Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
1 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 775

Sah! Andre Rosiade Terpilih jadi Ketua Umum IKM 2025-2030

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) periode 2025-2030 melalui Munas ke-1 IKM yang diselenggarakan di Hotel Santika Premiere, Jakarta (23/5/2025). Andre juga menjadi formatur tunggal dalam pemilihan Ketum DPP IKM itu.

Sebelum ditetapkan secara aklamasi, mekanisme pemilihan tersebut telah melalui persetujuan dari seluruh peserta munas.

“Apakah dapat pemilihan Ketua Umum IKM ini kita lakukan secara aklamasi, secara langsung untuk kemudian menetapkan ketua umum terpilih periode 2025-2030 tanpa melalui mekanisme pemungutan suara dan penghitungan suara?” tanya pimpinan sidang Munas ke-1 IKM, Arteria Dahlan.

“Setuju,” jawab para peserta munas. Arteria lalu mengetok palu.

Lalu Arteria kembali meminta tanggapan dari peserta munas terkait calon tunggal yakni Andre Rosiade yang akan ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030.

“Apakah bapak ibu semua peserta yang hadir sepakat, setuju aklamasi tanpa voting untuk memilih menjadikan pak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030, sepakat?” tanya Arteria Dahlan lagi.

“Sepakat,” jawab peserta semangat.

“Pimpinan sidang menetapkan melalui forum munas pertama IKM bahwa bapak Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM periode 2025-2030,” kata Arteria Dahlan sambil mengetok palu yang disambut riuh tepuk tangan peserta Munas.

Ketua DPP IKM periode 2025-2030 Andre Rosiade mengatakan, ke depan dirinya akan memaksimalkan pembentukan DPW di seluruh Indonesia. “Saat ini kita sudah ada 30 DPW, Insya Allah di munas kedua kita akan maksimalkan 3 DPW lagi, kita akan ada di seluruh Indonesia targetnya atau 38 DPW. Lalu sekarang ada 157 DPD, target kita di munas kedua 350 DPD. Kemudian, sekarang ada 165 DPC, minimal kita wujudkan 1.650 DPC,” terang legislator Gerindra ini.

Andre bertekad mengajak semua orang Minang di seluruh lembaga pemerintah, termasuk DPR RI dan lainnya untuk bergabung di kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030 ini.

“Untuk kepengurusan kita akan ajak juga menteri aktif, pimpinan lembaga tinggi negara termasuk anggota DPR RI dari seluruh partai bergabung di kepengurusan periode 2025-2030 ini sesuai tagline kita ‘basamo mako manjadi’,” tutur ketua DPD Gerindra Sumbar ini.

Andre berencana proses pengukuhan kepengurusan DPP IKM periode 2025-2030 ini dapat dilakukan secara langsung di Istora Senayan dengan menghadirkan puluhan ribu orang Minang. “Saya punya mimpi insya Allah paling lambat bulan Desember 2025 kita akan melaksanakan pengukuhan kepengurusan di Istora Senayan. Kita akan akan hadirkan 10 ribu orang Minang, istilahnya ‘urang minang baralek gadang’. Nanti kita lobi Presiden Prabowo untuk bisa mengukuhkan,” terang Andre.

Ketua Umum demisioner DPP IKM periode 2016-2025 Fadli Zon mendukung terpilihnya Andre Rosiade sebagai Ketua Umum DPP IKM yang baru. Menurut Fadli, kepimpinan dalam suatu organisasi harus berlangsung secara estafet. Seorang pimpinan tidak boleh berlama-lama memimpin dan harus sadar diri kapan harus berhenti.

“Saya sangat mendukung DPP IKM dipimpin oleh Andre Rosiade karena memang harus ada estafet. Kita ini tidak boleh terlalu lama-lama. Kita tahu kapan harus turun dan harus ada yang melanjutkan. Kita pindah ke perahu yang lain dan meneruskan,” tuturnya.

Kendati tak lagi menjadi ketum dpp IKM, Fadli Zon menegaskan dirinya selalu siap mendukung kepengurusan DPP IKM yang baru dan bersama-sama bekerja membawa organisasi ini lebih baik lagi ke depan.

“Tapi Insya Allah saya akan selalu bersama-sama dengan IKM, kalau diberi tanggung jawab mungkin sebagai Pembina atau yang lainnya. Artinya bisa tetap ikut mengawal IKM ke depan ini supaya bisa menjadi organisasi perantau Minang yang selalu bermanfaat. Saya juga memohon maaf selama ini jika ada kata-kata yang salah, perilaku yang salah atau hal-hal yang tidak sesuai keinginan atau mengecewakan,” tuturnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Gubernur Pramono Bakal Cabut Izin Bagi Perusahaan yang Tahan Ijazah

Calon gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam konferensi pers di RSUD Tarakan, Jakarta, Jumat (30/8/2024)

Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo bakal mencabut izin bagi perusahaan di Jakarta yang kedapatan menahan ijazah karyawannya.

Tak hanya itu, Pramono juga meminta pada perusahaan yang saat ini menahan ijazah karyawan, untuk segera mengembalikan ijazah tersebut tanpa biaya.

“Bagi siapapun yang menahan ijazah siapapun yang bekerja di situ harus segera dikembalikan. Kalau tidak izinnya saya cabut,” tegasnya, Jumat (23/5).

Dikatakan Pramono bahwa praktik penahanan ijazah adalah bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja dan tidak dapat ditoleransi. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menindaklanjuti jika ditemukan kasus serupa.

“Pokoknya kalau ada kejadian di Jakarta yang seperti itu, saya minta untuk segera diselesaikan,” tukasnya.

Perusahaan Tahan Ijazah, DPR Puan: Perlunya Pengawasan dan Sanksi Tegas

Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2025). ANTARA/Melalusa Susthira K

Jakarta, Aktual.com – Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar pelarangan yang dilakukan oleh perusahaan dengan menahan ijazah dan dokumen pribadi milik pekerja harus dibarengi dengan pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang melanggar.

Bahkan menurut Puan hal tersebut karena adanya Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/5/HK.04.00/V/2025.

“Kalau hanya berhenti di edaran, tanpa pengawasan dan sanksi tegas, ini akan jadi dokumen mati,” katanya, Jumat (23/5).

Puan juga mendorong agar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bersama dinas ketenagakerjaan daerah segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan-perusahaan yang masih melakukan praktik penahanan ijazah, khususnya di kawasan industri dan zona padat buruh.

“DPR RI melalui komisi terkait juga akan meminta Kemenaker untuk terus menyampaikan laporan berkala soal implementasinya,” paparnya.

Bahkan dirinya juga menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mengawal perlindungan hak-hak pekerja, termasuk memperjuangkan agar praktik seperti itu diatur tegas lewat aturan yang lebih kuat.

“Pekerja atau buruh adalah warga negara yang punya hak atas keadilan, mobilitas sosial, dan perlindungan hukum,” tukasnya.

BKN: KORPRI Resmi Usulkan Kenaikan Usia Pensiun ASN

Sejumlah massa dari para pensiunan PNS yang tergabung dalam Forum Perjuangan Pensiunan PNS Perjan Pegadaian melakukan aksi unjuk rasa didepan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (25/10/2017). Dalam aksinya para pensiunaN PNS Perjan Pegadaian mendesak Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan untuk segera membayarkan uang pensiunan mantan PNS Perjan Pegadaian Departemen Keuangan. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – KORPRI telah secara resmi mengusulkan kenaikan batas usia pensiun (BUP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang disampaikan kepada Presiden, Ketua DPR RI, dan Menteri PANRB.

Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional sekaligus Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrullah kepada wartawan, Jumat (23/5).

“Pengusulan kenaikan BUP ini bertujuan agar mendorong keahlian dan karier pegawai ASN, dan ini saya lihat tingkat usia semakin tinggi serta harapan hidup yang semakin bagus sehingga wajar BUP ASN ditambah, baik yang berada pada jabatan struktural maupun jabatan fungsional,” katanya.

Menurutnya bahwa dengan mengukuhkan Dewan Pengurus KORPRI di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta (19/5). Ia juga menjelaskan KORPRI mengusulkan agar Pejabat Pimpinan Tinggi atau JPT Utama mencapai usia 65 Tahun; JPT Madya atau Eselon I mencapai BUP 63 Tahun; JPT Pratama atau setingkat Eselon II mencapai BUP 62 Tahun, Eselon III dan IV 60 Tahun, kemudian untuk Jabatan Fungsional Utama 70 tahun.

Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pada setiap tahun ganjil, Dewan Pengurus KORPRI Nasional menggelar Pekan Olahraga Nasional, yang tahun sebelumnya dilaksanakan di Kota Semarang yang diikuti 101 kontingen 34 Provinsi 78/79 Kementerian dan Lembaga.

“Tahun ini Pornas KORPRI di adakan di Palembang tanggal 4 Oktober s.d 11 Oktober 2025 yang bertujuan untuk membangun chemistry agar saling mengenal antar-pengurus dan anggota KORPRI se-Indonesia,” ujarnya.

Zudan mengungkapkan setiap tahun genap, KORPRI juga menyelenggarakan MTQ Nasional, yang tahun lalu diadakan di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dan tahun depan akan diadakan di Kota Makassar.

Selanjutnya untuk program-program lainnya seperti Bakti Sosial, Operasi Bibir Sumbing, Operasi Katarak, dan Sunatan Massal, KOPRI bekerja sama dengan berbagai rumah sakit dan Pemerintah Daerah.

“Jadi banyak sekali yang bisa dioptimalkan dari keberadaan KORPRI, yakni dari anggota untuk anggota, termasuk program berangkat umroh, kami di KOPRI Pusat sudah memberangkatkan enam kali. Meski sempat berhenti pada masa COVID-19, setelah itu kita hidupkan kembali melalui program Gampang Umroh Bareng KORPRI,” pungkas Zudan.

Airlangga Pastikan Dirjen Bea Cukai Bukan Anggota TNI Aktif

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/5/2025) (ANTARA/Bayu Saputra)

Jakarta, aktual.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai yang baru dilantik, Djaka Budhi Utama bukan anggota TNI aktif atau berstatus purnawirawan.

“Purnawirawan, jadi enggak ada masalah (menjabat),” ujar Airlangga usai menghadiri pelantikan pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (23/5).

Sebagaimana diketahui, Djaka sebelumnya merupakan Letnan Jenderal (Letjen) TNI Angkatan Darat (AD). Namun, saat ini telah berstatus purnawirawan.

Sebelum menjabat sebagai Dirjen Bea dan Cukai, Djaka merupakan Sekretaris Utama di Badan Intelijen Negara (BIN).

Adapun pada Jumat (23/5), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik 22 pejabat eselon I di lingkungan Kemenkeu.

“Pada hari ini, Jumat, bulan Mei 2025, dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Sri Mulyani.

Berikut daftar pejabat eselon I Kementerian Keuangan yang dilantik Menkeu Sri Mulyani:

1. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi

2. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu

3. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman

4. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto

5. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama

6. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti

7. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban

8. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani

9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto

10. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline

11. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

12. Kepala Badan Informasi, Komunikasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo

13. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan: Andin Hadiyanto

14. Staf Ahli bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak: Iwan Djuniardi

15. Staf Ahli bidan Kepatuhan Pajak: Yon Arsal

16. Staf Ahli bidang Pengawasan Pajak: Nufransa Wira Sakti

17. Staf Ahli bidang Penerimaan Negara: Dwi Teguh Wibowo

18. Staf Ahli bid Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Mochamad Agus Rofiuidn

19. Staf Ahli bidang Pengeluaran Negara: Sudarto

20. Staf Ahli bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional: Parjiono

21. Staf Ahli bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal: Arief Wibisono

22. Staf Ahli bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan: Rina Widiyani Wahyuningdyah

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

KPK Panggil Empat Orang Saksi Terkait Kasus Dugaan Suap di Kemnaker

Arsip foto - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo. ANTARA/Rio Feisal

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil empat orang saksi terkait kasus dugaan suap atau gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020–2023.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama S, H, WP, dan DA,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Jumat (23/5).

Budi mengatakan bahwa empat orang saksi tersebut merupakan aparatur sipil negara (ASN) aktif maupun mantan ASN di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, saksi tersebut termasuk Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker pada 2020–2023 Suhartono (S).

Kemudian Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker pada 2019–2024 dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemenaker pada 2024–2025 Haryanto (H).

Dua orang saksi lainnya adalah Direktur PPTKA Kemenaker pada 2017–2019 Wisnu Pramono (WP) dan Direktur PPTKA Kemenaker pada 2024–2025 Devi Angraeni (DA).

Sebelumnya, penyidik KPK menggeledah Kantor Kemenaker pada Selasa (20/5) dan menyita tiga unit mobil.

Pada Rabu (21/5), penyidik KPK menggeledah dua rumah di Jabodetabek dan kembali menyita tiga unit mobil serta satu unit sepeda motor.

KPK menyatakan penyitaan tersebut terkait dugaan suapatau gratifikasi yang terjadi di Direktorat Jenderal Binapenta dan PKK Kemenaker tahun 2020–2023.

KPK juga menyatakan bahwa telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Akan tetapi, belum dapat menginformasikan latar belakang para tersangka, yakni penyelenggara negara, swasta, atau lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

1...774775776...43,136Halaman 775 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya