1 Januari 2026
Beranda blog Halaman 774

Kasus Payment Gateway Denny Indrayana, Taruhkan Reputasi Polri di Mata Publik

Denny Indrayana. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Kasus dugaan korupsi payment gateway yang diduga menyeret nama mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana kembali mengemuka.
Setidaknya, sorotan mengarah pada Polri yang didesak harus dapat menyelesaikan penyelesaian kasus korupsi.

Penyelesaian kasus yang sudah menggantung setidaknya 10 tahun ini, kata Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, menjadi pertaruhan bagi citra Polri.

“Denny Indrayana harus segera dibawa ke persidangan di Pengadilan. Jangan sampai mangkraknya kasus ini semakin memperburuk citra Polri di masyarakat,” kata Fernando kepada wartawan, Rabu 21 Mei 2025.

Fernando mengingatkan, pentingnya kepastian hukum di kasus Denny Indrayana lantaran dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar).

“Denny Indrayana perlu mendapatkan kepastian hukum terkait dengan proses hukum kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” tandasnya.

Denny Indrayana sebelumnya telah ditetapkan tersangka di tahun 2015 pada era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.

Kadiv Humas Mabes Polri kala itu, Brigjen Anton Charliyan menyebut Denny Indrayana berperan dalam penerapan program pembuatan paspor secara elektronik.
“Peran DI (Denny Indrayana) menyuruh, melakukan program payment gateway dan memfasilitasi vendor sehingga proyek ini terlaksana,” kata Anton, Rabu, 25 Maret 2015 silam.

 

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Geger Vaksin TBC Bill Gates, YKMI Gelar Diskusi Publik Bahas Kontroversi

Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari (tengah), Ketua Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh al Mu’tabaroh an Nahldiyyah (JATMAN) DKI Jakarta, Irawan Santoso (kiri) dan Moderator yang juga Aktivis YKMI, Megel Jekson, saat acara diskusi publik bertajuk "Perlukah Ujicoba Vaksin TBC ?" di Jakarta, Jumat (23/5/2025). Siti Fadilah mengatakan, Tuberkulosis (TBC) pada dasarnya bisa dicegah tidak melulu menggunakan vaksin. Tapi dengan eradikasi, eradikasi itu menyembuhkan orang yang sudah sakit menjadi tidak sakit. Dan seringkali menjangkit para penyintas yang notabene dalam kondisi sosial ekonominya di bawah garis kemiskinan seperti di wilayah kumuh dan padat penduduk, serta sirkulasi udara yang buruk. Aktual/TINO OKTAVIANO

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Mantan Menkes Siti Fadilah Soroti Vaksin TBC Bill Gates: Ada Kepentingan Bisnis, Rakyat Marah

Jakarta, aktual.com — Mantan Menteri Kesehatan, Siti Fadilah Supari, menyuarakan kritik tajam terhadap uji coba vaksin TBC yang dikembangkan oleh yayasan milik Bill Gates dan dijalankan melalui kerja sama dengan Pemerintah Indonesia. Ia menilai program tersebut telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

“Kita sudah melihat media sosial, rakyat marah, rakyat tidak setuju terhadap vaksin uji coba dari Bill Gates,” ujar Siti Fadilah dalam diskusi publik “Perlukah Ujicoba Vaksin TBC?”, Jumat (23/5).

Lebih lanjut, Siti Fadilah mengungkapkan adanya konflik kepentingan yang menurutnya melibatkan Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunawan Sadikin yang saat ini menjadi bagian dari aliansi global vaksin, GAVI (Global Alliance for Vaccine and Immunization).

“Menkes ini Budi Gunawan Sadikin pejabat di GAVI, jadi mereka ini bisa berhubungan langsung dengan WHO. Dialah yang membuat vaksin, dan mereka juga yang punya wewenang untuk mengatur harga vaksin,” jelasnya.

“Jadi ada kepentingan bisnis dari Menkes,” lanjutnya.

Selain itu, ia menyoroti aspek keagamaan yang menurutnya diabaikan dalam kebijakan vaksinasi tersebut.

“Halal-haram ini tidak pernah disentuh. Menkes tidak pernah peduli tentang halal-haram ini,” tegasnya.

Siti Fadilah menyerukan agar pemerintah lebih transparan dalam mengambil kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan kepentingan umat. Ia juga mengimbau agar masyarakat terus mengawasi dan menyuarakan aspirasi mereka terhadap setiap program vaksinasi yang masuk ke Indonesia.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ketua JATMAN DK Jakarta, Irawan Santoso, yang turut mempertanyakan transparansi dan otoritas dalam pengadaan vaksin tersebut.

“Pengadaan vaksin ini tidak terlepas dari skema internasional,” ujar Irawan Santoso.

“Datang lagi pengusaha menawarkan vaksin, yang dia bukan dokter. Maka ini banyak sekali hal-hal yang perlu dikritisi,” lanjutnya.

Irawan juga menekankan pentingnya jaminan kehalalan vaksin, terutama mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

“Kehalalan vaksin itu tidak pernah terjamin kehalalannya. Beberapa kali Pemerintah itu menyuntikkan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Padahal hal ini bertentangan dengan semangat Agama,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mubadala Temukan Cadangan Gas, Presiden Prabowo Janji Copot Penghambat Regulasi

Presiden Prabowo Subianto
Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, Aktual.com – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi keberhasilan Mubadala Energy setelah menemukan cadangan gas jumbo sebesar 10 triliun kaki kubik (trillion cubic feet/TCF) di wilayah Andaman.

“Mubadala menemukan ladang gas, salah satu yang terbesar di Asia Tenggara mungkin, di Andaman. Kalau tidak salah mereka ketemu 10 TCF, luar biasa,” katanya, Jumat (23/5).

Dikatakan Prabowo bahwa temuan ini sebagai informasi strategis, terutama jika dikaitkan dengan target besar di masa pemerintahannya. Bahkan dirinya juga meminta jajarannya untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam agar Indonesia bisa mengurangi ketergantungan pada impor energi.

Prabowo mengapresiasi kolaborasi positif dalam ekosistem industri minyak dan gas (migas), yang menurutnya terlihat nyata dalam IPA Convex 2025.

“Kita terbuka, welcome kepada semua pengusaha dari manapun. Mereka ingin berpartisipasi. Hari ini juga kita lihat antusiasme, kalau tidak salah dari 60 negara yang ikut di sini. Perusahaan-perusahaan besar, ExxonMobil, Mubadala, bp,” ujar Presiden.

Dalam arahannya, Presiden juga menekankan pentingnya reformasi perizinan di sektor migas. Ia meminta para pejabat terkait untuk terus berinovasi demi menyederhanakan proses perizinan, mulai dari tahap perencanaan hingga eksplorasi.

Prabowo menegaskan tidak akan mentoleransi praktik birokrasi yang berbelit-belit. “Pejabat yang tidak mau menyederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang menunggu diberi kesempatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Prabowo juga menyinggung syarat penting bagi suatu negara untuk dapat dikatakan berdaulat. Menurutnya, sebuah negara harus mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, terutama dalam hal energi dan pangan. Ia optimistis target tersebut dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.

Kasus Dugaan Korupsi Akuisisi PT JN, KPK Panggil Saksi Penilai Publik

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, Aktual.com – Guna penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam proses kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) pada tahun 2019–2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil seorang penilai publik untuk menjadi saksi.

KPK Budi Prasetyo mengungkapkan saksi berinisial OR sebagai penilai publik. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama OR, penilai publik,” ujarnya, Jumat (23/5).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, OR disebut sebagai penilai publik pada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy dan Rekan bernama Ocky Rinaldy.

Untuk penyidikan kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT JN tersebut, KPK pada pekan Senin (19/5), sempat memanggil Vice President Keuangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Evi Dwijayanti.

Selanjutnya pada Selasa (20/5), KPK memanggil VP Divisi Survei PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) Wiyono.

KPK kemudian memanggil Project Director PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) Ashadi A. Rawang, dan mantan Project Manager PT SMI (Persero) Muhammad Ridhwan pada Kamis (22/5).

Sebelumnya, KPK telah menahan tiga orang mantan direktur PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) terkait kasus dugaan korupsi dalam akuisisi PT JN oleh PT ASDP pada tanggal 13 Februari 2025.

Tiga orang mantan direktur PT ASDP yang ditahan tersebut adalah Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2017–2024 Ira Puspadewi, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2019–2024 Muhammad Yusuf Hadi, dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) periode 2020–2024 Harry Muhammad Adhi Caksono.

KPK menyebut nilai akuisisi PT JN oleh PT ASDP sebesar Rp1,272 triliun dengan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut mencapai Rp893 miliar.

Putus Rantai Kemiskinan, Mensos Genjot Sekolah Rakyat di 100 Titik

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menghadiri dialog persama pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, pada Kamis (9/1/2025). (ANTARA/HO-Kemensos)

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Sosial menggenjot program Sekolah Rakyat dengan pendidikan berkualitas agar terputusnya mata rantai kemiskinan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengutarakan bahwa program tersebut dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Bahkan Kementerian Sosial sendiri mulai merintis 100 titik untuk pendidikan berkualitas pada tahun 2025.

“Ini adalah idenya Presiden Prabowo, untuk memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkualitas, terutama untuk keluarga yang tidak mampu,” ujarnya, Jumat (23/5).

Dikatakan Gus Iful sapaan Mensos, bahwa Sekolah Rakyat ditujukan keluarga miskin ekstrem yang banyak anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA.

“Presiden ingin memuliakan keluarga yang tidak mampu, ingin mereka bisa sekolah tapi dengan fasilitas sekolah unggulan,” kata dia.

Ia menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat akan dilakukan secara bertahap. Saat ini, proses renovasi terhadap 65 gedung yang akan digunakan sebagai lokasi sementara waktu sedang berlangsung.

“Sifatnya sementara. Hanya satu tahun, untuk kemudian tahun depan akan berpindah ke bangunan prototipe yang lebih permanen,” ujar dia.

Gedung Sekolah Rakyat prototipe ke depan akan menampung lebih dari seribu siswa untuk tiga jenjang sekaligus, yaitu SD, SMP, dan SMA. Presiden menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki setidaknya satu Sekolah Rakyat, termasuk milik pemerintah provinsi.

Saifullah Yusuf menyebutkan hingga hari ini terdapat tambahan 35 lokasi yang sudah diajukan untuk Sekolah Rakyat sehingga total 100 titik rintisan yang akan dimulai.

“Insyaallah, hari ini akan dimulai pembelajaran rintisan Sekolah Rakyat di 100 titik, 50 persen lebih berada di Pulau Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat” kata dia.

 

Untuk Provinsi Banten, kata dia, masih dalam tahap konsolidasi. “Kalau untuk usulan lahan sudah. Tapi untuk memulai rintisan ini saya masih terus koordinasi,” ujar mantan Wakil Gubernur Jawa Timur itu.

Berita Lain