26 Desember 2025
Beranda blog Halaman 856

Warga Gelar Aksi Mogok Besar-besaran Sebagai Bentuk Solidaritas untuk Gaza

Ilustrasi anak-anak Gaza antri makanan. /ANTARA/Anadolu/py

Ramallah, aktual.com – Pemogokan umum melanda kota-kota, desa-desa, dan kamp-kamp pengungsi di wilayah pendudukan Tepi Barat pada Senin (7/4), sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza sekaligus upaya menekan pengakhiran segera genosida Israel terhadap rakyat Palestina.

Menurut laporan koresponden Anadolu, pemogokan tersebut menghentikan aktivitas ekonomi, transportasi, serta operasional lembaga pemerintah dan swasta. Sementara warga bersiap menggelar aksi unjuk rasa massal.

Seluruh sekolah negeri dan swasta, termasuk lembaga perbankan, turut berhenti beroperasi, lapor koresponden Anadolu.

Kekuatan nasional dan Islam Palestina dalam pernyataan resminya pada Ahad menyerukan “pemogokan menyeluruh di semua sektor kehidupan di seluruh wilayah Palestina yang diduduki dan di pengasingan,” sejalan dengan seruan solidaritas global untuk melaksanakan pemogokan umum dunia pada Senin, sebagai bentuk dukungan bagi Gaza.

Pernyataan tersebut mendorong partisipasi dalam “pemogokan global untuk memperkuat suara rakyat dan menyoroti pembantaian serta kejahatan keji yang dilakukan pendudukan (Israel) di Gaza, termasuk penghancuran sistematis yang dimaksudkan untuk mengusir warga kami dari tanah mereka.”

Mereka juga menuntut tindakan segera untuk menghentikan perang genosida Israel yang terus berlangsung terhadap rakyat Palestina di Gaza, “di tengah kegagalan komunitas internasional menjatuhkan sanksi terhadap pendudukan Israel atau meminta pertanggungjawaban pemerintah terorisnya.”

Israel kembali menggencarkan serangan mematikan di Gaza sejak 18 Maret lalu. Aksi jahat rezim Zionis itu menghancurkan kesepakatan gencatan senjata yang berlaku sejak Januari 2025.

Pekan lalu, pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu berjanji akan meningkatkan serangan ke Gaza, bersamaan dengan upaya pelaksanaan rencana Presiden AS saat itu, Donald Trump, untuk mengusir warga Palestina dari wilayah kantong tersebut.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 50.700 warga Palestina telah tewas dalam serangan brutal Israel di Gaza. Mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanan, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga tengah menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang mereka lancarkan di wilayah tersebut.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Iran Ancam Enam Negara di Kawasan yang Izinkan Militer AS Serang Negaranya

Teheran, Aktual.com – Ancaman Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang akan membombardir Iran jika menolak bernegosiasi masalah nuklir direspon keras oleh Iran, yang tegas menolak segala bentuk negosiasi di bawah ancaman. Bahkan kini Iran mengancam negara-negara tetangganya yang menjadi pangkalan militer AS untuk tidak mendukung potensi serangan AS terhadap Teheran.

Dilansir dari Iran Internasional yang dikutip dari Reuters menyebutkan, baru-baru ini pejabat senior Iran yang tidak bersedia diungkap identitasnya itu, memperingatkan negara-negara kawasan yang menampung pasukan militer AS bahwa mereka dapat menghadapi pembalasan keras dari Iran jika terlibat dalam potensi serangan AS.

Pejabat tersebut menambahkan bahwa Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei telah menempatkan angkatan bersenjata Iran dalam siaga tinggi. Meskipun Presiden AS Donald Trump telah menuntut negosiasi langsung, pejabat itu mengatakan Iran terbuka terhadap jalur diplomatik melalui perantara.

”Pembicaraan tidak langsung menawarkan kesempatan untuk mengevaluasi keseriusan Washington tentang solusi politik dengan Iran,” kata pejabat tersebut. Pembicaraan melalui Oman dapat segera dimulai jika sinyal dari AS selaras, meskipun pejabat tersebut memperingatkan bahwa jalannya mungkin berbatu.

Hingga saat ini, Iran telah mengeluarkan peringatan resmi kepada Irak, Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, dan Turki bahwa mengizinkan AS menggunakan wilayah udara atau wilayah mereka selama serangan terhadap Iran akan dianggap sebagai tindakan permusuhan. ”Tindakan semacam itu akan menimbulkan konsekuensi berat bagi mereka,” kata pejabat tersebut.

Untuk diketahui, Pada hari Rabu (2/4) lalu, media pemerintah Iran melaporkan bahwa Kuwait telah meyakinkan Iran bahwa mereka tidak akan mengizinkan agresi dari wilayahnya. Pemerintah lain yang dihubungi Reuters menolak berkomentar atau tidak menanggapi. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan tidak mengetahui adanya peringatan itu, tetapi menyarankan pesan tersebut dapat disampaikan melalui saluran alternatif.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut desakan Trump itu ”tidak berarti apa-apa” dan mempertanyakan ketulusannya. ”Jika Anda menginginkan negosiasi, lalu apa gunanya mengancam?” ujar Araghci.

Sedangkan Panglima Tertinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Mayor Jenderal Hossein Salami pada hari Sabtu (5/4) memperingatkan bahwa Iran siap untuk perang apa pun. Sedangkan Rusia menyatakan sebelumnya bahwa ancaman AS terhadap Iran tidak dapat diterima, dan menyerukan pengekangan diri.

Sementara itu, panglima militer tertinggi Iran Mohammad Bagheri yang merupakan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, mengungkap rincian tanggapan Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei terhadap surat yang dikirim Trump pada tanggal 7 Maret lalu. ”Negosiasi secara langsung tidak dapat diterima, tetapi negosiasi tidak langsung tidak menjadi masalah,” kata Khamenei seperti yang disampaikan Bagheri.

”Anda adalah pihak yang paling tidak loyal dan tidak dapat dipercaya dalam negosiasi sebelumnya, sehingga tidak ada kepercayaan pada Anda. Namun, kami tidak menutup pintu. Jika Anda bertindak dengan tulus, negosiasi dapat terjadi,” ungkap Bagheri lagi.

Menurut Bagheri, Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei juga mengatakan kepada Trump bahwa Iran tidak sedang mengembangkan senjata nuklir. ”Namun kami akan menanggapi ancaman apa pun dengan sekuat tenaga, tetapi kami tidak suka berperang dan tidak akan memulai perang.”

Sebelumnya, pada 7 Maret lalu, Trump telah memperingatkan Iran akan dibombardir jika tidak menyetujui perjanjian nuklir baru, yang mendorong Khamenei mengatakan bahwa Republik Islam Iran akan memberikan pukulan keras sebagai balasan atas serangan apa pun.

Iran juga mengancam akan menargetkan seluruh kepentingan AS di kawasan tersebut, termasuk pangkalan angkatan laut strategis Diego Garcia di Samudra Hindia jika diserang oleh AS.

Ancaman terhadap negara-negara tetangga telah meningkat selama beberapa bulan terakhir. Pada bulan Oktober, setelah serangan Iran terhadap Israel yang menyebabkan serangan balasan Israel, The Wall Street Journal melaporkan pada saat itu bahwa negara-negara yang diberi peringatan termasuk Yordania, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, dan Qatar, yang semuanya menampung pasukan AS.

Sejak saat itu, hal itu menyebabkan rumitnya dinamika regional. ”Pejabat pertahanan AS mengakui bahwa beberapa mitra regional telah memberi tahu Pentagon bahwa mereka tidak ingin pesawat tempur Israel terbang di atas wilayah mereka atau pasukan AS melancarkan operasi ofensif dari dalam atau di atas wilayah udara mereka,” demikian dilaporkan WSJ.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Anggota Kongres AS : Trump Akan Dimakzulkan Dalam 30 Hari ke Depan

Washington DC, Aktual.com – Berbagai kebijakan Donald Trump yang belum dua bulan menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) untuk periode keduanya banyak mengundang kontroversi. Terbaru adalah kebijakan menaikkan tarif resiprokal plus tarif impor atau tarif bea masuk kepada 180 negara, yang dinilai justru merugikan negara AS sendiri.

Berbagai kebijakan kontroversi itu, memicu rencana pemakzulan terhadap Trump. Dilansir dari USA Today, rencana pemakzulan terhadap Trump ini dilontarkan anggota Kongres AS dari Partai Demokrat, Al Green yang berencana mengajukan pemakzulan terhadap Trump dalam waktu 30 hari. Menurutnya, Trump tidak layak menjabat sebagai presiden.

”Kami membutuhkan Senat yang kali ini benar-benar akan menghukumnya. Dan saya ingin kalian tahu, saya paham bahwa dia adalah sosok Goliat,” kata Green dalam orasinya saat unjuk rasa di Kota Washington D.C pada Sabtu (5/4) siang waktu setempat. Yang dimaksud Goliat oleh Green adalah sosok raksasa jahat dalam kitab Bible yang menjadi musuh Nabi Daud.

”Dia (Trump) mengendalikan para jenderal militer, dia mengendalikan Departemen Kehakiman, dan dia juga menguasai Partai Republik. Namun, teman-teman, untuk setiap Goliat, selalu ada Daud,” ujar Green lagi.

Dilanjutkan Green, bahwa Daud akan mengajukan pasal-pasal pemakzulan dalam 30 hari ke depan. ”Saya ingin Anda tahu, Tuan Presiden, bahwa Daud ini akan mengajukan pasal-pasal pemakzulan terhadap Anda dalam 30 hari ke depan. Saya akan membawa naskah pemakzulan. Saya akan mengejar Anda. Tuan Presiden, Daud ini akan mengejar Anda,” kata Green.

Untuk diketahui, saat Trump menjabat sebagai presiden pada periode pertama tahun 2016 – 2020, Green pernah tiga kali tiga kali mengajukan upaya pemakzulan terhadap Trump, namun semua upayanya itu gagal.

Saat Green berorasi di hadapan puluhan ribu orang pada hari Sabtu (5/4) lalu, di hari yang sama ratusan ribu orang di 50 kota di AS menggelar aksi protes yang sama untuk menentang Trump dan kebijakannya. Mereka mengacungkan poster bertuliskan ’Hands Off!’ (Jangan ganggu kami) sebagai bentuk penolakan terhadap berbagai kebijakan Trump yang kontroversial.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Pengamat: Ada Operasi Politik Menghancurkan Orang-orang Kepercayaan Presiden Prabowo

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Jakarta, aktual.com – Upaya sistematis untuk melemahkan Presiden Prabowo Subianto mulai teridentifikasi. Menurut Pengamat Intelijen dan Geopolitik, Amir Hamzah, strategi yang sedang dijalankan pihak tertentu adalah dengan menghancurkan satu per satu orang-orang kepercayaan Prabowo, baik di ranah politik maupun militer.

Amir menyebut nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Hashim Djojohadikusumo, dan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai target awal dalam manuver politik tersebut. “Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh. Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan, maka perlahan ia akan melemah secara internal,” ujarnya kepada wartawan, Senin (7/4).

Amir mengungkapkan bahwa serangan terhadap Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, merupakan bagian dari skenario besar tersebut. Ia menyoroti pemberitaan yang masif dan sistematis yang mengaitkan Dasco dengan pengelolaan judi online (judol) di Kamboja. Padahal menurut informasi yang diperolehnya, tuduhan itu tidak berdasar.

“Saya mendapatkan informasi, saat Dasco menjadi Komisaris di MNC Digital, ia melakukan kerja sama dalam bidang properti dengan perusahaan di Kamboja. Kalau pun perusahaan itu kemudian memiliki afiliasi dengan bisnis judol, itu tidak ada kaitannya dengan Dasco secara langsung. Ini murni upaya framing,” tegas Amir.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa media-media yang gencar menyerang Dasco adalah media yang juga sejak awal dikenal keras menentang revisi Undang-Undang TNI. “Dasco ini adalah motor penggerak pengesahan UU TNI di DPR. Itu membuatnya menjadi target utama. Dia dihantam lebih dulu agar ada efek ke Gerindra dan Prabowo,” tambahnya.

Sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra, posisi Dasco memang sangat strategis dalam menjaga soliditas partai dan komunikasi politik Prabowo. Oleh karena itu, kata Amir, menghancurkan kredibilitas Dasco adalah cara efektif untuk melemahkan Prabowo dari dalam.

Selain Dasco, dua nama lainnya juga disebut-sebut menjadi target: Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo yang juga pengusaha berpengaruh, serta Jenderal Purn Sjafrie Sjamsoeddin, yang dikenal dekat dengan dunia intelijen dan pertahanan. “Hashim diserang dari sisi bisnis dan politik luar negeri. Sjafrie diserang dengan narasi masa lalu yang dikaitkan dengan isu-isu HAM dan militerisme,” papar Amir.

Ia menilai, serangan terhadap orang-orang terdekat Prabowo tidak semata berasal dari oposisi politik dalam negeri, melainkan juga bisa ditarik ke skenario geopolitik regional yang lebih besar. “Kita tidak bisa menutup mata, ada kekuatan besar yang tidak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia,” tandasnya.

Amir mengimbau publik untuk jernih menyikapi informasi dan tidak mudah termakan isu-isu yang tidak didukung data kuat. Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk lebih proaktif dalam mengklarifikasi dan menangkal hoaks yang berpotensi merusak tatanan politik nasional. “Kalau tokoh sekelas Dasco bisa dijatuhkan dengan framing semacam ini, maka ini preseden buruk bagi demokrasi kita,” pungkas Amir.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Diwawancarai 7 Jurnalis Senior, Bebas Tanya Apa Pun On the Record

Presiden RI Prabowo Subianto saat diwawancara tujuh jurnalis kawakan dengan pertanyaan spontan apapun on the record di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4). Aktual/Tim Media Presiden Prabowo Subianto

Jakarta, aktual.com — Presiden RI Prabowo Subianto mengundang tujuh jurnalis kawakan untuk wawancara dengan pertanyaan spontan apapun on the record di perpustakaan pribadinya di kediaman Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (6/4).

Hadir dalam kesempatan itu Pemimpin Redaksi tvOne Lalu Mara Satriawangsa, Pemimpin Redaksi IDN Times Uni Lubis, Founder Narasi Najwa Shihab, Pemimpin Redaksi Detikcom Alfito Deannova Gintings, Pemimpin Redaksi SCTV-Indosiar Retno Pinasti, dan Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab Harian Kompas Sutta Dharmasaputra

Dalam perbincangan hampir empat jam itu, Prabowo menjawab puluhan pertanyaan dari berbagai topik mulai dari ekonomi, IHSG, hingga UU TNI.

Sutta usai wawancara memaparkan bahwa Prabowo awalnya menyampaikan terkait capaian yang sudah diperaih oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kemudian setelah itu kita beri kesempatan untuk masing-masing pemerintah mengajukan pertanyaan. Kalau saya rangkum, pertanyaannya itu banyak ya. Mulai dari persoalan geoekonomi ya, karena pertama terkait dengan Trump,” jelasnya.

“Kemudian juga ada isu-isu ekonomi. Mulai dari penciptaan lapangan kerja. Kemudian bagaimana peran sektor swasta ke depan,” lanjutnya.

Sementara itu Uni Lubis mengatakan hampir semua tema yang “hot” saat ini sempat ditanyakan ke Prabowo oleh para jurnalis.

“Tapi yang highlight-nya menurut saya yang menarik satu, kami itu tidak ditanya, mau nanya apa. Sehingga Presiden itu tidak tahu kami akan nanya apa, termasuk akan dikritik soal apa. Menurut saya itu hal yang baik, karena masih ada narasumber yang suka nanya dulu pertanyaannya apa,” ucapnya.

“Presiden siap menjawab pertanyaan apa saja, siap untuk dikritik, siap untuk di-challenge back dari jawabannya, dan semua pertanyaan dijawab cukup lengkap. Apakah jawabannya memuaskan atau tidak, tentu masing-masing kita yang bertanya punya ukurannya sendiri-sendiri. Tapi menurut saya ini langkah yang baik untuk menggambarkan keterbukaan dari pemerintahan Presiden Prabowo,” lanjutnya.

Adapun Najwa mengatakan kesempatan untuk bisa berbincang, bertanya langsung dengan Presiden adalah kesempatan yang berharga untuk siapapun, terutama untuk media.

“Jurnalis kan selalu berusaha untuk mendapatkan konfirmasi informasi sumber A1, orang nomer satu. Dan karena ketika kemudian saya dilibatkan untuk terlibat dalam wawancara bersama enam jurnalis yang lainnya, ini kesempatan yang berharga. Yang kemudian tadi kita lihat, waktu yang diberikan juga sangat generous, waktu rekaman dari mulai jam 9 pagi sampai hampir jam 1 siang,” jelasnya.

Najwa mengatakan pertanyaan yang ia dan rekan-rekan lainnya ajukan beragam.

“Dan yang menarik adalah sejak awal memang tidak pernah ada batasan mau bertanya apa, silahkan saja. Jadi yang diatur hanya kurang lebih mekanisme formatnya, karena kan memang ada enam wartawan, satu moderator dari TVRI. Jadi yang diatur hanyalah wartawan bertanya seharusnya satu pertanyaan dan satu follow up question, kemudian mutar begitu,” terangnya.

Najwa mengungkap bahwa kemudian dalam perkembangannya Prabowo tidak keberatan ketika para jurnalis mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain. “Seperti ketika saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silahkan bertanya saja. Karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor satu di negeri ini,” ucapnya.

Najwa pun mengatakan dirinya sempat berbicara dengan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo yang menginisiasi pertemuan ini bahwa ke depannya kesempatan untuk media bertanya langsung, berbincang dengan Presiden akan terus dibuka.

“Dan semakin banyak media yang bisa terlibat, karena kan media kan tentunya juga beda-beda prioritasnya, beda-beda target audiensnya. Jadi media yang khusus bicara seni, pertanyaan yang diajukan juga pastinya kan yang berkaitan dengan kepentingan pembacanya. Media olahraga tentu nanti bertanya juga seputar isu-isu olahraga,” ujar Najwa.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Lestari Moerdijat Minta Keterlibatan Aktif Penyandang Disabilitas dalam Proses Pembangunan Harus Ditingkatkan

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Dukungan para pemangku kepentingan untuk melibatkan para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus terus ditingkatkan, demi mewujudkan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan bagi setiap warga negara yang lebih merata.

“Upaya untuk melibatkan secara aktif para penyandang disabilitas dalam aktivitas keseharian masyarakat harus kita dukung bersama dan harus terus ditingkatkan untuk mewujudkan kontribusi aktif setiap warga negara dalam proses pembangunan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu (6/4).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta berencana mengaktifkan taman-taman di Jakarta dengan melibatkan penyandang disabilitas sebagai bagian upaya inklusivitas.

Sejumlah program persiapan telah dilakukan, antara lain program pelatihan barista bagi penyandang disabilitas.

Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020 mencatat hanya 9% dari 8 juta angkatan kerja penyandang disabilitas di Indonesia yang terserap sebagai tenaga kerja.

Menurut Lestari, berdasarkan catatan tersebut masih banyak angkatan kerja penyandang disabilitas yang belum terserap oleh dunia kerja.

Rerie, sapaan akrab Lestari, mendorong agar pihak-pihak terkait menindaklanjuti catatan tersebut dengan segera mengidentifikasi kondisi tersebut dan menghadirkan solusi untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja penyandang disabilitas.

Ketersediaan data terpilah disabilitas, menurut Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah itu, sangat penting untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai, dengan data terpilah itu memungkinkan penyusunan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran.

Rerie sangat berharap, kepedulian para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah untuk melibatkan para penyandang disabilitas pada aktivitas keseharian masyarakat dapat terus ditingkatkan.

Dengan partisipasi setiap warga negara yang terus meningkat dalam proses pembangunan, Rerie berharap, upaya menghadirkan keadilan dan kemakmuran yang lebih merata bagi seluruh masyarakat Indonesia dapat direalisasikan.*

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Berita Lain