23 Desember 2025
Beranda blog Halaman 882

Palestina Desak DK PBB Bertindak Akhiri Serangan Israel ke Gaza

Ilustrasi - Dampak berbagai kerusakan akibat serangan Israel yang terus berlangsung di Gaza. (ANTARA/Anadolu/py.)

Washington, Aktual.com – Utusan Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Riyad Mansour mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB supaya tak tinggal diam dan segera mengambil tindakan atas serangan besar-besaran Israel ke Jalur Gaza.

Saat menyampaikan pernyataannya dalam pertemuan DK PBB terkait situasi di wilayah kantong Palestina tersebut, Selasa (18/3), Mansour mengutuk kekerasan yang terjadi dan menyatakan bahwa rakyat Palestina dibantai, tidak mendapat bantuan kemanusiaan, dan ditangkapi secara sewenang-wenang.

“Kami mengutuk keras kejahatan tersebut. Hal itu sama sekali tak bisa dibenarkan dan harus segera dihentikan,” ucap diplomat Palestina itu.

Ia memperingatkan bahwa apabila DK PBB tak bertindak sama sekali, organ PBB tersebut terancam tak lagi relevan.

“Dewan Keamanan, bertindaklah. Akhiri tindakan kriminal ini. Hentikan tindakan mereka membatasi makanan kepada rakyat kami di bulan Ramadhan serta membatasi air dan rumah sakit untuk beroperasi,” kata Mansour.

“Anda sekalian bisa mengeluarkan resolusi, maka bertindaklah. Anda punya wewenangnya, bertindaklah,” tutur dia, menambahkan.

Utusan Palestina tersebut kemudian mendorong dukungan terhadap kesepakatan KTT Arab awal bulan ini terhadap usulan rekonstruksi Gaza senilai 53 miliar dolar AS yang diajukan Mesir tanpa pengusiran paksa rakyat Palestina dari tanah airnya.

“Ini adalah momen bersejarah di mana semuanya harus memilih di mana posisi mereka dan apa hal yang mereka ingin lihat terwujud. Beberapa hari ke depan akan sangat menentukan dan dapat membawa kita baik ke jalan yang benar ataupun yang salah, dengan implikasi besar terhadap kawasan dan dunia,” ucap Mansour.

“Bantulah kami dalam beberapa hari ini untuk mewujudkan gencatan senjata, bukan melanjutkan perang. Kehidupan, kebebasan, dan perdamaian harus berjaya. Anda sekalian adalah Dewan Keamanan, bertindaklah, selamatkan kami,” kata dia, menambahkan.

Kesepakatan KTT Arab tersebut tercapai setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan rencana untuk mencaplok Gaza dan mengusir warga Palestina dari sana demi mengembangkan Gaza sebagai “Riviera di Timur Tengah”.

Usulan Trump tersebut ditolak oleh negeri Arab dan negara-negara lain yang memandangnya sebagai upaya pembersihan etnis.

Militer Zionis Israel pada Selasa menyatakan bahwa mereka melancarkan pengeboman udara ke Gaza, sehingga menjadi operasi militer terbesar sejak gencatan senjata dengan Hamas berlaku pada 19 Januari lalu.

Kementerian Kesehatan Palestina memastikan lebih dari 404 warga Palestina tewas dan 562 lainnya luka-luka akibat serangan tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa “banyak korban masih terjebak di bawah reruntuhan”.

Serangan brutal Israel ke Gaza sejak Oktober 2023 menewaskan lebih dari 48.500 warga Palestina, sebagian besarnya adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pemimpin otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan bekas kepala pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Selain itu, Israel juga menghadapi gugatan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ) atas perang yang dilancarkannya di Jalur Gaza.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Firli Bahuri Cabut Kembali Gugatan Praperadilan Terkait Pemerasan

Jakarta, Aktual.com – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mencabut kembali gugatan praperadilan terkait status tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi.

“Dapat kami sampaikan dikarenakan masih adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dari permohonan tersebut. Maka kami akan melakukan perbaikan serta untuk praperadilan a quo yang sekiranya bisa memberikan manfaat hukum,” kata kuasa hukum Firli Bahuri, Ian Iskandar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/3).

Ian mengatakan alasan pencabutan lantaran masih akan dilakukan perbaikan pada permohonan praperadilan tersebut.

Terlebih, bulan Ramadhan juga menjadi salah satu alasan dicabutnya praperadilan tersebut.

“Dengan ini kami menyatakan mencabut permohonan praperadilan yang telah kami daftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 Maret 2025,” tambahnya.

Kemudian, tim hukum Polda Metro Jaya menyerahkan keputusan ke majelis hakim terkait tanggapan pencabutan praperadilan tersebut.

“Kami semua di sini sudah mendengar apa yang disampaikan dari pemohon. Kami menyerahkan kepada Yang Mulia hakim untuk langkah selanjutnya,” kata Kepala bidang hukum Polda Metro Jaya, Kombes Leonardo Simarmata.

Hakim akan mempertimbangkan permohonan pencabutan praperadilan tersebut.

Firli diketahui telah tiga kali mengajukan praperadilan yakni pada 24 November 2023, 22 Januari 2024, dan 30 Januari 2024.

Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan kembali oleh mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri terkait status tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi.

Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan juga telah menolak gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Dalil pemohon terbilang prematur lantaran penyidikan tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Hakim menilai tidak ada yang mendukung dalil para pemohon bahwa terjadi penghentian penyidikan terkait kasus Firli Bahuri.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

OJK Terbitkan Kebijakan Buyback Tanpa RUPS di Tengah Volatilitas Pasar

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) melaksanakan konferensi pers bertajuk "Respons Kebijakan Mengantisipasi Volatilitas Perdagangan Saham" di Main Hall BEI, Jakarta, Rabu (19/3/2025). ANTARA/Muhammad Heriyanto

Jakarta, Aktual.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan pelaksanaan pembelian kembali saham (buyback) tanpa melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), yang dikeluarkan oleh perusahaan terbuka, di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Kebijakan ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak 19 September 2024, mengalami tekanan yang terindikasi dari penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) per 18 Maret 2025 sebesar 1.682 poin atau minus 21,28 persen dari highest to date.

“Berkenaan dengan kondisi tersebut di atas, maka OJK menetapkan status kondisi lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g POJK Nomor 13 Tahun 2023 (POJK 13/2013) sebagai kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajadi dalam konferensi pers “Respons Kebijakan Mengantisipasi Volatilitas Perdagangan Saham” di Jakarta, Rabu (19/3).

Inarno menyampaikan kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini sudah disampaikan kepada direksi perusahaan terbuka, melalui surat resmi OJK tertanggal 18 Maret 2025.

Ia berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kepercayaan di pasar dan dapat mengurangi tekanan, serta merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan para pemangku kepentingan di pasar modal yang telah diselenggarakan pasal 3 Maret 2025 lalu.

Sesuai Pasal 7 POJK 13/2023, dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan, perusahaan terbuka dapat melakukan pembelian kembali saham (buyback) tanpa memperoleh persetujuan RUPS.

Pelaksanaan pembelian kembali saham karena kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan juga wajib memenuhi ketentuan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

Sementara itu, penetapan kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berlaku sampai dengan enam bulan setelah tanggal surat yang dikeluarkan oleh OJK.

“Opsi kebijakan buyback saham tanpa RUPS ini merupakan salah satu kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh OJK di sektor pasar modal dan pada praktiknya dapat memberikan fleksibilitas bagi emiten untuk menstabilkan harga saham dalam kondisi volatilitas tinggi dan meningkatkan kepercayaan investor,” ujar Inarno.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Ramadhan Fest 1446 H Resmi Dibuka, Dihadiri Pimpinan MPR & Menko Pemberdayaan Masyarakat

Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar membuka secara resmi seremoni 'Ramadhan Fest 1446 H', di area lobi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025). Aktual/DOK MPR RI

Jakarta, aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Rusdi Kirana dan Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI Muhaimin Iskandar menghadiri serta ikut membuka secara resmi seremoni pembukaan ‘Ramadhan Fest 1446 H’, di area lobi Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Turut hadir dan ikut membuka acara antara lain, Anggota Komisi IV Fraksi PKB DPR RI Daniel Johan, Anggota Komisi XII Fraksi PKB DPR RI Syafruddin, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan, Puteri Indonesia Lingkungan 2024 Sophie Kirana, Pembina PP Apimsa Chusnunia Chalim, Ketua Umum Apimsa Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, dan para jajaran pengurus Apimsa.

Kegiatan hasil kerjasama MPR RI dan  Asosiasi Pengusaha Kecil Menengah Mikro Nusantara (APIMSA) ini, rencananya diselenggarakan dari tanggal 17-21 Maret 2025.

Dalam sambutannya, Neng Eem selaku Ketua Umum memaparkan bahwa hadirnya Apimsa ini dalam rangka untuk menjawab persoalan-persoalan yang tengah dihadapi para pelaku UMKM di Indonesia. Ia juga menyebutkan bahwa kondisi ekonomi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga perlu adanya rasa kuat, bersaing, bertahan, serta melakukan kolaborasi antara UMKM, Apimsa, BPJPH, BGN, hingga pemerintah.

Diungkapkan Neng Eem, Apimsa saat ini mendapatkan kuota pendamping halal sebanyak 35 ribu untuk para pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Melihat banyaknya minat dari para pelaku UMKM yang ingin bermitra dengan Badan Gizi untuk membuat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hal tersebut menjadi suatu kepastian ketika para pelaku UMKM membangun SPPG yang nantinya akan otomatis menjadi mitra.

“Kalau untuk sertifikat halalnya pasti lebih dari itu, karena pendamping halalnya saja sudah 35 ribu, apalagi sertifikat halalnya,” paparnya

Di kesempatan yang sama Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa upaya kolaborasi seperti dipaparkan oleh Ketua Apimsa, harus terus dilakukan untuk menjaga kekuatan dan pertumbuhan perekonomian.

“Bahwa pemerintah tidak bisa sendiri, masyarakat juga tidak bisa sendiri, dunia usaha tidak akan bisa sendiri kecuali kita berkolaborasi bersama-sama menjaga momentum ketahanan ekonomi yang kita miliki,” jelasnya.

Di sisi lain, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Ahmad Haikal Hasan mengatakan bahwa potensi UMKM yang dimiliki Indonesia cukup luar biasa, namun hal tersebut memerlukan dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki salah satunya sertifikasi halal.

Ramadhan Fest 1446H ini sendiri diselenggarakan dengan sejumlah rangkaian acara yang menarik. Diantaranya Talk Show, Santunan Anak Yatim, Pameran dan Bazaar UMKM, Aneka Kuliner Nusantara, Ramadhan Great Sale, Lomba Marawis, Nuzulul Qur’an, Lomba Tari Nusantara, Lomba Kaligrafi Al Qur’an, Lomba Fashion Show, Lomba Mewarnai, dan Musik Religi serta hiburan lainnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano

Pemerintah Intensif Dukung Bangun PLTSa untuk Atasi Sampah

Menko PMK Pratikno (kiri), Menko Pangan Zulkifli Hasan (kedua kiri), Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq (ujung kanan) dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam tinjauan PLTSa Merah Putih dan RDF TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3/2025) ANTARA/Prisca Triferna

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah akan intensif dalam mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) untuk mengatasi isu sampah nasional mengingat potensi peningkatan sampah seiring dengan pertambahan penduduk.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan malam tinjauan ke PLTSa Merah Putih dan RDF Plant UPST Bantargebang di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (19/3) bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno.

Hadir juga Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Letjen Suharyanto.

“Kita memberikan pendidikan kepada masyarakat tentu tidak akan secepat pertumbuhan sampah, oleh karena itu kita memang tidak ada pilihan selain pakai teknologi,” kata Menko Pangan Zulkifli.

Secara khusus dia menyoroti pemerintah tengah mendorong pembangunan PLTSa salah satunya dengan melebur tiga Peraturan Presiden (Perpres) menjadi satu aturan terkait pengelolaan sampah dengan elektrifikasi.

Langkah itu dilakukan mengingat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 dicanangkan pembangunan PTLSa di 12 kota dan baru dua beroperasi yaitu PLTSa Benowo di Surabaya, Jawa Timur dan PLTSa Putri Cempo di Solo, Jawa Tengah.

“Jadi satu Perpres nanti cukup izin dari Kementerian ESDM yang disederhanakan. Dari Dirjen Energi Baru Terbarukan. Disederhanakan. Langsung ke PLN, pengusaha tidak perlu urusan dengan pemerintah daerah lagi, dengan DPRD, tidak perlu urusan dengan Menteri Keuangan, cukup izin dari ESDM langsung kontrak dengan PLN,” katanya.

Pemerintah juga tengah mendorong penggunaan Refuse Derived Fuel (RDF) atau penggunaan sampah sebagai bahan bakar alternatif untuk digunakan dalam industri semen dan baja.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Hamas: Israel Langgar Kesepakatan Gencatan Senjata Ratusan Kali

Pejuang Hamas. (ANTARA/Anadolu/py)

Gaza, Aktual.com – Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza sebanyak ratusan kali, ungkap anggota kantor biro politik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Basem Naim, kepada RIA Novosti.

“Kami berkomitmen pada kesepakatan (gencatan senjata) dan melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan ini, namun [Perdana Menteri Benjamin] Netanyahu beserta pemerintahannya melanggar kesepakatan itu ratusan kali, melakukan pembunuhan, menutup perbatasan dan melarang masuk bantuan kemanusiaan,” kata Naim.

Pada Selasa (18/3) Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengaku telah melancarkan serangan udara besar-besaran terhadap target Hamas di Jalur Gaza.

Kantor PM Benjamin mengaku kembali menyerang Jalur Gaza lantaran Hamas menolak menerima skema Amerika Serikat untuk memperpanjang gencatan senjata dan melanjutkan pembebasan tawanan.

Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza, lebih dari 400 orang tewas dan 500 lebih lainnya terluka dalam sederet serangan baru-baru ini.

Artikel ini ditulis oleh:

Sandi Setyawan

Berita Lain