24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 874

DPR Minta Polisi Tangkap Preman Berkedok Ormas Minta THR

Anggota Komisi III DPR Abdullah di Kompleks Parlemen, Jakarta. (ANTARA/HO-DPR)

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta pihak kepolisian menangkap preman berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas) yang meminta tunjangan hari raya (THR) secara paksa.

Menurut wakil rakyat yang berwenang dalam bidang hukum, hak asasi manusia dan keamanan, aparat bisa membuka posko pengaduan terkait aksi premanisme itu. Sebab, keberadaan preman berkedok ormas itu sudah lama dikeluhkan masyarakat, instansi pemerintah, pengusaha, dan pihak lain yang selama ini menjadi korban pemalakan.

“Preman berkedok ormas itu selalu berulah dan memalak masyarakat. Mereka merasa menjadi penguasa wilayah, sehingga bisa seenaknya memalak,” kata Abdullah dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (22/3).

Dia mengatakan aksi mereka semakin mencolok menjelang hari raya. Mereka keliling ke beberapa lokasi untuk meminta THR.

Kemudian, mereka datang ke lembaga pendidikan, instansi pemerintah, pabrik, toko, dan tempat yang bisa mereka palak.

“Tahun ini, aksi mereka ramai menjadi sorotan, karena terekam kamera, kemudian viral di media sosial. Semua masyarakat pun mengecam aksi premanisme berkedok ormas yang sangat meresahkan,” ujarnya.

Selain itu, aksi pemalakan preman itu tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi terjadi di beberapa lokasi. Bahkan, para preman itu kerap melakukan kekerasan kepada korbannya, jika permintaan mereka tidak dikabulkan.

“Mereka membawa senjata tajam dan melakukan kekerasan terhadap korban. Jelas itu bentuk premanisme yang tidak boleh dibiarkan,” tegas Abdullah.

Untuk itu, legislator asal dapil Jawa Tengah VI itu mendesak pihak kepolisian untuk menertibkan dan menangkap para preman yang mengaku sebagai ormas itu. Mereka sudah melakukan tindak pidana, dengan melakukan pemerasan dan kekerasan.

Dirinya mengapresiasi pihak kepolisian yang telah menangkap preman yang menebar teror. Polisi harus bergerak cepat jika ada preman yang memeras dengan dalih meminta THR.

“Polisi bisa membuat posko pengaduan bagi masyarakat yang menjadi korban preman berkedok ormas. Masyarakat harus berani lapor ke polisi,” tuturnya.

Sebelumnya, preman berkedok ormas itu melakukan pemalakan dan menebar teror di beberapa daerah. Di antaranya, preman yang meminta THR ke pabrik di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Setelah videonya viral, pelaku pun ditangkap polisi. Kemudian, ada pula ormas Laskar Merah Putih yang merusak kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi.

Selain itu, ada juga anggota LSM Gerhana yang menganiaya satpam sekolah karena tidak diberi THR, dan kejadian lain yang ramai di media sosial.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wamendagri Minta Pemda Bersikap Tegas terhadap Ormas yang Merugikan

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto saat memberikan keterangan di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/3/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

Bandung, Aktual.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta seluruh pemerintah daerah (pemda) untuk bersikap tegas terhadap organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan merugikan masyarakat.

“Kami mendorong agar kepala daerah bersama aparatur dan Forkopimda di masing-masing daerah bersikap tegas. Warga silakan melaporkan apabila ada pungutan-pungutan liar,” kata Wamendagri Bima di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (22/3).

Wamendagri Bima menegaskan segala bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban, terutama pada bulan Ramadhan, harus ditangani sesuai hukum.

“Jangan mengganggu kekhusyukan ibadah Ramadhan dan jangan melakukan hal-hal yang merusak kebersamaan. Semua harus diletakkan dalam koridor hukum,” kata Wamendagri.

Ia menekankan bahwa sweeping atau tindakan penegakan aturan bukanlah tugas ormas, melainkan kewenangan pemerintah daerah melalui Satpol PP dan aparat penegak hukum.

“Kami apresiasi langkah tegas pemda, seperti di Kabupaten Garut, yang tidak membiarkan ormas melakukan sweeping. Penegakan ketertiban itu tugas pemerintah daerah, bukan ormas,” kata dia.

Wamendagri juga mengajak pemda untuk melakukan pembinaan terhadap ormas agar mereka berkontribusi secara positif dalam masyarakat.

Ia menilai bahwa pembinaan dan pemberdayaan ekonomi bisa menjadi solusi agar ormas tidak bertindak di luar kewenangan mereka.

“Ini menjadi bahan evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama pemda. Kami akan menguatkan regulasi, termasuk melalui Permendagri, serta membangun komunikasi dengan kepala daerah untuk langkah mitigasi dan pembinaan terhadap ormas,” katanya.

Ia mencontohkan bagaimana beberapa daerah telah berhasil memberdayakan ormas secara ekonomi agar mereka memiliki peran positif di masyarakat.

“Di beberapa daerah, ormas diberdayakan dalam kegiatan ekonomi, dan itu baik. Saya yakin Wali Kota Bandung juga punya pengalaman baik membangun kolaborasi dengan Bobotoh,” kata Wamendagri Bima Arya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

DPR Minta Pemerintah Siapkan Infrastruktur yang Layak untuk Pemudik

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan Aras meminta pemerintah memastikan kesiapan infrastruktur dan moda transportasi untuk melayani masyarakat yang akan mudik Lebaran Idul Fitri tahun ini.

“Akhir minggu ini mungkin sebagian masyarakat ada yang sudah mulai mudik. Jadi kementerian/lembaga dan BUMN terkait harus segera memastikan kesiapan infrastruktur, moda transportasi, serta fasilitas pendukung lainnya,” kata Iwan Darmawan dalam siaran persnya, Sabtu (22/3).

Beberapa infrastruktur yang dimaksud Iwan diantaranya kualitas jalan tol, fasilitas bandara, terminal, pelabuhan dan stasiun antar kota yang akan dipakai para pemudik.

Menurut Iwan, hal-hal tersebut harus diperhatikan pemerintah guna menjamin keselamatan dan kenyamanan para pemudik.

Iwan pun mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang telah mengerjakan pembangunan jalan tol sepanjang 3.020,5 km serta jalan nasional non-tol sepanjang 47.604,34 km sudah dalam keadaan optimal.

Dengan hal ini, lanjut Iwan, itu berarti 95,22 persen jalan nasional lintas utama sudah dalam kondisi layak untuk dilewati.

Iwan pun meminta pemerintah dan pemangku kepentingan terkait mempercepat pengerjaan infrastruktur jalanan lainnya sehingga perjalanan mudik masyarakat akan aman dan nyaman.

“Pastikan bahwa pengerjaan infrastruktur jalan tol dan jalan-jalan nasional sudah selesai sebelum memasuki masa libur lebaran. Dan karena saat ini juga kita masih berada di akhir musim penghujan, perhatikan infrastruktur drainase baik di jalan tol maupun jalan arteri,” jelas Iwan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Prancis Tolak Aneksasi Gaza dan Tepi Barat oleh Israel

Paris, Aktual.com – Menteri Urusan Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot pada Jumat (21/3) mengatakan Prancis menentang segala bentuk aneksasi Gaza dan Tepi Barat oleh Israel.

“Prancis menentang segala bentuk aneksasi, baik itu Tepi Barat maupun Jalur Gaza,” ujar Barrot dalam konferensi pers selama kunjungannya ke Dijon, Prancis timur.

Menurut Barrot, Prancis memiliki “visi yang sangat jelas tentang bagaimana masa depan kawasan ini.”

“Ini merupakan solusi agar dua negara dapat hidup berdampingan secara damai, dengan saling mengakui dan jaminan keamanan. Ini merupakan satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas yang langgeng di kawasan ini,” katanya.

Sebelumnya pada Jumat yang sama, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, memperingatkan bahwa Israel akan mencaplok wilayah-wilayah di Jalur Gaza jika Hamas menolak untuk membebaskan para sandera yang tersisa.

Israel kembali melancarkan serangkaian serangan di Gaza pada Selasa (18/3) setelah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang dimulai pada 19 Januari berakhir. Pasukan Israel kemudian melancarkan operasi darat di Gaza selatan, utara, dan tengah.

Menurut kantor media Gaza yang dikelola Hamas, jumlah korban tewas akibat serangan terbaru Israel di Gaza telah mendekati angka 600 orang, dan lebih dari 1.000 orang terluka.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Bulog Libatkan TNI-Polri Kawal Penyerapan Gabah Sesuai HPP Rp6.500/Kg

Dua petani di Desa Sumber, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah mengangkat karung gabah untuk ditimbang ketika di beli oleh Perum Bulog, di Klaten, Jumat (21/3/2025). ANTARA/Harianto

Klaten, Aktual.com – Perum Bulog melibatkan TNI-Polri untuk mengawal penyerapan gabah agar sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram, guna memberikan kesejahteraan kepada petani.

“Bulog tidak sendiri, bersama dengan para penyuluh pertanian, kemudian teman-teman dari Babinsa, Babinkamtibmas itu, sama-sama memberikan pendampingan untuk sampai ke Bulog,” kata Wakil Direktur Utama Perum Bulog Marga Taufiq di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Sabtu (22/3).

Dia menyampaikan bahwa pihaknya bersinergi dengan TNI-Polri, termasuk pemerintah daerah agar memberikan kesejahteraan kepada petani padi sesuai yang diharapkan Presiden Prabowo Subianto. Di mana, harga gabah yang dibeli tidak jatuh.

“Bulog ada di hilir itu sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden, yang tertuang dalam Astacita bahwa petani ini harus memang tersenyum ketika dia panen. Maka kita datang ke sini (Klaten), memastikan bahwa Bulog membeli dengan harga Rp6.500 per kg gabah kering panen,” ujarnya.

Marga menyebutkan bahwa pihaknya juga rutin melakukan sosialisasi kepada petani bahwa pembelian gabah dilakukan dengan harga yang ditentukan pemerintah yakni Rp6.500 per kg.

Bulog juga turun langsung ke lapangan dalam melakukan pembelian gabah petani.

Marga menekankan pentingnya keterlibatan langsung dengan petani untuk mengatasi berbagai kendala yang mereka hadapi demi kesejahteraan petani dan merasakan manfaat dari kebijakan HPP gabah saat ini.

Bulog berusaha hadir di tengah-tengah petani untuk memastikan penyerapan gabah berjalan lancar dan petani dapat menikmati hasil yang seharusnya mereka terima, sehingga penyerapan optimal dan memberikan manfaat ke petani.

“Tentu kita sosialisasikan dan itu kita sudah respon semua dan mereka paham bahwa ketika kita menjemput gabah petani ini memang kadang bersamaan,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Pemimpin Wilayah Bulog Jawa Tengah Fadillah Rachmawati mengatakan bahwa dalam memaksimalkan penyerapan pihaknya menggandeng pemerintah daerah hingga Babinsa yang bertugas di masing-masing wilayah.

Menurut dia, Babinsa memegang peran penting karena mendampingi petani sejak sebelum awal menanam hingga masa panen.

“Kami menyarankan (petani jual gabah) ke Bulog karena harganya terjamin begitu Rp6.500 per kg, sudah tidak dibawa itu, ini untuk meningkatkan nilai tukar petani atau NTP itu. Seperti itu, jadi tidak ada paksaan tapi ini bentuknya imbauan karena kami menjamin harga,” kata Fadillah.

Sebelumnya, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk mendukung swasembada pangan melalui pembelian gabah dan beras dari petani dalam negeri. Secara nasional, Perum Bulog telah menyerap 300.000 ton gabah setara beras.

“Dalam 5 tahun terakhir penyerapan sebanyak 300.000 ton setara beras merupakan angka tertinggi, rata-rata penyerapan harian sudah belasan ribu ton, semoga kami bisa terus menjaga momentum ini menjelang panen raya di akhir Maret hingga April nanti,” kata Arwakhudin dalam keterangan di Jakarta, Jumat (14/3).

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

DPR: RUU P2MI Hadir Kurangi Pekerja Migran Ilegal dan Tak Terdata

Anggota Badan Legislasi DPR RI Ahmad Irawan. Foto: Geraldi/vel

Jakarta, Aktual.com – DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (RUU P2MI) sebagai RUU inisiatif DPR.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Legislasi DPR RI Ahmad Irawan menegaskan bahwa salah satu tujuan utama RUU ini adalah mengurangi jumlah pekerja migran ilegal.

“Permasalahan kita terkait PMI adalah banyaknya pekerja migran ilegal yang tidak tercatat, tidak terdokumentasi, atau tidak memenuhi persyaratan, baik terkait visa maupun dokumen lainnya,” ujar Ahmad Irawan dalam rilisnya, Kamis (20/3).

Ia menjelaskan bahwa RUU P2MI akan memberikan kemudahan bagi calon pekerja migran dengan menyederhanakan persyaratan administrasi melalui otoritas tunggal di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).

RUU ini juga diharapkan dapat menekan kasus penipuan yang kerap menimpa WNI yang berangkat ke luar negeri secara ilegal karena iming-iming gaji besar. Banyak dari mereka justru mengalami eksploitasi, bahkan penyekapan dan penyiksaan oleh pemberi kerja, seperti yang banyak ditemukan di Myanmar, Thailand, dan negara sekitarnya.

“RUU P2MI akan mempermudah persyaratan bagi PMI agar mereka tidak lagi memilih jalur ilegal. Selain itu, pengawasan terhadap perusahaan perekrut PMI juga akan diperketat,” jelas Irawan.

Menurutnya, DPR ingin memastikan bahwa perusahaan penerima pekerja migran di luar negeri memiliki bidang usaha yang jelas.

“Jangan sampai mereka berangkat ke sana, ternyata perusahaannya judi online atau malah rekrutmen tenaga perang di Ukraina dan sebagainya. Praktik semacam itu marak terjadi,” paparnya.

Baleg DPR juga mendorong penguatan kerja sama antarnegara, baik melalui skema government to government (G to G) maupun business to business (B to B), terutama setelah pemerintah mencabut moratorium pengiriman PMI ke Arab Saudi.

“Misalnya untuk PMI ke Arab Saudi, perusahaan penerima harus jelas. Jadi tidak lagi sistem people to people seperti sebelumnya,” tegasnya.

Di sisi lain, Irawan menyoroti persoalan biaya tinggi yang sering membuat calon pekerja migran terjerat rentenir. Biaya persiapan, seperti kursus bahasa dan pelatihan kompetensi, kerap mencapai Rp60 juta hingga Rp80 juta, bahkan ada yang harus menjual tanah atau sawah untuk bisa berangkat.

“Banyak yang gagal berangkat setelah berutang besar. Ini yang harus kita cegah,” ungkap legislator dapil Jawa Timur V itu.

Sebagai solusinya, Fraksi Partai Golkar—salah satu inisiator RUU P2MI—mengusulkan skema bantuan permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi calon PMI. Dengan skema ini, biaya pemberangkatan dapat dicicil setelah mereka mulai bekerja di luar negeri.

“Dengan akses KUR, mereka bisa membayar biaya kursus, pelatihan, paspor, visa, dan lainnya tanpa harus berutang kepada rentenir,” ujarnya.

Ia menegaskan, langkah ini penting untuk mengurangi beban biaya calon PMI sekaligus melindungi mereka dari jeratan utang ilegal.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain