25 Desember 2025
Beranda blog Halaman 870

Menaker Siap Panggil Aplikator Terkait Ojol Terima BHR Hanya Rp50 Ribu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/1/2025). ANTARA/Sinta Ambar/am.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku siap memanggil aplikator soal adanya pengemudi/driver ojek online (ojol) yang hanya menerima Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp50 ribu.

Menaker ditemui di Jakarta, Selasa (25/3) mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan surat edaran mengenai imbauan dan formula pemberian BHR bagi pengemudi ojek online.

“Ya makanya kita harus lihat. Kan kita mengeluarkan surat edaran, imbauan formulanya begini, tapi yang lain kan kita katakan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tapi kita sekali lagi nanti kita akan panggil dan kita akan coba gali mereka seperti apa sih implementasinya,” kata Yassierli.

Meski begitu, dia mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan lengkap mengenai hal tersebut.

“Kita juga lagi nunggu ya, saya juga belum dapat laporan lengkap. Itu kan ada beberapa aplikator ya, konkretnya jadinya mereka seperti apa, kita masih nunggu,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dan menampung aduan dari pengemudi ojol dan segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Nggak apa-apa, kita terima (jika ada aduan). Nggak apa-apa. Kita tampung dulu. Nanti kalau memang kita lihat ini sesuatu yang harus kita follow up, kita klarifikasi, nanti kita panggil nanti (aplikator),” terang Menaker.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menyebutkan bahwa pihaknya mencatat sekitar 800 ojol di seluruh Indonesia yang menerima BHR yang seharusnya, dimana sekitar 80 persen dari data itu rata-rata menerima Rp50 ribu per pengemudi ojol.

Atas kondisi itu, SPAI pengadukan besaran pencairan BHR yang tidak sesuai tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan karena menduga aplikator telah melanggar instruksi Presiden Prabowo Subianto dan surat edaran Kemnaker.

“Makanya kami datang ke sini (Kemnaker) untuk mengadukan ke Posko Pengaduan BHR ini. Ada salah satu contoh, ada kawan-kawan driver yang mendapatkan pendapatan tahunan Rp93 juta, tapi mereka cuman mendapatkan 50 ribu BHR-nya,” kata kata Lily.

Lily berharap Kemnaker dapat memanggil para aplikator sehingga pengemudi ojol bisa mendapatkan haknya.

“Mungkin memanggil untuk memberikan sanksi, memanggil mereka untuk memberikan benar-benar yang sudah diarahkan oleh Presiden (pemberian BHR),” kata Lily.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kementerian ESDM Sebut Dekarbonisasi Sektor Energi Sudah Lebihi Target

Petugas membersihkan panel surya yang menyuplai energi listrik ramah lingkungan di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa (22/10/2024). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penurunan emisi karbon atau dekarbonisasi di sektor energi sudah melebihi target yang ditetapkan secara tahunan guna mewujudkan visi karbon bersih (Net Zero Emissions/NZE) pada tahun 2060.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan, pada tahun 2024 misalnya, target penurunan emisi karbon sektor energi sebesar 142 juta ton CO2, dengan realisasi dekarbonisasi mencapai 147,61 juta ton CO2 atau lebih tinggi 5,61 juta ton.

“Kita mampu mencapai penurunan emisi sebesar 147,61 juta ton, melampaui target tahunan yang sudah ditetapkan. Harapan kita juga hingga tahun 2030 nanti kita bisa tetap konsisten capaiannya,” ujar dia dalam acara Diseminasi dan Peluncuran Kajian Market Assessment of Indonesia’s Renewable Energy Manufacturing Industry di Jakarta, Selasa (25/3).

Dirinya merincikan realisasi dekarbonisasi sektor energi pada tahun 2024 berasal dari efisiensi energi sebesar 30,25 juta ton, penggunaan bahan bakar rendah karbon yang menurunkan emisi 15,18 juta ton, energi baru terbarukan menurunkan emisi karbon 74,73 juta ton, serta penggunaan teknologi terbaru yang rendah emisi sebanyak 15,16 juta ton CO2.

Untuk tahun 2030, ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi hingga 358 juta ton.

Lebih lanjut, ia mengatakan, guna mengoptimalkan terwujudnya visi karbon bersih yang sesuai dengan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), pihaknya menerapkan berbagai strategi.

Strategi tersebut antara lain yakni penguatan elektrifikasi di sektor transportasi, pertanian, serta kompor induksi. Selanjutnya pengembangan EBT, penerapan moratorium pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pensiun dini PLTU, serta penerapan efisiensi energi.

Selain itu, pihaknya juga telah menyusun rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN), dengan mengedepankan elektrifikasi dari sumber energi baru dan terbarukan yang dimiliki Indonesia, yakni lebih dari 3.600 gigawatt (GW).

Adapun E-NDC merupakan target pengurangan emisi Indonesia secara total dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Ketua DEN Kumpulkan Perwakilan Kamar Dagang untuk Persiapkan Deregulasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025)

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan perwakilan berbagai kamar dagang, baik internasional dan nasional, untuk mempersiapkan rencana deregulasi.

Kamar dagang yang terlibat termasuk American Chamber of Commerce (AmCham), British Chamber of Commerce (BritCham), Korean Chamber of Commerce (KoCham), serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Bagi saya, pertemuan semacam ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan berharga untuk memahami dari dekat dinamika dunia usaha yang terus berkembang,” kata Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Selasa (25/3).

Menurut Luhut, kepastian regulasi menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian utama. Para perwakilan kamar dagang itu mengekspresikan keresahan mereka soal ketidakpastian regulasi yang pada akhirnya menghambat investasi dan rencana ekspansi bisnis mereka.

Ia berpendapat, kondisi itu bukan hanya menjadi tantangan bagi investor baru, tetapi juga investor eksisting yang sudah lama menanamkan modal mereka di Indonesia.

“Harapan mereka jelas: regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang lebih harmonis antar-kementerian, dan kepastian yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang,” ujar Luhut.

Maka dari itu, DEN akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan investasi.

Semua hasil temuan akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih strategis.

Luhut menggarisbawahi deregulasi adalah kunci. Bila aturan terlalu berbelit, transformasi ekonomi akan berjalan lambat.

“Inilah yang membuat reformasi struktural menjadi prioritas utama kami. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga menjadi tempat di mana bisnis bisa berkembang dengan sehat dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.

Luhut berharap pertemuan bersama perwakilan kamar dagang itu dapat menegaskan bahwa membangun ekonomi yang kuat bukan hanya tugas pemerintah semata. Dunia usaha, baik lokal maupun internasional, adalah mitra strategis dalam perjalanan negeri ini.

“Kolaborasi yang erat, keinginan untuk mendengar, serta keberanian untuk berbenah adalah kunci agar Indonesia terus menjadi rumah yang ramah bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Trump Kenakan Tarif Bagi Negara-negara Pengimpor Minyak Venezuela

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. /ANTARA/Anadolu/py

Washington, Aktual.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Senin (24/3) menandatangani perintah eksekutif yang memberlakukan tarif terhadap negara-negara pengimpor minyak Venezuela.

Menurut perintah tersebut, mulai 2 April, tarif sebesar 25 persen dapat dikenakan pada semua barang yang diimpor ke AS dari negara mana pun yang membeli minyak Venezuela, baik secara langsung dari Venezuela maupun secara tidak langsung melalui pihak ketiga.

Perintah itu menyatakan bahwa tindakan dan kebijakan “rezim Nicolas Maduro di Venezuela terus menimbulkan ancaman yang tidak biasa dan luar biasa” terhadap keamanan nasional serta kebijakan luar negeri AS.

Sebelumnya pada Senin, Trump mengumumkan bahwa ia akan menerapkan tarif “sekunder” terhadap Venezuela atas tuduhan bahwa Caracas secara diam-diam mengirim puluhan ribu anggota geng ke AS.

Menteri Luar Negeri Marco Rubio menegaskan bahwa AS tidak akan menoleransi negara mana pun atau perusahaan minyak mereka yang memproduksi, mengekstraksi, atau mengekspor minyak serta produk terkait minyak dengan “rezim Maduro” di Venezuela.

“Ini adalah rezim yang secara konsisten mencurangi pemilu, menjarah rakyatnya, dan bersekongkol dengan musuh-musuh kami. Setiap negara yang mengizinkan perusahaannya untuk memproduksi, mengekstraksi, atau mengekspor minyak dari Venezuela akan dikenakan tarif baru, dan perusahaan terkait akan menghadapi sanksi,” ujarnya di platform X.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

DPR Terima Surpres Penunjukan Pemerintah untuk Bahas RUU KUHAP

Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3/2025). (ANTARA/Melalusa Susthira K.)

Jakarta, Aktual.com – DPR RI telah menerima Surat Presiden (Surpres) perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).

“Pimpinan dewan telah menerima surat dari Presiden Republik Indonesia yaitu nomor R-19/pres/03/2025 hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).

Dia mengatakan surat tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Dia mengatakan pembahasan revisi KUHAP merupakan domain Komisi III DPR RI selaku alat kelengkapan dewan (AKD) yang membidangi penegakan hukum.

“Ini merupakan domain atau tupoksi Komisi III, namun baru kami akan putuskan nanti sesudah pembukaan sidang yang akan datang,” kata dia.

Selain Ketua DPR RI Puan, Rapat Paripurna Ke-16 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 hari ini turut dihadiri oleh sejumlah Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Sufmi Dasco, Adies Kadir, dan Saan Mustopa.

“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI daftar hadir dalam permulaan Rapat Paripurna hari ini telah ditandatangani oleh 293 orang anggota, hadir 248 (anggota), izin 45 orang dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” kata Puan.

Sebelumnya, Komisi III DPR RI segera menggulirkan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) bersama Pemerintah, usai menerima Surat Presiden (Surpres) terkait pembahasan revisi UU tersebut pada Kamis (20/3).

“Draf final Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan dibahas segera karena Surpres-nya per hari ini sudah ke luar, sudah ditandatangani Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3).

Dia pun menargetkan pembahasan RUU tersebut rampung dalam waktu yang tidak terlalu lama sebab pasal yang termuat tidak terlalu banyak.

Adapun pada Senin (24/3), Komisi III DPR RI mulai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama sejumlah pakar untuk mendengarkan masukan terkait RUU KUHAP.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berbagi Berkah Ramadhan 2025, D’Mall Ajak Anak Yatim Piatu Wisata ke Mall

Depok, aktual.com – Dalam rangka berbagi berkah di bulan suci Idul Fitri 1446 H 2025, Dmall Depok sebagai pusat perbelanjaan modern di Kota Depok kembali mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan mengundang anak-anak yatim piatu untuk dapat berkunjung dan berwisata di Dmall Depok.

Bekerja sama dengan komunitas Earth Hour Depok, program bertajuk “Berbagi Berkah Ramadan” ini mengundang 60 anak yatim piatu pada Sabtu, (22/3) dari yayasan MT MALJA’UNA Depok dan warga RW 07 dan RW 015 Kelurahan Kemirimuka, Kecamatan Beji, Depok yang berlokasi di sekitar mall.

Berbagai kegiatan menyenangkan dilakukan oleh anak-anak tersebut selama berada di D’mall Depok, seperti bermain di tenant playground Kidzilla, nonton bareng di bioskop CGV, hingga mengikuti workshop ecoprint.

Suasana hangat dan keceriaan dari anak-anak semakin terasa saat mendengarkan Tausiyah dan menikmati buka puasa bersama manajemen pengelola Dmall Depok, persembahan dari tenant Ayam Bakar Ny. Lina. Seluruh anak-anak masing-masing juga mendapatkan bingkisan persembahan dari tenant Daily Foodhall. Senyum bahagia terpancar dari wajah mereka, menyiratkan rasa syukur dan kebahagiaan

Teges Prita Soraya selaku Direktur Dmall – PT Dwimegah Miri Sentosa – NWP Property Group mengatakan bahwa acara ini merupakan bagian dari komitmen Dmall dalam memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus. Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat memberikan kebahagiaan melalui pengalaman berbelanja dan bermain di pusat perbelanjaan bagi anak-anak tersebut yang mungkin tidak didapatkan setiap hari.

“Dalam kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini, Dmall berkomitmen untuk terus berperan serta dalam berbagai kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kegiatan ini dapat memberikan inspirasi dan mendorong kolaborasi lebih lanjut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bersama,” tambah Teges. (Ron)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain