Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresiasi sikap pemerintah Indonesia yang mendukung ditetapkannya oleh PBB tanggal 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme dalam Segala Bentuk dan Manifestasinya bersama mayoritas mutlak negara-negara anggota Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB). HNW berharap dengan demikian agar Indonesia lebih aktif dan progresif bersama 116 negara yang mendukung Resolusi PBB itu dengan melakukan manuver dan lobi politik untuk menghapuskan penjajahan di dunia, termasuk di Palestina, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.

“Sikap Pemerintah Indonesia yang konsisten berada di “blok” menolak penjajahan itu perlu diapresiasi, bersama mayoritas anggota PBB di Majelis Umum PBB menyepakati mengeluarkan resolusi menentang segala bentuk kolonialisme/penjajahan tersebut. Dan, dari seluruh negara anggota PBB, hanya dua negara yang menolak, yakni Israel dan Amerika Serikat. Sementara dari 54 negara yang abstain, sebagian besarnya seperti Australia, Belanda, Belgia, Denmark, Perancis, Portugal, Kanada, Swedia, Irlandia dan lain-lain adalah negara-negara yang sudah menyatakan resmi pengakuan atas Palestina sebagai Negara Merdeka, yang artinya juga menolak penjajahan atas Palestina,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (9/12).

Resolusi tersebut tertuang dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/79/115 yang diadopsi pada 4 Desember 2025 lalu.

HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dengan ditetapkannya tanggal 14 Desember sebagai Hari Internasional Menentang Kolonialisme dalam Segala Bentuk dan Manifestasinya yang akan mulai diperingati pada tahun 2025 ini dapat menjadi momentum bagi masyarakat dunia bersama-sama menolak segala bentuk penjajahan, dan terus berupaya memerdekakan kawasan/bangsa yang saat ini masih terjajah secara fisik dan nyata, yakni Palestina.

“Penting ditetapkannya peringatan hari internasional melawan kolonialisme ini, tapi lebih penting lagi ke depannya tidak hanya peringatan seremonial belaka. Tetapi perlu dilakukan upaya konkret bersama untuk melakukan kegiatan yang lebih aktif dan serius untuk mewujudkan penghapusan penjajahan/kolonialisme di muka bumi. Dan Indonesia, yang konstitusinya secara tegas mengamanatkan dihapuskannya segala bentuk penjajahan di muka bumi, harusnya dengan adanya Resolusi PBB tersebut, bisa tampil lebih aktif di garda terdepan untuk memperjuangkan penentangan terhadap segala bentuk kolonialisme seperti yang dilakukan Israel atas Palestina,” jelasnya.

Lebih lanjut, HNW menambahkan adanya 116 negara anggota PBB yang mendukung peringatan hari tersebut, merupakan modal besar untuk kerja sama lebih erat lagi dalam memperjuangkan penghapusan penjajahan dan kemerdekaan Palestina. “116 negara itu adalah mayoritas mutlak dari anggota PBB, mereka penting konsisten hingga bisa bekerja sama lebih kuat untuk melakukan aksi nyata menolak segala bentuk penjajahan termasuk penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina, sehingga segera terwujud Palestina merdeka,” ujarnya.

Sedangkan, 54 negara yang menyatakan abstain tapi sebagian besarnya sudah menyatakan mendukung Palestina sebagai negara merdeka, perlu lebih diyakinkan kembali bahwa Peringatan Hari Internasional Menentang Segala Bentuk Penjajahan dan Manifestasinya ini sangat penting untuk kembali mewujudkan tata tertib dunia yang lebih adil, sehingga terwujudnya keamanan dan perdamaian yang abadi. “Bukan hanya 54 negara itu, Amerika Serikat yang menolak juga perlu diyakinkan, karena bila terus bertindak sebagai sekutu Israel pihak yang telah dinilai bermasalah oleh ICJ, ICC dan berbagai lembaga Internasional serta opini publik, maka hal itu hanya akan merugikan kepentingan nasional dan internasional AS,” ujarnya.

Sikap AS yang berulang kali memback-up Israel dalam berbagai resolusi PBB, seperti resolusi bahwa makanan adalah hak asasi manusia dan resolusi menghentikan genosida, serta terakhir resolusi hari internasional menentang penjajahan ini dapat makin memperburuk citra AS di mata dunia internasional. “Dan ini jelas akan makin merusak citra AS yang sedang berusaha dibangun oleh Presiden Donald Trump melalui segala slogan dan jargon inisiator perdamaian, apalagi untuk mendapatkan penghargaan prestisius; hadiah Nobel,” tegasnya.

“Lebih baik bersama mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB, AS membuka lembaran sejarah baru, memaksimalkan momentum tanggal 14 Desember sebagai hari monumental menolak penjajahan dalam segala bentuknya termasuk penjajahan oleh Israel, dan mengakui kemerdekaan Palestina sebagaimana yang disikapi oleh mayoritas warga AS, untuk bisa hadirnya perdamaian yang diharapkan,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano