13 April 2026
Beranda blog Halaman 618

BPK RI Terpilih Sebagai Anggota Lembaga Audit Eksternal PBB

Sidang Utama Komite V Majelis Umum ke-80 PBB memilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) di New York, Amerika Serikat (7/11/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri)
Sidang Utama Komite V Majelis Umum ke-80 PBB memilih Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai anggota United Nations Board of Auditors (UN BoA) di New York, Amerika Serikat (7/11/2025). (ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri)

Jakarta, aktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terpilih sebagai anggota lembaga audit eksternal PBB (United Nations Board of Auditors/UN BoA).

Wakil Ketua BPK Budi Prijono yang memimpin delegasi Indonesia pada Sidang Utama Komite V Majelis Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat, pada Jumat (7/11), mengatakan terpilihnya BPK merupakan pengakuan dunia atas profesionalisme dan kredibilitas Indonesia.

“Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa BPK berperan aktif dalam mendorong praktik tata kelola yang baik di tingkat global. Indonesia menunjukkan diri sebagai mitra yang kompeten, tepercaya, dan berkontribusi nyata,” kata Budi dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (8/11).

Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir yang hadir pada pemilihan itu mengatakan bahwa terpilihnya BPK sejalan dengan komitmen Indonesia dan banyak negara lainnya dalam mendorong reformasi tata kelola di PBB.

“Keanggotaan ini datang pada saat yang tepat, di tengah upaya reformasi PBB. Sebagai anggota UN BoA, BPK diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat tata kelola global, khususnya dalam aspek keuangan dan manajemen di PBB,” kata Arrmanatha.

BPK terpilih untuk menggantikan China National Audit Office, lembaga pemeriksa keuangan tertinggi (SAI) China, yang sebelumnya mewakili kawasan Asia-Pasifik.

Selama enam tahun (2026-2032), BPK akan bekerja sama dengan dua anggota UN BoA lainnya, yaitu SAI Prancis (Cour des Comptes) dan SAI Brasil (Tribunal de Contas da União) untuk melakukan audit terhadap badan-badan PBB.

Dalam pernyataannya, BPK mengatakan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik di PBB melalui pemeriksaan yang independen, profesional, efisien, dan inovatif.

Selain di UN BoA, BPK tahun ini juga terpilih sebagai Ketua International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) untuk periode 2028-2031 sekaligus menjadi tuan rumah Kongres Internasional Lembaga Pemeriksa Keuangan (INCOSAI) XXVI pada 2028.

Pencalonan Indonesia sebagai anggota UN BoA telah diumumkan sejak 2021. Dukungan dari negara-negara anggota berhasil dihimpun melalui diplomasi yang intensif oleh BPK dan Kementerian Luar Negeri, baik secara bilateral maupun lewat berbagai forum internasional, hingga akhirnya Indonesia terpilih secara aklamasi.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mengapa Pak Harto Masih Jadi Presiden Paling Disukai? Ini Kata LSI Denny JA

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Aktual/DOK PRIBADI

Jakarta, aktual.com – Hasil survei nasional terbaru dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA) menunjukkan fakta menarik: Soeharto (Pak Harto) kini menjadi presiden Republik Indonesia yang paling disukai publik dibandingkan seluruh presiden yang sudah selesai menjabat.

Dalam survei yang dilakukan pada Oktober 2025, menggunakan metode multi-stage random sampling terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh provinsi, dengan wawancara tatap muka dan margin of error ±2,9 persen.

Publik menempatkan Soeharto di posisi teratas dengan 29,0 persen tingkat kesukaan, disusul Joko Widodo (26,6 persen) dan Soekarno (15,1 persen).

Presiden lain menempati posisi berikut: Susilo Bambang Yudhoyono (14,2 persen), Gus Dur (5,0 persen), B.J. Habibie (5,0 persen), dan Megawati Soekarnoputri (1,2 persen). Sementara 3,9 persen responden menjawab tidak tahu/tidak menjawab.

“Data ini sudah kami periksa berulang kali,” ujar Denny JA, pendiri LSI.

“Semua tabulasi dan metodologi benar. Inilah hasil ilmiah yang menggambarkan persepsi emosional bangsa hari ini terhadap para presiden Indonesia.”

Melihat Soeharto dengan “Kacamata Merah Muda”

Denny JA kemudian mengaitkan hasil ini dengan konsep psikologis yang menarik: rosy retrospection bias — atau yang ia sebut “kacamata merah muda.”

Istilah ini diperkenalkan oleh sekelompok peneliti di University of Washington pada akhir 1990-an, yang menemukan bahwa manusia cenderung mengingat masa lalu lebih indah daripada kenyataan saat itu.

“Seiring waktu, yang pahit memudar, yang manis bertahan,” kata Denny. “Bangsa ini tampaknya juga mengenakan kacamata merah muda ketika menilai Pak Harto.

Rezim otoriternya mulai terlupakan, sementara kenangan tentang keteraturan, harga yang stabil, dan pembangunan desa justru menguat.”

Dengan merujuk teori psikologi kognitif Daniel Kahneman, LSI menjelaskan bahwa bias ini adalah mekanisme alamiah otak yang menyaring memori negatif.

Kenangan kolektif bangsa terhadap era tertentu bisa berubah seiring waktu, terlepas dari fakta sejarah yang kompleks.

Mengapa Soeharto Paling Disukai?

Menurut analisis LSI Denny JA, fenomena tingginya kesukaan terhadap Soeharto bukan hanya soal nostalgia.

Terdapat tiga faktor utama yang membuat publik masih menaruh simpati pada sang mantan presiden:

1. Ingatan Konkret dan Nyata.

“Sekolah, irigasi, pasar, dan infrastruktur yang dibangun pada masa Soeharto masih dapat disentuh hingga kini. Masyarakat menilai hasil, bukan wacana,” ujar Denny.

2. Citra Paternal dan Stabilitas.

Soeharto dianggap sebagai sosok ayah bangsa — tegas, protektif, dan efektif.

Dalam era modern yang serba gaduh, citra kepemimpinan seperti itu menimbulkan rasa aman.

3. Keteraturan Ekonomi dan Sosial.

Dalam masa kini yang penuh ketidakpastian ekonomi, publik merindukan masa ketika harga-harga terasa stabil dan kehidupan lebih tertata.

“Ingatan tentang keteraturan menjadi semacam selimut emosional bangsa,” tambahnya.

Komisi VI DPR Dukung Larangan Thrifting, Dorong Masyarakat Beralih ke Produk UMKM

Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini mendukung pelarangan penjualan thrifting atau barang bekas, terutama pakaian impor dari luar negeri. Ia menegaskan bahwa penjualan barang bekas semacam itu termasuk ilegal.

“Kalau itu barang ilegal ya harus dilarang lah. Hampir semua pakaian bekas impor kan ilegal,” kata Anggia kepada wartawan, Sabtu (8/11/2025).

Anggia mengaku tidak gemar membeli barang bekas. Politikus PKB tersebut lebih memilih produk baru meskipun tanpa merek.

“Saya, personally nggak suka barang thrifting, lebih suka meskipun nggak bermerek tapi asli dan baru,” katanya.

Meski begitu, ia menyadari bahwa bisnis thrifting cukup diminati oleh masyarakat. Karena itu, Anggia meminta pemerintah untuk menghadirkan solusi konkret terhadap kebijakan pelarangan tersebut.

“Tapi kalau melihat di lapangan masyarakat banyak juga yang menggemari aktivitas thrifting. Jika pemerintah melarang, harus ada solusi untuk membawa para penjual dan pembeli untuk memilih hasil UMKM kita. Beralih ke hasil UMKM,” ujarnya.

Ia berharap para penggemar barang thrifting dapat beralih ke produk-produk lokal. Menurutnya, pemerintah harus mampu membantu pelaku UMKM agar naik kelas.

“Nah tantangan kita harus menaikkan kelas nih UMKM. Jangan juga melarang tapi nggak ngasih solusi,” kata Anggia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar kebijakan larangan penjualan barang bekas disertai dengan solusi yang berpihak pada pelaku usaha kecil. Ia mendorong adanya substitusi produk lokal agar para pedagang tetap bisa berjualan.

Hal itu disampaikan Menteri UMKM Maman Abdurachman seusai rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), yang juga dihadiri oleh Menko PM Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Menko PMK Pratikno, dan Mensos Saifullah Yusuf.

“Jadi misalnya pada saat pengusaha-pengusaha mikro ini mereka selama ini menjual barang-barang bekas, pada saat ditutup, pasti kan konsekuensinya mereka tidak akan ada barang jualan lagi,” ujar Maman.

“Nah, ditugaskan kepada kami, Kementerian UMKM, untuk segera menindaklanjuti substitusi produk-produk barang yang akan menggantikan para pengusaha-pengusaha di beberapa daerah-daerah thrifting ini untuk dia juga bisa berjualan produk-produk lokal domestik kita,” sambungnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BMKG Ingatkan Masyarakat Waspada Hujan Ringan Hingga Petir

Pengendara sepeda motor menerobos hujan di kawasan Senopati, Jakarta,
Pengendara sepeda motor menerobos hujan di kawasan Senopati, Jakarta,

Jakarta, aktual.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat untuk waspada hujan ringan hingga hujan petir yang akan mengguyur sebagian besar wilayah Indonesia pada Sabtu (8/11).

Hal tersebut disampaikan Prakirawan BMKG Adelia dalam siaran Youtube di Jakarta.

Berawal dari Pulau Sumatra, Kota Pekanbaru dan Tanjung Pinang diprakirakan berawan, sedangkan Kota Banda Aceh berawan tebal.

“Kota Padang diprakirakan hujan ringan, sedangkan Kota Medan berpotensi hujan dengan intensitas sedang,” katanya.

Masih di Pulau Sumatra, diprakirakan udara kabur di wilayah Jambi dan hujan ringan di wilayah Palembang.

“Waspadai potensi hujan petir di wilayah Pangkal Pinang, Bengkulu, dan Bandar Lampung,” ujar dia.

Beralih ke Pulau Jawa, hujan ringan diprakirakan mengguyur Kota Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta. Masyarakat di Kota Bandung diperingatkan untuk waspada potensi hujan petir.

Kemudian bergeser ke wilayah Bali dan Nusa Tenggara, hujan ringan berpotensi terjadi di Denpasar dan Mataram, sedangkan Kota Kupang diprakirakan hujan disertai dengan petir.

Beranjak ke Pulau Kalimantan, cuaca diprakirakan berawan di Kota Pontianak, tebal di Kota Pontianak, hujan ringan di Kota Palangkaraya dan Samarinda, serta hujan petir di wilayah Tanjung Selor dan Banjarmasin.

Lalu, bergerak ke Pulau Sulawesi, cuaca diprakirakan hujan ringan di wilayah Manado, Gorontalo, Palu, Mamuju, dan Kendari.

“Waspadai hujan petir yang dapat terjadi di wilayah Makassar,” tuturnya.

Kemudian untuk wilayah Indonesia Timur, cuaca diprakirakan berawan tebal di Manokwari, sementara hujan ringan diprediksi terjadi di Kota Ternate, Sorong, Ambon, Nabire, Jayawijaya, Jayapura, dan Merauke.

BMKG juga memperingatkan masyarakat agar waspada gelombang laut tinggi yang mencapai 2,5 hingga 4 meter di Selat Malaka bagian Utara, Samudera Hindia barat Sumatra, Samudra Hindia selatan Jawa, Samudra Hindia selatan Bali, Samudra Hindia selatan NTB, serta Samudra Hindia Selatan NTT.

Masyarakat juga diminta waspada banjir rob di pesisir Aceh, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jakarta, selatan Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, NTB, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Maluku.

Masyarakat di wilayah Pekanbaru, Jambi, dan Lampung juga diminta waspada suhu tinggi yang diprediksi dapat mencapai 32 hingga 34 derajat Celcius.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Diminta Segera Tuntaskan Penyidikan Kasus CSR BI-OJK

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Kami minta KPK segera menuntaskan kasus tersebut. Jika tidak, maka kami akan berikan somasi lagi,” ujar Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/11).

Menurut dia, langkah tersebut ditempuh MAKI untuk mendesak KPK menuntaskan perkara dengan tersangka Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).

“Dulu kami sudah memberikan somasi pertama. Nanti kami berikan somasi kedua. Baru setelah itu gugatan praperadilan jika tidak tahan juga tersangkanya,” katanya.

Sebelumnya, pada 9 Mei 2025, MAKI sempat melayangkan somasi pertama kepada KPK karena belum mengumumkan tersangka kasus tersebut.

Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam CSR, atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

Sejumlah pihak pun diperiksa KPK karena diduga ikut terlibat, salah satunya Anggota DPR RI Partai NasDem Rajiv. Rajiv masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

OTT Lagi, Kini Giliran Bupati Ponorogo, terkait Mutasi dan Rotasi Jabatan

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, (7/11/2025).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta.

Budi mengatakan tim KPK saat ini masih berada di lapangan dalam rangkaian OTT tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Bupati Ponorogo tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait mutasi dan rotasi jabatan.

“Mutasi dan promosi jabatan,” ujarnya.

Dengan ditangkapnya Bupati Ponorogo tersebut, KPK sudah melakukan OTT yang ketujuh pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Berita Lain