27 Desember 2025
Beranda blog Halaman 781

KPK Sita Rp1,8 Miliar dari Penggeledahan Rumah Terkait Kasus Rita Widyasari

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo. Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai dalam berbagai jenis mata uang dengan total senilai Rp1,8 miliar berdasarkan kurs Bank Indonesia (BI) pada Jumat ini.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa penyitaan uang tunai tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang melibatkan terpidana sekaligus mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari (RW).

“Pada 14-15 Mei 2025, KPK melakukan serangkaian tindakan penyidikan berupa penggeledahan terhadap satu rumah yang beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,” kata Budi saat menjelaskan waktu penggeledahan dan penyitaan, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut Budi menjelaskan bahwa penyidik menyita uang dalam bentuk rupiah sebanyak Rp788.452.000, 29.100 dolar Singapura, 41.300 dolar Amerika Serikat, dan 1.045 pound sterling.

Selain itu, dia mengatakan bahwa penyidik KPK menyita 26 dokumen, dan enam barang bukti elektronik dari penggeledahan yang dimulai sejak Rabu (14/5) pukul 20.00 WIB hingga Kamis (15/5) pukul 01.00 WIB tersebut.

“Dokumen, barang bukti elektronik, dan uang tersebut akan didalami lebih lanjut oleh KPK,” katanya.

Sementara itu, ketika ditanya apakah rumah yang digeledah tersebut milik pengusaha Robert Bonosusatya, dia mengatakan akan mengecek terlebih dahulu.

“Kami cek dulu ya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia mengatakan bahwa KPK akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam pengembangan perkara gratifikasi terkait produksi batu bara tersebut.

“KPK akan meminta pertanggungjawaban pidana terhadap para pihak yang patut dimintakan pertanggungjawabannya, dan upaya tersebut tentu bagian dari optimalisasi asset recovery (pemulihan aset, red.),” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dikonfirmasi dari Jakarta, Kamis (15/5), mengatakan penyidik KPK menggeledah rumah Robert Bono di Jakarta.

Fitroh juga menyampaikan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus gratifikasi yang melibatkan Rita Widyasari.

Untuk penyidikan kasus tersebut, KPK telah menyita 91 unit kendaraan dan berbagai benda bernilai ekonomis lainnya.

Penyidik KPK juga menyita lima bidang tanah dengan luas total mencapai ribuan meter persegi, dan 30 jam tangan mewah dari berbagai merek.

Sementara mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari masih menjalani vonis 10 tahun penjara sejak 2017.

Dalam kasus itu, Rita juga dihukum membayar denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan karena terbukti menerima uang gratifikasi sebesar Rp110.720.440.000 terkait perizinan proyek dinas di Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Polres Depok bagikan hasil Panen Ikan 2 Ton ke warga

Depok, aktual.com – Polres Metro Depok mendukung program ketahanan pangan nasional dengan membudidayakan ikan lele di lahan milik personel mereka. Kapolres Metro Depok Kombes Abdul Waras menjelaskan bahwa program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden tentang ketahanan pangan dalam kerangka Asta Cita.

“Awalnya kegiatan ini kami laksanakan di lingkungan Polres, namun setelah dievaluasi tempatnya kurang representatif. Kemudian kami manfaatkan lahan milik personel untuk budidaya,” ujar Kapolres, Jumat (15/5/2025).

Dalam program ini, terdapat 15 kolam terpal yang masing-masing berisi 3.000 ekor benih lele. Dalam satu kali panen, setiap kolam menghasilkan sekitar 3 kuintal ikan. “Dalam sebulan bisa panen hingga dua ton,” ungkapnya.

Sebagian hasil panen dibagikan kepada masyarakat sekitar, sementara sisanya dijual dengan harga lebih murah untuk mendukung pembibitan ulang dan sirkulasi produksi. Meski menggunakan kolam terpal, metode budidaya ini belum sepenuhnya menggunakan sistem bioflok karena tidak menggunakan air berpola khusus.

Kapolres juga berharap program ini bisa diadopsi oleh Polsek-Polsek maupun masyarakat umum yang memiliki lahan terbatas. “Selain menunjang ketahanan pangan, juga ada nilai ekonomis yang bisa membantu perekonomian keluarga,” tambahnya.

Warga menyambut baik panen ikan lele yang digagas Polres Metro Depok itu, pasalnya dengan dinagikan ikan secara gratis makan keluarga terbantu untuk memenuhi kebutuhan lauk.

“Seneng banget, nanti mau dibikin pecel lele,” kata Imas, seorang warga yang berada tak jauh dari kolam ikan.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Komisi I, Pradi Supriatna, turut hadir dan menyampaikan apresiasinya. “Saya takjub melihat hasilnya. Ini menunjukkan bahwa program pemerintah pusat benar-benar diwujudkan oleh masyarakat, khususnya oleh kepolisian,” ucap Pradi.

Ia menilai kegiatan ini tidak hanya meningkatkan gizi keluarga, tetapi juga membuka peluang usaha dengan nilai tambah, seperti penjualan ikan filet. “Ini bisa jadi catatan untuk kami di DPRD agar regulasi terkait ketahanan pangan bisa menyentuh wilayah perkotaan,” tutupnya.(Ron)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Dua Lapangan Minyak Jadi Harapan Swasembada Energi Nasional

PT Pertamina Hulu Energi sebagai subholding upstream Pertamina, terus melakukan aktivitas unlock value. Aktual/DOK PERTAMINA

Jakarta, aktual.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa lapangan minyak di Forel dan Terubuk, Natuna, Kepulauan Riau, yang baru diresmikan merupakan tonggak penting dan bersejarah dalam upaya mencapai swasembada energi nasional.

“Kedua proyek ini menjadi tonggak penting tonggak bersejarah dan upaya kita bersama untuk mencapai swasembada energi nasional,” ujar Prabowo dalam sambutannya dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat.

Melalui sambungan konferensi video yang terkoneksi langsung dengan peresmian di Perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat, Presiden mengatakan pencapaian swasembada energi sangat vital bagi kemerdekaan bangsa.

Dengan mencapai swasembada energi, kata Prabowo, Indonesia dapat menghemat puluhan miliar dolar AS, mencegah aliran ratusan triliun rupiah keluar negeri, serta memperkuat ekonomi sehingga lebih banyak uang yang dapat dinikmati rakyat.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa swasembada energi sama pentingnya dengan swasembada pangan. Jika suatu bangsa mampu memenuhi kedua hal itu, bangsa tersebut akan menjadi kuat, tidak mudah diganggu oleh pihak lain, dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi.

“Apabila sebuah negara swasembada pangan dan swasembada energi, bangsa itu akan sangat kuat, bangsa itu tidak bisa diganggu oleh bangsa lain, bangsa itu akan bertahan menghadapi keadaan manapun,” ujar Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo turut menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh tim, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, SKK Migas, Medco Energi, serta semua pihak yang berkolaborasi dan bekerja keras hingga proyek tersebut terwujud.

Presiden Prabowo meresmikan produksi minyak dan gas bumi perdana dari dua lapangan proyek bernama Forel dan Terubuk yang berada di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Jumat.

Prabowo mengapresiasi proyek tersebut sebagai lapangan migas pertama yang diresmikan pada masa pemerintahan yang baru dipimpinnya.

“Pada siang hari ini, hari Jumat 16 Mei 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia meresmikan produksi perdana lapangan minyak Forel dan Terubuk. Terima kasih selamat berjuang, sekali lagi merdeka !,” seru Presiden.

Sebagai informasi, kedua lapangan migas tersebut akan menghasilkan total produksi sekitar 20 ribu barel minyak per hari dan tambahan gas sekitar 60 MMSCFD (million standard cubic feet per day) per hari.

Jusuf Kalla: Ekonomi Islam Tidak Boleh Monopoli dan Spekulasi

Jusuf Kalla/Antara
Jusuf Kalla/Antara

Jakarta, Aktual.com – Mantan Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 Republik Indonesia (RI) Jusuf Kalla mengatakan bahwa ekonomi Islam tidak boleh monopoli dan tidak boleh spekulasi, sebab bertentangan dengan esensinya.

“Ekonomi Islam itu sesuai zamannya. Jadi jangan kita merasa, ekonomi Islam harus kembali pada abad keenam hingga abad ke-13 masa itu,” kata JK ditulis Jumat (15/5).

Dikatakan JK bahwa untuk menerapkan sistem ekonomi Islam harus memahami esensi dan prinsip yang ada. Baginya, esensi ekonomi Islam adalah untuk kesejahteraan, kebahagiaan, adil, dan terbuka.

“Dari esensi itu muncullah perilaku, yaitu tidak boleh monopoli, tidak boleh spekulasi, harus jujur, terbuka, dan bersaing sehat. Jadi tidak boleh menipu dalam ekonomi Islam,” kata Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini pula.

Dari pemaparan itu, kata JK lagi, ia berkesimpulan bahwa ekonomi Islam itu mudah.

“Tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalau pun ada anggapan berat, jangan juga diberat-beratkan. Kita laksanakan saja hal-hal yang tidak dilarang,” ujarnya.

Skandal Investasi Menyeret Nama Kajari dan Iwan Ginting, Publik Desak KPK Bertindak

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan terkait oknum jaksa nakal yang terlibat bancakan uang barang bukti investasi robot trading Fahrenheit.

Menurut Fickar, mencuatnya sejumlah pejabat kejaksaan yang diduga menerima aliran uang korban investasi robot trading dalam dakwaan mantan jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, harus diusut secara transparan.

Dalam dakwaan jaksa Azam yang didakwa pasal gratifikasi, pemerasan hingga suap senilai Rp 11,7 miliar bersama-sama dengan pengacara korban investasi robot trading Fahrenheit, diketahui ada nama Kepala Kejari Jakarta Barat dan pendahulunya Iwan Ginting.

“Jika sudah jelas tapi tidak dilakukan (penindakan), maka KPK dihimbau untuk mengambil alih proses pidana terhadap jaksa-jaksa nakal dan jahat ini,” tegas Fickar dalam keterangannya kepada wartawan yang diterima, Jumat (16/5/2025).

Ia menekankan, mencuatnya nama sejumlah pejabat kejaksaan dan tidak adanya respon dari Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) dan Pusat Penerangan Hukum merupakan bentuk perlindungan dari institusi Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Penyelesaian intenal itu arahnya melindungi. Jika serius menindak, maka proses hukum harus dilakukan secara terbuka dan diumumkan siapa tersangkanya serta siapa saja yang terlibat,” jelas Abdul Fickar Hadjar.

“Saya kira informasi ini sebaiknya ditanggapi oleh Kejagung atau ditindaklanjuti oleh KPK,” sambungnya.

Di sisi lain, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (Kejati DKJ), Syahron Hasibuan, saat dikonfirmasi wartawan menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap para jaksa yang disebut dalam dakwaan telah dilakukan. Namun hasilnya belum diterbitkan oleh Kejagung.

Nilai Kebangsaan sebagai Benteng Bangsa di Tengah Disrupsi Global

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Berbagai tantangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita hadapi harus dijawab dengan peningkatan kemampuan dan penerapan nilai-nilai kebangsaan yang kita miliki.

“Disrupsi yang terjadi saat ini butuh kemampuan bertahan sekaligus beradaptasi. Maka asahlah terus kemampuan yang kita miliki agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat pada acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan MPR RI bertema Transformasi Digital dan Tantangan Kebangsaan: Peran Kaum Muda di Era Society 5.0, di Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto, di Purwokerto, Jawa Tengah, Kamis (15/5).

Hadir pada acara tersebut antara lain Prof. Dr. Jebul Suroso (Rektor Universitas Muhammadiyah Purwokerto/UMP), Sugeng Suparwoto (Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Anggota DPR RI Dapil VIII Jawa Tengah), Andy F. Noya (Jurnalis Senior & Founder Yayasan Benih Baik), Luthfi Assyaukanie, Ph.D. (Akademisi/Dosen Universitas Paramadina Jakarta/Tenaga Ahli MPR RI), dan civitas akademika UMP.

Menurut Lestari, di tangan para mahasiswa dan generasi muda negeri ini dititipkan oleh para pendahulu bangsa.

Di era perkembangan teknologi yang cepat, tambah Rerie, sapaan akrab Lestari, tantangan berupa disinformasi dan berita hoaks misalnya, berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

Tantangan tersebut, tegas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, muncul karena saat ini terjadi kesenjangan antara tingkat pengetahuan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi yang cepat.

Menurut Rerie, kondisi itu harus mampu dijawab oleh generasi muda dengan berbagai langkah nyata untuk membantu peningkatan literasi masyarakat dalam menghadapi tantangan di era disrupsi saat ini.

Karena, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, satu hal yang pasti di masa depan adalah ketidakpastian itu sendiri.

Menurut Rerie, para pendahulu bangsa sejatinya telah mewarisi nilai-nilai kebangsaan yang antara lain terkandung dalam Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang bisa menjadi landasan berpikir dan bersikap untuk menjawab sejumlah tantangan itu.

Rerie mendorong agar generasi muda terus mengasah kemampuannya agar mampu beradaptasi di tengah perkembangan teknologi yang terjadi.

Selain itu, tegas Rerie, langkah tersebut juga harus diimbangi dengan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam keseharian, demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat luas.

Berita Lain