Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
16 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 707

Putin Desak Iran Terima Kesepakatan Dengan AS, Nuklir ’Tanpa Pengayaan Uranium’

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam pertemuan mereka di Teheran, pada Juli 2022 lalu - foto X

Moskow, Aktual.com – Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendesak para pejabat Iran untuk menerima perjanjian nuklir yang akan melarang pengayaan uranium, sebuah tuntutan utama AS dalam setiap perundingan di masa mendatang

Dilansir dari Iran Internasional, yang dikutip dari Axios, Putin menyampaikan posisinya kepada Presiden Donald Trump dan para pemimpin Iran dalam beberapa pekan terakhir, yakni mendorong Teheran untuk bergerak menuju kesepakatan yang akan membantu memulai kembali negosiasi dengan Washington.

”Putin akan mendukung nol pengayaan,” kata seorang pejabat Eropa kepada Axios. ”Dia mendorong Iran untuk mengupayakan hal itu. Iran mengatakan mereka tidak akan mempertimbangkannya.”

Tak lama setelah publikasi, Tasnim News Iran, yang berafiliasi dengan Garda Revolusi, menolak laporan Axios tersebut, dengan mengutip sebuah sumber yang memiliki informasi.

Seperti diketahui, Moskow telah lama membela hak Iran untuk memperkaya uranium, namun ”secara tertutup”, para pejabat Rusia telah mengambil sikap yang lebih tegas setelah perang 12 hari antara Iran dan Israel, menurut para pejabat Eropa dan Israel yang mengetahui perundingan tersebut yang dikutip oleh Axios.

Meskipun Iran memberikan dukungan militer kepada Rusia di Ukraina, termasuk dengan drone tempur dan rudal, Teheran merasa frustasi dengan terbatasnya dukungan Moskow selama perang dengan Israel, Axios melaporkan.

Para pejabat Rusia sejak itu telah memberi tahu Iran bahwa mereka bersedia menyingkirkan cadangan uraniumnya yang diperkaya tinggi, dan memasok bahan bakar tingkat rendah untuk penggunaan sipil jika kesepakatan tercapai.

Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan Iran terbuka untuk perundingan nuklir, tetapi pengayaan uranium tidak dapat dinegosiasikan. Teheran bersikeras tidak akan menerima perjanjian apa pun yang menghilangkan kemampuannya untuk memperkaya uranium.

”Iran terbuka untuk perundingan di masa mendatang mengenai program nuklirnya, tetapi tidak akan menerima kesepakatan apa pun yang mengecualikan pengayaan uranium,” katan Menlu Abbas Araghchi mengatakan pada Sabtu (!12/7) dalam pertemuan dengan utusan asing di Teheran.

”Kami selalu siap untuk bernegosiasi mengenai program nuklir kami dan akan terus siap. Tetapi wajar jika kami harus memastikan perundingan di masa mendatang tidak diubah menjadi perang oleh AS atau pihak lain,” tegasnya.

”Tidak ada perjanjian yang akan diterima tanpa pengayaan,” tambahnya. ”Jika perundingan terjadi, pokok bahasannya hanya masalah nuklir.”

Araghchi juga menolak membahas kemampuan militer Iran. ”Kekuatan militer dan pertahanan Iran tidak akan menjadi bagian dari negosiasi apa pun,” tegasnya lagi.

Namun menurut Araghchi, fasilitas nuklir Iran rusak akibat serangan AS dan Israel baru-baru ini, tetapi pukulan yang lebih besar ditujukan kepada rezim non-proliferasi global. ”Kenyataannya, fasilitas kami memang terkena dampak, tetapi yang lebih terdampak adalah Perjanjian Non-Proliferasi itu sendiri.”

Ia menambahkan bahwa kerja sama dengan IAEA akan terus berlanjut, tetapi kini dikelola melalui Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan ditinjau berdasarkan kasus per kasus.

Axios juga melaporkan bahwa rencana untuk mengadakan perundingan nuklir AS-Iran di Oslo telah dibatalkan setelah kedua belah pihak mendinginkan gagasan tersebut. Mereka sekarang sedang mencari tempat alternatif, menurut sumber yang dikutip dalam laporan tersebut.

Sementara itu, para pejabat Israel terus memperingatkan terhadap segala bentuk pengayaan Iran. Mantan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant, mengatakan pekan ini bahwa Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei harus meninggalkan ambisi nuklir atau menghadapi tindakan militer lebih lanjut.

”Serangan pada bulan Juni telah mengekspos sistem Anda dan melumpuhkan kemampuan Anda,” tulis Gallant dalam surat terbukanya.

Sedangkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menolak diplomasi masa depan kecuali Iran menghentikan semua pengayaan dan pengembangan rudal.

(Indra Bonaparte)

 

 

Sinergi MPR dan Wartawan Parlemen Diapresiasi Ahmad Muzani: Pilar Informasi Publik

Ketua MPR H. Ahmad Muzani menghadiri Malam Ramah Tamah, "Bersama Media, Kita Rawat Bangsa" dalam rangkaian Media Gathering MPR RI tahun 2025 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu malam (12/7/2025). Aktual/DOK MPR RI

Lombok, aktual.com – Ketua MPR H. Ahmad Muzani menghadiri Malam Ramah Tamah, “Bersama Media, Kita Rawat Bangsa” dalam rangkaian Media Gathering MPR RI tahun 2025 di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Sabtu malam (12/7/2025). Ahmad Muzani menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan support dari wartawan yang selama ini bertugas di parlemen Senayan dalam memberitakan berbagai kegiatan di MPR termasuk kegiatan Pimpinan MPR.

“Secara prinsip selama ini koordinasi dan komunikasi di antara kita sudah cukup baik. Komunikasi antara wartawan dalam menjalankan tugas memberitakan berbagai macam kegiatan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan kegiatan Pimpinan MPR sudah cukup bagus. Media Gathering ini adalah bentuk komunikasi strategis yang dilakukan dengan cara yang tidak terlalu formal,” kata Muzani.

Malam ramah tamah ini dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal,  tiga anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, yaitu Bambang Haryo Sukartono, I Dewa Gede Agung Widiarsana, dan Eston L. Foenay, Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri, Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Anies Mayangsari Muninggar, Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) Ariawan, dan 90 wartawan media cetak, online, dan elektronik yang tergabung dalam KWP.

Dalam kesempatan itu, Muzani mengungkapkan ke depan tugas-tugas lembaga negara lebih berat karena akan dihadapkan pada persoalan-persoalan kekinian. “Karena itu MPR juga sudah mulai berbenah diri, misalnya bagaimana menghadapi tahun 2045 ketika Indonesia berumur 100 tahun,” ujar Muzani yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini.

Menurut Muzani, problem dan keadaan masyarakat Indonesia pada tahun 2045 akan sangat berbeda dengan keadaan Indonesia pada saat memperingati Hari Kemerdekaan ke-80 pada 17 Agustus 2025 nanti.

“Oleh sebab itu kita mulai memikirkan tentang konstitusi modern kita ketika Indonesia sudah berumur 100 tahun, apakah konstitusi sekarang ini dianggap cukup atau perlu disempurnakan. Ini mungkin perlu dipikirkan mulai dari sekarang,” katanya.

Sedangkan saat ini, lanjut Muzani, semua upaya yang dilakukan lembaga negara, khususnya MPR, adalah untuk memperkuat posisi negara, persatuan Indonesian, dan kebhinnekaan Indonesia. Muzani menyebutkan peran media sangat positif dalam mendukung semua upaya itu.

“Sinergi diperlukan agar ada korelasi antara lembaga negara dan program pemerintah. Lembaga negara harus jalan bersamaan dengan program pemerintah. Sebaliknya program pemerintah juga harus berjalan bersamaan dengan program lembaga negara dalam upaya untuk bersama-sama menguatkan lembaga negara,” imbuhnya.

“Kalau lembaga negara berjalan sendiri-sendiri tentu akan merepotkan pada posisi lembaga negara lainnya. Karena itu, kita harus selalu menguatkan posisi masing-masing di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga harus terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan lembaga negara lainnya,” sambungnya.

Muzani menambahkan program pemerintah yang sekarang berjalan harus mendapatkan support dari berbagai macam lembaga negara. “Agar tujuan nasional kita lebih cepat tercapai karena ada sinergi di antara lembaga negara,” pungkasnya.

Malam ramah tamah Media Gathering MPR RI tahun 2025 ini ditutup dengan pembagian hadiah lomba dan pengundian doorprize.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Dukungan Mengalir untuk Prof. Udin–Dessy, Akar Rumput Pangkalpinang Suarakan Harapan Baru

Dukungan terhadap pasangan Saparudin Masyarif atau Prof. Udin dan Cece Dessy sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pangkalpinang terus mengalir dari berbagai kalangan. Dari pedagang kaki lima, warga perumahan, komunitas perempuan, hingga alumni dan tokoh agama, mereka menyuarakan harapan akan pemimpin yang hadir dan mendengar langsung.

Di kawasan Jembatan Emas, para pedagang kaki lima menyambut hangat kunjungan Prof. Udin. Ia tak hanya menyapa, tapi berdialog dan mencatat langsung keluhan mereka.

“Kehadiran saya di sini ingin mendengar, menyapa, dan mencari solusi bersama. PKL adalah wajah ekonomi rakyat,” ujar Prof. Udin, disambut antusias para pedagang yang merasa diperhatikan.

Pasangan Prof Udin – Dessy ini menekankan pentingnya mendengar langsung suara masyarakat. Prof. Udin menyampaikan komitmennya untuk bekerja dari bawah, bukan dari balik meja.

“Kami tidak datang untuk sekadar minta suara. Kami datang untuk mendengar, mencatat, dan bekerja. Insya Allah, jika kami diberi amanah, setiap kebijakan kami akan berpijak pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan hanya janji-janji kosong,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari alumni lintas generasi SMA Sriwijaya dan komunitas pesantren, termasuk tokoh-tokoh Gontor dan Dewan Masjid Indonesia Babel, yang mendoakan dan memberi nasihat moral untuk tetap merakyat dan amanah.

Gaya kampanye yang menyentuh langsung warga membuat pasangan ini mendapat simpati luas. Dari pasar hingga pesantren, dari lapangan senam hingga forum alumni, nama Prof. Udin dan Dessy terus digaungkan sebagai harapan baru Pangkalpinang.

Artikel ini ditulis oleh:

Andry Haryanto

DPRD Soroti Capaian PAD Kota Bekasi Triwulan II

Kota Bekasi, aktual.com – Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi sebesar 40% pada triwulan kedua tahun 2025 menuai apresiasi sekaligus catatan kritis dari DPRD Kota Bekasi. Sekretaris Komisi III, A. Syafei, menilai capaian tersebut masih bisa ditingkatkan.

“Memasuki triwulan III idealnya 45-50%. Angka 40% memang on track, tapi masih ada ruang perbaikan,” ujar Syafei yang akrab disapa Bang Pe’i, Minggu (13/07/25).

Politisi dari Partai Golkar ini mengidentifikasi dua titik rawan kebocoran, yakni retribusi reklame yang belum optimal serta retribusi parkir yang dinilai masih belum maksimal.

Bang Pe’i juga menyoroti peran PT Mitra Patriot (BUMD Kota Bekasi) dan meminta Direktur Utama yang baru agar segera menunjukkan kinerja konkret untuk membantu pemerintah menutup kebocoran PAD.

“Kalau tidak bisa kerja dan membantu serta menyetor PAD secara optimal, wajib dievaluasi,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Junaedi, sebelumnya menyampaikan bahwa capaian PAD hingga Juni 2025 berada di angka 40%. “Alhamdulillah masih aman. PBB akan mendongkrak angka ini,” kata Junaedi, Sabtu (12/07/25). (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

PBNU Upayakan Edukasi ke Pesantren Cegah Perundungan

Jombang, aktual.com – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara masih melakukan edukasi ke pondok pesantren sebagai upaya membina sekaligus mencegah praktik perundungan di kalangan santri.

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H. Yahya Cholil Staquf mengemukakan berbagai macam kasus yang dianggap tidak mudah seperti perundungan harus dicarikan solusi.

“Kasus yang kita anggap merupakan penyimpangan ini terjadi karena keadaan yang tidak memadai. Untuk itu diperlukan strategi komprehensif yang tentu saja harus melakukan penyadaran juga, reedukasi ke pesantren tentang pendidikan berasrama,” katanya saat ke Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Sabtu (12/7).

PBNU, kata dia, telah membentuk satuan tugas khusus yang membahas berbagai masalah di pesantren termasuk perundungan. Dari hasil evaluasi sementara, dinilai bahwa pesantren masih belum cukup kuat beradaptasi dengan realitas yang ada di masyarakat.

“Kami sudah bentuk satgas khusus dan melakukan kajian. Kami dapati kesimpulan, walaupun kajian belum selesai bahwa pesantren belum cukup kuat beradaptasi dengan konteks realitas baru di tengah masyarakat,” kata dia.

Pihaknya prihatin dengan berbagai laporan adanya praktik perundungan di pesantren. Masalah ini menjadi perhatian serius oleh PBNU, sehingga harus dicarikan solusinya.

Ia mengatakan masyarakat saat ini berkembang sedemikian rupa termasuk hubungan antara pesantren dengan masyarakat yang juga berubah sehingga pesantren kurang lebih hanya bisa mengandalkan sumber daya yang dimiliki sendiri. Hal ini menjadikan minimnya dukungan dari luar.

Menurut dia, kondisi ini tidak seperti masa lalu, ketika pesantren menjadi wahana komunitas sehingga semua kebutuhan didukung sumber daya berkualitas. Namun, hal itu tidak bisa diharapkan lagi.

Padahal, di sisi lain minat belajar dengan model pesantren kuat sekali sehingga banyak pesantren ada mereka masih terus berdiri.

Kemampuan untuk menyediakan fasilitas juga menjadi sangat minim dan akibatnya tidak memenuhi standar, sehingga hal ini turut menciptakan keadaan yang menjadikan mungkin berbagai macam kasus tentang perundungan.

Selain itu, saat ini juga harus memikirkan tentang standar termasuk fasilitas infrastruktur yang memadahi di pesantren dengan melakukan perbaikan sebagaimana standar dari model kelembagaan yang ada.

Ia menyebut jumlah pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama hingga 42 ribu pesantren tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah santri lebih dari 5 juta santri.

Pemerintah, kata dia, juga harus memperhatikan kondisi pesantren di Indonesia, sebab banyak di dalamnya generasi muda yang belajar menimba ilmu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno saat di Jombang menegaskan bahwa pemerintah sangat perhatian pada pendidikan.

Sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto, pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul harus diutamakan baik mereka yang sekolah di lembaga formal maupun informal.

“Pengembangan sumber daya manusia unggul dimana pun anak Indonesia berada, sekolah formal maupun informal, di sekolah umum maupun sekolah keagamaan, di kota maupun di pinggiran semua harus mendapatkan pelayanan maksimum di bidang pendidikan,” kata dia.

Pratikno menambahkan anak-anak juga harus sehat secara fisik, sehat secara mental, sehat secara moral dan juga mempunyai kompetensi yang relevan.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

MUI Dukung Penerima Bansos Terlibat Judol Dicoret

Ilustrasi Judi Online dan mesin ketangkasan kasino. (ANTARA/HO)

Jakarta, aktual.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah yang bakal mencoret penerima bantuan sosial (bansos) yang terlibat judi online (judol), mengingat judi adalah penyakit masyarakat yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai agama.

“Dalam syariat Islam judi merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dan hukumnya haram, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta’ala (SWT) dalam Surat Al-Maidah ayat 90,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Sabtu (12/7).

Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada ratusan ribu penerima bansos terkait judol.

Dari 28,4 juta NIK penerima bansos dan data tahun 2024 yang mencatat 9,7 juta NIK pemain judol, terdapat 571.410 NIK yang terindikasi sebagai penerima bansos sekaligus pemain judol.

Zainut menjelaskan judi dengan berbagai bentuknya termasuk dosa besar. Hal ini karena permainan judi termasuk dalam kategori gharar, yaitu transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian.

Menurut dia, dampak mudarat judi sangat luar biasa antara lain memicu permusuhan, kemarahan, hingga pembunuhan. Judi juga dapat membentuk tabiat jahat, membuat seseorang menjadi pemalas dan pemarah.

“Sehingga judi dapat menyebabkan kemiskinan dan merusak hubungan rumah tangga dan tatanan sosial,” kata dia.

Bahaya lainnya dari judi adalah bersifat adiktif, yang dapat menyebabkan ketagihan dan terus-menerus mencari pengalaman judi untuk merasakan sensasinya.

“Maka tidak heran jika ada penerima bantuan sosial yang menggunakan uangnya untuk digunakan judi. Hal ini akibat dari sifat adiksi keinginan memenuhi hasrat nafsu untuk judi,” ujar Zainut.

“Seseorang akan rela mempertaruhkan harta yang dimilikinya, termasuk uang bansos dari pemerintah yang seharusnya dimanfaatkan untuk kepentingan keluarganya, untuk digunakan judi,” katanya menambahkan.

MUI juga meminta kepada pemerintah untuk serius memberantas permainan judi dengan semua bentuk variannya.

“Kepada penegak hukum untuk menindak tegas siapa pun yang menjadi bandar judi, pengelola situs judi online, pemodal, backing, kurir, dan seluruh sindikat perjudian agar Indonesia terbebas dan bersih dari perjudian,” ujar Zainut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...706707708...43,194Halaman 707 dari 43,194

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya