2 Januari 2026
Beranda blog Halaman 773

Perempuan sebagai Kekuatan Strategis: Seruan Ahmad Muzani untuk Masa Depan Indonesia

Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.

Jakarta aktual.com – Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani menegaskan pentingnya peran perempuan dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.

Hal itu disampaikannya saat membuka seminar bertajuk “Kepemimpinan Perempuan untuk Indonesia Maju dan Sejahtera” yang diselenggarakan oleh Korps HMI Wati (KOHATI) melalui Forum Alumni HMI-Wati (Forhati), di Gedung Nusantara V, Kompleks Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025).

Ahmad Muzani menyampaikan apresiasinya atas dedikasi para anggota Forhati yang dinilai aktif berkontribusi bagi masa depan bangsa melalui berbagai bidang, termasuk pendidikan, sosial, hingga politik.

“Pengorbanan ibu-ibu yang tergabung dalam FORHATI adalah nyata. Meninggalkan rumah, keluarga, bahkan suami untuk berkumpul di sini, demi memberi perhatian pada bangsa,” ujarnya.

Ia menuturkan emansipasi perempuan begitu kontras sejak awal kemerdekaan. Tidak sedikit perempuan kala itu yang menjadi anggota DPR, menteri, bahkan hakim pertama di Indonesia yang diangkat Presiden Soekarno pada 1954 juga merupakan perempuan, yaitu Siti Soendari.

“Itu menunjukkan bahwa Indonesia cukup terdepan dalam memberi ruang partisipasi perempuan.

Di sisi lain, Ahmad Muzani mengingatkan bahwa tantangan di masa depan cukup berat, yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Bahkan rata-rata pendidikan masih ada yang berhenti di tingkat SMP, bahkan yang melanjutkan ke tingkat sarjana hanya 10 persen.

“Ini sangat rendah jika kita ingin jadi negara maju. Karena itu, partisipasi semua pihak sangat penting untuk memperkuat SDM. Perjuangan HMI dan KOHATI harus terus memberi kontribusi bagi bangsa dan negara, baik yang sudah senior maupun generasi sekarang,” tegasnya.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Gubernur Malut Komitmen Majukan Pendidikan

Ternate, aktual.com – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos meluncurkan sistem penerimaan murid baru (SPMB), penyerahan buku tabungan BOSDA, serta penyerahan ijazah lulusan tahun 2025 dan sebelumnya di aula SMK Negeri 2 Kota Ternate, Kamis (22/5/2025).

Sherly mengatakan, awalnya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kebingungan mencari lokasi kegiatan yang memadai, hingga akhirnya dipilih aula SMK Negeri 2 Ternate.

Meskipun gedungnya luas dan besar, kondisinya cukup memprihatinkan karena sudah termakan usia dan rusak di sejumlah bagian.

“Pak Kadis bingung kegiatannya di mana. Memutuskan di SMK, katanya aulanya besar, tapi aulanya jelek. Saya bilang tidak apa-apa. Aulanya jelek itu kita datang saja,” kata Sherly.

Sherly menilai, diperlukan kejujuran dalam menilai sarana dan prasarana SMA/SMK sederajat.

Dari total 495 SMA/SMK sederajat, setengah di antaranya, atau 250 kondisinya memprihatinkan.

“Biar kita semua pengambil kebijakan, para pengatur anggaran. Ada Pak DPRD, ada saya, Pak wagub, dan pimpinan OPD, kita melihat dan bercermin bahwa inilah kondisi sarpras (sarana-prasarana) dari SMA/SMK sederajat di Maluku Utara,” ujar Sherly.

“Saya selain meluncurkan juga akan menyerahkan bantuan renovasi untuk aula SMK Negeri 2,” katanya.

“Kita tidak bisa cerdas dengan baik kalau tidak belajar di tempat yang nyaman. Oleh karena itu, di tahun 2025 ini, setelah pergeseran anggaran, kita mendapatkan Rp 61 miliar dari APBD untuk merenovasi 64 fasilitas sekolah menengah atas,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Sherly, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapatkan bantuan dari APBN untuk renovasi 54 sekolah.

“Jadi tahun ini sekitar 118 sekolah, dari total 250 sekolah yang rusak, akan direnovasi tahun 2025,” katanya.

Sherly juga mengungkapkan, akan terus melengkapi fasilitas pendukung di sekolah SMA/SMK sederajat, seperti lapangan basket, gedung olahraga, dan laboratorium komputer.

Bayarkan uang komite Pada kesempatan ini, Sherly juga menegaskan akan menghapuskan pungutan uang komite yang memberatkan para siswa.

“Kita tidak bisa belajar dengan tenang kalau dikejar-kejar tagihan dari sekolah. Uang komite belum bayar tidak bisa ujian, uang komite tunggak tidak bisa ambil ijazah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Maluku Utara hadir untuk menggratiskan uang komite. Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang akan membayarkan ke sekolah masing-masing melalui bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA).

“Kemudian ijazah-ijazah yang belum diambil karena tunggakan komite di masa lalu sejak tahun 2020-2024 diputihkan dan hari ini dibagikan ijazah kurang lebih 2.330,” kata Sherly saat ditemui di SMK Negeri 2 Ternate.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Sherly Tjoanda Laos membagikan 16 ijazah, penyerahan buku rekening penerimaan bantuan beasiswa program Indonesia Pintar kepada tiga orang siswa, dan penyerahan buku tabungan BOSDA kepada lima kepala sekolah secara simbolis.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menaker Kaji Usulan Hapus Batas Usia Kerja

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (tengah) saat memberikan keterangan pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (22/5/2025). ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira/aa.

Jakarta, aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan pihaknya masih mengkaji lebih lanjut terkait usulan penghapusan batas usia yang sering dicantumkan sebagai syarat dalam rekrutmen pekerja perusahaan.

Menaker mengatakan jika usulan itu sudah dikaji, maka pihaknya akan membuat regulasi berupa imbauan dan/atau surat edaran (SE).

“Insya Allah akan kita respons segera dengan suatu imbauan dan SE,” kata Menaker di Jakarta, Sabtu (24/5).

Namun, ia masih belum memastikan kapan SE tersebut akan diterbitkan.

“Insya Allah segera,” ujarnya.

Terkait syarat-syarat untuk rekrutmen dan penerimaan kerja lainnya, Yassierli mengatakan pemerintah melalui Kemnaker juga telah membuat imbauan, salah satunya adalah tentang pelarangan penahanan ijazah oleh pemberi kerja.

Adapun Surat Edaran (SE) Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja diterbitkan menyusul banyaknya praktik penahanan ijazah di berbagai perusahaan dan sudah terjadi dengan periode yang lama di Indonesia.

“Dengan posisi yang lebih lemah dari pemberi kerja, pekerja tidak bisa mendapatkan ijazahnya yang ditahan. Hal ini berpotensi bagi pekerja semakin terbatas mendapatkan pekerjaan lain yang lebih baik, membuat tertekan, sehingga berdampak pada produktivitasnya,” kata Yassierli.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Politikus AS Minta Gaza Dihanguskan dengan Nuklir, Hamas: Kejahatan Besar, Mentalitas Fasis Rasis

Ilustrasi Gaza luluh lantak setelah 19 bulan diserbu Israel. /ANTARA/Anadolu/py

Kota Gaza, aktual.com – Hamas mengecam keras pernyataan anggota Kongres AS Randy Fine yang menyerukan penggunaan bom nuklir di Jalur Gaza.

Kelompok perlawanan Palestina tersebut menyebut pernyataan itu “hasutan” untuk melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.

“Seruan ekstremis ini adalah kejahatan besar dan memperlihatkan mentalitas fasis rasis yang menguasai pikiran politisi Amerika,” kata Hamas dalam pernyataannya pada Jumat (24/5).

Seruan oleh politikus AS dari partai Republik itu dinilai Hamas melanggar hukum humaniter internasional dan Konvensi Jenewa.

Kelompok itu menekankan bahwa seruan Fine tersebut menghasut publik untuk menggunakan senjata pemusnah massal terhadap lebih dari 2 juta warga sipil Palestina di Jalur Gaza.

Hamas juga menyatakan bahwa seruan “mengerikan” itu tidak akan melemahkan perjuangan Palestina, tetapi “lagi-lagi mengungkap wajah asli” Israel dan “para pendukungnya.”

Dalam wawancara dengan Fox News pada Kamis, Fine mengatakan bahwa Gaza harus “dibombardir dengan nuklir.” Dia menyamakan wilayah kantong Palestina itu dengan Hiroshima dan Nagasaki.

AS menjatuhkan bom atom di kedua kota di Jepang itu saat Perang Dunia II, yang menewaskan sekitar 215.000 korban dalam beberapa bulan pertama setelahnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Penelitin BRIN Nilai Penambahan Dana Parpol Mesti Dibarengi dengan Penalti

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K.

Jakarta, aktual.com – Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro menilai penambahan dana bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dibarengi dengan adanya penerapan penalti bagi parpol yang melakukan penyelewengan dana.

“Mungkin sebelum sampai ada pendanaan, itu harus dirumuskan secara serius gitu ya, dengan semua penalti yang mungkin diterapkan atau ditetapkan untuk partai yang nakal,” kata Siti di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/5).

Siti Zuhro menilai penalti terhadap parpol yang menyelewengkan dana tersebut harus memuat sanksi yang tegas dan berat agar parpol tidak menjadikannya sebagai “bancakan” politik.

“Katakan siapa pun yang mencuri uang untuk partai itu dipenalti secara sangat serius. Jadi, ada klausul yang membunyikan itu. Kalau enggak, ya bancakan lagi, bancakan lagi,” ujarnya.

Adanya pengaturan tersebut, dia berharap mampu menjadi pengingat agar parpol senantiasa waspada dalam mengelola dana tersebut demi optimalisasi kerja-kerja kepartaian.

“Jadi, sudah dikasih ancang-ancang, kalau uang ini kamu korupsi, pidana dan partaimu didiskualifikasi,” ucapnya.

Ia optimistis penambahan bantuan keuangan itu dapat efektif mencegah praktik korupsi yang kerap diselewengkan untuk menopang operasional parpol.

Menurut dia, besaran bantuan keuangan itu dapat diberikan kepada parpol sesuai dengan pengelompokan atas raihan suara dalam pemilu sehingga pemanfaatannya lebih bisa dipertanggungjawabkan.

“Menurut saya daripada korupsi besar-besaran seperti ini, mending partai itu didanai sesuai dengan platformnya. Jadi, platformnya itu dia partai besar, menengah, atau kecil. Jadi sesuai, enggak terus juga disamaratakan, beda,” tuturnya.

Terakhir, dia mengingatkan agar pemberian dana bantuan parpol itu harus dibarengi pula dengan adanya pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor independen yang profesional ketimbang audit tersebut dilakukan oleh institusi pemerintah seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Harus diaudit uang tadi itu sehingga kalau dicuri dan sebagainya penalti bagi partai itu. Itu baru mantap,” kata dia.

Siti Zuhro lantas melanjutkan, “Jangan sampai digelontorkan uang ini sih nambah korupsi saja, percuma, tambal sulam.”

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengatakan bahwa lembaganya mengusulkan kepada Pemerintah untuk memberikan dana yang besar dari APBN kepada partai politik sebagai salah satu upaya memberantas korupsi di Indonesia.

“KPK adalah memberikan rekomendasi pendanaan terhadap partai politik agar partai politik itu dibiayai dari APBN,” jelas Fitroh dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (16/5).

Apalagi, kata Wakil Ketua KPK ini, pihak yang ingin menjadi kepala desa, wali kota, bahkan menjadi presiden membutuhkan dana yang besar.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

BMKG Prakirakan Mayoritas Kota Besar di Indonesia Dilanda Hujan

Jabodetabek
Warga berjalan sambil membawa payung saat hujan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin (1/11/2021). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.

Jakarta, aktual.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) RI memprakirakan mayoritas kota besar di Indonesia diguyur hujan pada hari Sabtu (24/5) ini.

Melalui siaran prakiraan cuaca di Jakarta, Sabtu, Prakirawati BMKG Ranti Kurniati memaparkan cuaca berawan berpotensi terjadi di Pekanbaru, berawan tebal di Banda Aceh dan Padang, hujan dengan intensitas ringan di Tanjung Pinang, juga hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Medan.

“Masih di Pulau Sumatera, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Bengkulu, Jambi, dan Pangkal Pinang. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kota Palembang. Waspadai potensi hujan disertai petir yang terjadi di Kota Bandar Lampung,” katanya.

Ranti melanjutkan potensi hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Adapun hujan dengan intensitas sedang di Jakarta, serta potensi hujan disertai petir di Bandung.

Bergeser ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara, cuaca berawan tebal berpotensi terjadi di Kupang, serta hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Denpasar dan Mataram.

“Selanjutnya ke Pulau Kalimantan, udara kabur berpotensi terjadi di Kota Pontianak. Berawan tebal berpotensi terjadi di Kota Banjarmasin. Hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Kota Palangka Raya. Hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Kota Samarinda. Waspadai potensi hujan disertai petir yang terjadi di Kota Tanjung Selor,” jelasnya.

Di wilayah Sulawesi, Ranti menjelaskan hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Makassar, Kendari, Gorontalo, dan Manado. Adapun hujan dengan intensitas sedang berpotensi terjadi di Mamuju, serta potensi hujan disertai petir diprakirakan terjadi di Kota Palu.

Terakhir di wilayah timur Indonesia, hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke.

“Waspadai potensi hujan disertai petir yang terjadi di Kota Nabire,” ujarnya.

Ranti mengingatkan masyarakat bahwa informasi tersebut merupakan gambaran umum dari cuaca yang akan terjadi pada hari ini.

Adapun untuk melihat informasi yang lebih detail dan diperbarui setiap tiga jam sekali, masyarakat dapat mengakses aplikasi Info BMKG, atau laman web resmi di bmkg.go.id.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain