24 Desember 2025
Beranda blog Halaman 879

Menhan Sebut Pembahasan RUU TNI Melalui Perdebatan yang Konstruktif

Sejumlah menteri menghadiri Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2025). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) antara pemerintah dan Komisi I DPR RI telah melalui perdebatan yang konstruktif.

Menurut dia, perdebatan yang terjadi pun penuh dengan suasana persaudaraan dan keakraban demi menciptakan UU TNI yang lebih baik, komprehensif, dan tepat guna. Dia pun mengakui bahwa pembahasan RUU itu dilakukan secara maraton.

“Kami sangat berterima kasih atas berbagai upaya yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat di dalam memikirkan dan ikut mengelola bagaimana pembangunan kekuatan Tentara Nasional Indonesia,” kata Sjafrie saat menyampaikan pendapat pemerintah mengenai RUU TNI yang disetujui DPR RI saat rapat paripurna di kompleks parlemen Jakarta, Kamis (20/3).

Dia menilai bahwa perubahan undang-undang itu, diantaranya memperkuat kebijakan modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista) industri pertahanan di dalam negeri untuk menopang kekuatan dan kemampuan TNI sebagai pengawal kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, dia mengatakan RUU meningkatkan kesejahteraan prajurit serta jaminan sosial bagi keluarga prajurit, dan menyesuaikan ketentuan terkait kepimpinan, jenjang karier, dan usia pensiun sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada LSM yang ikut mengadakan koreksi-koreksi terhadap rancangan undang-undang tersebut. Walaupun berada di luar dari proses RUU, tapi LSM-LSM itu adalah bagian dari bangsa Indonesia yang harus memelihara kerukunan dan persatuan nasional dalam menghadapi ancaman.

“Saya mengajak kita semua untuk bersatu, kita semua bersahabat untuk memikul beban tugas dari negara ini yang cukup besar akan menghadapi tantangan dari dalam maupun dari luar,” kata dia.

Sebelumnya, Rapat Paripurna DPR RI Ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk disahkan menjadi undang-undang.

Perubahan dalam RUU tersebut, di antaranya mengenai kedudukan koordinasi TNI, penambahan bidang dosl operasi militer selain perang (OMSP), penambahan jabatan sipil yang bisa diisi TNI aktif, dan perpanjangan masa dinas keprajuritan atau batas usia pensiun.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Komitmen Eddy Soeparno Perjuangkan Regulasi Permudah Investasi PLTSa

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo Kota Surabaya. Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Pimpinan MPR dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo Kota Surabaya.

Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung proses pengolahan sampah menjadi energi listrik serta mendukung pengembangan teknologi _waste-to-energy_ di berbagai wilayah di Indonesia.

Menurut Eddy, saat ini Indonesia menghadapi darurat sampah dimana Indonesia saat ini Indonesia menghasilkan 56 juta ton sampah per tahun.

“Dari 56 juta ton sampah yang dihasilkan, yang terkelola hanya 40 persen. Situasi darurat sampah ini menyebabkan bukan hanya masalah lingkungan tapi juga masalah kesehatan dan lebih dari itu masalah sosial yang berkepanjangan,” lanjutnya.

Menurut Eddy PLTSa Benowo adalah contoh konkret bagaimana sampah direduksi secara signifikan dan sekaligus diolah menjadi sumber energi yang bermanfaat.

“Teknologi _waste-to-energy_ seperti ini harus kita kembangkan di seluruh Indonesia untuk mengurangi volume sampah sekaligus menyumbang pasokan energi terbarukan,” jelasnya.

Karena itu, dalam tugasnya sebagai Wakil Ketua MPR RI dan di Komisi XII DPR RI Eddy berkomitmen untuk memperjuangkan regulasi agar Pembangkit Listrik Tenaga Sampah menarik minat investor.

“Kami terus mendorong evaluasi terhadap regulasi agar semakin banyak lagi investor tertarik bermitra dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah. Termasuk dalam hal ini skema penyewaan aset pemda, _tipping fee_ dan harga jual listrik PLN,” jelasnya.

Secara khusus, Eddy meyakini skema _waste to energy_ yang dikembangkan PLTSa Benowo ini memberikan 2 manfaat sekaligus yaitu pengurangan sampah karena dikelola sekaligus menjadi sumber energi terbarukan

“Harapannya dengan regulasi yang memudahkan investor mengelola sampah maka mendapatkan tiga hal sekaligus. Pertama, hadirnya investasi yang sekaligus membuka lapangan kerja. Kedua, mendorong percepatan transisi energi dan Ketiga menangani permasalahan sampah yang sudah akut di seluruh daerah di Indonesia,”

PLTSA Benowo saat ini mampu mengolah sekitar 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan 11 megawatt listrik yang disalurkan ke jaringan PLN. Eddy berharap, keberhasilan PLTSA Benowo dapat menjadi model bagi daerah lain untuk mengembangkan fasilitas serupa.

“Saya berharap, ke depan semakin banyak daerah yang mengadopsi teknologi waste-to-energy seperti di Benowo. Dengan demikian, kita dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan sekaligus menyediakan sumber energi terbarukan bagi masyarakat,” tutup Anggota DPR RI Komisi XII yang membidangi masalah lingkungan hidup tersebut

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Mensos: Sekolah Rakyat Butuh 700 Guru Bersertifikat PPG

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf melakukan tanya jawab dengan media usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pusdiklat Kemensos, Jakarta Selatan pada Kamis pagi (20/3/2025). (ANTARA/Hana Kinarina)

Jakarta, Aktual.com – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan Program Sekolah Rakyat akan membutuhkan kurang lebih 700 tenaga pengajar yang sudah bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Mensos menyebutkan jumlah tersebut sudah menyesuaikan dengan kapasitas murid yang dapat diterima di seluruh Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi pada bulan Juli mendatang.

“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700an,” kata Mensos usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pusdiklat Kemensos, Jakarta Selatan pada Kamis (20/3) pagi.

Terkait mekanisme seleksinya, ia mengatakan Kemensos bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat telah meminta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen untuk menyeleksi sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat.

“Ya, yang tinggal di dekat situ diprioritaskan bila mendaftar. Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan ya kita prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau nggak ada baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur gitu, tentunya lah dicari yang paling dekat,” imbuh Mensos.

Sebelumnya pada Selasa (19/3) di Jakarta, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan pihaknya melalui satgas akan mencari dan menyeleksi guru yang tidak hanya kompeten, namun juga memiliki empati sosial untuk mengajar di Sekolah Rakyat.

“Meskipun mereka sudah lulus PPG, kami tetap lakukan tes ingin tahu para guru itu punya empati sosial gak, sehingga tidak hanya mempunyai kompetensi akademik yang bagus, tapi juga punya empati sosial,” kata Nuh.

Pada kesempatan itu, ia juga menyebutkan proses rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dimulai pada awal April bersamaan dengan seleksi penerimaan murid untuk sekolah tersebut.

Nuh pun menyampaikan para guru yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan selama kurang lebih satu bulan yang dilanjutkan dengan mengikuti masa orientasi hingga akhirnya siap untuk mengajar pada bulan Juli.

“Sehingga April direkrut, bulan Mei pelatihan dan selanjutnya orientasi, maka nanti awal Juli mereka sudah ready,” kata Nuh.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Komisi I DPR: TNI Aktif di Jabatan Sipil Tetap Ikuti Ketentuan Peradilan Umum

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Foto: Dok/vel

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menegaskan TNI aktif yang mengisi jabatan sipil harus tunduk pada proses hukum sipil dan diadili melalui peradilan umum.

Sebab, tegasnya, ketentuan tersebut tidak termasuk dalam pasal yang diubah dalam revisi UU TNI yang akan segera disahkan atau dibawa ke paripurna pada Kamis, (20/3).

“Kami tegaskan mengacu pada UU No. 34 Tahun 2004 Pasal 65,  bahwa jika anggota TNI aktif tersebut sudah mengisi jabatan sipil, maka ia akan tunduk pada proses hukum sipil dan diadili melalui peradilan umum,” jelas Amelia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (19/3).

“Ini penting untuk menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dan memastikan tidak adanya perlakuan istimewa terhadap personel TNI yang bertugas di lingkungan sipil,” tegas Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Meskipun demikian, di luar persoalan revisi UU TNI tersebut, pihaknya juga menekankan urgensi untuk segera merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.

“Hal itu agar tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan peradilan yang menimbulkan ketidakpastian hukum seperti pada kasus-kasus sebelumnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, pernyataan berbeda disampaikan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Ia mengatakan anggota TNI yang menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga akan diadili melalui pengadilan militer.

Ia menyebut ada koneksitas antarlembaga penegak hukum untuk mengadili prajurit yang melakukan tindak pidana.

“Sudah jelas yang militer itu yang namanya militer kan sudah jelas. Di Kejaksaan Agung itu ada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, karena masih ada koneksitas. Kedua di Mahkamah Agung juga ada ketua kamar pidana militer,” kata Supratman di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa, 18 Maret 2025.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

25 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel di Gaza City

Warga Palestina mengusung jenazah seorang pria korban serangan Israel saat pemakaman di Kota Khan Younis, Jalur Gaza selatan (13/7/2024). Sedikitnya 71 warga Palestina meninggal dan 289 lainnya terluka pada Sabtu (13/7) akibat serangan udara Israel yang menggempur tenda-tenda pengungsi di wilayah Mawasi di Kota Khan Younis, Gaza selatan. ANTARA FOTO/Xinhua/Rizek Abdeljawad/tom.

Gaza, Aktual.com – Sedikitnya 25 warga Palestina tewas dan puluhan lainnya luka-luka pada Rabu (19/3) akibat serangan Israel terhadap sebuah rumah di lingkungan Sabra, Gaza City, menurut sejumlah sumber Palestina.

Di antara para korban tersebut terdapat wanita dan anak-anak, ungkap sumber-sumber medis kepada Xinhua. Saksi mata mengatakan para korban tewas dan luka telah dilarikan ke rumah sakit.

Sumber-sumber keamanan menyebutkan pesawat tempur Israel menargetkan rumah itu dengan sedikitnya satu rudal.

Sebelumnya pada Rabu, Pasukan Pertahanan Israel (Israel Defense Forces/IDF) dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pada malam hari, IDF menyerang sebuah lokasi militer Hamas di Gaza utara di mana persiapan sedang dilakukan untuk “menembakkan proyektil ke wilayah Israel.”

Rekaman yang beredar di media sosial menunjukkan warga berjalan kaki melewati jalan-jalan yang dipenuhi puing-puing, sebagian mendorong gerobak berisi kasur dan barang-barang rumah tangga sementara yang lain memegang tangan anak-anak mereka yang ketakutan.

Puluhan keluarga Palestina meninggalkan rumah mereka di berbagai wilayah Gaza pada Rabu setelah tentara Israel mengeluarkan perintah evakuasi baru, dan memperingatkan akan adanya operasi militer yang lebih intensif.

Juru Bicara Militer Israel Avichai Adraee dalam sebuah pernyataan pers pada Selasa (18/3) mengatakan bahwa perintah evakuasi mencakup lingkungan Beit Hanoun di Gaza utara, dan Khirbet Khuza’a, Abasan al-Kabira, dan Abasan al-Jadida di Gaza selatan, yang telah ditetapkan sebagai “zona pertempuran berbahaya” karena “serangan militer Israel yang sedang berlangsung terhadap kelompok-kelompok bersenjata.”

Pernyataan tersebut mengimbau warga untuk “segera mengungsi ke posko-posko perlindungan yang telah ditetapkan di sebelah barat Gaza City dan Khan Younis untuk keselamatan.”

Tentara Israel melancarkan serangan udara intensif sejak Selasa dini hari di berbagai wilayah Gaza, menewaskan lebih dari 400 orang dan menggagalkan gencatan senjata selama dua bulan.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Menteri ATR: Sebanyak 32 Situ di Bogor dan Bekasi Hilang

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam diskusi bersama awak media di Jakarta, Rabu (19/3/2025). ANTARA/Harianto

Jakarta, Aktual.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan sebanyak 32 situ atau danau kecil di wilayah Bekasi hingga Bogor, Jawa Barat, telah hilang.

Nusron dalam diskusi bersama awak media di Jakarta, Rabu (19/3), mengatakan bahwa laporan mengenai hilangnya 32 situ tersebut diterima oleh Kementerian ATR/BPN setelah mendapat informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rapat koordinasi pengendalian tanah dan banjir beberapa waktu lalu.

“Laporan dari PU kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, ‘wetan’ atau timur Jakarta yang hilang,” kata Nusron.

Diketahui, situ dapat berfungsi sebagai penampung sementara air hujan berlebih dan membantu mengurangi potensi banjir di suatu daerah.

Kendati demikian, Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya puluhan situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu.

“Belum, belum saya cek satu per satu. Nanti kalau ngecek itu saya akan bersama dengan PU,” ucap dia.

Kementerian ATR/BPN belum mendapatkan data lengkap mengenai penyebab pasti hilangnya danau kecil tersebut, karena laporan yang diterima baru sebatas informasi umum tanpa rincian detail.

“Belum dicek, karena kemarin itu topiknya (rapat koordinasi pengendalian tanah dan banjir) bicara masalah sungai dan sepadan sungai. Tapi merambat, kita belum siap datanya itu. Ini lagi teman-teman Bekasi, Bogor saya suruh untuk mengecek,” jelas Nusron.

Sebagai Menteri ATR yang baru menjabat, Nusron mengaku belum sepenuhnya mengetahui lokasi dan perubahan yang terjadi pada situ-situ yang hilang tersebut.

Meski begitu, Nusron mengaku segera mempelajari lebih lanjut situasi dan kondisi lahan yang sebelumnya menjadi kawasan situ yang hilang.

Ia akan mencari tahu apa yang terjadi dengan lahan tersebut, apakah sudah berubah menjadi kawasan lain dan apa penyebabnya.

“Karena situnya udah nggak ada, dulunya di mana. Saya juga juga baru di sini (sebagai Menteri ATR). Nanti akan saya tanya ini dulu di mana letak situ, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu,” terang Nusron.

Selain itu, Nusron mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dalam rangka pengecekan.

“Nanti saya rapat dengan Gubernur Banten saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa. Nah itu baru kita lihat detailnya satu per satu lokasinya,” tambah Nusron.

Sebelumnya, Kementerian PU bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terus mematangkan rencana aksi pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.

Rapat koordinasi (rakor) dilaksanakan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada Senin (17/3) di Jakarta, membahas upaya pembebasan lahan pada infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Jabar.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain