.

“Kunjungan ini juga merupakan bentuk kunjungan balasan atas kedatangan Perdana Menteri Albanese ke Jakarta pada bulan Mei lalu,” kata Teddy.

Dalam penerbangan menuju Sydney, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Danantara dan Pemerintah akan Berbagi Porsi Soal Utang Whoosh

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Dony Oskaria menegaskan, restrukturisasi utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh akan melibatkan Danantara dan pemerintah.

Dony menjelaskan, Danantara berperan sebagai pihak yang mengelola operasional dari Whoosh, sementara pemerintah berperan sebagai pengelola dan penyedia infrastruktur. Menurutnya, pemetaan tersebut telah ditegaskan oleh Presiden Prabowo Subianto belum lama ini.

“Nah ini juga solusi terbaik tentunya mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional dengan Whoosh. Dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” ucapnya saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

 

Dony menyebutkan, layanan kereta cepat Whoosh mampu memberikan manfaat bagi masyarakat terkait ketersediaan angkutan massal cepat, yang memiliki dampak pada pertumbuhan perekonomian nasional.

“Jadi kami bertanggung jawab secara operasional, supaya Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik, dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” ungkap Dony.

Sebelumnya, CEO Danantara, Rosan Roeslani mengungkap skema restrukturisasi pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh salah satunya  akan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui public service obligation (PSO).

“Tadi sudah koordinasi. Ke depan, mengenai Whoosh ini ada porsi yang memang public service obligation-nya akan ditanggung pemerintah,” kata Rosan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2025).

Kereta cepat Whoosh selama ini tidak mendapat PSO atau subsidi dari pemerintah. Sementara itu, untuk sarana dan operasional Whoosh, Rosan mengatakan, akan dijalankan oleh BUMN atau badan usaha lainnya.

“Juga ada yang sarana serta operasionalnya akan ditanggung bersama-sama,” kata Menteri Investasi/ BKPM itu.

Berita Lain