28 Desember 2025
Beranda blog Halaman 81

14 Hari Banjir-Longsor Sumatra, Penanganan Tetap Fokus pada Evakuasi Medis dan Pemulihan Trauma

Jakarta, aktual.com – Penanganan pasca bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, Senin (8/12/2025) tepat menginjak hari ke-14. Setelah dua pekan bencana, Pemerintah menyampaikan tetap fokus untuk melakukan evakuasi medis dan pemulihan trauma.

Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Mohammad Syafii menegaskan, penghentian operasi pencarian korban bencana sepenuhnya tergantung keputusan Presiden. Hingga keputusan itu dikeluarkan, pihakya tetap melakukan evakuasi medis.

“Operasi SAR akan dihentikan apabila operasi itu sudah dinyatakan tidak efektif lagi untuk dilaksanakan,” ujar Syafii di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (8/12/2025).

Syafii menyampaikan, kondisi korban yang telah berada di lokasi bencana selama dua minggu menyebabkan perubahan struktur tubuh. Karena itu, identifikasi korban kini juga melibatkan tim Disaster Victim Identification (DVI) Mobius Polri.

“Prioritas pertama kami adalah evakuasi medis, kemudian pencarian terus kami laksanakan,” kata Syafii.

Tim SAR bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait, memastikan proses evakuasi dan pencarian berjalan maksimal di tengah medan yang sulit.

Tim SAR dan instansi terkait terus memantau kondisi lapangan, memastikan proses evakuasi dan pencarian korban banjir dan longsor di Sumatra berjalan aman dan efektif, hingga operasi dinyatakan selesai.

Pemulihan Sekolah dan Trauma Anak Pasca Banjir-Longsor

Adapun Menteri Pendidikan Abdul Mu’ti menyampaikan, pihaknya fokus pada pemulihan pendidikan dan trauma. Per 7 Desember 2025, katanya tercatat sekitar 2.900 sekolah rusak terdampak bencana.

“Kami terus memperbarui data karena belum semua daerah bisa dicakup. Kepala dinas pun belum bisa datang ke seluruh sekolah,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Parlemen, Senin (8/12/2025).

Pendataan tidak hanya mencakup kerusakan fisik sekolah, tetapi juga guru dan murid yang terdampak serta rumah yang rusak. Beberapa sekolah yang rusak berat sementara dilakukan relokasi atau sistem belajar shift.

“Ada SD yang rusak total, kegiatan belajar dipindahkan ke madrasah setempat. Tenda darurat baru 25 unit di Sumatera Barat, jumlahnya akan disesuaikan juga nantinya di Aceh dan Sumatera Utara,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah menekankan trauma healing bagi anak-anak. “Ratusan tenaga psikososial dikerahkan bekerja sama dengan HIMSI dan organisasi sosial untuk memastikan anak-anak tetap belajar,” tambah Abdul Mu’ti.

Ia juga menyebut, sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang akan direvitalisasi, sementara yang berat akan direlokasi, terutama jika berada di lokasi rawan bencana. Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) terus dikembangkan untuk memastikan keamanan fisik, lingkungan, dan sosial di sekolah.

“Kami akan meninjau langsung sekolah terdampak di Aceh dan Sumatera Utara, setelah sebelumnya mengunjungi Sumatera Barat, untuk melihat perkembangan pemulihan dan menentukan langkah berikutnya,” ucapnya

Sedangkan, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan, pihaknya mendorong Pemerintah untuk memprioritaskan pemulihan korban bencana. Ia pun mengajak semua pihak untuk mengesampingkan persoalan politik.

“Sekarang kita sedang saat berduka karena musibah sedang melanda saudara-saudara kita. Jadi lebih baik kita sama-sama berdoa dulu kemudian menyelesaikan permasalahan bencana ini. Urusan politik masih jauh, kita bicarakan nanti saja setelah situasi dan kondisi Indonesia kembali normal,” ujar Puan.

Laporan: Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Komisi III DPR Minta Polisi Dalami Motif Penghasutan Rencana Aksi Rusuh di Jakarta

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Polda Metro Jaya melakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam menangani tiga pria berinisial BDM, TSF, dan YM, yang ditangkap karena diduga melakukan penghasutan kerusuhan dan menyiapkan bom molotov untuk membuat skenario rusuh pada aksi demo di Jakarta pada pertengahan Desember 2025 Mendatang.

“Kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, dengan ketentuan hukum yang berlaku mau mengedepankan praduga tak bersalah,” kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (8/12).

Habiburokhman juga mengingatkan agar aparat penegak hukum hati-hati dalam memproses para terduga pelaku. Apalagi, kata dia, pihaknya telah menerima informasi adanya kelompok orang yang ingin memanfaatkan situasi terkini Tanah Air.

“Melakukan penghasutan bukan hanya unjuk rasa yang sifatnya rusuh tetapi sampai ke penggunaan bahan-bahan peledak bahan peledak yang memang sebetulnya masuk dalam kategori sangat dilarang untuk digunakan,” katanya.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai bila penghasutan untuk melakukan kerusuhan di Jakarta jelas membahayakan warga negara.

“Membahayakan masyarakat kita, bayangkan yang terjadi tentu bisa sangat mengerikan ada kerumunan orang berkumpul lalu terjadi penggunaan bahan-bahan peledak yang bisa membahayakan banyak orang,” ucapnya.

Untuk itu, Habiburokhman meminta polisi segera mendalami motif dari para pelaku. Aparat diminta tidak segan menindak tegas para pelaku jika memang ditemukan bukti yang mengarah adanya upaya menghasut untuk membuat kerusuhan.

“Itu perlu didalami, apabila memang ada informasi adanya orang-orang yang melakukan penggalangan pada kelompok orang lainnya untuk melakukan unjuk rasa rusuh dengan menggunakan bahan peledak,” kata dia.

Tak hanya itu, Habiburokhman sebagai mantan aktivis mengaku sudah mendapat informasi adanya pihak-pihak yang menawarkan pada simpul-simpul masa untuk melakukan unjuk rasa di berbagai daerah ke arah kekerasan.

Dia menegaskan ajakan tersebut tidak sesuai dengan tujuan dari kebebasan menyampaikan pendapat. Sebab, unjuk rasa tidak dilakukan dengan cara-cara yang damai, tidak melanggar hukum, dan tidak membahayakan masyarakat.

“Jadi kalau memang ada yang ditangkap, kita yang pertama jangan sampai salah tangkap, yang kedua hak-haknya dipenuhi orang yang ditangkap,” ucapnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

DPR Dorong Pemerintah Sanksi Tegas Kepala Daerah yang Kabur saat Bencana

Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah ke Tanah Suci saat masyarakatnya dilanda banjir. (Foto: Threads)
Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah ke Tanah Suci saat masyarakatnya dilanda banjir. (Foto: Threads)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mendorong Pemerintah untuk memberikan sanksi tegas kepada kepala daerah terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang memilih bepergian ke luar negeri.

Menurut Dasco, tindakan kepala daerah yang kabur ini mengganggu koordinasi penanganan bencana dan bisa menghambat respons cepat pemerintah daerah.

“Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2012. Tidak hanya diperiksa, tapi kami juga mengusulkan agar kepala daerah yang bersangkutan diberhentikan sementara. PLT ditunjuk untuk menjalankan tugas-tugas agar penanganan bencana lebih maksimal,” ujar Dasco usai Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (8/12/2025).

Adapun Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kepala daerah bersangkutan.

Ia menegaskan Komisi II tidak akan memberikan penilaian sebelum Ditjen Kemendagri menyelesaikan proses pemeriksaan. “Kita tunggu evident dan proses objektif dari Kemendagri. Kalau ada pelanggaran prosedur, sanksi administratif seperti pencopotan sementara bisa dilakukan,” ujarnya.

Ia menyebut Kemendagri bisa memberikan sanksi sesuai aturan perundangan, seperti pencopotan sementara. “Beliau tidak bertugas selama sekian bulan dan selama waktu itu akan diisi posisinya oleh Wakil Bupati setempat, dan yang bersangkutan harus dilakukan semacam proses edukasi agar tidak mengulangi,” Kata Rifqi.

Kemendagri Periksa Bupati Aceh Selatan

Sedangkan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, mengatakan Inspektorat Jenderal Kemendagri tengah memeriksa secara intensif Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS.

Pemeriksaan ini menyusul dugaan kelalaian dalam penanganan bencana di wilayahnya. Mirwan diduga lalai karena memilih untuk pergi umrah saat daerahnya dilanda banjir dan tanah longsor.

“Ya tentu, karena bupati, wali kota itu kan pemimpin dari Forkopimda bersama-sama dengan kapolres dan dandim, ini mengkoordinasikan langkah-langkah darurat di lapangan,” tegasnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak meninggalkan wilayah mereka selama masa bencana. “Peringatan ini sudah disampaikan oleh Presiden dan Mendagri, namun kenyataannya Bupati Aceh Selatan justru meninggalkan wilayahnya,” tambah Bima.

Kemendagri sebelumnya telah berulang kali mengingatkan seluruh kepala daerah untuk tidak meninggalkan wilayah mereka saat bencana, termasuk melalui surat edaran dan imbauan langsung. Meskipun arahan sudah disampaikan dengan jelas, hal ini tidak diindahkan oleh Bupati Aceh Selatan.

Selain memeriksa Bupati Mirwan, pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap aparat pemerintah daerah yang terkait dengan pembiayaan ibadah umrah yang dijalaninya. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah keberangkatan Bupati tersebut memang sesuai prosedur dan apakah ada pelanggaran dalam pembiayaan tersebut.

Menurutnya, meskipun pemeriksaan ini masih berlangsung, pihaknya berharap prosesnya dapat diselesaikan dengan cepat. “Mudah-mudahan pemeriksaan ini bisa segera diselesaikan karena sudah ada informasi yang kami terima tentang hal ini,” ujar Wamendagri tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bima mengingatkan pentingnya sikap kewaspadaan dan kesiapsiagaan bagi para kepala daerah dalam menghadapi bencana. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Umrah saat Bencana

Nama Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan, menjadi pembicaraan hangat publik setelah muncul kabar ia berangkat umroh di tengah musibah banjir yang sedang melanda wilayahnya.

Informasi keberangkatan Mirwan MS terungkap melalui unggahan Instagram sebuah agen travel umroh @almisbahtravel_aceh.

Unggahan yang berisi foto Mirwan bersama istrinya itu cepat menyebar dan viral di Banda Aceh pada Kamis (4/12/2025).

Dalam foto tersebut, pasangan itu tampak berpose di tanah suci. Caption yang dituliskan agen travel tersebut mengisyaratkan bahwa keberangkatan Mirwan MS bertepatan dengan hari ulang tahun istrinya.

“Barakallah fii umrik ibu @devinafisahmirwan.official. Terima kasih telah mempercayakan perjalanan umroh bersama almisbah. Semoga menjadi umrah mabrur dan segala hajat dikabulkan,” tulis akun tersebut.

Keberangkatan Bupati Aceh Selatan itu langsung menuai sorotan lantaran terjadi pada saat daerahnya sedang mengalami banjir dan longsor.

Apalagi sebelumnya Mirwan MS menandatangani surat resmi yang menyatakan Pemkab Aceh Selatan tidak sanggup menangani kondisi darurat bencana tanpa dukungan provinsi.

Surat dengan nomor 360/1315/2025 itu memuat daftar dampak besar akibat bencana yang menimpa 11 kecamatan, termasuk akses transportasi terputus, kerusakan jalan, gangguan ekonomi, hingga layanan publik yang lumpuh. Kerusakan jaringan sanitasi, irigasi, dan layanan kesehatan turut memperburuk keadaan lapangan.

Laporan: Taufik A Harefa dan Nur Aida Nasution

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Jangan sampai Mubazir, DPR Minta Pemerintah Percepat Mutasi ASN ke IKN

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat rapat kerja di Kompleks Parlemen, Jakarta. Foto: Taufik A Harefa/Aktual.com

Jakarta, Aktual.com – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta Pemerintah mempercepat mutasi aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia pun meminta Pemerintah segera menyelesaikan rumah susun bagi ASN untuk mempercepat mutasi.

Politisi Partai NasDem ini menyampaikan, Pemerintah hingga kini masih merampungkan skema pemindahan lintas kementerian, termasuk kesiapan fasilitas hunian di wilayah inti pemerintahan baru tersebut.

Rifqi mengatakan, hingga kini proses mutasi ASN masih menunggu keputusan dari berbagai institusi negara. Kementerian Dalam Negeri disebut sebagai leading sector, namun koordinasi juga melibatkan kementerian lain termasuk Kementerian Perumahan.

“Jumlah ASN pusat itu 1,3 juta, sementara kapasitas rusun yang tersedia di IKN sampai hari ini hanya sekitar 15 ribu unit,” ujar Rifqi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, (8/12/2025).

Karena keterbatasan tersebut, Pemerintah perlu menentukan kriteria ASN yang berhak menempati rumah jabatan atau rusun jabatan. Bagi ASN yang tidak memperoleh fasilitas hunian, Rifqi menyebut harus ada intervensi dari kementerian terkait agar proses pemindahan berjalan efektif.

“Kami concern agar menjadi prioritas di tahun 2026 untuk melakukan akselerasi mutasi ASN. Kalau tidak, pembangunan fisik IKN ini akan mubazir,” tegasnya.

Ia menambahkan, adanya rencana Wakil Presiden mulai berkantor di IKN tahun depan menjadi momentum untuk mempercepat perpindahan ASN secara signifikan. Rifqi menegaskan tidak ada ruang untuk menunda atau mengevaluasi pemindahan ASN, karena dasar hukum sudah kuat melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2022.

“Ini bukan evaluasi, ini akselerasi. No point of return,” ujarnya.

Saat ini sekitar 6.000 ASN sudah berkantor di IKN, termasuk pegawai dari BI, Kementerian Kesehatan, dan BIN. Namun, jumlah tersebut belum dianggap cukup untuk mendukung operasional penuh pusat pemerintahan.

Laporan. Taufik Akbar Harefa

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Banyak Pintu Donasi, KPK Pantau Ketat Penyaluran Bantuan di Sumatra

Ilustrasi - Gedung KPK
Ilustrasi - Gedung KPK

Jakarta, aktual.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan perlunya kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum menjaga integritas dalam penggunaan anggaran dan penyaluran bantuan, khususnya di wilayah Sumatra yang tengah menghadapi situasi darurat. Ia menilai seluruh institusi harus memastikan proses distribusi berjalan sesuai aturan dan menghindari peluang penyimpangan.

Setyo menjelaskan bahwa pemerintah saat ini masih fokus pada penanganan awal, terutama pemulihan bagi para korban. “Ini kan sekarang prosesnya sedang darurat. Keputusannya sedang merespon dulu, yang pertama dilakukan oleh para pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prosesnya yang di situ,” ujarnya.

Ia menambahkan KPK akan menugaskan tim sesuai kebutuhan, termasuk upaya pencegahan agar penyaluran bantuan tidak disalahgunakan. Menurutnya, potensi masalah muncul karena alur bantuan sangat beragam.

“Karena ini kan banyak permasalahannya memang ini kan pintunya banyak. Semua pihak bisa memberikan donasi,” katanya.

Ia menyebut ada donasi yang disalurkan langsung oleh masyarakat, ada pula yang melalui lembaga resmi. Dalam kegiatan KPK di Yogyakarta misalnya, KPK menggandeng Badan Amil Zakal Nasional (Baznas) untuk memfasilitasi masyarakat yang ingin berdonasi bagi warga terdampak di Sumatra.

“Kami berkerjasama dengan Baznas untuk kami memberikan kesempatan ke masyarakat yang memilih donasi untuk masyarakat di Sumatera, khususnya Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara dan Aceh,” ungkapnya.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari dukungan KPK terhadap upaya pemerintah agar penyaluran bantuan sesuai kebutuhan lapangan. Terkait penegakan hukum terhadap pelaku pemanfaatan hutan secara ilegal yang disebut ikut memperburuk kondisi di beberapa wilayah, Setyo menyatakan fokus utama pemerintah saat ini tetap pada korban.

“Saya yakin sekarang proses pertama adalah bagaimana merespon terhadap para korban,” ujarnya.

Untuk tahap berikutnya, ia memastikan koordinasi akan tetap berjalan. KPK berharap seluruh proses distribusi bantuan hingga penanganan lanjutan dapat berjalan transparan dan sejalan dengan standar pengawasan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Daihatsu Catat Penjualan Tertinggi Semester II, Didominasi Gran Max dan Sigra

Jakarta, Aktual.com — Daihatsu menutup November 2025 dengan performa penjualan ritel yang solid. Total penjualan mencapai 12.750 unit, tumbuh 5 persen dibanding Oktober yang berada di angka 12.196 unit.

“Kami mengucapkan terima kasih atas respons positif pelanggan Daihatsu, khususnya di segmen commercial low, LCGC, dan SUV. Capaian ini menjadi langkah penting menuju 17 tahun berturut-turut di posisi nomor dua penjualan otomotif Indonesia,” ujar Direktur Marketing dan Corporate Communication PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, Senin (8/12/2025).

Capaian November juga menjadi penjualan ritel tertinggi Daihatsu sepanjang semester II tahun ini. Pertumbuhan didorong oleh performa kuat dari tiga segmen utama: commercial low melalui Gran Max Series, LCGC melalui Sigra dan Ayla, serta SUV medium melalui Terios.

Model-model tersebut berkontribusi sekitar 92 persen terhadap total penjualan Daihatsu pada November, dengan peningkatan kolektif sebesar 5 persen dibanding Oktober.

Pada segmen commercial low, Gran Max Pick Up terjual 4.468 unit, sementara Gran Max Mini Bus mencapai 2.519 unit. Kontribusi Gran Max Series mencapai 55 persen dari total penjualan dan naik 2 persen dibanding bulan sebelumnya. Capaian ini menjadi yang tertinggi untuk Gran Max sepanjang 2025.

Segmen LCGC juga menunjukkan pertumbuhan positif. Sigra dan Ayla membukukan penjualan gabungan 3.394 unit, berkontribusi 27 persen terhadap total penjualan dan tumbuh 9 persen dibanding Oktober.

Di segmen SUV medium, Terios mencatat penjualan 1.327 unit, menyumbang 10 persen dari total penjualan Daihatsu dan naik 14 persen dari bulan sebelumnya.

Menjelang pergantian tahun, Daihatsu menawarkan berbagai program promo bagi pelanggan yang ingin memiliki kendaraan baru. Informasi lengkap mengenai produk dan layanan dapat diakses melalui situs resmi Astra Daihatsu.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi

Berita Lain