13 April 2026
Beranda blog Halaman 619

KPK Diminta Segera Tuntaskan Penyidikan Kasus CSR BI-OJK

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK untuk segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi corporate social responsibility (CSR) di Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

“Kami minta KPK segera menuntaskan kasus tersebut. Jika tidak, maka kami akan berikan somasi lagi,” ujar Boyamin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (6/11).

Menurut dia, langkah tersebut ditempuh MAKI untuk mendesak KPK menuntaskan perkara dengan tersangka Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG).

“Dulu kami sudah memberikan somasi pertama. Nanti kami berikan somasi kedua. Baru setelah itu gugatan praperadilan jika tidak tahan juga tersangkanya,” katanya.

Sebelumnya, pada 9 Mei 2025, MAKI sempat melayangkan somasi pertama kepada KPK karena belum mengumumkan tersangka kasus tersebut.

Saat ini, KPK masih melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi dalam CSR, atau dugaan korupsi dalam penggunaan dana Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) dan Penyuluh Jasa Keuangan (PJK) tahun 2020–2023.

Perkara tersebut bermula dari laporan hasil analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan pengaduan masyarakat, kemudian KPK melakukan penyidikan umum sejak Desember 2024.

Penyidik KPK telah menggeledah dua lokasi yang diduga menyimpan alat bukti terkait dengan perkara tersebut.

Dua lokasi tersebut adalah Gedung Bank Indonesia di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, yang digeledah pada 16 Desember 2024, dan Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang digeledah pada 19 Desember 2024.

Pada 7 Agustus 2025, lembaga antirasuah itu menetapkan anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024 Satori (ST) dan Heri Gunawan (HG) sebagai tersangka kasus tersebut.

Sejumlah pihak pun diperiksa KPK karena diduga ikut terlibat, salah satunya Anggota DPR RI Partai NasDem Rajiv. Rajiv masih berstatus sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

OTT Lagi, Kini Giliran Bupati Ponorogo, terkait Mutasi dan Rotasi Jabatan

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. Foto: Ist

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat, (7/11/2025).

“Benar, salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta.

Budi mengatakan tim KPK saat ini masih berada di lapangan dalam rangkaian OTT tersebut. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Bupati Ponorogo tersebut.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengungkapkan OTT terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait mutasi dan rotasi jabatan.

“Mutasi dan promosi jabatan,” ujarnya.

Dengan ditangkapnya Bupati Ponorogo tersebut, KPK sudah melakukan OTT yang ketujuh pada tahun 2025.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT dan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, pada 20 Agustus 2025, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid pada 3 November 2025, yakni mengenai dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

OJK Minta Perbankan Blokir 29.906 Rekening terkait Judi Online

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae saat konferensi pers terkait Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulanan Oktober 2025 yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Jumat (7/11/2025). Foto: Nur Aida Nasution/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta perbankan untuk memblokir 29.906 rekening yang terhubung dengan judi online. Langkah ini sebagai respons atas data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menjelaskan jumlah rekening yang diblokir meningkat dari 27.395 rekening pada periode sebelumnya.

“OJK telah meminta bank untuk memblokir sekitar 29.906 rekening, berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11/2025).

Dian menambahkan, OJK juga meminta perbankan untuk menutup rekening yang terhubung dengan nomor identitas kependudukan (NIK) yang dicurigai terkait dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi dampak negatif terhadap perekonomian dan sektor keuangan yang ditimbulkan oleh praktik tersebut.

Sebagai bagian dari langkah pencegahan, OJK juga meminta perbankan untuk menerapkan enhanced due diligence (EDD) terhadap nasabah yang terlibat dalam transaksi mencurigakan. “Kami menginginkan proses verifikasi yang lebih mendalam agar rekening tidak disalahgunakan untuk kejahatan seperti pencucian uang dan penipuan daring,” ungkap Dian.

Selain itu, mengingat meningkatnya ancaman siber yang semakin terorganisir, OJK juga meminta bank untuk memperkuat sistem keamanan mereka. “OJK meminta perbankan untuk terus memantau transaksi keuangan dan mendeteksi anomali yang berpotensi fraud,” jelasnya lebih lanjut.

Dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber yang semakin sistematis, OJK terus mendorong perbankan untuk meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan terhadap transaksi. Dian menekankan bahwa OJK berkomitmen untuk bekerja sama dengan Komdigi guna memberantas judi online dan kejahatan finansial lainnya yang dapat merusak sektor keuangan.

Laporan: Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Politisi Gerindra Pastikan Pemerintah Tanggung Utang Whoosh

Politisi Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Foto: Taufik Akbar Harefa/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com — Politisi Partai Gerindra Andre Rosiade memastikan polemik soal pembiayaan kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) telah selesai. Ia menyebut, Presiden Prabowo Subianto memutuskan bahwa pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran cicilan proyek tersebut.

“Polemik Whoosh ini sebenarnya sudah selesai. Presiden secara tegas menyatakan pemerintah akan bertanggung jawab menyelesaikan soal cicilan,” kata Andre usai rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, keputusan itu diambil agar beban cicilan tidak memberatkan PT KAI yang kini berfokus melayani masyarakat. Andre menilai langkah Presiden Prabowo sudah tepat dan sejalan dengan prinsip bahwa infrastruktur dasar adalah tanggung jawab negara.

“Rel dan infrastruktur itu memang tanggung jawab pemerintah, sedangkan gerbong dan sarana biasanya tanggung jawab operator,” jelas Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini

Andre menambahkan, Komisi VI mendukung penuh langkah Presiden Prabowo menyelesaikan masalah utang proyek kereta cepat yang sempat menuai polemik.

Ia juga mengapresiasi kinerja PT KCIC dalam melayani penumpang dan menilai kualitas kereta cepat Indonesia tidak kalah dengan negara lain.

Selain itu, Andre membuka peluang proyek Whoosh dilanjutkan ke arah timur Jawa. “Animo masyarakat tinggi. Banyak yang berharap kereta cepat bisa lanjut sampai Surabaya, bahkan ke ujung Pulau Jawa,” ujarnya.

Andre menutup dengan menegaskan bahwa tidak ada lagi polemik terkait utang Whoosh. “Sikap Presiden sudah jelas, kami di Komisi VI mendukung penuh,” pungkasnya.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Wakil Wali Kota Bekasi Apresiasi Semangat Peserta Taekwondo Class 2025

Bekasi, aktual.com – Wakil Wali Kota Bekasi menghadiri kegiatan Penutupan Korean Culture Center Indonesia (KCCI) Taekwondo Class 2025 yang berlangsung di Universitas Bhayangkara (UBHARA) Kota Bekasi. Acara tersebut menjadi ajang apresiasi bagi para peserta yang telah menyelesaikan pelatihan bela diri khas Korea Selatan tersebut.

Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Bekasi menyampaikan apresiasi yang tinggi terhadap penyelenggaraan kegiatan yang tidak hanya memperkuat kemampuan fisik, tetapi juga mempererat hubungan budaya antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi positif antara dunia pendidikan, budaya, dan olahraga. Selain menumbuhkan semangat sportivitas, kegiatan ini juga memperkuat persahabatan antarbangsa,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi.

Program Taekwondo Class 2025 merupakan bagian dari inisiatif Korean Culture Center Indonesia dalam memperkenalkan budaya Korea melalui olahraga bela diri tradisional. Peserta yang terlibat berasal dari berbagai kalangan, termasuk pelajar dan mahasiswa di wilayah Bekasi.

Selama pelatihan, peserta tidak hanya diajarkan teknik dasar Taekwondo, tetapi juga nilai-nilai disiplin, etika, dan rasa hormat yang menjadi filosofi utama dalam bela diri tersebut.

“Kami berharap para peserta dapat terus mengembangkan kemampuan mereka dan menjadikan pengalaman ini sebagai modal untuk berprestasi, baik di tingkat lokal maupun internasional,” tambahnya.

Kegiatan penutupan berlangsung meriah dengan berbagai demonstrasi Taekwondo dari para peserta. Selain itu, panitia juga memberikan penghargaan kepada peserta terbaik sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka selama mengikuti program.

Dengan adanya kegiatan seperti ini, Pemerintah Kota Bekasi berharap dapat terus mendorong kolaborasi budaya dan olahraga sebagai bagian dari upaya pembentukan karakter generasi muda yang tangguh, disiplin, dan berwawasan global. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Reformasi Polri Dimulai, Berikut Daftar 9 Anggota Komite Reformasi Kepolisian yang Dilantik Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Menteri Kumham Imipas Otto Hasibuan (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi dengan Bareskrim terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penangkapan Massa Pasca-Aksi Demonstrasi akhir Agustus 2025 di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (26/9/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra (kiri) dan Wakil Menteri Kumham Imipas Otto Hasibuan (kanan) memberikan keterangan dalam konferensi pers Rapat Koordinasi dengan Bareskrim terkait Pembahasan Tindak Lanjut Penangkapan Massa Pasca-Aksi Demonstrasi akhir Agustus 2025 di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Jumat (26/9/2025). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

Jakarta, aktual.com – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas), Otto Hasibuan, mengungkapkan bahwa dirinya termasuk dalam Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Otto menyebut, tim tersebut terdiri atas sembilan orang yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk tokoh hukum dan mantan pejabat tinggi kepolisian.

“Saya diminta untuk satu dalam timlah, maksudnya Tim Reformasi Polri ini, gitu,” ujar Otto, Jumat (7/11/2025).

Otto menjelaskan, jumlah anggota komite sebanyak sembilan orang. Ia juga menyebut nama Yusril Ihza Mahendra sebagai salah satu anggota. “Saya dengar sembilan orang,” tambah Otto.

Menurut Otto, Komite Reformasi Kepolisian tidak hanya beranggotakan pejabat aktif, tetapi juga para ahli hukum dan mantan Kapolri. “Kita diberitahukan, Pak Mahfud supaya masuk dalam tim. Ya saya tidak bertanya lagi siapa yang masuk. Tapi saya tahu unsurnya itu siapa saja,” jelasnya.

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik sembilan anggota Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan pada Jumat pukul 16.00 WIB. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, membenarkan rencana pelantikan tersebut.

“Betul, jam 16.00 WIB akan ada pelantikan Komite Reformasi Polri,” kata Yusril.

Berdasarkan informasi yang beredar di kalangan wartawan, sembilan anggota Komite Reformasi Polri merupakan gabungan antara menteri, mantan ketua Mahkamah Konstitusi, dan mantan Kapolri. Sekitar pukul 14.30 WIB, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terlihat tiba di Istana mengenakan setelan jas.

Pelantikan komite tersebut menandai dimulainya langkah awal reformasi besar-besaran di tubuh Polri di era pemerintahan Presiden Prabowo. Dalam tim ini melibatkan para tokoh yang memiliki rekam jejak panjang di bidang hukum dan keamanan nasional.

Berikut daftar sembilan anggota Komite Reformasi Kepolisian yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto:

1. Yusril Ihza Mahendra – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas)
2. Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Imipas)
3. Jenderal Pol. (Purn.) Tito Karnavian – Menteri Dalam Negeri, Kapolri Periode 2016–2019
4. Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum
5. Prof. Dr. Mahfud MD – Menko Polhukam Periode 2019–2024, Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2008–2013
6. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie – Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003–2008
7. Jenderal Pol. (Purn.) Idham Aziz – Kapolri Periode 2019–2021
8. Jenderal Pol. (Purn.) Badrodin Haiti – Kapolri Periode 2015–2016
9. (Satu nama lainnya belum diumumkan secara resmi oleh Istana Kepresidenan)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain