18 Januari 2026
Beranda blog Halaman 676

Umumkan Logo dan Tema HUT ke-80 RI, Prabowo Tekankan Kesejahteraan Rakyat sebagai Prioritas Nasional

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (23/7). Aktual/TIM MEDIA PRABOWO SUBIANTO

Jakarta, aktual.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara, Rabu (23/7). Dalam pidatonya, Prabowo menekankan bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan selama ratusan tahun harus diwujudkan dalam bentuk nyata, salah satunya dengan memastikan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

“Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun ini kita merayakan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia yang ke-80. Delapan dekade sudah bangsa ini berdiri merdeka,” kata Prabowo.

Ia menyatakan bahwa peringatan hari kemerdekaan bukan sekadar mengenang sejarah, tetapi juga momen untuk mengobarkan kembali semangat para pendiri bangsa dalam membangun negara yang adil dan makmur.

“Kita tidak hanya memperingati sebuah peristiwa bersejarah tetapi juga merayakan semangat yang tidak pernah padam dari para pendiri bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang memiliki cita-cita yang besar. Sebuah negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.”

Prabowo kemudian mengumumkan tema resmi peringatan HUT ke-80 RI, yakni “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.” Ia menjelaskan bahwa tema ini tidak dipilih secara sembarangan, melainkan mencerminkan arah perjuangan dan visi besar bangsa.

“Tema ini dipilih karena selaras dengan visi besar negara dan mewakili arah perjuangan bangsa kita, kita ingin selalu menjadi negara yang bersatu, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu.”

Dalam pidato tersebut, Prabowo secara tegas menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat sebagai pilar utama menuju Indonesia yang maju.

“Kita ingin menjadi negara yang makmur. Kita tak ingin menjadi negara yang miskin, kita tak ingin memiliki saudara kita yang kelaparan. Karena itu kita tak ingin hanya berdaulat tetapi rakyat kita harus sejahtera. Dengan demikian baru kita percaya dan yakin kita bisa mencapai Indonesia yang maju.”

Prabowo mengingatkan bahwa tema ini tidak boleh hanya menjadi jargon atau seremonial belaka, tetapi harus menjadi pegangan dalam setiap tindakan kebangsaan.

“Saudara-saudara, tema ini harus menjadi suatu patokan jangan hanya sekadar menjadi suatu slogan atau mantra.”

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga meluncurkan desain logo HUT RI ke-80 yang menggambarkan angka “80” berbentuk tak terputus, sebagai simbol keberlanjutan perjuangan.

“Desain logo HUT ke-80 RI juga merupakan karya anak bangsa sebagai simbol pemersatu. Secara filosofis desain ini menampilkan bentuk angka delapan dan nol yang saling terhubung tanpa ujung dan tidak terputus. Infinity.”

“Bentuk ini melambangkan persatuan sebagai dasar dari kedaulatan adalah manifestasi kesejahteraan rakyat dan upaya menggapai cita-cita bangsa menuju Indonesia maju yang tak pernah putus.”

Menutup pidatonya, Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merayakan kemerdekaan secara bermakna, dengan kegiatan positif yang bermanfaat bagi sesama, bukan sekadar seremoni.

“Rayakan kemerdekaan dengan kegiatan yang baik positif, gotong royong, lomba-lomba, pentas seni budaya, kegiatan bakti sosial untuk rakyat. Apalagi saudara kita yang paling tertinggal. Jangan sekadar seremoni upacara tetapi bentuklah kegiatan yang nyata.”

Dengan semangat tersebut, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa masa depan Indonesia akan cerah jika seluruh rakyat bersatu dan bekerja bersama.

“Masa depan kita cerah kita akan bangkit menjadi negara yang maju, kita akan bangkit menjadi negara yang hebat.”

“Maka dengan semangat besar, maka dengan hari ini, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya meluncurkan logo dan tema Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan RI.”

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

PCO: 80 Koruptor Sudah Ditangkap Selama 9 Bulan Pemerintahan Prabowo

Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan pers bersama dalam pertemuan tahunan Leaders? Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Singapura, Senin (16/6/2025). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden/pri.

Jakarta, aktual.com – Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hariqo Satria menyebut penangkapan 80 lebih tersangka korupsi di era Presiden Prabowo, termasuk tokoh yang dulu dianggap kebal hukum, sebagai babak baru pemberantasan korupsi yang sistematis dan berani.

“Dalam waktu kurang dari setahun, lebih dari 80 orang tersangka dari berbagai latar belakang —termasuk pejabat tinggi dan pengusaha besar— telah ditangkap. Bahkan, figur-figur yang selama ini dianggap kebal hukum, kini diproses secara transparan,” katanya di Jakarta, Rabu (23/7).

Ia mengatakan, Indonesia telah menghadapi tantangan serius dalam pemberantasan korupsi selama dua dekade terakhir.

“Dari 2004 hingga 2024, Komisi Pemberantasan Korupsi menangani sedikitnya 1.809 kasus korupsi yang melibatkan pejabat di berbagai tingkat pemerintahan. Itu belum termasuk ribuan kasus lain yang ditangani Kejaksaan dan Kepolisian,” katanya.

Dalam beberapa kesempatan, kata Hariqo, Presiden Prabowo mengingatkan pentingnya memerangi korupsi karena dampaknya langsung merugikan masyarakat, salah satunya program yang tidak bisa cepat direalisasikan.

Misalnya, kata Hariqo, program revitalisasi sekitar 10.440 hingga 11.000 sekolah pada tahun ini. Sebagai program dengan jumlah terbesar dalam sejarah itu, dihadapi tantangan, karena sekitar 40 persen dari total 436.707 sekolah di Indonesia mengalami kerusakan.

Dikatakan Hariqo, komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi menjadi langkah krusial untuk menuju masa depan Indonesia yang semakin cerah.

Pemerintah turut mengedepankan langkah pencegahan dalam pemberantasan korupsi melalui sejumlah inisiatif sistematis.

Upaya tersebut mencakup penyusunan data sosial ekonomi tunggal guna menghindari manipulasi, perbaikan tata kelola birokrasi agar lebih transparan, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi digital. Selain itu, keterbukaan anggaran publik terus didorong, disertai perlindungan dan apresiasi bagi pelapor pelanggaran.

Tak hanya itu, Presiden juga menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara, guna memastikan anggaran digunakan secara efektif dan tepat sasaran.

Ikhtiar lainnya adalah menaikkan gaji hakim, terutama bagi hakim muda yang kenaikan gajinya hingga 280 persen. Langkah ini diyakini Hariqo memperkuat integritas lembaga peradilan dan mencegah potensi suap terhadap aparat hukum.

“Dengan pemerintahan yang bersih dan transparan, Indonesia diyakini akan lebih cepat menuju cita-cita menjadi negara maju dan sejahtera,” kata Hariqo.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Hizbullah Serukan Negara Arab dan Islam Ambil Langkah Praktis Dukung Gaza

Sebuah layar siaran televisi menunjukkan pemimpin baru Hizbullah Sheikh Naim Qassem menyampaikan pidato pada 30 Oktober 2024. (ANTARA/Xinhua/Bilal Jawich)

Beirut, aktual.com – Pemimpin Hizbullah Naim Qassem pada Selasa (22/7) menyerukan negara-negara Arab dan Islam untuk mengambil langkah-langkah praktis untuk mendukung warga Palestina di Gaza, di tengah operasi militer Israel yang masih berlangsung di daerah kantong tersebut.

“Tanggung jawab ada di tangan negara-negara Arab dan Islam, baik pemerintah maupun rakyatnya. Pilihlah tingkat respons apa pun yang Anda bisa, asal jangan hanya menjadi penonton,” ujar Qassem dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kantor Berita Nasional Lebanon.

Dia menyebut operasi Israel di Gaza sebagai bagian dari agresi Amerika Serikat dan Israel yang lebih luas yang ditandai dengan “genosida, kelaparan, dan pembunuhan massal”, seraya menuding kedua negara itu telah melanggar semua batas kemanusiaan dan moral.

“Tidaklah cukup bagi negara-negara hanya menyerukan gencatan senjata. Yang dibutuhkan adalah langkah-langkah nyata dan sanksi, isolasi diplomatik terhadap Israel, dan pemutusan segala bentuk kerja sama dengan mereka,” kata Qassem.

Dia juga mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menghentikan upaya normalisasi, menutup kedutaan besar Israel, dan memobilisasi dukungan kemanusiaan untuk Gaza, serta mengatakan bahwa sikap yang kompak dapat mengubah kebijakan AS.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Sah! Indonesia-AS Sepakat Turunkan Tarif, Buka Akses Pasar Besar-Besaran

Presiden AS, Donald Trump dan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Aktual/HO

Amerika Serikat dan Indonesia secara resmi mengumumkan kerangka kerja menuju Perjanjian Perdagangan Timbal Balik, yang akan membuka akses pasar secara luas antara kedua negara.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis Gedung Putih pada 22 Juli 2025, disebutkan bahwa Indonesia akan menghapus tarif pada sekitar 99 persen ekspor barang industri dan pertanian Amerika Serikat.

Di sisi lain, Amerika Serikat akan menurunkan tarif untuk barang asal Indonesia hingga 19 persen—sebuah konsesi yang disebut lebih rendah dari tarif MFN saat ini yang bisa mencapai 32 persen.

Kesepakatan ini juga membongkar berbagai hambatan non-tarif yang selama ini dinilai menghambat perdagangan kedua negara.

“Indonesia akan menghapus persyaratan kandungan lokal dan menerima sertifikasi keselamatan kendaraan dari AS,” bunyi pernyataan tersebut seperti dikutip Aktual.com, Rabu (23/7/2025).

Selain itu, Indonesia akan mengakui sertifikasi dari FDA untuk perangkat medis, farmasi, serta produk pangan olahan asal Amerika Serikat.

Di sektor pertanian, AS menyebut Indonesia akan membebaskan produk agrikultur AS dari hambatan seperti izin impor dan sistem neraca komoditas.

“Indonesia akan memberikan akses pasar penuh bagi daging, unggas, susu, dan produk turunannya yang diproduksi di fasilitas-fasilitas yang disetujui USDA,” tulis dokumen resmi itu.

Kerja sama juga diperluas ke sektor digital dan ekonomi berbasis data. Indonesia menyatakan akan mengizinkan transfer data pribadi lintas batas dan, “tidak akan mengenakan bea atas produk digital atau transmisi elektronik,” sejalan dengan moratorium WTO yang diperpanjang.

Selain aspek ekonomi, dokumen ini juga menyentuh isu lingkungan, tenaga kerja, dan keamanan rantai pasok. Kedua negara sepakat untuk melarang impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa, serta memperkuat penegakan hukum atas penangkapan ikan ilegal, kejahatan satwa liar, dan pembalakan liar.

Tak hanya berupa komitmen normatif, kesepakatan ini langsung ditindaklanjuti dengan kontrak komersial besar.

Pemerintah AS menyatakan bahwa kesepakatan lanjutan akan mencakup penjualan pesawat senilai USD 3,2 miliar, komoditas pertanian USD 4,5 miliar, dan produk energi senilai lebih dari USD 15 miliar.

Gedung Putih menyebut kesepakatan ini sebagai terobosan dalam hubungan dagang bilateral yang menempatkan Indonesia sebagai mitra strategis utama dalam strategi perdagangan Indo-Pasifik.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

Malaysia Batal Cabut Subsidi BBM, Pemerintah Longgarkan Kebijakan dan Salurkan BLT

PM Malaysia, Anwar Ibrahim. Aktual/AFP

Kuala Lumpur, aktual.com – Pemerintah Malaysia resmi merevisi rencana pengurangan subsidi bahan bakar dan memilih menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk meringankan tekanan ekonomi dan beban biaya hidup rakyat.

Dalam pengumuman yang disampaikan langsung lewat siaran televisi nasional pada Rabu (23/7/2025), Anwar menyatakan bahwa setiap warga Malaysia berusia 18 tahun ke atas akan menerima bantuan tunai sebesar 100 ringgit, setara sekitar US$24.

Tidak hanya itu, pemerintah juga mempertahankan subsidi untuk bahan bakar jenis RON95, yang merupakan bensin paling banyak digunakan di Malaysia. Harga BBM jenis tersebut diturunkan dari sebelumnya 2,05 ringgit menjadi 1,99 ringgit per liter bagi warga lokal.

“Langkah ini untuk memastikan rakyat tidak terbebani secara berlebihan akibat perubahan fiskal yang sedang kita laksanakan,” ujar Anwar dalam pidatonya.

Kebijakan baru ini diluncurkan untuk meredam dampak dari kenaikan pajak penjualan dan jasa (Sales and Services Tax/SST) yang mulai berlaku pada 1 Juli 2025. Pemerintah semula berencana mencabut subsidi RON95 bagi masyarakat kelas atas sebagai bagian dari program rasionalisasi subsidi. Namun, gelombang penolakan publik mendorong pemerintah menyesuaikan arah kebijakan.

Keputusan ini juga muncul di tengah kecaman tajam terhadap Anwar Ibrahim, yang dinilai gagal memberikan bantuan konkret di tengah tingginya harga kebutuhan pokok.

Buntut dari situasi tersebut, rencananya aksi unjuk rasa besar-besaran akan digelar di Kuala Lumpur pada Sabtu (26/7) mendatang. Polisi memperkirakan aksi tersebut, yang diorganisasi kelompok oposisi, akan diikuti oleh 10.000 hingga 15.000 peserta. Untuk menjaga ketertiban, aparat keamanan akan menurunkan sekitar 2.000 personel.

Kondisi dalam negeri Malaysia diperparah oleh ketidakpastian global. Negara yang sangat bergantung pada ekspor ini kini dihantui ancaman dari Presiden AS Donald Trump, yang berencana mengenakan tarif impor sebesar 25% terhadap produk Malaysia.

Meski begitu, langkah pelonggaran subsidi dan penyaluran BLT dinilai tepat oleh sejumlah ekonom. Afzanizam Abdul Rashid, Kepala Ekonom Bank Muamalat Malaysia, menyebut bahwa upaya konsolidasi fiskal sebelumnya telah memberikan ruang bagi pemerintah meluncurkan kebijakan populis ini.

“Bantuan tunai ini akan mendorong belanja konsumen dan membantu meredam dampak dari meningkatnya risiko eksternal,” ujarnya.

Kebijakan ini dinilai sebagai upaya jangka pendek pemerintah Anwar untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik dan menenangkan ketegangan politik. Namun sejumlah analis menilai, langkah ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak diiringi dengan perbaikan struktural dan penguatan sektor riil.

Dengan tekanan dari luar dan dalam negeri yang terus meningkat, publik menanti apakah Anwar Ibrahim mampu menjaga keseimbangan antara populisme dan keberlanjutan fiskal di tengah tantangan global yang makin kompleks.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Kesepakatan Dagang dengan Gedung Putih, Data Pribadi WNI Dikelola AS

Ilustrasi : Kesepakatan Dagang dengan Gedung Putih, Data Pribadi WNI Dikelola AS

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Indonesia dikabarkan akan menyerahkan pengelolaan data pribadi warganya kepada Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pengakuan Indonesia terhadap AS sebagai negara atau yurisdiksi yang mampu memberikan perlindungan data pribadi secara memadai.

“Indonesia akan memberikan kepastian terkait kemampuan untuk memindahkan data pribadi dari wilayahnya ke Amerika Serikat melalui pengakuan Amerika Serikat sebagai negara atau yurisdiksi yang menyediakan perlindungan data yang memadai,” tulis Gedung Putih dalam Lembar Fakta bertajuk Amerika Serikat dan Indonesia Mencapai Kesepakatan Perdagangan Bersejarah, yang dikutip pada Rabu (23/7/2025).

Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asal AS telah melakukan reformasi signifikan dalam perlindungan data pribadi selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menjadi pertimbangan utama dalam kerja sama yang terjalin antara kedua negara.

“Perusahaan-perusahaan Amerika telah mengupayakan reformasi ini selama bertahun-tahun,” bunyi Lembar Fakta tersebut.

Meski pengelolaan data berada di bawah kendali perusahaan AS, Gedung Putih menegaskan bahwa pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Kesepakatan terkait pengelolaan data ini menjadi bagian dari rangkaian kerja sama dagang yang lebih luas antara Indonesia dan Amerika Serikat, yang mencakup penetapan tarif resiprokal sebesar 19 persen. Dalam konteks ini, data pribadi menjadi salah satu elemen penting dalam upaya menghapus hambatan perdagangan digital antara kedua negara.

UU PDP Indonesia memperbolehkan transfer data pribadi ke luar negeri, namun dengan sejumlah persyaratan. Di antaranya, negara tujuan harus memiliki tingkat perlindungan yang sebanding atau lebih tinggi dari standar Indonesia. Jika tidak terpenuhi, maka pengendali data di Indonesia harus menyediakan mekanisme perlindungan yang mengikat dan memadai. Dalam hal mekanisme tersebut juga tidak tersedia, maka persetujuan eksplisit dari subjek data pribadi harus diperoleh terlebih dahulu.

Selain soal data pribadi, Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk menghapus lini tarif dalam Harmonized Tariff Schedule (HTS) AS untuk ‘produk tak berwujud’, serta menangguhkan persyaratan terkait deklarasi impor. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap perdagangan digital global.

“Mendukung moratorium permanen bea masuk atas transmisi elektronik di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) segera dan tanpa syarat; dan mengambil tindakan efektif untuk mengimplementasikan Inisiatif Bersama tentang Regulasi Domestik Jasa, termasuk menyerahkan Komitmen Khusus yang telah direvisi untuk sertifikasi oleh WTO,” demikian isi Lembar Fakta tersebut.

Presiden AS, Donald Trump, menyatakan bahwa kesepakatan dagang ini akan memberikan manfaat besar bagi Amerika, terutama untuk sektor pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital.

“Presiden Trump telah menyampaikan kesepakatan perdagangan yang berwawasan ke depan dan tangguh yang akan menguntungkan pekerja, eksportir, petani, dan inovator digital Amerika—kesepakatan ini adalah gambaran dan rasa kemenangan bagi seluruh rakyat Amerika,” kata Trump.

Sebagai catatan, AS saat ini memiliki defisit perdagangan barang terbesar ke-15 dengan Indonesia, dengan nilai mencapai 17,9 miliar dolar AS pada tahun 2024. Kesepakatan dagang ini diyakini akan menjadi langkah strategis dalam menyeimbangkan hubungan ekonomi kedua negara ke depannya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain