29 Desember 2025
Beranda blog Halaman 825

IHSG Ditutup Menguat di Bursa Kawasan Asia

Indeks Hasil Saham Gabungan

Jakarta, aktual.com – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Selasa sore, ditutup naik mengikuti penguatan bursa saham kawasan Asia.

IHSG ditutup menguat 26,10 poin atau 0,39 persen ke posisi 6.749,807. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,47 poin atau 0,46 persen ke posisi 757,19.

“Bursa regional Asia bergerak menguat, pasar terus memantau perkembangan negosiasi perdagangan antara Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara lain,” ujar Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus, di Jakarta, Selasa (29/4).

Presiden AS Donald Trump telah mengklaim kemajuan dalam perdagangan dengan China dan negara-negara lain, meskipun Pemerintah China telah menyangkal bahwa mereka terlibat dalam negosiasi perdagangan dengan AS.

Presiden Trump akan bergerak untuk mengurangi dampak tarif otomotifnya, sehingga meningkatkan harapan untuk meredakan ketegangan perdagangan lebih lanjut.

Di sisi lain, pelaku pasar merespons komitmen China pada Senin (28/4), yang akan membantu eksportir dan pekerja yang terkena dampak tarif AS untuk terus meningkatkan kepercayaan, dilengkapi dengan rencana kontinjensi yang ditujukan untuk memperkuat ekonomi yang lebih luas.

Dari dalam negeri, pertemuan BUMN dalam acara Town Hall Danantara Indonesia 2025, Presiden Prabowo memberikan arahan pentingnya pengelolaan Danantara Indonesia sebagai kekayaan bangsa yang harus dijaga dengan prinsip transparansi dan tata kelola yang ketat.

Presiden menyampaikan optimisme bahwa Danantara, sebagai lembaga pengelola kekayaan negara, memiliki potensi besar untuk mendorong kebangkitan ekonomi Indonesia, yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap Danantara dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pasar keuangan dalam negeri.

Dengan meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan peluang kerja, dan mendorong inovasi, langkah-langkah ini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi domestik yang berkelanjutan.

Dibuka menguat, IHSG betah di teritori positif sampai penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua, IHSG masih betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, delapan sektor meningkat dengan sektor kesehatan paling tinggi yaitu 1,49 persen, diikuti sektor barang baku dan sektor transportasi dan logistik yang naik masing-masing 1,40 persen dan 1,12 persen.

Sedangkan tiga sektor terkoreksi dengan sektor industri turun paling dalam yaitu minus 0,83 persen, diikuti sektor keuangan dan sektor properti yang masing-masing minus 0,19 persen dan minus 0,07 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan harga terbesar, yaitu KRYA, MFIN, NICL, GPSO, dan DATA. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan harga terbesar, yakni SMIL, KOBX, ASBI, MEJA, dan PBID.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.198.052 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,23 miliar lembar saham senilai Rp10,06 triliun. Sebanyak 383 saham naik, 230 saham menurun, dan 192 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini, antara lain indeks Nikkei menguat 134,25 poin atau 0,01 persen ke 35.839,99, indeks Shanghai melemah 1,76 poin atau 0,05 persen ke 3.286,65, indeks indeks Kuala Lumpur melemah 6,03 poin atau 0,40 persen ke 1.515,56, dan indeks Strait Times melemah 6,62 poin atau 0,17 persen ke 3.805,18.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Munaslub Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 Dinilai Perlu Dilaksanakan Segera

Jakarta, aktual.com – Aksi yang dilakukan eks Serikat Pekerja (SP) NIBA AJB Bumiputera 1912 menuai penolakan dari sebagian anggotanya. Pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 juga dinilai tak lagi mempunyai legitimasi. Musyawarah nasional luar biasa (munaslub) diharapkan dapat segera dilaksanakan. Demikian pandangan beberapa anggota SP NIBA AJB Bumiputera 1912 sebagaimana dihimpun, Senin (28/4).

“Saya menolak dengan tegas kegiatan unjuk rasa dan/atau demonstrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 28–30 April 2025 yang diinisiasi oleh rekan-rekan satu organisasi, karena sudah tidak sesuai dengan perwujudan visi dan misi organisasi,” kata anggota aktif SP NIB AJB Bumiputera yang menolak disebutkan namanya dan masih aktif sebagai karyawan di sela-sela aksi.

Menurutnya, pengurus Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 telah berusaha melakukan upaya-upaya yang tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi. Terlebih lagi, lanjutnya, hanya bertujuan untuk kepentingan pribadi dari pengurus. Selain itu, tindakan yang dilakukan sudah tidak mendukung program penyehatan perusahaan.

“Saya menilai bahwa Tindakan pengurus merupakan upaya menggagalkan program penyehatan perusahaan, padahal faktanya program-program yang diambil oleh manajemen memiliki tujuan yang baik demi upaya penyehatan keuangan perusahaan dan penyelesaian kewajiban perusahaan kepada para pemegang polis,” katanya.

Anggota SP NIBA AJB Bumiputera 1912 lainnya menyebut beberapa jajaran pengurus sudah tidak memiliki legitimasi atau alas hak sebagai pengurus dari organisasi Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912, karena salah satu program Manajemen AJB Bumiputera 1912.

“Saya anggap sangat perlu dan penting untuk dilakukan perubahan atas struktur organisasi yang harus dilaksanakan secepat mungkin,” ujarnya.

Ia pun menekankan ketentuan dalam AD/ART yang disebutkan dalam Pasal 23 mengenai Musyawarah Nasional. Isinya, yakni sebagai berikut:

Pasal 23

Musyawarah Nasional Luar Biasa mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sama dengan Musyawarah Nasional yang hanya dilaksanakan dengan ketentuan:

•⁠ ⁠Apabila Organisasi dalam keadaan terancam atau menghadapi ikhwal kegentingan yang membahayakan kelangsungan hidup organisasi;

•⁠ ⁠PP SP AJB Bumiputera 1912 melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau tidak dapat melaksanakan amanat Musyawarah Nasional;

•⁠ ⁠Diadakan oleh PP SP AJB Bumiputera 1912 atas permintaan dan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah PUK dan atau Anggota;

•⁠ ⁠Adanya suatu kondisi yang dihadapi oleh dan mengharuskan perlunya perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

“Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka musyawarah nasional luar biasa harus dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin, dan sudah tidak ada lagi kepercayaan kami terhadap kepengurusan yang ada saat ini. Hal tersebut demi tercapainya manajemen organisasi yang baik serta mencegah terjadinya kekosongan kepengurusan di SP NIBA yang akan menjadi masalah berlarut-larut,” kata anggota tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Selesaikan Banyak Persoalan, Pengamat: Wajar Dasco Dipercaya Prabowo

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2024).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1/2024).

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra Dasco dinilai memiliki peran penting di perpolitikan Tanah Air. Terutama, dalam membantu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui lembaga Legislatif ataupun komunikasi politik yang dilakukannya ke berbagai pihak.

“Dasco mampu membangun komunikasi dan mencairkan hubungan dengan pihak-pihak yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa, (29/4).

Fernando mencontohkan beberapa peran Dasco dalam membuat situasi politik di Tanah Air menjadi teduh. Salah satunya, saat mengundang aktivis yang dikenal sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo, seperti Rocky Gerung, Jumhur Hidayat hingga Syahganda Nainggolan.

“Seperti beberapa waktu Dasco mampu membangun komunikasi yang baik dengan Rocky Gerung, aktivis Jumhur Hidayat, hingga Syahganda Nainggolan sehingga akan memberikan dampak yang baik kedepannya bagi pemerintahan Prabowo,” katanya.

Tak hanya aktivis, kata Fernando, Dasco juga mampu mempertemukan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri pada momen Idulfitri 2025.

Diketahui, pertemuan antara Prabowo dengan Megawati memang sudah diwacanakan jauh-jauh hari, atau tepatnya sejak Prabowo dilantik sebagai Presiden ke-8 RI. Namun, pertemuan itu baru terlaksana dalam momen silaturahmi Lebaran 2025.

“Begitu juga berhasilnya pertemuan Prabowo dengan Mega pada momen Idul Fitri yang lalu tidak terlepas dari peran Dasco yang selalu membangun komunikasi serasa intens dengan Megawati melalui Puan Maharani,” katanya.

Selain itu, Fernando mengungkapkan bila Dasco kerap merespons cepat persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Misalnya, pada saat penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hingga terjadi penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Saat itu, Dasco bersama anggota DPR lainnya merespons cepat persoalan tersebut dengan cepat mendatangi BEI sehingga berdampak positif pada pasar saham.

Tak berhenti di situ, kata Fernando, Dasco juga turun langsung ketika terjadi beberapa polemik yang dihasilkan oleh kebijakan beberapa anggota Kabinet Merah Putih, yakni polemik penyetopan pengecer gas LPG 3 kg.

“Seperti polemik kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg yang membuat kegaduhan di masyarakat. Akhirnya dengan turun tangannya Dasco membuat persoalan tersebut segera selesai,” kata Fernando.

Atas hal tersebut, Fernando menilai wajar jika Dasco begitu dipercaya oleh Presiden Prabowo baik di DPR ataupun di internal Partai Gerindra.

“Sangat wajar kalau Dasco begitu dipercaya oleh Prabowo di DPR dan di internal Partai Gerindra,” kata Fernando.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Eddy Soeparno: QRIS Dorong Inklusi Keuangan dan Permudah UMKM

Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Merespons sikap Pemerintah Amerika Serikat terhadap sistem pembayaran nasional QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard), Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN Eddy Soeparno menegaskan bahwa Indonesia berhak dan wajib mengembangkan ekosistem keuangan digitalnya secara mandiri, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“QRIS adalah bagian dari upaya besar kita dalam membangun ekosistem digital nasional yang inklusif. Teknologi ini telah terbukti membantu pelaku UMKM, memperluas akses transaksi nontunai, dan menciptakan efisiensi di berbagai sektor,” ujarnya.

Menurutnya, setiap negara tentu memiliki kepentingan strategis dalam menjaga kedaulatan ekonominya. Karena itu, kebijakan Indonesia untuk mendorong penggunaan QRIS harus dilihat sebagai langkah wajar dan sah.

“Kita tidak sedang membatasi pihak luar, tapi kita juga tidak bisa begitu saja membiarkan dominasi sistem asing tanpa kejelasan regulasi. Ini soal menjaga kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

Eddy juga menanggapi isu keterbukaan pasar dan kompetisi sistem pembayaran dengan tegas namun terbuka. Ia menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam berkompetisi di sektor strategis ini.

“Kalau ada perusahaan asing yang ingin masuk dan ikut dalam sistem pembayaran nasional kita, silakan saja. Asalkan mereka mengikuti aturan yang berlaku dan bersedia bersaing secara fair dengan pelaku lokal,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa QRIS tidak bersifat eksklusif. Sistem ini terus dikembangkan untuk mendukung kolaborasi, termasuk dengan mitra internasional, selama prinsip transparansi dan keadilan ditegakkan.

“QRIS bukan sistem yang tertutup. Siapa pun yang ingin berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri, harus melalui prosedur yang benar. Kita terbuka, tapi kita juga punya aturan main,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Anggota DPR RI Komisi XII ini mengajak masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk tidak terprovokasi oleh tekanan eksternal yang berpotensi mengganggu upaya digitalisasi yang tengah dibangun oleh pemerintah.

“Kita jangan goyah hanya karena ada tekanan atau keberatan dari luar. Fokus kita adalah memberdayakan rakyat, UMKM, dan mempercepat inklusi keuangan nasional. Itu prioritas utama kita,” pungkas Waketum PAN yang berpengalaman 26 tahun di bidang keuangan dan perbankan ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

bank bjb Raih Laba Rp606 Miliar di Kuartal I 2025, Bukti Ketahanan di Tengah Tantangan

Dari kiri ke kanan, Direktur Korporasi dan UMKM bank bjb Bapak Mulyana, Direktur Operasional dan Teknologi Informasi bank bjb Bapak Ayi Subarna, Direktur Utama bank bjb Bapak Yusuf Saadudin, Direktur Konsumer dan Ritel bank bjb Ibu Nunung Suhartini, Direktur Keuangan bank bjb Bapak Hana Dartiwan, Direktur Kepatuhan bank bjb Bapak Joko Hartono Kalisman. Aktual/DOK BJB

Bandung, aktual.com – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk (bank bjb) kembali menunjukkan performa solid dengan mencatatkan pertumbuhan kinerja yang positif sepanjang triwulan I 2025. Di tengah tantangan kondisi ekonomi global, terutama dampak perang dagang dan dinamika bisnis, bank bjb berhasil membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp606 Miliar.

Tak hanya laba, pencapaian bank bjb juga tercermin dari pertumbuhan aset yang meningkat sebesar  10,2% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp223,1 Triliun dengan kontribusi Kelompok Usaha Bank (KUB) juga menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan bank bjb, dimana perusahaan anak telah berkontribusi sebesar Rp38,8 Triliun atau setara 17.4% terhadap total aset.

Kredit dan pembiayaan pun mencatatkan pertumbuhan 11,4% yoy menjadi Rp145,4 Triliun, dengan dorongan kuat dari kontribusi perusahaan anak sebesar Rp27,1 Triliun. Segmen kredit konsumer tetap menjadi motor utama, tumbuh 4,7% yoy, terutama didukung oleh ekspansi kredit untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Inovasi digital bank bjb, seperti platform KGB Pisan, menunjukkan pertumbuhan eksponensial, dengan realisasi 3.987 Number of Account (NoA) dan outstanding kredit Rp62,9 Miliar hanya dalam waktu kurang dari setahun sejak peluncuran. Inisiatif ini memperkuat strategi bank bjb dalam mengoptimalkan potensi kredit ritel berbasis teknologi.

Dalam aspek keberlanjutan, bank bjb juga mencatatkan langkah maju dengan portofolio kredit berkelanjutan mencapai Rp17,7 Triliun atau 15% dari total portofolio kredit, naik 7,2% yoy. bank bjb telah menerbitkan Sustainable Bond tahap pertama sebesar Rp1 Triliun dan berencana menerbitkan tahap kedua di tahun ini, sebagai wujud komitmen memperkuat pembiayaan ramah lingkungan dan inklusif.

Dalam menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK), bank bjb mencatatkan pertumbuhan DPK untuk mengimbangi penyaluran kredit yang diberikan dengan menjaga LDR yang optimal. Dana Pihak Ketiga secara konsol tercatat sebesar Rp153.8 Trilliun, yang didorong dari perusahaan anak sebesar Rp27.0 Triliun.

Pencapaian ini tidak terlepas dari berbagai terobosan strategis yang dilakukan bank bjb untuk mengakselerasi bisnis, salah satunya melalui digitalisasi yang memungkinkan layanan bank menjadi lebih mudah dan nyaman bagi seluruh nasabah.

DIGI bank bjb, sebagai aplikasi mobile banking andalan perusahaan, terus menunjukkan kinerja positif dengan jumlah pengguna yang kini telah mencapai 2,3 juta users dengan nilai transaksi mencapai Rp89,7 Triliun dalam periode 12 bulan terakhir, tumbuh 23,9% yoy. Peningkatan ini membuktikan keberhasilan bank bjb dalam mengadopsi perkembangan teknologi untuk memperluas jangkauan layanannya.

Selain itu, ekspansi digital bank bjb juga terlihat dari jumlah merchant QRIS yang mencapai 1,3 juta merchant, serta pertumbuhan jumlah agen laku pandai bjb BiSA yang kini mencapai 27.404 agen. Jaringan ini memperluas akses layanan keuangan hingga ke pelosok daerah, memperkuat posisi bank bjb dalam mendukung inklusi keuangan nasional.

Dukungan penuh dari pemegang saham, terutama Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pemegang saham terbesar, turut memberikan andil besar dalam mendorong performa positif bank bjb. Sinergi antara manajemen dan pemegang saham menciptakan fondasi kokoh bagi pertumbuhan di masa depan.

Dengan strategi yang adaptif, inovasi digital yang konsisten, serta praktik good corporate governance, bank bjb optimistis dapat mempertahankan tren pertumbuhan positif hingga akhir tahun 2025. Kinerja yang solid di triwulan pertama menjadi modal penting untuk mencapai target-target di sepanjang tahun berjalan. Sehingga bank bjb dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi penguatan perekonomian nasional dan daerah.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

AJB Bumiputera 1912 Berkomitmen Bayar Hak Pekerja Sesuai Ketersediaan Dana

Surat Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Aktual/HO

Jakarta, aktual.com – Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh AJB Bumiputera 1912 terhadap 624 karyawan merupakan bentuk efisiensi dan rencana penyehatan keuangan (RPK). Salah satu program RPK, yakni program rasionalisasi sumber daya manusia (SDM) berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian diungkap Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912, M. Hery D, Senin (28/4).

“PHK dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 dikarenakan perusahaan sekian tahun merugi, sehingga perlu dilakukan efisiensi dan berdasarkan rencana penyehatan keuangan (RPK) AJB Bumiputera 1912 yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan oleh OJK,” kata Hery.

Hery juga menjabarkan asal usul nama-nama pekerja yang terdampak PHK pada program rasionalisasi SDM. Dikatakan, para pekerja terdampak tersebut berasal atau diinisiasi oleh Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912. Selain itu juga selaras dengan program gerakan mundur Bersama.

“Nama-nama merupakan permintaan mengundurkan diri pekerja yang diinisiasi oleh SP NIBA AJB Bumiputera 1912, diperkuat dengan adanya maklumat SP NIBA AJB Bumiputera 1912 untuk meminta di PHK terhitung 1 Desember 2024 yang diterima oleh manajemen,” ucap Hery.

“Hal inilah yang menyebabkan lingkungan kerja baik kantor pusat, kantor wilayah dan kantor cabang sudah tidak kondusif dan pelayanan pemegang polis semakin tidak berjalan baik.”

Hery menegaskan manajemen tetap berkomitmen pembayaran hak-hak pekerja yang masih menjadi kewajiban perusahaan untuk dilaksanakan pembayarannya sesuai ketersediaan dana. Kepastian pembayaran hak pekerja terdampak PHK, tuturnya, telah termuat dalam surat manajemen sebagaimana diterima seluruh pekerja itu.

Akan tetapi, menurut Hery, pekerja tersebut belum membuat pernyataan untuk persetujuan administrasi pencairan DPLK dan BPJS TK. Karenanya, hak tersebut belum dapat diterima manfaatnya. Sementara itu, sisa hak untuk 1 x UU normatif akan dibayarkan secara penuh dengan waktu persiapan 3 bulan sejak surat diterima pekerja yang di PHK.

Di sisi lain, Hery mengatakan manajemen juga menegakkan supremasi hukum dengan menindak pihak pihak yang melakukan penyimpangan terhadap pelanggaran. Misalnya, seperti pencairan dana PB 2023 sebesar Rp165 miliar. Diindikasikan terdapat penyimpangan oleh pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 yang saat ini sudah berproses di Polres Jakarta Pusat. “Akibat sita dana tersebut pembayaran klaim tertunda,” kata Hery.

Terkait pelaksanaan penilaian kembali pihak utama, menurutnya, hal tersebut menjadi kewenangan OJK. Manajemen senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan berpegang pada RPK AJB Bumiputera 1912 sebagaimana ditetapkan. OJK pun telah menyatakan tidak keberatan.

“Selanjutnya pelaksanaan RPK oleh manajemen wajib dilaporkan kepada OJK selaku pengawas sebelum tanggal 10 setiap bulannya,” ucap Hery.

Hery mengatakan pihaknya belum mengetahui secara persis materi evaluasi yang digunakan oleh SP NIBA AJB Bumiputera 1912, sehingga bisa mengevaluasi jalannya RPK. “Ini tidak rasional tentunya,” imbuhnya.

“Pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 sampai dengan saat ini belum pernah berkomunikasi dengan Rapat Umum Anggota (RUA) dan Dewan Komisaris dalam memberikan aspirasinya sehingga bagaimana SP NIBA AJB Bumiputera 1912 untuk aktif menciptakan hubungan yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, apalagi ikut serta menjaga eksistensi AJB Bumiputera 1912.”

Pernyataan Hery itu merespons aksi SP NIBA AJB Bumiputera 1912 di Jakarta, Senin (28/4). Berdasarkan surat pemberitahuan kepada manajemen, aksi akan dilakukan 1000 orang. Faktanya, berdasarkan kehadiran hanya berkisar 50 orang.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain