Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
28 Desember 2025
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 878

Atasi Darurat Sampah, Eddy Soeparno Dorong Revisi UU Pengelolaan Sampah

Wakil Ketua MPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Pimpinan MPR dari Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menyampaikan perlunya dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Menurut Eddy, kegentingan sampah saat ini membutuhkan regulasi yang lebih relevan dan komprehensif.

“Dari 56 juta ton sampah yang dihasilkan, yang terkelola hanya 40 persen. Situasi darurat sampah ini menyebabkan bukan hanya masalah lingkungan tapi juga masalah kesehatan dan lebih dari itu masalah sosial yang berkepanjangan,” lanjutnya.

Hal ini disampaikan Eddy saat menerima audiensi komunitas muda peduli lingkungan Plastic Guardians, di Ruang Rapat Pimpinan, Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025).

“Perlu ada regulasi yang lebih disempurnakan lagi terkait pengelolaan sampah,” lanjutnya.

Menurut Doktor Ilmu Politik UI ini, poin-poin penting dalam Revisi UU Pengelolaan Sampah antara lain komitmen besaran APBN dan APBD untuk pengelolaan sampah.

“Data dari Kemendagri menyebutkan saat ini rata-rata besaran APBD untuk penanganan sampah rata-rata 0,4 sampai 0,7 persen dari APBD. Situasi ini menyebabkan penanganan sampah tidak menjadi prioritas dan karena itu masalahnya semakin berlarut-larut dari tahun ke tahun,” lanjutnya.

Waketum PAN ini menambahkan, poin penting lainnya yang harus menjadi perhatian dalam revisi UU Pengelolaan Sampah adalah mempercepat proses pembangunan infrastruktur fasilitas pengelolaan sampah dan juga pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy).

“Termasuk dalam hal ini masalah perizinan, skema penyewaan aset pemda, tipping fee, insentif fiskal, sampai  harga jual listrik ke PLN dalam pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa),”

“Kami terus mendorong evaluasi terhadap regulasi agar semakin banyak lagi investor tertarik bermitra dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menjadi energi. Semakin baik nilai keekonomiannya, investor juga akan tertarik. Jika investasi masuk maka bermanfaat untuk lapangan pekerjaan, pendapatan daerah hingga menjadi sumber energi terbarukan,” kata Anggota Komisi XII DPR RI yang membidangi ESDM, Lingkungan Hidup, Hilirisasi dan Investasi ini.

Dalam kesempatan tersebut Eddy Soeparno juga memberikan apresiasi dan dukungannya kepada Plastic Guardians yang fokus gerakannya adalah membersihkan, mengangkut dan mengelola sampah di Sungai Citarum Jawa Barat.

Dikatakan Eddy, aktivitas yang dilakukan komunitas Plastic Guardians sangat tidak mudah.  Penanganan dan pengelolaan sampah yang diangkut dari sungai terbilang sangat berat.

“Untuk itu, sisi keberhasilan dalam penanganan dan pengelolaan sampah termasuk pemanfaatannya menjadi ekonomi sirkular  harus terus digaungkan menjadi success story, yang bisa dijadikan platform untuk pengembangan pengelolaan dan penataan sampah di daerah lain,” tutupnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Protes Penangkapan Ekrem Imamoglu, Turki Dihantam Gelombang Protes Rusuh

Istanbul, Aktual.com – Menyusul penangkapan dan penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem Imamoglu yang akan menjadi pesaing utama Recep Tayyip Erdogan dalam pemilu 2028. Puluhan ribu pendukung Imamoglu menggelar unjuk rasa yang ricuh di Kota Istanbul Turki.

Dilansir dari Euro News, puluhan ribu pengunjuk rasa oposisi Turki menggelar unjuk rasa di luar Balai Kota Istanbul pada Senin malam (24/3) waktu setempat, untuk memprotes penangkapan dan penahanan Imamoglu yang dilakukan pada Rabu (19/3) lalu.

Para demonstran melambaikan bendera dan plakat serta meneriakkan slogan-slogan sementara bentrokan antara pengunjuk rasa dan polisi terjadi. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan massa.Tercatat sudah lebih dari 1.100 orang pengunjuk rasa ditahan.

Imamoglu secara resmi ditangkap oleh pengadilan pada hari Minggu (23/3) dan langsung ditahan atas tuduhan korupsi, yang kemudian memicu protes besar-besaran. Penahanan ini menyusul penahanan sebelumnya minggu lalu, yang memicu gelombang demonstrasi jalanan terbesar di seluruh Turki, yang tidak terlihat dalam lebih dari satu dekade.

Menurut kantor kejaksaan, Imamoglu dituding mengoperasikan organisasi kriminal, menerima suap, melakukan pemerasan, merekam informasi pribadi secara tidak sah, dan mengatur tender. Namun
tuduhan jaksa terkait teror ditolak. Pihak oposisi dan sejumlah pejabat pemerintah menolak tuduhan terhadapnya dan bersikeras bahwa pengadilan Turki beroperasi secara independen.

Sementara itu, dalam pidato yang disiarkan televisi pada hari Senin dan setelah pertemuan Kabinet, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh ketua partai oposisi CHP, Ozgur Ozel, yang menyerukan protes damai, mengganggu ketertiban umum. Ozgur Ozel sendiri adalah ketua Partai Rakyat Republik, atau CHP, tempat Imamoglu bernaung.

Ozel mengulangi seruannya untuk memboikot media, merek, dan toko yang disebutnya pro-Erdogan, seraya menambahkan semua tuduhan terhadap Imamoglu tidak berdasar dan tanpa bukti. ”Siapa pun yang secara tidak adil dijebloskan ke penjara oleh Tayyip Erdogan, alun-alun ini membela mereka, demi demokrasi dan demi Turki,” kata Ozel,

Sedangkan Presiden Erdogan mengecam seruan provokasi yang terus dilontarkan Ozel. ”Saya telah menyampaikan seruan ini beberapa kali sebelumnya, dan hari ini saya mengulanginya: Hentikan ganggu kedamaian warga negara kita dengan provokasi,” kata Erdogan.

Ia juga mengisyaratkan Ozel akan dimintai pertanggungjawaban atas protes tersebut. ”Tentu saja, akan ada akuntabilitas politik atas tindakan ini di parlemen dan akuntabilitas hukum di pengadilan,” ujar Erdogan.

Pemenjaraan Imamoglu secara luas dianggap sebagai langkah politik untuk menyingkirkan pesaing utama yang kemungkinan besar dapat mengalahkan Erdogan dalam pemilihan presiden berikutnya, yang saat ini dijadwalkan pada tahun 2028.

”Jika kalian tidak ada di sini hari ini, jika kalian tidak bergegas ke sini sejak hari pertama, jika kalian menyerah pada gas air mata dan barikade, jika kalian takut dan tetap di rumah, maka hari ini seorang pengurus yang ditunjuk oleh Tayyip Erdogan akan tinggal di sini, di gedung ini,” kata Ozgur Ozel pada Minggu malam (23/3) waktu setempat. Ia juga menunjuk ke balai kota saat ia berbicara kepada kerumunan besar yang meneriakkan slogan-slogan antipemerintah.

Untuk diketahui, Imamoglu bisa dibilang politisi paling terkemuka kedua di Turki setelah Erdogan, menjabat sebagai wali kota ibu kota ekonomi dan budaya berpenduduk 16 juta jiwa di negara tersebut.
Namun Imamoglu yang memilih menjadi pihak oposisi Presiden Erdogan, dan akan menjadi pesaing utama Erdogan dalam Pemilu 2028 nanti justru ditangkap dan ditahan dengan berbagai tuduhan.

Untuk diketahui demonstrasi besar-besaran di berbagai kota-kota di Turki sudah berlangsung enam hari berturut-turut, atau sejak Imamoglu ditangkap. Pemimpin CHP Ozgur Ozel terus menyerukan agar protes nasional terus berlanjut. Hingga saat ini, tercatat sebanyak 1.133 orang ditangkap dan ditahan akibat menggelar protes, dan sebanyak 123 petugas polisi terluka akibat bentrokan dengan pengunjuk rasa.

Selain itu, sebanyak sembilan jurnalis telah ditangkap dan ditahan. Dikatakan serikat pekerja media Turki, Sembilan jurnalis itu ditangkap dari rumah mereka masing-masing sepanjang hari Senin (23/3).

Serikat pekerja Disk-Basin-Is mengatakan sedikitnya delapan wartawan dan satu jurnalis foto ditangkap polisi dalam apa yang disebutnya sebagai serangan terhadap kebebasan pers dan hak rakyat untuk mengetahui kebenaran. ”Anda tidak dapat menyembunyikan kebenaran dengan membungkam wartawan!” tulis serikat pekerja di platform media sosial X, seraya menyerukan pembebasan mereka segera.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Mantan Petinju 47 Tahun Dipenjara, Terbukti Tidak Bersalah Dapat Kompensasi 1,5 Juta Dolar AS

Tokyo, Aktual.com – Setelah mendekam di dalam penjara selama 47 tahun, seorang terpidana mati di Jepang, bernama Iwao Hakamada, 89, akhirnya dibebaskan dari tuduhan. Ia pun mendapat
kompensasi sebesar 83 dolar AS untuk setiap hari yang dihabiskannya di dalam penjara secara tidak sah.

Dilansir dari South China Morning Post, Iwao Hakamada, 89, yang mantan petinju dibebaskan dari tuduhan pembunuhan empat orang pada tahun 1966 lalu. Iwao waktu itu divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan dan merupakan narapidana hukuman mati terlama di dunia. Namun belakangan tuduhan itu sama sekali tidak terbukti, dan Iwao lantas dibebaskan.

Dengan kompensasi 83 dolar AS setiap hari yang harus dibayarkan pemerintah kepada Iwao, maka kalau ditotal selama 47 tahun, maka Iwao Hakamada menerima total sekitar 12.500 yen atau sekitar 1,5 juta dolar AS, jika dirupiahkan senilai sekitar Rp 24,75 miliar. Media Jepang mengatakan, itu adalah rekor untuk kompensasi semacam ini.

Untuk diketahui, mantan petinju itu, dibebaskan tahun lalu dari tuduhan pembunuhan empat orang pada tahun 1966 setelah kampanye yang tak kenal lelah oleh saudara perempuannya dan orang lain.

Kasus ini memicu pengawasan ketat terhadap sistem peradilan di Jepang, dimana mendapatkan pengadilan ulang terkenal sulit dan narapidana hukuman mati sering kali diberitahu tentang kematian yang akan mereka alami hanya beberapa jam sebelum mereka digantung.

Pengadilan Distrik Shizuoka, dalam putusan tertanggal Senin, mengatakan bahwa ”Penggugat akan diberikan 217.362.500 yen (US$1,45 juta),” kata seorang juru bicara pengadilan.

Pengadilan yang sama memutuskan pada bulan September 2024 bahwa Iwao Hakamada tidak bersalah dalam persidangan ulang dan bahwa polisi telah merusak bukti. Iwao Hakamada telah menderita ”interogasi tidak manusiawi yang dimaksudkan untuk memaksakan pernyataan [pengakuan]” yang kemudian ditariknya, kata pengadilan saat itu.

Tim hukum Iwao Hakamada mengatakan uang itu tidak cukup untuk menutupi rasa sakit yang dideritanya antara penangkapannya tahun 1966 , ketika ia diberikan persidangan ulang yang dimulai pada tahun 2014 lalu. ”Saya pikir fakta bahwa ia akan menerimanya, sedikit mengimbangi semua kesulitannya,” kata pengacara Hideyo Ogawa dalam konferensi pers baru-baru ini.

”Namun mengingat kesulitan dan penderitaan yang dialaminya selama 47 atau 48 tahun terakhir, dan mengingat situasi yang dialaminya saat ini, saya rasa hal ini menunjukkan bahwa negara telah melakukan kesalahan yang tidak dapat ditebus dengan 200 juta yen,” kata Hideyo lagi.

Puluhan tahun penahanan – dengan ancaman eksekusi yang terus membayangi – berdampak besar pada kesehatan mental Hakamada, kata pengacaranya, yang menggambarkannya sebagai ”hidup di dunia fantasi.”

Untuk diketahui, Iwao Hakamada dihukum karena dituduh merampok dan membunuh bosnya, istri pria itu, dan dua anak remaja mereka. Awalnya ia membantah tuduhan tersebut, tetapi polisi mengatakan ia akhirnya mengaku. Selama persidangannya, Hakamada mengaku tidak bersalah, dengan mengatakan bahwa pengakuannya dipaksakan. Lebih dari setahun setelah pembunuhan tersebut, penyidik mengatakan mereka menemukan pakaian berlumuran darah – sebuah bukti penting yang kemudian dikatakan pengadilan ditanam oleh penyidik.

Iwao Hakamada sekarang tinggal bersama saudara perempuannya dengan bantuan dari para pendukungnya. Ia sendiri adalah narapidana hukuman mati kelima yang diadili ulang dalam sejarah pascaperang Jepang. Keempat kasus sebelumnya juga menghasilkan pembebasan.

(Indra Bonaparte)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Menaker Siap Panggil Aplikator Terkait Ojol Terima BHR Hanya Rp50 Ribu

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli saat ditemui di Kantor Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/1/2025). ANTARA/Sinta Ambar/am.

Jakarta, Aktual.com – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengaku siap memanggil aplikator soal adanya pengemudi/driver ojek online (ojol) yang hanya menerima Bonus Hari Raya (BHR) sebesar Rp50 ribu.

Menaker ditemui di Jakarta, Selasa (25/3) mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya telah mengeluarkan surat edaran mengenai imbauan dan formula pemberian BHR bagi pengemudi ojek online.

“Ya makanya kita harus lihat. Kan kita mengeluarkan surat edaran, imbauan formulanya begini, tapi yang lain kan kita katakan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tapi kita sekali lagi nanti kita akan panggil dan kita akan coba gali mereka seperti apa sih implementasinya,” kata Yassierli.

Meski begitu, dia mengaku bahwa hingga saat ini pihaknya masih menunggu laporan lengkap mengenai hal tersebut.

“Kita juga lagi nunggu ya, saya juga belum dapat laporan lengkap. Itu kan ada beberapa aplikator ya, konkretnya jadinya mereka seperti apa, kita masih nunggu,” ujarnya.

Dia juga menegaskan bahwa pihaknya siap menerima dan menampung aduan dari pengemudi ojol dan segera menindaklanjuti hal tersebut.

“Nggak apa-apa, kita terima (jika ada aduan). Nggak apa-apa. Kita tampung dulu. Nanti kalau memang kita lihat ini sesuatu yang harus kita follow up, kita klarifikasi, nanti kita panggil nanti (aplikator),” terang Menaker.

Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati menyebutkan bahwa pihaknya mencatat sekitar 800 ojol di seluruh Indonesia yang menerima BHR yang seharusnya, dimana sekitar 80 persen dari data itu rata-rata menerima Rp50 ribu per pengemudi ojol.

Atas kondisi itu, SPAI pengadukan besaran pencairan BHR yang tidak sesuai tersebut kepada Kementerian Ketenagakerjaan karena menduga aplikator telah melanggar instruksi Presiden Prabowo Subianto dan surat edaran Kemnaker.

“Makanya kami datang ke sini (Kemnaker) untuk mengadukan ke Posko Pengaduan BHR ini. Ada salah satu contoh, ada kawan-kawan driver yang mendapatkan pendapatan tahunan Rp93 juta, tapi mereka cuman mendapatkan 50 ribu BHR-nya,” kata kata Lily.

Lily berharap Kemnaker dapat memanggil para aplikator sehingga pengemudi ojol bisa mendapatkan haknya.

“Mungkin memanggil untuk memberikan sanksi, memanggil mereka untuk memberikan benar-benar yang sudah diarahkan oleh Presiden (pemberian BHR),” kata Lily.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Kementerian ESDM Sebut Dekarbonisasi Sektor Energi Sudah Lebihi Target

Petugas membersihkan panel surya yang menyuplai energi listrik ramah lingkungan di Pulau Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali, Selasa (22/10/2024). (ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna)

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan penurunan emisi karbon atau dekarbonisasi di sektor energi sudah melebihi target yang ditetapkan secara tahunan guna mewujudkan visi karbon bersih (Net Zero Emissions/NZE) pada tahun 2060.

Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan (EBT) Kementerian ESDM Andriah Feby Misna menyampaikan, pada tahun 2024 misalnya, target penurunan emisi karbon sektor energi sebesar 142 juta ton CO2, dengan realisasi dekarbonisasi mencapai 147,61 juta ton CO2 atau lebih tinggi 5,61 juta ton.

“Kita mampu mencapai penurunan emisi sebesar 147,61 juta ton, melampaui target tahunan yang sudah ditetapkan. Harapan kita juga hingga tahun 2030 nanti kita bisa tetap konsisten capaiannya,” ujar dia dalam acara Diseminasi dan Peluncuran Kajian Market Assessment of Indonesia’s Renewable Energy Manufacturing Industry di Jakarta, Selasa (25/3).

Dirinya merincikan realisasi dekarbonisasi sektor energi pada tahun 2024 berasal dari efisiensi energi sebesar 30,25 juta ton, penggunaan bahan bakar rendah karbon yang menurunkan emisi 15,18 juta ton, energi baru terbarukan menurunkan emisi karbon 74,73 juta ton, serta penggunaan teknologi terbaru yang rendah emisi sebanyak 15,16 juta ton CO2.

Untuk tahun 2030, ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan untuk melakukan dekarbonisasi sektor energi hingga 358 juta ton.

Lebih lanjut, ia mengatakan, guna mengoptimalkan terwujudnya visi karbon bersih yang sesuai dengan Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC), pihaknya menerapkan berbagai strategi.

Strategi tersebut antara lain yakni penguatan elektrifikasi di sektor transportasi, pertanian, serta kompor induksi. Selanjutnya pengembangan EBT, penerapan moratorium pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dan pensiun dini PLTU, serta penerapan efisiensi energi.

Selain itu, pihaknya juga telah menyusun rencana umum ketenagalistrikan nasional (RUKN), dengan mengedepankan elektrifikasi dari sumber energi baru dan terbarukan yang dimiliki Indonesia, yakni lebih dari 3.600 gigawatt (GW).

Adapun E-NDC merupakan target pengurangan emisi Indonesia secara total dari 29 persen atau 835 juta ton CO2 menjadi 32 persen atau 912 juta ton CO2 pada 2030.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Ketua DEN Kumpulkan Perwakilan Kamar Dagang untuk Persiapkan Deregulasi

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025)
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025)

Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengumpulkan perwakilan berbagai kamar dagang, baik internasional dan nasional, untuk mempersiapkan rencana deregulasi.

Kamar dagang yang terlibat termasuk American Chamber of Commerce (AmCham), British Chamber of Commerce (BritCham), Korean Chamber of Commerce (KoCham), serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

“Bagi saya, pertemuan semacam ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan berharga untuk memahami dari dekat dinamika dunia usaha yang terus berkembang,” kata Luhut dalam akun Instagram @luhut.pandjaitan di Jakarta, Selasa (25/3).

Menurut Luhut, kepastian regulasi menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian utama. Para perwakilan kamar dagang itu mengekspresikan keresahan mereka soal ketidakpastian regulasi yang pada akhirnya menghambat investasi dan rencana ekspansi bisnis mereka.

Ia berpendapat, kondisi itu bukan hanya menjadi tantangan bagi investor baru, tetapi juga investor eksisting yang sudah lama menanamkan modal mereka di Indonesia.

“Harapan mereka jelas: regulasi yang lebih sederhana, kebijakan yang lebih harmonis antar-kementerian, dan kepastian yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan usaha jangka panjang,” ujar Luhut.

Maka dari itu, DEN akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hambatan investasi.

Semua hasil temuan akan dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih strategis.

Luhut menggarisbawahi deregulasi adalah kunci. Bila aturan terlalu berbelit, transformasi ekonomi akan berjalan lambat.

“Inilah yang membuat reformasi struktural menjadi prioritas utama kami. Kami ingin memastikan bahwa Indonesia tidak hanya menarik bagi investor, tetapi juga menjadi tempat di mana bisnis bisa berkembang dengan sehat dan berdaya saing tinggi,” tambahnya.

Luhut berharap pertemuan bersama perwakilan kamar dagang itu dapat menegaskan bahwa membangun ekonomi yang kuat bukan hanya tugas pemerintah semata. Dunia usaha, baik lokal maupun internasional, adalah mitra strategis dalam perjalanan negeri ini.

“Kolaborasi yang erat, keinginan untuk mendengar, serta keberanian untuk berbenah adalah kunci agar Indonesia terus menjadi rumah yang ramah bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

1...877878879...43,123Halaman 878 dari 43,123

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2025 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya